COWASJP.COM – Menjelang HUT Kemerdekaan RI ke-80, Koordinator Gerakan Nurani Bangsa (GNB), Hj Alissa Wahid, menyoroti perlunya perbaikan program dan kebijakan negara.
Di antaranya:
Reformasi sistem perpajakan yang adil dan progresif.
Penguatan dan perlindungan usaha rakyat berskala kecil dan menengah termasuk koperasi berbasis riset yang mendalam.
Penegakan hukum terhadap pinjaman online, dan judi online yang sudah merugikan potensi sosial ekonomi masyarakat secara masif.
Hal ini disampaikan putri sulung KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu saat membacakan delapan pesan kemerdekaan di Galeri Nasional pada Kamis (14/8/2025).
Delapan pesan kemerdekaan ini merupakan hasil sarasehan kebangsaan yang dilakukan GNB pada 8 Juli 2025. Melibatkan para akademisi, koalisi masyarakat sipil, menteri dan wakil menteri.
Menurut Alissa, demokrasi sebagai manifestasi dari, oleh, dan untuk rakyat merupakan hal mendasar dalam menjaga dan menata kehidupan bersama berbangsa dan bernegara. Di tengah masyarakat kita yang majemuk.
Oleh sebab itu, Indonesia harus didasarkan pada supremasi sipil, etika politik, sistem dan aturan yang baik serta tumbuhnya ruang untuk aktor-aktor politik yang memiliki integritas, kapasitas, dan komitmen kuat terhadap pemenuhan, perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia.
"Termasuk di antaranya melakukan upaya kemanusiaan terkait situasi khusus di Papua," ujar Alissa.
Selain itu, presiden dan aparat penegak hukum harus memastikan setiap bidang penyelenggaraan negara bebas dari praktik korupsi dan benturan kepentingan kolusi/nepotisme. Hukum harus benar-benar digunakan untuk penegakan keadilan sebagai fondasi utama demokrasi.
"Presiden dan jajarannya memastikan setiap produk hukum, kebijakan negara yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak didasarkan pada konstitusi. Visi bersama bangsa Indonesia serta tidak terjebak pada kepentingan kelompok, institusi atau kepentingan sesaat yang merusak sendi-sendi kehidupan bernegara," imbuhnya.
Kebijakan Ekonomi Harus Berdampak pada Kesejahteraan
GNB menilai kebudayaan memegang peran strategis dalam membentuk arah berpikir, struktur nilai, dan identitas kolektif suatu bangsa. Pemerintah, meskipun bukan aktor utama dalam menentukan arah budaya, tetapi memiliki tanggung jawab penting sebagai penjamin ruang berekspresi dan pelindung hak-hak budaya warga negara.
GNB juga menegaskan bahwa media dan jurnalis sebagai pilar demokrasi memiliki peran penting menyampaikan fakta serta menyediakan ruang artikulasi bagi ekspresi sosial politik dan budaya warga negara.
"Negara harus memastikan dan menjamin ruang pers serta keselamatan jurnalis sebagai aktor perubahan dan peradaban," jelasnya.
GNB menyerukan upaya-upaya kolektif yang memampukan seluruh elemen bangsa mengambil peran aktif dalam menjaga dan menguatkan kualitas demokrasi.
"Upaya bersama ini didasarkan pada kesadaran serta partisipasi aktif dan kritis pada organisasi masyarakat sipil, organisasi keagamaan, media, pelaku usaha, pelaku seni budaya, perempuan, partai politik, perguruan tinggi dan aktor non negara lainnya," jelasnya.(*)
