COWASJP.COM – PENULIS sebenarnya malas menulis soal perkembangan pembangunan kota kelahiran, Kabupaten Sidoarjo. Karena, perkembangannya tertinggal jauh dibanding tetangganya Kota Surabaya.
Bayangkan APBD Sidoarjo tertinggi ketiga dibanding 38 kabupaten/kota di Jawa Timur. Tapi pola pikir para pejabatnya masih Core i2, padahal sekarang sudah era core L9.
APBD Sidoarjo pada 2025 setelah PAK totalnya, Rp6,05 triliun. Sidoarjo selalu menempati rangking ketiga setelah Surabaya dan Bojonegoro. Media dan wartawan di Sidoarjo banyak, tapi belum ada media yang mengkritiknya tajam akar masalah pembangunan Sidoarjo stagnan.
Wartawan hanya sebagai corong public relation pemerintah. Fungsi kritik minim dijalankan.
Dengan APBD tinggi seharusnya dibarengi dengan pola pikir, kinerja, dan integritas tinggi. Bangun Sidoarjo dengan konsep nothing to lose. Bangun saja apa yang baik dan bermanfaat.
Atau Sidoarjo bisa mencontoh plek keteplek apa yang ada di Surabaya. Tapi faktanya, perkembangan Sidoarjo sejak 1970 sampai saat ini stagnan.
Mengapa saya ambil contoh tahun 1970? Karena gedung kantor Pemkab dan Gedung DPRD Sidoarjo dibangun sejak 1970 dan sampai sekarang fisik gedung tetap ada. Itu-itu saja. Saya lihat gedung dewan direnovasi ganti make up. He..he..cek sendiri. Bukan dirobohkan dan ganti gedung baru lima lantai. Begitu juga kantor Pemkab di pojok kanan traffic light (perempatan kota). Cek pagarnya era 1970.
Harusnya gedung itu sudah dirobohkan dan diganti 18 lantai sejak 20 tahun lalu. Tapi faktanya tidak.
Kantor DPRD Sidoarjo yang kini sudah direnovasi yang dipasang ACP membalut struktur dinding lama gedung. (FOTO: Dok. Pemkab Sidoarjo)
Bila bupati serta wakil bupati 2024-2029 tidak mampu membawa pembangunan Sidoarjo yang extremely significant, lebih baik jangan maju lagi. Karena mereka belum membawa perubahan besar. Salah satunya belum mampu membangun dua gedung representasi Sidoarjo,
Ini menjadikan warga daydreaming; melamun memimpikan bupati dan wabup Sidoarjo yang memiliki satu visi kuat bagaimana setidaknya Sidoarjo tidak tertinggal jauh dengan Surabaya.
Misalkan, Sidoarjo bisa membangun kantor Pemkab 30 lantai dan gedung dewan yang megah. Membangun segala infrastruktur sama seperti Surabaya.
Mengapa gedung baru Pemkab dan dewan belum dibangun? Diduga ini semua karena terkait integritas atau ketulusan dan kejujuran membangun kota itu sendiri. Ketika menganggarkan pembangunan gedung ikon diduga yang dipikirkan fee-nya dulu. Besar atau tidak? Bila tidak, pembangunan pending dulu atau hapus. Ingat bila membangun kota tidak tulus, maka tujuan atau target pembangunan akan melenceng. Seharusnya ada peraturan fee proyek untuk pejabat hanya 5 persen --maka semua program akan terealisasi dengan baik.
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidoarjo. (FOTO: republikjatim.com)
9 POIN KETERTINGGALAN SIDOARJO
Menurut catatan penulis, ada 9 poin ketertinggalan Sidoarjo dibanding Surabaya. Salah satunya pengelolaan perparkiran Sidoarjo belum modern. Seharusnya pembayaran parkir Sidoarjo diseragamkan memakai e- money semua. Kebocoran PAD parkir diperkecil. Jukir harus bersepatu dan seragam seperti jukir di jalan jalan protokol di Surabaya dan Jember. Saya salut Jember, jukirnya berseragam dan bersepatu.
Ingat tiga Bupati Sidoarjo terjerat korupsi. Ini yang salah parpol atau kader parpol-nya. Korupsi seperti hal biasa atau partai korupsi ma... biasa. Periode 2024-2029 ini, Sidoarjo dikuasai Gerindra. Tapi faktanya, bupati dan wabup malah ribut sendiri. Mimik diduga dikucilkan oleh Subandi. Padahal jujur, Mimik yang bisa menyelamatkan Subandi akhirnya terpilih.
