Tebu Wira-Wiri

COWASJP.COM – Saat lewat di Jalan Pasuruan-Probolinggo, kita akan selalu berpapasan dengan truk-truk pengangkut tebu. Ada yang dari Pasuruan menuju Probolinggo, tapi juga dari Probolinggo ke Pasuruan. Jadinya, kita melihat truk tebu wira-wiri. Dari barat ke timur. Juga dari timur ke barat. Pemandangan ini juga bisa kita lihat di  jalan-jalan nasional lainnya di Jawa Timur. 

Ada apa? Truk-truk itu mengangkut tebu untuk dikirim ke pabrik gula yang berbeda-beda.  Rumit. Tebu dari Jember dikirim ke pabrik gula swasta baru, Rejoso Manis Indo (RMI) di  Blitar. Pabrik baru ini berani membeli tebu dengan harga mahal, Rp 70.000 per kwintal (100 kg). Ini lebih menarik daripada dikirim ke  PTPN XI yang menggunakan bagi hasil. 

Maka tebu-tebu dari timur dibawa ke barat. Bukan saja ke Blitar, tapi juga ke Malang. Ke  PG Krebet dan Kebon Agung yang milik swasta. 

Yang dibawa ke barat bukan saja tebu Pasuruan atau Probolinggo. Pun dari jauh di Timur. Tebu Situbondo dan Banyuwangi. Padahal, di Banyuwangi ada pabrik  baru, PG Glenmore, milik PTPN XII. Di  Situbondo  ada PG Panji dan Asembagus milik PTPN XI. Juga PG Prajekan di Bondowoso, PG Semboro di Jember. Juga pabrik gula sangat besar di Lumajang, PG Jatiroto. Semua milik PTPN XI. 

Karena pabrik-pabrik di PTPN XI –ada 12 yang beroperasi– harus giling, mereka juga berebut tebu. “Kami semakin rugi kalau gak giling. Lebih baik rugi daripada rugi lebih banyak,’’ begitu kata Agus Zain Arifin,  General Manager—dulu administratur (ADM)--PG Gending Probolinggo.

Ya, PG Gending memang rugi. Tahun ini, targetnya rugi “hanya” Rp 5 miliar. Kenapa tidak tutup saja?  Ternyata, meski rugi, beroperasi tetap lebih baik.  PG Gending milik PTPN XI ini giling untuk mengurangi kerugian. “Kalau gak berebut tebu dan giling, kerugian kami bisa Rp 30 miliar,’’ kata Agus.

Beberapa pabrik di bawah PTPN XI memang rugi. Dua pabrik sudah ditutup. Dari 14 pabrik, kini yang giling 12. Tapi secara keseluruhan, PTPN XI masih untung. Tahun 2018, keuntungannya Rp 135 miliar. Tentu ini kecil. Sebab, asetnya Rp 7,8 triliun dengan ekuitas Rp 3,9 trilun. 

tebu22.jpgRibuan truk angkut tebu kalau sudah musim giling. (FOTO: beritajatim.com)

Karena harus giling, PG-PG  ikut berebut tebu. Bukan saja dengan pabrik swasta, tapi juga dengan pabrik seperusahaan di bawah PTPN XI. Caranya, dengan subsidi transportasi. “Kami beri subsidi transport Rp 8 ribu per kwintal untuk tebu luar daerah,” kata Agus. 

Tebu lokal dibeli pabrik Rp 60.000 per kwintal. Tapi tebu luar daerah bisa Rp 68.000. Karena itu, pabrik bisa dapat tebu dari luar daerah. Dengan subsidi ini, PG Gending bisa bersaing dengan pabrik swasta dan pabrik gula lain. “Kadang saya izin ke GM pabrik lain, tebumu tak colong (curi). Mereka ketawa saja, karena juga nyuri tebu saya,” ujarnya.

