Djoko Tjandra, Riwayatmu Kini (3)

Ketika Prof Mahfud Jengkel

COWASJP.COMProf Mahfud MD, di Twitter, Sabtu (1/8/2020): "Djoko Tjandra tdk hny hrs huni penjara 2 thn. Krn tingkahnya, bs diberi hukuman2 baru yg jauh lbih lama. Dugaan pidana: surat palsu dan suap kpd pejabat yg melindungi. Pejabat2 yg melindungi pun hrs siap dipidana. Kita hrs kawal ini.

*******

Kawanku: Pantas-kah, Pak Mahfud ngomong gitu?”

Aku: Pantas aja. Beliau penuh perhatian pada hukum. Emang kenapa?

Kawanku: Beliau Menko Polhukam, loh... Bukan warga biasa.

Aku: Justru beliau merakyat. Terbuka komunikasi soal hukum dengan rakyat.

Dialog stop. Aku paham arah kawanku. Mungkin maksudnya, Prof Mahfud selaku pemegang jabatan paling tinggi negara bidang hukum, bisa mempengaruhi perkara hukum yang sedang berjalan. Penegak hukum bisa sungkan.

Padahal, proses perkara tidak boleh diintervensi siapa pun. Apalagi oleh pejabat tertinggi. Walau via Twitter.

Prof Mahfud juga mengatakan hal serupa di wawancara TV live, saat Djoko Tjandra ditangkap (tiba di Bandara Halim Perdanakusumah dari Malaysia) Kamis (30/7/2020) malam.

Di situ Prof Mahfud geram pada jaksa Pinangki, begini: “Jaksa Pinangki harus segera diproses pidana. Karena telanjang sekali. Ada permainan hukum pidana.” Nama Pinangki disebut sampai tiga kali.

Yang dimaksud: Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Jabatan: Kasub Bag Pemantauan dan Evaluasi II, Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan. Berfoto dengan Djoko Tjandra (saat buron Kejaksaan Agung). Fotonya viral di medsos.

Konkritnya: Pinangki pejabat di Kejaksaan Agung. Tapi dia berfoto (bahkan tersenyum riang) bersama buron Kejaksaan Agung. Sangat disayangkan, Pinangki Doktor bidang Hukum, Universitas Padjadjaran, Bandung. Dia kepleset.

Djoko Tjandra merugikan negara Rp 940 miliar (dakwaan primer di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 24 Februari 2000). Apakah semua ‘yang berwenang’ berpikir, Djoko bakal membagi-bagikan duit itu? Kayak sinterklas, gitu?

Semua orang di bumi ngebet, ingin cepat kaya. Orang Indonesia mungkin ter-ngebet se-dunia (belum ada risetnya).

Filsuf Thomas Hobes, dalam bukunya yang sangat terkenal ‘Leviathan’, mengatakan:

Sifat dasar manusia ingin bertahan hidup. So, menumpuk harta supaya hidup lama. Akibatnya, manusia selalu berebut duit. Homo homo homini lupus (manusia, serigala bagi sesamanya).

Dampaknya, selalu perang: Semua lawan semua. Istilah Hobes: Bellum omnium contra omnes. Itu zaman dulu, sebelum tercipta negara.

Sifat ‘ngebet cepat kaya’, di-rem dengan dibentuk negara. Negara harus keras menghajar maling (Hobes, Thomas, Leviathan or The Matter, Forme and Power of a Common Wealth Ecclesiasticall and Civil, London, 1651).

Konsep Thomas Hobes inilah, terpancar pada geramnya Prof Mahfud MD.

Kegeraman Prof Mahfud bertujuan baik. Agar Djoko Tjandra dihukum setimpal (Merujuk Twitter: "Djoko Tjandra tdk hny hrs huni penjara 2 thn.”). Maksudnya, lebih berat dari 2 tahun penjara.

Juga bermaksud baik, agar para pejabat penolong Djoko Tjandra, dipidana. Bukan di-sanksi administratif.

Tapi, Prof Mahfud (Menko Polhukam) dilarang mengintervensi proses pidana yang berlangsung. Sistem pemerintahan Indonesia: lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. 

Jaksa-Pinangki-Sinarmalasari.jpgJaksa Pinangki Sinarmalasari (kanan) dan suaminya, Kombes Pol Napitupulu Yogi. (FOTO: Istimewa - tribunnews.com)

Prof Mahfud di posisi eksekutif. Dalam penyidikan pidana, eksekutif hanya membawahi Polri dan Kejaksaan. Tidak termasuk Pengadilan (di bawah Mahkamah Agung). 

Sedangkan, penentu hukuman (apakah 2 tahun, atau lebih) domain yudikatif.

Bolehkah, eksekutif menentukan hukuman, meskipun sekadar usul? Walaupun disampaikan lewat Twitter? Tidak-kah itu mempengaruhi putusan hakim, kelak? Apakah kelak hakimnya tidak sungkan pada Prof Mahfud?

Tentu, Prof Mahfud sangat paham ini. Asli, tiada keraguan. Kalau beliau geram mengatakan itu, kutafsir demikian:

Aparatur kita sudah sangat rusak. Parah. Kalimat Mahfud: “... Karena telanjang sekali. Ada permainan hukum pidana...” Artinya, terang-benderang. Diduga kuat, ada sogokan (suap) di situ.

Kilas-balik, peradilan perkara Djoko Tjandra, dulu (20 tahun lalu) diadili-bebas-diadili-bebas. Sampai tiga kali. Alasan majelis hakim (tiga kali juga), bahwa itu perkara perdata, bukan pidana korupsi.

Masak, majelis hakim sampai memvonis bebas Djoko pada tiga kali pagelaran sidang? Ada apa? Mungkinkah suap? Masak, hakim begitu nekat?

Menyimak kasus ini, aku dan kawanku terbengong. Pusing guling-guling. Tapi, Anda jangan ikutan bengong. Ikuti saja kelanjutannya. (Bersambung)

Pewarta :
Editor : Slamet Oerip Prihadi
Sumber :

Komentar Anda