Subandi sebelumnya PKB dan tidak direkom oleh PKB karena PKB memilih cabup lain, yakni Cak Iin. Mimik yang merupakan Gerindra tulen mendampingi Subandi --akhirnya terpilih.
Kini Subandi juga masuk Gerindra. Cek baliho di jalan by pass Bandara Juanda.
Warga berharap Bupati dan Wabup Sidoarjo saat ini memiliki satu visi membangun Sidoarjo yang jujur dan tulus. Gerindra bisa membawa dampak pembamgunan Sidoarjo yang signifikan. Bukan Sidoarjo yang gedung pemkab dan dewannya versi 1970-an.
Ini sepertinya semangat para pejabat eksekutif dan legislatif belum move on. Mereka belum sadar kalau saat ini hidup di era medsos dan internet dengan kecepatan tinggi. Maka seharusnya berpikir juga harus kecepatan tinggi. Bukan alon-alon yang penting kelakon.
Penulis mengakui gedung RSUD Sidoarjo dan Alun-Alun Sidoarjo contoh signifikan. Semua baru. Tapi semua itu belum cukup. Perkembangan itu harus terintegrasi dengan teknologi IT sehingga Sidoarjo bisa menjadi smart city. Tapi mengapa Sidoarjo belum mampu? Atau karena kualitas SDM pejabatnya.
Mereka diduga hanya fokus memikirkan kekuasaan, uang, dan tidak secara tulus memikirkan bagaimana Sidoarjo dibangun tidak tertinggal jauh dengan Surabaya.
Contoh kasus, Dishub Sidoarjo belum mampu mengelola perparkiran di alun alun Sidoarjo yang baru dengan baik dan modern. Alun alun Sidoarjo itu image kota seharusnya perparkirannya dikelola secara modern.
Pembayaran parkir harus e-money, jukir berseragam. Masak Sidoarjo kalah dengan Kota Batu? Batu sudah ada Perda pembayaran parkir harus e-money.
Tapi faktanya, alun alun baru perpakirannya amburadul dan parah. Masak ada empat jenis karcis parkir di alun alun Sidoarjo. Karcis parkir foto kopian, mika, dan secuil karcis resmi. Yang benar saja. Ini bentuk ketidakseriusan. Meski sering ada razia jukir tapi tetap saja karcisnya seenaknya sendiri.
Orang yang mau parkir kendaraannya ragu-ragu. Jangan jangan bila motor hilang tidak ada yang tanggung jawab menggantinya.
Berikut sembilan poin ketertinggalan Sidoarjo dibanding Surabaya. Penulis fokus pada aspek infrastruktur, fasilitas publik, dan perencanaan kota yang paling mencolok.
1. Gedung Pemerintahan dan Dewan (Pemkab & DPRD)
Sidoarjo: Masih menggunakan gedung lama yang dibangun tahun 1970-an (konstruksi 1975). Gedung ini sudah dinilai kuno, kurang layak, dan berisiko (pernah dibahas untuk dibongkar karena khawatir ambruk). Rencana pembangunan gedung baru (tower 17 lantai atau 8 lantai senilai Rp 800 miliar/Rp 100 miliar) sudah muncul sejak 2017-2020, tapi hingga 2026 belum terealisasi secara signifikan. Surabaya: Memiliki Balai Kota Surabaya yang modern, terpadu, dan representatif sebagai ibu kota provinsi. (Bandingkan dengan Kota Batu yang sudah punya Gedung Among Tani yang megah dan baru.)
2. Angkutan Umum Antar Desa/Kawasan
Sidoarjo: Belum ada sistem angkutan umum antar desa yang terintegrasi secara digital. Angkutan tradisional masih manual, tidak ada tracking real-time atau pembelian tiket via app. Surabaya: Sudah memiliki Wira Wiri Suroboyo (feeder bus kecil) yang terhubung langsung dengan Suroboyo Bus dan aplikasi GOBIS Suroboyo. Warga bisa cek rute, live tracking, dan beli tiket secara real-time. Ini membuat mobilitas antar kawasan jauh lebih mudah dan terintegrasi.
