Merebut Pasar Halal Dunia

COWASJP.COM – Event ekonomi syariah terbesar Indonesia, Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) kembali digelar mulai besok (27/10). Harapan tinggi disematkan pada event tahunan yang ketujuh ini. Temanya “Membangun Negeri Menuju Indonesia Maju”. Diharapkan ekonomi syariah berkontribusi besar membangun Indonesia pasca-Covid-19 nanti.

Tak berlebihan mengharapkan ekonomi syariah bisa berkontribusi besar pada kemajuan Indonesia. Sebab, kini ekonomi syariah nasional sudah kian diperhitungkan. Setidaknya, berbagai pemeringkatan telah menempatkan Indonesia di peringkat atas dunia. Meski, jika dilihat di dalam negeri, market share keuangan syariah pada berbagai industry masih sekitar 5-8 persen. 

Pada Global Muslim Travel Index 2019 yang dilakukan Crescent Rating, misalnya, Indonesia berada di peringkat pertama. Begitu juga  pada pemeringkatan Global Islamic Finance Report 2019. Pada pemeringkatan oleh Cambridge Institute of Islamic Finance itu, posisi Indonesia melompat dari urutan ke-6 tahun 208 ke peringkat pertama 2019.

Pada pemeringkatan Refinitif, Islamic Finance Development Report (IFDI), posisi Indonesia naik signifikan. Dari peringkat 10 ke peringkat empat. Begitu juga pemeringkatan Dinar Standard, The State of Global Islamic Economy 2019-2020. Naik dari 10 ke peringkat kelima dunia. Malaysia masih berada di peringkat pertama, disusul Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Arab Saudi. 

Bagi Indonesia, lompatan ini sangat berarti. Apalagi, dari sisi sector ekonomi halal, beberapa sudah ada di peringkat lebih tinggi. Halal modest fashion ada di peringkat ketiga, muslim friendly travel di peringkat ke-4. Yang menarik, sector keuangan Islam naik signifikan ke peringkat kelima. 

 Kepercayaan lembaga pemeringkat ekonomi syariah dunia ini punya makna strategis bagi Indonesia. Sebab, pemeringkatan tersebut meliputi berbagai aspek ekonomi syariah. Ada aspek regulasi, dukungan pemerintah, akses pasar, asset, masa depan, dan sebagainya. Juga dari sisi tren, di mana ekonomi syariah Indonesia menuju ke level terbaik. 

Jika perkembangan baik ini terus berlanjut, cita-cita Indonesia menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia tahun 2024 bukan sesuatu yang mustahil. 

Fokus pada Sektor Riil

Hasil ini tentunya merupakan kontribusi berbagai pihak. Salah satunya melalui pengembangan pilar  ekonomi syariah yang digagas Bank Indonesia bersama MUI, Bappenas, dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). Pada ISEF kelima di Surabaya, disepakati pengembangan sektor usaha syariah melalui penguatan seluruh kelompok pelaku usaha dan lembaga pendidikan Islam. 

Selama ini, Indonesia memang terkesan masih sangat lemah dalam pengembangan ekonomi syariah. Penyebab kurang pesatnya perkembangan ekonomi syariah adalah  terbatasnya  fokus ekonomi syariah pada keuangan syariah. Bahkan, lebih sempit lagi, bank syariah. Padahal, menurut GIE Indicator, ada enam indikator ekonomi syariah, di mana keuangan  hanya salah satunya. Lima yang lain adalah halal fashion, halal food, halal cosmetics and pharmaceutical, halal tourism, dan halal media and recreation.  

Jika ingin merebut pasar halal dunia, Indonesia harus fokus pada makanan halal. Sebab,  pasar makanan halal mencapai 62 persen dari total global halal market.

Pada sektor riil inilah, sebenarnya Indonesia yang memiliki penduduk muslim terbesar di dunia memiliki potensi sangat besar. Indonesi hanya cukup menguasai  halal tourism (peringkat 4) dan halal fashion (3).  Pada produk makanan halal seharusnya Indonesia bisa dominan. Begitu juga obat dan kosmetik halal dan media. Tapi ternyata Indonesia  tidak masuk 10 besar pada ketiganya. Makanan halal dikuasi Malaysia,  obat dan kosmetik serta media dan rekreasi dikuasai Uni Arab Emirat. 

Sementara itu, di bidang pendidikan ekonomi Islam, Indonesia memiliki potensi sangat besar. Saat ini, ratusan universitas memiliki program studi (prodi) ekonomi Islam. Menurut Asosiasi Prodi Ekonomi Islam, sedikitnya ada 400 prodi terkait ekonomi Islam. Ini baru program sarjana. Belum termasuk program master dan doktor. 

Dengan kekuatan tersebut dan  sumberdaya manusia pada perguruan tinggi, seharusnya Indonesia bisa menjadi pusat pendidikan ekonomi dan keuangan syariah dunia. Apalagi, model keuangan syariah Indonesia dipandang oleh Islamic Development Bank (IDB) sebagai model ideal. Tidak terlalu liberal seperti Malaysia, dan tidak terlalu ketat seperti di Timur Tengah. Keuangan syariah Indonesia dianggap ketat, namun applicable. 

Pasar halal dunia dari tahun ke tahun naik signifikan. Ini tak lepas dari  jumlah penduduk muslim dunia yang terus naik hingga mencapai 1,8 miliar. Juga  adanya kesadaran bahwa kualitas produk halal lebih sehat dan aman yang makin tinggi. Tahun 2018, pasar halal dunia  mencapai USD 2,2 triliun. Tahun 2024,   pasar halal diperkirakan menjadi USD 3,2 triliun (sekitar Rp 46,4 ribu triliun). 

Jika ingin merebut pasar halal dunia, Indonesia harus fokus pada makanan halal. Sebab,  pasar makanan halal mencapai 62 persen dari total global halal market. Tahun 2018, pasar makanan halal mencapai USD 1,3 triliun dan diperkirakan naik sekitar 50 persen pada tahun 2024. Selain itu juga halal fashion yang berkontribusi sekitar 12,5 persen terhadap total pasar halal dunia. 

Salah satu modal untuk mendongkrak sector makanan halal adalah pelaksanaan UU Jaminan Produk Halal (JPH). Pelaksanaan JPH ini strategis karena  akan mendongkrak posisi Indonesia dari dua indikator GIIE, yaitu makanan  dan  kosmetik-obat halal.

Pengalaman Jordan bisa menjadi pelajaran penting, di mana peringkatnya naik empat tingkat  ke urusan 6 pada tahun 2018. Ini  disumbang  sektor makanan halal yang naik dari urutan 11 ke urutan 5, hasil dari kenaikan  ekspor makanan halal  ke negara-negara mayoritas muslim (OIC). Dalam laporan Thomson Reuters, kenaikan itu merupakan hasil dari investasi yang hanya USD 16 juta pada industri makanan halal Jordan. 

Semoga saja UU JPH tidak di-down grade dalam UU Cipta Kerja, sehingga tetap memiliki daya dorong industry makanan halal. Sebab, UU itu juga punya nilai strategis untuk melindungi produk halal dalam negeri dari serangan produk-produk impor. UU JPH bisa menjadi barrier to entry produk asing yang tidak jelas kehalalannya.(*) 

Penulis adalah dosen ekonomi syariah FEB dan Wakil Dekan Fakultas Teknik dan Multidisiplin Universitas Airlangga.

Pewarta :
Editor : Erwan Widyarto
Sumber :

Komentar Anda