Djoko Tjandra, Riwayatmu Kini (2)

Bagai Api, Bisa Dimanfaatkan

Foto Ilustrasi: Republika

COWASJP.COMDjoko Tjandra dan Brigjen Pol Prasetijo Utomo sama-sama di-sel di Mabes Polri. Tapi sel mereka terpisah. “Tidak mungkin jadi satu,” kata Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit kepada pers, Jumat (31/7/2020).

***

Itu, Kabareskrim menjawab pertanyaan wartawan. Yang berharap menulis berita dramatis yang mustahil: Djoko dan Prasetijo bersatu dalam sel.

Prasetijo adalah Kabiro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri, saat menerbitkan surat jalan buat Djoko Tjandra. Dia langsung dicopot. 

BACA JUGA: Pegang Kartu Bebas Finansial​

Mengapa Prasetijo membantu Djoko? “Hanya menolong saja,” kata Kadiv Humas Polri, Irjen Argo Yuwono kepada pers, Kamis (30/7/2020). Sangat disayangkan.

Djoko Tjandra, bagi ‘pihak berwenang’, ibarat api. Bisa dimanfaatkan, bisa juga membakar. Repotnya, si api selalu bergerak mendekati ‘pihak berwenang’. 

Coba tengok, Lurah Grogol Selatan, Jakarta Barat, Asep Subahan, membuatkan e-KTP Djoko. Dia langsung dicopot. Padahal, gaji pokoknya Rp 33 juta per bulan.

Bahkan, Djoko Tjandra datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 8 Juni 2020, saat statusnya buron. Ia bersama pengacaranya, Andi Putra Kusuma, menyerahkan permohonan PK (Peninjauan Kembali) atas kasusnya.

Di pengadilan, Djoko dan Andi bergerak cepat. Hanya sekitar 10 menit, dari saat turun mobil, menyerahkan berkas, lalu pergi.

Kata Andi Putra Kusuma kepada pers, Djoko sudah sejak Maret 2020 di Indonesia. melenggang kemana-mana.

Tapi, saat sidang PK digelar, Djoko tidak hadir. Sampai empat kali. Pada 29 Juni 2020, ditunda karena Djoko tak hadir. Lantas berturut-turut, 6, 20, 27 Juli 2020 Djoko juga tidak hadir. Alasannya sakit.

LOBI, KORUPSI, SUAP

Djoko Tjandra pengusaha besar. Melalui perusahaannya, PT Era Giat Prima, ia membeli cessie (hak tagih) Bank Bali yang macet Rp 3 triliun pada Januari 1999. Pastinya ia jago lobi.

Pelobi ulung, menurut Anne Osborn Krueger, dalam bukunya yang terkenal ‘The Political Economy of the Rent-Seeking Society, mengatakan:

Kemampuan lobbying pengusaha, selalu mengarah ke perburuan rente. Dan, berburu rente mengarah ke korupsi dan penyuapan. Itu satu paket.

Pejabat publik berburu rente, dari lobbying menuju ke korupsi dan penyuapan (Kueger, Anne Osborn, The Political Economy of the Rent-Seeking Society, 1974).

Anne Osborn Krueger adalah World Bank Chief Economist (1982 – 1986). Dia banyak menulis tentang rente, lobby, korupsi.

Istilah lobbying di situ diartikan khusus: Pendekatan pengusaha terhadap pejabat publik, atau sebaliknya, pejabat mendekati pengusaha. 

Prasetijo.jpg

Itu pasti berkembang menjadi korupsi dan sogok alias suap. Kedua belah pihak, pejabat publik dan pengusaha saling membutuhkan.

Pejabat publik punya kewenangan. Pembuat peraturan, regulasi, surat jalan, bahkan e-KTP. Sebaliknya, pengusaha membutuhkan peluang usaha. 

Keterpaduan itu membuat pengusaha – pejabat, sama-sama menganalisis peluang, mengarah ke korupsi dan penyuapan (Fogel, Hawk, Morck, & Yeung , 2005).

Merujuk buku Anne Osborn Krueger, apakah Djoko Tjandra menyuap begitu banyak ‘pihak berwenang’, sehingga keluar-masuk Indonesia dalam status buron?

Jawabnya, hanya Allah serta para pelaku yang tahu.

Kawanku mengatakan: “Duit Djoko Tjandra mungkin gurih, kali. Kok banyak yang mendekat.” Tapi, ucapan kawanku ini gak ada hubungannya dengan kasus Djoko Tjandra. Itu pendapat pribadi.

Kasus Djoko Tjandra memang unik. Tak kurang, Menko Polhukam, Mahfud MD langsung bicara diwawancarai TV live, pada saat Djoko Tjandra ditangkap, Kamis (30/7/2020) malam.

Begitu semangatnya, Mahfud MD bicara di wawancara tersebut. Bahkan, Mahfud menyebut nama Jaksa Pinangki dari Kejaksaan Agung, yang diduga terlibat kasus Djoko Tjandra.

Jaksa Pinangki memang memamerkan foto bersama Djoko Tjandra, katanya di Singapura. Foto itu beredar di media sosial. Yang membuat Mahfud geram.

Mengapa Mahfud MD sampai begitu geram? Ikuti lanjutan tulisan ini berikutnya. (Bersambung)

Pewarta :
Editor : Slamet Oerip Prihadi
Sumber :

Komentar Anda