COWASJP.COM – Kunjungan perdana Presiden Prabowo Subianto ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Senin (12/1/2026), membawa pesan tegas terkait pembangunan proyek strategis negara.
Disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Presiden tidak hanya menekankan percepatan pembangunan gedung legislatif dan yudikatif agar IKN berfungsi penuh sebagai ibu kota politik pada 2028. Presiden juga memberikan sejumlah koreksi mendasar terkait desain dan fungsi fasilitas tersebut.
Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menyempurnakan IKN. Bukan hanya sebagai simbol kemajuan, tetapi juga sebagai pusat pemerintahan yang relevan, fungsional, dan mencerminkan nilai-nilai bangsa.
Koreksi Desain: Sederhana namun Megah dengan Nilai Historis
Salah satu poin koreksi utama dari Presiden Prabowo adalah terkait desain gedung-gedung negara yang menjadi tulang punggung sistem pemerintahan.
Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah menyelesaikan revisi desain kawasan legislatif dan yudikatif berdasarkan arahan beliau, yang akan segera dipresentasikan secara resmi.
Presiden menyoroti desain atap gedung Paripurna yang dinilai terlalu mewah, dan meminta agar konsepnya disederhanakan namun tetap mencerminkan keagungan lembaga negara.
Selain itu, beliau juga mengusulkan penambahan museum atau galeri demokrasi di lobi gedung DPR. Tujuannya untuk mendidik masyarakat tentang perjalanan dan nilai-nilai demokrasi Indonesia.
Tak hanya itu, desain interior diharapkan mengadopsi unsur arsitektur yang kaya akan penggunaan kayu. Inspirasi ini diambil dari kunjungan beliau ke India beberapa waktu lalu. Koreksi ini tidak hanya menyasar pada estetika semata, tetapi juga pada makna filosofis dan edukatif yang ingin disampaikan melalui setiap struktur bangunan di IKN.
Koreksi Fungsi: Pastikan Keberlanjutan dan Kemudahan Akses
Selain desain, Presiden juga memberikan catatan terkait fungsi dari gedung-gedung tersebut. Beliau menekankan bahwa fasilitas legislatif dan yudikatif harus dirancang untuk mendukung efisiensi kerja, kemudahan akses bagi masyarakat, serta keberlanjutan lingkungan.
Dalam pembangunan fase kedua IKN yang telah dimulai, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono juga menegaskan bahwa setiap aspek fungsi bangunan harus diintegrasikan dengan sistem kota pintar berbasis digital.
Misalnya, pembangunan jaringan jalan dan Multi Utility Tunnel (MUT) di kawasan 1B dan 1C Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) yang akan segera dimulai pada awal 2025. Tujuannnya untuk memastikan distribusi utilitas yang efisien dan mengurangi gangguan di masa depan.
Selain itu, fungsi gedung juga harus mampu menampung kebutuhan jangka panjang, termasuk ruang untuk inovasi teknologi dan kolaborasi antar lembaga.
Pembangkit Listrik Tenaga Surya 10 Mega Watt
Pembangunan IKN tidak hanya tentang konstruksi fisik, tetapi juga tentang inovasi yang menjadi landasan pembangunan kota masa depan.
Salah satu contohnya adalah operasionalnya Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan kapasitas 10 MW. Yang menyediakan energi terbarukan bagi kawasan IKN, hasil kerja sama antara PLN dan Sembcorp Singapura.
Selain itu, investasi swasta yang telah masuk, seperti hotel dan rumah sakit berstandar internasional, menunjukkan bahwa IKN tidak hanya menjadi pusat pemerintahan tetapi juga pusat ekonomi dan layanan publik yang modern.
Motivasi di balik setiap langkah pembangunan IKN adalah untuk mewujudkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan mencapai Indonesia Emas 2045.
Sebagaimana dikemukakan oleh Kepala Otorita IKN sebelumnya, IKN dirancang sebagai "pusat gravitasi" ekonomi baru di tengah Nusantara. Yang akan membuka peluang bagi daerah di luar Jawa untuk berkembang.
Dengan menyelesaikan pembangunan legislatif dan yudikatif pada 2028, pemerintah berharap IKN dapat menjadi bukti nyata kemampuan bangsa dalam membangun kota yang berkelanjutan, inklusif, dan mampu bersaing di kancah internasional.(*)
