ISNU Kabupaten Blitar Bedah Omnibus Law

Seminar ditutup dengan potong tumpeng sebagai rasa syukur di hari kelahiran ISNU ke-21. (FOTO: istimewa)

COWASJP.COM – Pimpinan Cabang ISNU (Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama) Kabupaten Blitar menyelenggarakan Seminar Nasional dengan tajuk Bedah UU Ketenagakerjaan dan Omnibus Law. Acara ini diselenggarakan Kamis siang 19 November 2020 pukul 13.30 sampai 15.30 WIB di Graha NU di Kanigoro, Blitar.

Dua narasumbernya adalah  Dr. H.M. Anwar Rahman, S.H, M.H. selaku Anggota Badan Legislasi DPR RI dan Dr. H.M. Arif Faidzin, M.Ag Wakil Ketua PCNU Kabupaten Blitar dan Dosen IAIN Tulungagung.      

Seminar ini dihadiri oleh ratusan peserta secara tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan. Juga puluhan peserta melalui jaringan video konferensi.  

Para peserta berasal dari berbagai unsur meliputi mahasiswa, Ansor, Fatayat NU, IPNU, IPPNU dan PMII. Juga berbagai unsur dari lembaga dan banom PCNU lainnya.. 

Pada kesempatan ini Dr Anwar Rahman memaparkan latar belakang adanya omnimbus law. Menurutnya Indonesia adalah negara dengan banyak aturan. "Indonesia adalah negara dengan banyak sekali aturan. Tercatat ada 43 ribu lebih aturan. Sayangnya aturan yang terlalu banyak ini saling tumpang tindih dan menjadikan susahnya birokrasi," ujar anggota fraksi PKB DPR RI ini.  "Aturan yang saling tumpang tindih ini menjadikan alur birokrasi yang panjang dan memungkinkan terjadinya korupsi sebagaimana yang marak terjadi,"  kata mantan pengurus ISNU Surabaya ini.

Omnimbus law akan memangkas birokrasi menjadi lebih sederhana. Sehingga waktu keluar izin dan lain sebagainya lebih cepat. Menurutnya, panjang dan lamanya proses birokrasi di Indonesia perlu dipersingkat karena hal ini menjadi penghambat kemajuan Negara Indonesia. Terlebih Indonesia saat ini telah dimasukkan menjadi negara maju. 

"Birokrasi yang lama akan memperlambat investasi dan roda perekonomian Indonesia. Tentu hal ini sudah tidak relevan dengan keadaan Indonesia yang kini masuk dalam negara naju" kata pria kelahiran  Jombang ini. "Maka omnimbus law ini perlu segera dibentuk agar harmonisasi undang undang dan birokrasi dapat berjalan cepat dan sederhana" tambahnya. 

Beliau menyebutkan bahwa jalannya pengesahan omnibus law ini memang tidak mudah dan banyak kepentingan yang ditabrak. Maka, tidak heran jika kemudian terjadi demo di berbgai tempat. 

"Proses lahirnya undang undang itu tidak mudah. Ada step-step yang perlu dijalani. Nah di sinilah kemudian banyak kepentingan yang ditabrak. Perang kepentingan ini kemudian menjadi suatu gejolak,  sampai terjadinya demo di mana-mana". kata  Anwar. 

Adanya demo ini disayangkan olehnya.  Karena sebetulnya ada cara yang lebih elegan untuk menyampaikan pendapat. Daripada harus melkukan demo sampai menjurus melakukan hal anarkis, jika ingin mengaspirasikan pendapat terkait omnimbus law tempuhlah jalur yang baik. Lakukan judicial review di MK. "Ini lebih terhormat daripada demo dan bakar-bakar ban. Tidak akan ada pengaruhnya," jelas beliau di akhir paparannya. 

Pada kesempatan yang sama Dr Arif Faidzin memaparkan bahwa aturan yang ada sebagai bagian dari fiqih Indonesia. "Jika ingin mempelajari fiqih Indonesia, maka pelajarilah undang-undang" jelas Dosen IAIN Tulungagung ini.  

Sebagai bagian dari fiqih Indonesia, maka omnibus law ini berkaitan dengan upaya seorang pemimpin dalam kemaslahatan masyarakat khususnya dalam menyelamatkan harta.  

"Omnibus law ini sebagai bagian dari fiqih, menjadi upaya pemerintah dalam menyejahterakan masyarakat khususnya dalam hal menyelamatkan harta. Omnibus law ini sangat baik apabila dapat diterapkan karena akan memangkas birokrasi. Yang memang selama ini menjadi permasalahan." terangnya. 
"Namun omnimbus law memang masih perlu dikaji lebih lanjut karena ada beberapa hal yang bisa jadi keruwetan. Salah satunya adalah matinya otoda (otonomi daerah). Karena informasinya ada beberapa izin yang kemudian dikembalikan ke pusat"  tambahnya.  

"Maka saya titip ke Pak Anwar agar hal ini bisa diperhatikan untuk perbaikan dan kejelasan.Terlepas dari itu saya sangat mengharapkan omnibus law ini segera diimplementasikan," sambungnya di akhir pemaparan . 

Acara kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab. Pada tanya jawab ini muncul dua pertanyaan yang dilontarkan oleh peserta. Pertanyaan pertama disampaikan oleh rekan Rifai sedangkan pertanyaan kedua oleh rekan Isrofil. 

"Saya ingin bertanya, bagaimana kami sebagai generasi muda dapat terhindar dari praktik korupsi?" tanya Rifai dengan lantang. "Saya selama ini kesulitan untuk menemukan file asli UU Omnibus Law. Mohon narasumber bisa menunjukkan di mana saya bisa mengakses naskah asli dari UU tersebut," tanya Isrofil. 

Kedua pertanyaan tersebut kemudian dijawab dengan tegas oleh Dr Anwar Rahman. "Mas Rifai, njenengan perlu ingat kata para kiai sepuh. Lek awakmu pengen selamet donyo lan akhirat ya taati aturan negoro karo aturan agomo. Nah makanya kalau ingin  terhindar dari korupsi ya patuhi itu." jawabnya.     

Terkait penyampaian aspirasi, sampaikan dengan baik. Bisa datang ke DPR, kalau tidak bisa datangi anggota dewan  yang ada di sekitarmu, atau bisa disampaikan lewat media. Namun tetap harus dijaga, agar tidak salah dalam menyampaikan" tambah alumni SMP Tebuireng  Jombang ini. 

Terkait dengan pertanyaan kedua, Anwar Rahman menjelaskan bahwa naskah asli dapat ditemukan di situs sekretariat Negara. "Mas isrofil tidak perlu cemas.. Langsung saja lewat hp-mu akses situs sekretariat negara, cari di situ pasti ketemu," jawabnya.

Seminar ini telah membuka wawasan para peserta dalam memahami undang - undang. Peserta sangat diwanti-wanti untuk mempelajari naskah asli undang-undang tersebut. Sehingga dapat menyikapi dengan baik dan tidak termakan hoaks. Tidak perlu melakukan aksi-aksi yang justru merugikan diri sendiri dan masyarakat. 

Seminar nasional ini berlangsung dengan semarak. Saat acara berjalan semakin banyak peserta yang bergabung sampai akhir kegiatan. 

Kegiatan diakhiri prosesi potong tumpeng sebagai bentuk syukur atas hari lahir ISNU ke 21. (*)

Pewarta : Imam Kusnin Ahmad
Editor : Slamet Oerip Prihadi
Sumber :

Komentar Anda