Kasus Maybank

Internal Fraud, Bank Harus Tanggung Jawab

ILUSTRASI: Promo BRI

COWASJP.COM – Fraud di perbankan kembali terjadi. Simpanan nasabah dari dua rekening sebesar Rp 22,8 miliar di Maybank Cipulir Jakarta, hilang. Rekening atlet e-sport Winda Lunardi yang nilainya lebih dari Rp 15 miliar, tiba-tiba tinggal Rp 600 ribu. Sedang rekening atas nama ibunya, Floletta Lizzy Wiguna yang nilainya lebih  dari Rp 5 miliar tinggal Rp 17 juta.  

Kasus raibnya dana nasabah di perbankan ini melengkapi berbagai fraud di industry perbankan. Sebelumnya, tabungan nasabah di bank BUMN di Jawa Tengah juga tiba-tiba berkurang cukup banyak. Awal tahun ini, wartawan senior  Ilham Bintang juga kehilangan uangnya di bank saat  pergi ke Australia. Tabungannya di Bank Commonwealth terkuras AUD 25.263 dan Rp 16 juta. 

winda.jpgWinda Lunardi, nasabah Maybank yang rekeningnya Rp 15 miliar tiba-tiba tinggal Rp 600.000. (FOTO: gridgames.grid.id)

Raibnya simpanan di perbankan sebenarnya seperti fenomena gunung es. Yang tak tampak ke permukaan jauh lebih besar. Sebab, dalam kasus yang nilainya tak terlalu signifikan, seringkali manajemen bank mengatasinya sendiri. Mereka mengganti uang nasabah yang hilang, melaporkan karyawannya yang melakukan fraud diam-diam, atau menegosiasikan dengan nasabah untuk membagi risiko. 

Salah satu contoh adalah raibnya deposito senilai Rp 4 miliar di sebuah bank swasta di Surabaya beberapa tahun lalu. Hilangnya uang deposito itu baru diketahui empat tahun kemudian. Seorang oknum karyawan mencairkan deposito itu dan mentransfernya ke berbagai rekening. Pemilik deposito tidak tahu hingga empat tahun, karena setiap bulan bunga deposito selalu disetor ke rekening simpanan nasabah. Agar tak ramai ke publik, direksi menyelesaikan kasus itu dengan mengganti deposito nasabah. 

Menjaga reputasi memang begitu penting bagi bank. Reputasi adalah segala-galanya. Sedapat mungkin, kasus yang bisa menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap bank tak terungkap ke publik. Apalagi, risiko operasional seperti ini sebenarnya sudah dimitigasi oleh bank. 

Bank memiliki limit tertentu bagi setiap level karyawan. Seorang teller, misalnya, tak akan bisa menggelapkan dana nasabah senilai miliaran seperti dalam kasus Maybank ini. Sebab, transfer dalam jumlah miliaran  memerlukan otorisasi pimpinan tertinggi di cabang. Karena itu, wajar jika yang melakukan fraud senilai puluhan miliar ini adalah kepala cabang. 

BANK HARUS MENGGANTI

Bagaimana tanggung jawab bank? Jika benar bahwa simpanan raib akibat fraud yang dilakukan karyawan atau pejabat bank, maka bank tak bisa menghindar dari tanggung jawab. Ini didasarkan konsep vicarious liability, yaitu pertanggung jawaban seseorang atas kesalahan orang lain yang ada dalam ruang lingkup atau tanggung jawabnya. Jika pegawai melakukan tindakan yang merugikan orang lain, maka pemberi kerja bisa dimintai pertanggung jawaban.

winda-2.jpgWinda Lunardi. (FOTO: famousbirthdays.com)

Dalam kasus Maybank, jika benar fraud dilakukan oleh karyawan, maka bank sebagai pemberi kerja harus mengganti kerugian nasabah. Vicarious liability dikenal dalam perkara keperdataan, seperti kerugian nasabah akibat fraud yang dilakukan karyawan bank ini. 

Selain vicarious liability, ada beberapa alasan mengapa bank harus bertanggung jawab. Pertama, hubungan keuangan nasabah adalah dengan institusi bank. Jadi, adanya fraud oleh karyawan adalah  kerugian bank. Bukan kerugian nasabah. Kedua,  pegawai atau pejabat diberi kewenangan oleh bank untuk melakukan aktivitas perbankan. Dengan demikian, apa yang dilakukan oleh pegawai adalah atas nama institusi bank. Ketiga,  fraud terjadi karena bank gagal dalam memitigasi risiko operasional, sehingga kerugian tidak bisa dibebankan kepada nasabah. 