Maka, tidak saja tebu dari timur dibawa ke barat. Tebu dari barat juga banyak dibawa ke timur. Ke pabrik-pabrik gula milik PTPN XI yang ada di Jatim bagian timur. Juga ke pabrik swasta baru, PG Glenmore di Banyuwangi. PG-PG itu mencari tebu hingga ke Blitar, Tulungagung, Kediri. Juga Sidoarjo dan Jombang. 

Tak heran, di jalanan berseliweran truk-truk pengangkut tebu yang ke sana kemari. Tebu-tebu itu dikirim ke pabrik yang mau membeli dengan harga yang paling tinggi. Bahkan, ada yang  membeli hingga di atas Rp 70 ribu per kwintal.

DIPERPARAH PABRIK BARU

Tebu wira-wiri akhir-akhir ini kian parah. Yang jadi penyebab, munculnya pabrik-pabrik gula baru. Ada pabrik swasta  PG Rejoso di Blitar dan PG Kebun Tebu Mas (KTM) di Lamongan. Juga  PG Glenmore Baru milik PTPN XII di Banyuwangi. 

Mereka membangun pabrik baru dengan berbagai kemudahan dari pemerintah. Misalnya, kewajiban memiliki lahan 20 persen kapasitas diberi kelonggaran hingga lima tahun. Mereka juga diizinkan mengolah bahan baku impor, gula rafinasi. Kapasitasnya juga sangat besar. Pun didukung dana besar.

Saat ini, mereka beroperasi tanpa memiliki lahan sendiri. Beli putus dari petani. Langsung timbang bayar. Rendemen mereka rata-rata cukup bagus. Di atas 8. Tebu di datangkan dari mana-mana. KTM, misalnya, beli tebu hingga ke Jawa Tengah. Wilayah “kekuasaan” PTPN IX. Juga tebu-tebu di Jatim bagian barat yang selama ini wilayah PTPN X. 

Petani tebu yang dibina PTPN abai saja. Mereka jual tebunya ke pabrik swasta dengan harga lebih tinggi. Mereka bilang, tebu mandiri. Bebas dijual ke mana saja. Meski mereka dibina PTPN. Juga difasilitasi kredit oleh PTPN. 

tebuu13054e.jpgMasuk area pabrik gula. (FOTO: Investor Daily)

PTPN pun kini  enggan memberi kredit. Sebab, sulit mengikat petani tebu saat persaingan kian ketat. Pabrik-pabrik swasta membeli tebu pada harga yang “tidak masuk akal”. Setidaknya tak masuk akal bagi pabrik-pabrik lama. Belum lagi pabrik swasta yang lagi uji coba  kapasitas maksimal. Mereka  beli tebu pada harga berapa saja. Yang penting dapat tebu. Meski secara ekonomi merugi. 

Pemerintah sendiri tak mampu mengatur. Berkali-kali Dinas Perkebunan Jawa Timur mengumpulkan  pabrik-pabrik ini. Tapi tak ada hasil. Bahkan untuk antar-pabrik di satu perusahaan. Padahal, kerugian persaingan yang buruk ini luar biasa. Berapa biaya truk-truk pengangkut tebu wira-wiri itu. Berapa solar bersubsidi yang dihabiskan untuk wira-wiri yang seharusnya tak perlu itu. 

YANG UNTUNG TENGKULAK

Ketatnya persaingan tebu ini membuat sistem bagi hasil di pabrik gula tidak berjalan. Dulu, pabrik-pabrik di bawah PTPN XI menggunakan sistem bagi hasil dengan petani. Pembagiannya, 34% untuk pabrik dan 66% petani pemilik tebu. Para petani itu dibina oleh PG. Juga difasilitasi kredit untuk pemeliharaan. 

Jika rendemen (kandungan gula) 7%, berarti satu kwintal tebu menghasilkan gula 7 kg. Jika harga lelang gula Rp 10.500 per kg (rata-rata bulan ini), berarti  bernilai Rp 73.500. Bagian petani 66% Rp 48.510. Tanah yang bagus bisa menghasilkan 1.000 kwintal tebu per hektar. Berarti petani memperoleh  uang Rp 48.510.000,- per hektar. 