3. Fasilitas Parkir Khusus Kendaraan Roda Dua dan Empat
Sidoarjo: Tidak ada mall atau gedung khusus yang didedikasikan untuk parkir massal roda dua dan roda empat (baik di pusat kota maupun kawasan komersial). Surabaya: Memiliki fasilitas parkir modern di berbagai mall dan gedung publik. Mall parkir seperti di Jalan Mayjen Sungkono dekat Hotel Shangrila. Gedung ini dibangun oleh Pemkot untuk antisipasi parkir mobil berjubel di tepi jalan.
4. PDRB Per Kapita dan Output Ekonomi
Sidoarjo: Rp 136,72 juta per kapita (2024) — meski APBD tinggi, nilai tambah ekonomi per orang masih kalah jauh. Surabaya: Rp 264,37 juta per kapita — hampir dua kali lipat, karena Surabaya sebagai pusat bisnis, perdagangan, dan jasa.
5. Infrastruktur Pendidikan dan Pembangunan Merata
Sidoarjo: Sekitar 45% ruang kelas rusak berat (data 2025), plus masih ada 5 desa yang dikategorikan “sangat tertinggal”. Pembangunan cenderung terkonsentrasi di pusat kota, sementara pinggiran dan desa tertinggal. Surabaya: Fasilitas sekolah lebih modern, rehabilitasi lebih cepat, dan pembangunan lebih merata sebagai kota metropolitan.
6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Catatan positif tapi Sidoarjo justru tertinggi di Jatim (83,35 pada 2025), tapi ini lebih banyak dipengaruhi pendidikan dan kesehatan, bukan infrastruktur fisik kota. Surabaya unggul di pengeluaran riil per kapita (Rp 20,68 juta), yang mencerminkan kualitas hidup urban lebih tinggi.
7.Ruang Publik dan Taman Kota
Surabaya dikenal memiliki banyak taman kota tematik yang menjadi ruang interaksi publik sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan. Sebaliknya, ruang terbuka publik di Sidoarjo relatif terbatas dan belum berkembang sebagai identitas kota yang kuat.
8. Implementasi Smart City
Surabaya telah menerapkan berbagai inovasi smart city, seperti command center, sistem pengaduan masyarakat digital, serta integrasi layanan publik berbasis aplikasi. Sidoarjo masih dalam tahap pengembangan digitalisasi layanan pemerintahan sehingga integrasi teknologi dalam pelayanan publik belum optimal.
9. Revitalisasi Kawasan Kota
Surabaya secara konsisten melakukan revitalisasi kawasan lama menjadi kawasan ekonomi, wisata kota, atau ruang publik baru. Di Sidoarjo, program revitalisasi kawasan kota masih terbatas sehingga pusat kota belum berkembang menjadi kawasan urban modern yang terintegrasi. Sidoarjo seharusnya bisa menerapkan atau ada bus keliling areal wisata Sidoarjo. Jadi di Sidoarjo bila dinasnya bukan dinas prioritas, maka diberi anggaran secuil. Bila prioritas, anggarannya besar.
Demikian demikian, Sidoarjo kaya secara anggaran (penyangga Surabaya + industri), tapi pembangunan fisik dan integrasi layanan publiknya masih “ketinggalan kereta” dibanding Surabaya.
Banyak rencana bagus (gedung baru, transportasi modern) yang mandek atau belum terealisasi. Kalau APBD digunakan lebih fokus pada infrastruktur ikonik dan digitalisasi layanan, gap ini bisa cepat tertutup.
Ketertinggalan Sidoarjo dibanding Kota Surabaya tidak terutama disebabkan oleh keterbatasan anggaran. Dengan APBD yang besar, persoalan utama lebih berkaitan dengan visi pembangunan kota yang belum kuat, inovasi kebijakan yang relatif lambat, dan belum adanya proyek pembangunan transformasional yang mampu mengubah wajah kota.
Bila kapasitas fiskal tersebut diarahkan pada pembangunan transportasi publik terintegrasi, kompleks pemerintahan modern, ruang publik ikonik, serta digitalisasi layanan publik, kesenjangan pembangunan antara Sidoarjo dan Surabaya berpotensi dipersempit dalam waktu relatif singkat.
Penulis optimis suatu saat kemajuan Sidoarjo lebih unggul dibanding Surabaya. Tentu pemimpinnya memiliki visi kuat, cerdas, jujur dan amanah. (*)
Penulis adalah Wartawan Utama PWI-Dewan Pers