Vicarious liability masih diperdebatkan dalam perkara pidana karena adanya prinsip “tiada pidana tanpa kesalahan”. Karena itu, bank sebagai institusi dalam konteks fraud yang dilakukan pegawainya tidak bisa turut serta dipidanakan. Justru seharusnya bank yang memidanakan karyawan yang melakukan fraud. Bank juga bisa meminta ganti kerugian  sesuai Pasal 1365 KUH Perdata. 

Dalam konteks pidana, sesuai Pasal 49 UU No 10 Tahun 1998 ayat 1, pegawai bank yang membuat pencatatan palsu sebagaimana rekening koran palsu di Maybank ini diancam hukuman penjara sekurang-kurangnya lima tahun hingga 15 tahun serta denda Rp 10 miliar hingga Rp 200 miliar. 

Namun demikian, ketika bank tidak segera mengambil tanggung jawab dengan mengembalikan dana, nasabah juga bisa memidanakan pejabat atau karyawan bank. Setelah itu meminta tanggung jawab bank atau menggugatnya secara perdata. Di sinilah peluang uang nasabah kembali utuh karena adanya prinsip vicarious liability dalam perkara perdata. 

OJK sebagai pengawas perbankan semestinya juga bisa memaksa bank untuk bertanggung jawab. Tentu, setelah semua permasalahan telah clear. Telah terbukti dari investigasi OJK bahwa ini murni kesalahan internal bank. 

maybank.jpgFOTO: shutterstock.com

Dalam kasus raibnya dana di Maybank ini, semua masih didalami oleh polisi. Karena itu, belum jelas benar apakah ini murni fraud yang dilakukan oleh kepala cabang Cipulir, atau ada masalah lain. Sebab, ada hubungan dekat antara kepala cabang tersebut dan ayah Winda. Begitu juga, ada praktik dan transaksi tak wajar yang melibatkan kepala cabang tersebut. 

PENGAWASAN BERLAPIS

Fraud yang dilakukan oleh karyawan merupakan risiko operasional bank. Risiko operasional termasuk risiko yang potensinya cukup besar di bank. Karena itu, mitigasi risiko ini seharusnya dilakukan dengan baik. Bank seharusnya sudah menerapkan konsep  three lines of defense dalam Enterprise Risk Management (ERM). 

Pada konsep ini, pengawasan bank dilakukan oleh tiga lapis pengawasan. Lapis pertama pengawasan dilakukan oleh manajemen pelaksana operasional bank,  seperti pimpinan. Pengawasan lapis kedua dilakukan oleh unit khusus manajemen risiko internal, termasuk internal auditor. Sementara pengawasan eksternal seperti akuntan public dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah pengawas lapis ketiga. 

Dengan konsep seperti ini, maka kecil kemungkinan OJK bisa mencegah fraud yang dilakukan oleh karyawan bank. OJK biasanya hanya melakukan audit sekali setahun. Itu pun berbasis pada risiko. Artinya, OJK fokus pada masalah yang eksposur risikonya tinggi. Yang eksposur risikonya rendah tidak dilakukan pendalaman. 

Karena itulah, manajemen bank sebagai lapis pertama pengawasanlah yang seharusnya melakukan pengawasan secara ketat sehingga risiko operasional  bisa diminimalkan. Apalagi terhadap pejabat bank yang diberi kewenangan sangat besar dalam melakukan berbagai transaksi. Kasus hilangnya uang nasabah dan pembuatan rekening koran palsu yang berlangsung hingga lima tahun harus menjadi pelajaran bahwa bank harus memiliki system mitigasi risiko yang lebih ketat. 

Salah satu caranya adalah penggunakan teknologi dan digitalisasi. Kejadian di Maybank ini tidak akan terjadi jika nasabah bisa sewaktu-waktu mengakses rekeningnya. Atau minimal memanfaatkan notifikasi transaksi keluar untuk penarikan atau transfer dalam jumlah tertentu. Sangat ironi, bahwa pada bank yang dikenal sebagai tempat menyimpan uang paling aman, karyawan bisa menyembunyikan kejahatan dalam waktu yang begitu lama. (*)

 

Oleh: Dr Imron Mawardi, Wartawan Senior di Surabaya.

Penulis adalah Dosen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Wakil Dekan II Fakultas Teknologi Maju dan Pultidisiplin (FTMM) Universitas Airlangga.

Pewarta :
Editor : Slamet Oerip Prihadi
Sumber :

Komentar Anda