Koperasi Abal-Abal

Desain Grafis: alamatelpon.com

COWASJP.COM – Pandemi Covid-19 berdampak pada semua sektor usaha. Tak terkecuali usaha koperasi simpan pinjam (KSP). Gagal bayar—istilah yang dulu tidak dikenal di usaha koperasi--, kini menghantui banyak koperasi.  Tidak sanggup membayar bunga dan pokok simpanan anggota. Layaknya bank. 

“Ini yang sangat kami khawatirkan. Karena itu, kami akan lakukan reformasi pengawasan,” kata Deputi Pengawasan Kemenkop-UKM, Ahmad Zabadi, akhir pekan lalu. 

Mengapa bisa gagal bayar? Ini karena ternyata banyak koperasi beroperasi layaknya bank. Mereka tidak saja menerima simpanan dari anggota berupa simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela, tapi juga dari masyarakat. Ada tabungan dan deposito berjangka.  Nilainya pun sangat besar, dengan imbalan yang besar pula. 

Inilah yang dikhawatirkan terjadi.  KSP-KSP itu tak sanggup membayar saat “nasabah” menarik simpanannya. Apalagi jika pandemi ini berkepanjangan. Multiplier effect-nya bisa cukup besar.  Anggota tak percaya kepada koperasi dan terjadi rush seperti perbankan. Citra koperasi pun bakal semakin buruk. 

Badan usaha koperasi memang dianggap sebagai alternatif. Ketika sulit mendirikan Bank Perkreditan Rakyat (BPR),  banyak pengusaha membentuk badan usaha KSP. Mereka menjalankan fungsi perbankan sebagai lembaga intermediasi. Yaitu menjadi intermediasi antara surplus unit dan defisit unit. Menerima simpanan dari yang kelebihan dana dan menyalurkannya kepada nasabah yang membutuhkan dana. Jadinya, KSP ini koperasi abal-abal. 

Sebenarnya tak salah ada fungsi intermediasi pada KSP. Namun harusnya bersifat tertutup. Yaitu menerima simpanan dari anggota dan menyalurkannya kepada anggota dalam bentuk pinjaman. Anggota inilah yang banyak disiasati oleh mereka-mereka yang membentuk KSP abal-abal. Ini karena syarat pendirian koperasi memang sangat mudah.

Syarat keanggotaan, misalnya, cukup dengan 20 anggota. Itu bisa diperoleh dari KTP istri, anak dan menantu, saudara, atau karyawannya. Modalnya pun sangat kecil, Rp 15 juta. Kecuali koperasi yang nantinya akan menjadi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang izin operasionalnya dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 

Karena itu, wajar bermunculan banyak koperasi abal-abal. Usaha koperasi, namun dimiliki perorangan. Syarat 20 anggota hanya digunakan untuk mengurus perizinan saja. Artinya, mereka bukan anggota sesungguhnya, yang tak membayar simpanan pokok dan simpanan wajib. 

KOPERASI.jpgFOTO: tempo.co

Saya sendiri pernah meminjam ke sebuah koperasi M di Jl. Raya Menganti. Kredit disetujui dalam waktu singkat, Rp 75 juta.  Setelah tanda tangan, uang langsung ditransfer ke rekening. Setelah saya cek, uang itu ditransfer dari rekening perorangan. Begitu juga saat membayar cicilan dan pelunasan, bukan ke rekening koperasi. Tapi ke rekening perorangan. “Ini memang koperasi milik Pak Ananta,’’ kata pegawai koperasi itu. Istilah milik itu saja sudah menandakan bahwa ini adalah koperasi abal-abal. 

Saat menilai kinerja koperasi, saya juga mendapati banyak hal aneh. Salah satunya di sebuah koperasi yang cukup bagus di Gresik. Aset Rp 3 miliar, modal Rp 2,8 miliar. Tapi SHU-nya kecil sekali. Setelah saya teliti, ternyata modal Rp 2,7 miliar adalah simpanan istimewa dari seorang pengurus. Meski diperlakukan sebagai modal, tapi simpanan itu diberi hasil 1% per bulan. Karena itulah, labanya menjadi sangat kecil. 

Bukankah koperasi hanya melayani anggota? Ada siasat lain yang dilakukan koperasi untuk menghindari jika sewaktu-waktu ada pemeriksaan. Setiap nasabah kredit  dijadikan anggota atau calon anggota. Nanti saat nasabah telah melunasi pinjamannya, ada form yang harus diisi. Yaitu pengunduran diri dari keanggotaan koperasi. 

Koperasi juga sering dijadikan “kedok” usaha tertentu. Investasi, misalnya. Banyak koperasi menerima investasi dengan janji keuntungan menjanjikan. Badan usaha koperasi hanya dijadikan untuk mengesahkan praktik illegal itu. Nasabah yang menyimpan dimasukkan sebagai anggota, sehingga tampak tidak melanggar UU Perbankan, misalnya. 