Dengan membeli di harga Rp 68 ribu, sebenarnya pabrik hanya memperoleh pendapatan sedikit. Anggaplah rendemen 7, berarti per kwintal dapat 7 kg. Jika harga lelang Rp 10.500, PG dapat  Rp 73.500 atau hanya Rp 5.500 per kwintal. Belum dikurangi biaya produksi.  Dengan bagi hasil, PG dapat 2,38 kg (34%) atau senilai  Rp 25 ribu per kwintal tebu. “Kalau rendemen 8, lumayan, bisa dapat Rp 16 ribu.” Rendemen di PG yang efisien, seperti Jatiroto bisa 7,8%. PG Prajekan malah 8%. 

Bagi petani tebu,  sistem bagi hasil kurang menarik. Petani baru akan dapat uang saat  gula terjual. Perlu waktu seminggu hingga sepuluh hari. Petani pilih  jual putus. Langsung dapat uang. Seperti di pabrik swasta. Karena itu, PG di bawah PTPN pun mengikuti model jual putus. “Cuma kami harus ada uang untuk beli tebu. Syukurlah ada investor,’’ kata Agus Zain.

Kini PG memang butuh investor untuk beli tebu. Modelnya juga bagi hasil. Di PG Gending, investor diberi keuntungan Rp 1.000 per kwintal dari setiap tebu yang dibeli PG. Kira-kira perputaran lima hingga tujuh hari. Berarti sebulan uang bisa berputar empat hingga enam kali. Keuntungan satu putaran sekitar 1,5%. Berarti investor bisa dapat keuntungan 6 hingga 9 persen per bulan. “Tapi riilnya tak sebesar itu. Sebulan ini, uang Rp 2 miliar baru menghasilkan Rp 56 juta. Tapi investor nggak masalah,’’ jelas Agus yang sebentar lagi bakal pensiun ini.

Jual putus sebenarnya juga belum tentu menguntungkan petani. Yang untung  tengkulak. Kecuali petani dengan puluhan hektar yang menjual tebu sendiri ke pabrik. Petani tebu dengan luas tanah sempit jual tebunya ke tengkulak. Harganya sekitar Rp 30 ribu – Rp 40 ribu per kwintal. Biaya tebang dan angkut sekitar Rp 15 ribu. Tengkulak bisa untung Rp 10 ribu hingga Rp 20 ribu per kwintal. 

Bagi petani, tebu masih menjadi komoditi yang menjanjikan. Risikonya kecil. Satu hektar bisa menghasilkan  800 kwintal (keprasan) hingga  1.000. Kalau laku Rp 40 ribu, bisa dapat kotor Rp 32 juta hingga Rp 40 juta. Dikurangi biaya sewa dan perawatan, per hektar masih bisa menghasilkan Rp 15 juta hingga Rp 22 juta per tahun. Return on investment (ROI) bisa 60-100%. 

Tentu, jika pemerintah bisa mengatur tata niaga gula dengan baik, yang didapat petani bisa jauh lebih tinggi. Saat ini harga eceran tertinggi (HET) gula hanya Rp 12.500 per kg. Karena itu, harga lelang hanya berkisar Rp 10.000-an. Sebab, harus ada marjin untuk distributor dan sub-sub distributor. 

Mungkin HET ideal ada di Rp 14.000 untuk memberi ruang keuntungan bagi petani, pabrik gula, distributor dan sub-sub distributor.  Tapi, jika harga terlalu tinggi, konsumen teriak. Disparitas dengan harga gula impor terlalu besar. Dan politisasi izin impor menjadi semakin kuat.(*)

 Penulis adalah Dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis serta Wakil Dekan II Sekolah Teknologi Maju dan Multidisiplin Universitas Airlangga.

Pewarta :
Editor : Slamet Oerip Prihadi
Sumber :

Komentar Anda