Djoko Tjandra, Riwayatmu Kini (1)

Pegang Kartu Bebas Finansial

Foto Ilustrasi: REQnews.com

COWASJP.COM –  

Anekdot kasus Djoko Tjandra, begini: Ada dua lubang tanah berdekatan, ukuran sama. Muat 3 orang, kedalaman 3 meter. Senin, di lubang A diceburkan 3 narapidana pria Jepang. Lubang B, 3 napi pria Indonesia. Sepekan kemudian, orang ramai-ramai ngecek. Kepo. Hasilnya sungguh spektakuler...

***

Lubang A kosong. Melompong. Hanya ada baju-baju-celana, saling terkait. Terikat-ikat. Membentuk semacam tali. Tergeletak di dasar lubang.

Lubang B, jangan kaget... 

Tiga pria mati semua. Gelimpangan di dasar lubang. Orang-orang pun melongo. Terkesima.

Hasil autopsi, ternyata bukan mati kelaparan. Melainkan babak-belur. Hanya satu yang mati kelaparan.

Hasil investigasi:

Tidak perlu laboratorium forensik polisi, untuk analisis peristiwa sepekan di dua lubang itu. Apalagi tanya kriminolog. Gak perlu. Aku pun bisa, brow.

Imajinasiku: Perjuangan mereka menuju kebebasan di 2 lubang itu, seru...

Di lubang A terjadi baku-bantu (kerjasama). Panggul-memanggul, tarik-menarik. Menuju kebebasan. Freedom.

Di lubang B terjadi baku-batu. Pukul-memukul batu. Saling tidak percaya. Tidak sabar, ingin buru-buru meraih kebebasan.

Apa hubungannya dengan Djoko Tjandra?

Dari perspektif narapidana, Djoko Tjandra adalah ‘kebebasan finansial’. Dia rajanya maling. Merugikan negara Rp 940 miliar (dakwaan primer di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 24 Februari 2000).

Duit hampir Rp 1 trilun itu ‘dikempit’ di ketiak Djoko Tjandra. Kempit rapat. Jangan tercecer. Tapi, kalau ada pihak berwenang bermental narapidana, datang mendekatinya... 

Djoko berubah drastis. Spontan dia tersenyum lebar. Mengibar-kibarkan duit miliaran, kebebasan finansial.

Ini fakta. Kalau tidak percaya, simak kronologi singkat ini:

Djoko Tjandra dulu pengusaha hebat. Dia pemilik, pendiri perusahaan properti Grup Mulia. Berkembang sampai 41 anak perusahaan.

Kasus bermula 1997 (awal mega-krisis moneter Indonesia). Dirut Bank Bali, Rudy Ramli kelimpungan. Piutang Bank Bali nyangkut di 3 bank (BDNI, BUM, Bank Tiara). Total Rp 3 triliun macet-cet.

Lantas, dia menjual piutang itu (disebut cessie) ke PT Era Giat Prima. Djoko Tjandra direktur di situ. Pada Januari 1999 perjanjian cessie diteken. PT Era (Djoko Tjandra) berhak 50 persen piutang, atau sekitar Rp 1,5 triliun.

Sejak itu kasus mulai bergulir. Tiga bank yang berutang ke Bank Bali (sudah pindah tangan ke PT Era Giat Prima) colaps. Dirawat Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

Otomatis, Bank Indonesia (BI) dan BPPN menalangi utang 3 bank itu. Akhirnya BI mengucurkan Rp 905 miliar. Di situ sudah ribut. Bank Bali dapat Rp 359 miliar. Sisanya Rp 546 miliar ke Era Giat.

Tambah ribut, kemudian terungkap pengucuran itu tanpa sepengetahuan BPPN. Lebih ribut lagi, Bank Bali juga menagih sendiri.

Kasusnya rumit. Utang-piutang jadi korupsi, karena uang BI mengucur.

joko-tjandra.jpgDjoko Soegiharto Tjandra. (FOTO: akurat.co)

Endingnya, lima orang jadi tersangka. Djoko Tjandra, Syahril Sabirin (Gubernur BI), Pande Lubis (Wakil Kepala BPPN), Rudy Ramli, Tanri Abeng (Menteri Pendayagunaan BUMN).

Yang aneh Djoko Tjandra. Dalam sidang, jaksa menuntut ringan (11 bulan penjara) terbukti korupsi Rp 940 miliar.

Tapi, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, diketuai R Soenarto kemudian memutusnya, bebas. Majelis menilai, utang-piutang kasus perdata.

JPU (Jaksa Penuntut Umum) Moekiat melawan (verset) ke Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta. 

Menurut Panitera PN Jakarta Selatan M Jusuf, PT DKI Jakarta tanggal 31 Maret 2000 memutuskan, dakwaan JPU dibenarkan dan pemeriksaan perkara Joko Tjandra dilanjutkan. 

Perkara dilanjutkan kembali, pemeriksaan saksi pada 1 Mei 2000. JPU mengajukan empat saksi: Dua Deputi Gubernur BI, Iwan Ridwan Prawiranata dan Subarjo Joyosumarto serta dua staf BI, Dragon Lisan dan Adnan Djuanda. 

Namun, Djoko kembali lolos dari jerat hukum. Djoko bebas dua kali. Penilaian majelis hakim, ini kasus perdata utang-piutang (lagi), bukan pidana korupsi.

Atas putusan itu, Jaksa Agung Marzuki Darusman menyatakan, dia tidak menduga Djoko dinyatakan bebas. 

"Tetapi ini tak menghentikan proses hukum. Kejaksaan akan melanjutkannya kasasi," ujar Marzuki. 

Dalam kasasi, jaksa menguraikan kelemahan putusan majelis hakim, bahwa cessie yang dituduhkan ke Djoko adalah murni perdata. Putusan itu lemah.

Namun, lagi-lagi majelis hakim menolak kasasi yang diajukan oleh Kejaksaan Agung itu. Djoko Tjandra tetap bebas (tiga kali).

15 Oktober 2008 (sewindu kemudian), jaksa mengajukan PK (Peninjauan Kembali) ke MA.

12 Juni 2009 MA memvonis Djoko Tjandra dan mantan Gubernur Bank Indonesia Syahril Sabirin, masing-masing dengan pidana penjara dua tahun. 

MA memerintahkan, uang di rekening dana penampungan Bank Bali Rp 546 miliar dikembalikan kepada negara. 

Tetapi, Djoko keburu kabur ke Papua Nugini sebelum dieksekusi. Media massa saat itu memberitakan, kaburnya Djoko diduga bocornya putusan PK oleh MA. 

Ketua MA Harifin A Tumpa mengakui, kemungkinan bocornya informasi putusan. Namun, tidak mungkin dibocorkan majelis hakim.

Djoko Tjandra kelihatan sangat gesit. Diadili-bebas-diadili-bebas, tiga kali. Menjelang divonis hukuman, dia bisa kabur. Bebas lagi. Sebab, dia punya ‘kebebasan finansial’.

Lantas, bagaimana kiprah Djoko Tjandra selama ‘heboh lagi’ setelah sebelas tahun buron? Ikuti tulisan sepanjutnya. (Bersambung)

Pewarta :
Editor : Slamet Oerip Prihadi
Sumber :

Komentar Anda