Umumnya, KSP abal-abal ini dimiliki pengusaha besar atau mantan pejabat. Karena itu, mereka relatif tak tersentuh. Saya sendiri pernah diangkat Gubernur Jatim, Soekarwo, menjadi komisioner Komite Pengendalian Koperasi Simpan Pinjam (KPKS) bersama empat anggota lain. Tugas komite adalah mengendalikan agar KSP-KSP abal-abal itu tidak menjerat masyarakat dengan bunga besar. Waktu itu ada kesepakatan, bunga tidak boleh lebih dari 3 persen per bulan flat. Juga menertibkan agar koperasi menjalankan fungsi koperasi, bukan praktik bank.

Tapi, tak ada hasil KPKS. Saat  merekomendasikan kepada Kepala Dinas Koperasi Jatim untuk mengambil tindakan pada banyak koperasi abal-abal, semua hanya ditampung. Tidak ada eksekusi. Tidak ada peringatan, apalagi pembubaran. Meski jelas-jelas KSP abal-abal itu bukan benar-benar koperasi. Mereka perorangan yang memutar uang melalui kredit. Agar legal, mereka menjadikan koperasi sebagai badan usaha dan badan hukum. 

Mengenali koperasi abal-abal sangat gampang. Biasanya mereka menawarkan kredit ke masyarakat umum layaknya bank. Bahkan, mereka menjanjikan kredit langsung cair. Tak perlu BI checking. Mereka juga memiliki banyak cabang. Bahkan ada yang ratusan kantor dan tersebar di Jawa Timur. 

Sebagian koperasi abal-abal yang lain menawarkan investasi dan deposito dengan bunga besar. Dari 10 persen per tahun hingga 50 persen. Model koperasi abal-abal seperti ini tentunya lebih berbahaya dibanding perorangan yang hanya memutar uang melalui koperasi yang dibuatnya. 

Koperasi yang sebenarnya tentu tak menjaring masyarakat umum seperti koperasi abal-abal. Sebab, koperasi berbasis anggota. Koperasi hanya menerima simpanan dan memberi pembiayaan atau kredit kepada anggota saja. Dengan begitu, maka tidak perlu berpromosi seperti bank. Juga tak perlu menjanjikan banyak hal. Dan, tentunya tidak dengan kredit dengan bunga mencekik, karena tujuannya adalah keuntungan bersama. 

TAK ADA YANG MENGAWASI

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) memang lembaga keuangan yang pengawasannya paling longgar. Maklum, beda dengan lembaga keuangan yang diawasi OJK, koperasi diawasi Kementerian Koperasi yang teknisnya dijalankan Pemerintah Daerah. 

Pengawasan tidak bisa dilakukan dengan baik karena jumlahnya sangat banyak.  Apalagi di Jawa Timur, yang saat Gubernur Soekarwo, dibentuk ribuan koperasi wanita dan berbasis kelompok fungsional. Di Jatim, jumlah koperasi pernah mencapai 32.000. Sebanyak 24.000 di antaranya adalah KSP, Unit Simpan Pinjam (USP), Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS). 

Di Indonesia, jumlah koperasi mencapai 150.223 tahun 2015. Tahun 2019, jumlahnya menurun menjadi 123.048. Ini karena Menteri Koperasi Puspayoga memiliki program membubarkan KSP dan USP yang tak aktif beroperasi atau menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan (RAT). 

Jumlah KSP-USP dan KSPPS-USPPS yang sangat banyak itu tidak diimbangi dengan ketersediaan SDM yang cukup di Dinas Koperasi Provinsi dan Kabupaten/Kota. Di Kabupaten Sidoarjo, misalnya, jumlah koperasi ada 1.400-an. Sebanyak 800 di antaranya adalah koperasi keuangan (KSP/USP). Sementara SDM pengawasan KSP-USP di Dinas Koperasi Sidoarjo hanya enam orang.  Kondisi seperti ini juga dialami  semua kabupaten/kota di Jawa Timur. 

Dari sisi kebijakan, sebenarnya pengawasan ini sudah cukup baik. Seperti bank, KSP-USP  juga harus dinilai kesehatannya, sesuai Permenkop No. 15 tahun 2015. Pada Pasal 31 ayat 6, ditegaskan bahwa “Penilaian Kesehatan KSP dan USP Koperasi dilakukan sekurang-kurangnya setiap tahun”. Namun bagaimana tiga SDM di Dinkop bisa menilai kesehatan 800 KSP/USP seperti di Kabupaten Sidoarjo?(*) 

Penulis adalah Dosen FEB dan Wakil Dekan II Fakultas Teknik dan Multidisiplin Universitas Airlangga.

Pewarta :
Editor : Slamet Oerip Prihadi
Sumber :

Komentar Anda