COWASJP.COM – MENGGELEGAR, ketika Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, melontarkan kemurkaannya, setelah berita itu viral. Tentang seorang anak 10 tahun, Yohanes Bastian Roja (YBR), yang mengakhiri hidupnya dengan menggantung diri hanya karena ibunya tak mampu membelikannya buku dan pulpen.
Berita bunuh dirinya YBR adalah potret kemiskinan bangsa, yang menyentak perasaan banyak orang. YBR masih berusia 10 tahun. Siswa kelas IV Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Jerebuu, Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT). Ibunya hanyalah seorang janda anak lima yang menjalani hidup dengan berjualan kayu bakar.
Sang gubernur naik prtama dan menyemprot semua aparatnya —sambil menegur dirinya sendiri juga. Berita bunuh diri YBR tentu saja sangat mengejutkan. Sekaligus sangat menyedihkan, termasuk bagi sang gubernur sendiri. Bertolak belakang dengan ketentuan undang-undang. Sebab Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.”
BACA JUGA: Dua Tahun Cukupkah?
Secara eksplisit pasal itu mewajibkan perlindungan negara terhadap anak miskin seperti YBR. Tapi kenyataannya ada seorang anak, yang masih berseragam sekolah putih merah secara tragis nekad bunuh diri. Karena orang tuanya miskin.
Bagaimanapun konstitusi mengamanatkan anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN. Dan tahun 2026 anggaran pendidikan itu ditetapkan sebesar Rp769,08 triliun dari total APBN sejumlah Rp3.842,7 triliun. Jumlah yang cukup besar untuk sedapatnya memenuhi tuntutan undang-undang. Tapi ketika ada anak yang bunuh diri karena tak punya buku dan pulpen, itu berarti negara tidak hadir di sana. Negara lalai menjalankan amanat konstitusi.
Banyak yang tersentak mestinya oleh berita kematian YBR yang begitu tragis. Sayangnya di tengah hiruk-pikuk kehidupan dan pameran kemewahan oleh sebagian orang, tidak banyak tokoh bangsa yang peduli dan menaruh perhatian terhadap persoalan kemiskinan yang menjerat sejumlah besar anak bangsa. Tapi dari segelintir tokoh yang ikut tersentak dan menunjukkan kepedulian, kita melihat sosok Irman Gusman. Ketua DPD RI 2009-2016, Senator asal Sumatera Barat 2024-2029.
Dalam sebuah artikel yang beredar luas di sejumlah platform media dan beberapa grup Whatsapp, Irman menulis: Kita semua patut menundukkan kepala. Karena ada seorang anak kelas IV SD Negeri di Flores gantung diri hanya karena ibunya tak sanggup lagi membeli buku tulis dan pulpen. Kalau setelah lebih dari 80 tahun merdeka ternyata ada anak berusia 10 tahun gantung diri karena miskin, itu tamparan yang amat keras di wajah bangsa ini.
Menurut Irman, kita semua patut merasa bersalah dan berdosa. Sebab di tengah kenyamanan hidup di kota-kota besar, YBR menegur kita dengan cara mencabut nyawanya sendiri. Sebab tiada lagi tempat mengadu, tiada lagi cara lain untuk ia menyampaikan keluhannya.
Karena itu, Irman menyentil dengan keras: Kalau anak sekecil itu begitu peduli pada penderitaan ibunya — seorang janda yang bersusah payah menghidupi lima anak hanya dengan berjualan kayu bakar — sehingga ia tak tega membebani ibunya, lantas mengakhiri hidupnya, di mana kepekaan dan kesalehan sosial kita? Di mana manifestasi keimanan kita? Di mana kepala desa, camat, bupati, gubernur, menteri-menteri, anggota-anggota legislatif? Mata kita semua tertuju ke mana?
Irman mengingatkan, tragedi kematian YBR bagaikan puncak gunung es di tengah lautan penderitaan rakyat kecil yang terlupakan dan tak berdaya, yang hanya bisa menonton pameran kemewahan di bangsa ini. YBR adalah raungan dan jeritan senyap penderitaan rakyat miskin di daerah tertinggal, yang lazim dianggap lumrah. Andai tak terjadi tragedi itu, tak muncul pula kepedulian tulus terhadap nasib ribuan bahkan jutaan warga bangsa yang hanya bisa bermimpi tentang pemerataan hasil-hasil pembangunan.
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah menjalankan berbagai program pengentasan kemiskinan dan jumlah warga miskin pun kabarnya berkurang. Tapi kalau masih ada kejadian memilukan seperti YBR, maka kita perlu introspeksi dan melakukan perombakan total terhadap cara pandang dan cara kerja kita.
Kematian YBR harus menjadi tragedi kemanusiaan terakhir akibat kelalaian semua pihak dan memudarnya kepedulian sosial di tengah gemerlap kemewahan hidup sebagian warga bangsa. Tapi yang mati bukan hanya seorang Yohanes Bastian Roja. Yang mati adalah kepekaan kita untuk memperhatikan kondisi sesungguhnya dari warga bangsa yang terpinggirkan dan terlupakan.
Selama mata hati kita masih buta, maka selama itu pula warga bangsa yang hidup dalam kondisi seperti keluarga YBR akan terus terlupakan. Pepatah Tiongkok kuno katakan: “Kemiskinan bukanlah sesuatu yang memalukan. Kemiskinan hanya membuktikan kurangnya upaya untuk keluar dari situ.”
Gini Ratio Menurun?
Ketika berita tentang kematian tragis YBR viral, layakkah kita mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam mensejahterakan anak bangsa? Terutama mereka yang selama ini terperangkap dalam jurang kemiskinan akut, sebagai akibat dari kebijakan pemerintah yang salah arah.
Di antara megahnya gedung-gedung bertingkat di sejumlah kota, jalan-jalan bebas hambatan yang dibangun di banyak tempat dan gambaran kemewahan yang tidak henti terpampang di depan wajah rakyat jelata yang miskin, pemerintah tampaknya belum fokus untuk mengurus salah satu persoalan pelik ini. Di antara banyak persoalan pelik lainnya.
Sangat miris, ketika kita berkoar-koar bahwa kesenjangan kaya miskin atau gini ratio kita sudah menurun. Hal itu dijelaskan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (5/2/2026). Bahwa tingkat ketimpangan di Indonesia atau gini ratio pada 2025 turun menjadi 0,363. Lebih rendah dari periode sebelumnya yang sebesar 0,375. "Gini rasio mencapai 0,363, turun 0,012 poin," ungkapnya.
Selain itu, dengan tampilnya Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, menggantikan Sri Mulyani Indrawati, mulai timbul secercah harapan. Ketika Purbaya memperlihatkan ketegasan dengan menunjukkan keberpihakannya pada pemberdayaan rakyat di lapisan bawah.
Misalnya, kalau dulu Sri Mulyani sangat bernafsu untuk memajaki rakyat sampai ke lapisan ekonomi paling bawah, Purbaya tidak.
Purbaya bahkan mengungkapkan bahwa pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi dapat menembus 6 persen pada 2026. Yaitu dengan mengandalkan percepatan belanja negara dan penguatan koordinasi fiskal-moneter.
Namun, apakah itu mungkin bisa dicapai? Beberapa analis menilai, target itu terbentur realitas keterbatasan efektivitas belanja pemerintah dalam mendorong pertumbuhan secara langsung.
Beberapa analis bahkan menyebutkan hal-hal yang bukan mustahil berpotensi membatasi laju pertumbuhan ekonomi tahun ini. Di antaranya, melemahnya daya beli masyarakat, belum pulihnya investasi swasta, tekanan pada konsumsi rumah tangga, hingga keterbatasan ruang fiscal.
Tentu saja banyak yang bersimpati pada optimisme Purbaya. Tapi bersamaan dengan itu hendaknya jangan lupa pada kenyataan yang menganga di depan mata.
Pada awalnya, tampilnya Prabowo sebagai presiden kedelapan, sebenarnya sedikit memberi harapan. Bahwa Ketum Partai Gerindra itu akan menjalankan kebijakan yang berbeda dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya.
Sayangnya, sejauh ini, setelah satu tahun lebih berkuasa, Prabowo tampaknya sangat kewalahan menghadapi begitu banyak persoalan yang menghadangnya. Sehingga kelihatan sangat sulit bergerak cepat.
Bagaimana mungkin menengok ke pembangunan ekonomi masyarakat lapisan bawah, ketika harus mewarisi begitu banyaknya persoalan yang harus dibenahi? Misalnya beban utang yang sangat besar dari kebijakan Jokowi yang sangat jorjoran dalam pemborosan keuangan negara.
Jokowi memulai masa jabatan pada 2014, dengan utang warisan dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebesar Rp 2.608,7 triliun. Tapi berdasarkan Laporan Kinerja APBN yang dikeluarkan Kementerian Keuangan hingga akhir September 2024 saja, ratio utang pemerintah telah menembus Rp 8.641 triliun.
Sejumlah masalah besar kini menghadang langkah Prabowo. Misalnya, masalah pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang terkesan mangkrak. Kereta cepat Jakarta Bandung Woosh yang entah sampai kapan mampu membiayai dirinya sendiri, dengan beban utang yang tidak sedikit. Masalah reformasi Polri yang kesannya juga terkatung-katung, dengan aroma pembangkangan yang tajam dari Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Dan last but not least, masalah pemberantasan korupsi yang sepertinya juga masih tebang pilih. Belum lagi semakin meluasnya desakan untuk memakzulkan Wakil Presiden Gibran Raka Bumingraka.
Semua beban itu tidak hanya mengganjal langkah Prabowo dalam membenahi ekonomi, tapi juga memperbesar kemungkinan biduknya akan karam secara politik. Karena, jika semakin lama Prabowo tidak mampu bertindak tegas akan berdampak pada semakin banyaknya orang yang tidak sabar lagi untuk tetap percaya padanya. Sehingga bukan mustahil cepat atau lambat kekecewaan pada kebijakan Jokowi akan berujung pada terkikisnya kepercayaan publik kepada Prabowo. Lalu dengan demikian akan semakin banyak orang yang ingin mengganti bahkan pucuk pimpinan negara.
Tragedi bunuh dirinya YBR yang usianya baru 10 tahun bisa saja dipandang kecil. Tapi jangan lupa bahwa hal itu membekas dalam hati sanubari publik. Pemerintah tak boleh lengah. Bahwa meningkatkan kepedulian dan perhatian kepada wong cilik alias rakyat di lapisan bawah tidak boleh ditangguhkan.(*)
