Haji Harusnya Tak Perlu Subsidi

Foto: Istimewa

COWASJP.COM – Usai sudah ritual  ibadah haji tahun ini. Puncak ibadah haji, yaitu wuquf di Arafah, jatuh pada Kamis (30/7). Dilanjutkan menginap (mabit) di Muzdalifah pada malam harinya dan lempar jumrah aqabah pada Jumat. Esoknya, jamaah haji melempar tiga jumrah dan kembali ke Makkah. Thawaf, sa’i, lalu ditutup dengan tahallul. Maka, rangkaian ibadah haji sudah selesai. Hanya tiga hari itulah sebenarnya ritual ibadah haji, meski jamaah Indonesia harus meluangkan waktu 40 hari. 

Sekitar 220 ribu muslim Indonesia dan sekitar dua juta muslim dunia lainnya harusnya berada di sana. Tapi karena pandemic Covid-19, mereka harus menunda tahun depan. Itu pun jika pandemi telah berakhir. Kali ini, hanya 1.000 orang yang diizinkan melaksanakan rukun Islam kelima ini. Termasuk 13 warga Indonesia. 

BACA JUGA: Islam, Islami, Syariah, atau Halal

Tentu, penundaan ini sangat berat. Mereka rata-rata sudah menunggu sekitar 10 tahun sejak mendaftar. Ya, antrian haji memang cukup lama. Tiap tahun semakin panjang. Jika calon jamaah haji tahun ini menunggu sekitar 10 tahun, yang daftar sekarang harus antri 26 hingga 40 tahun. Bahkan lebih. Muslim di Bantaeng, Sulawesi Selatan, harus menunggu 43 tahun untuk berhaji.

Ini menjadi masalah tersendiri. Sebab, haji itu ibadah fisik. Wukuf di Arafah yang panas, bermalam di Muzdalifah, melempar jumrah, tawaf, dan sa’i memerlukan fisik prima.  Apalagi jika jamaah mengambil tarwiyah –menginap di Mina tanggal 8 Dzulhijjah—dan nafar tsani—melempar jumrah hingga 13 Dzulhijjah-- sehingga harus menginap di perkemahan Mina lima hari. 

Pengalaman waktu haji tahun 2018 di usia 47 tahun, ibadah ini cukup menguras energi. Perlu fisik yang fit. Juga mental yang kuat. Banyak jamaah  sepuh  terlihat kepayahan. Juga tampak jenuh   karena terlalu lama meninggalkan rumah. 

Jika harus mengantri 43 tahun, usia berapa seorang muslim akan menjalani rukun Islam kelima itu? Anggaplah seseorang mulai bekerja usia 23 tahun. Mereka harus  nikah, nyicil rumah dan kendaraan, baru menabung haji. Mungkin usia 28  baru mendaftar dengan setoran Rp 25 juta. Mungkin saat itu antrian haji sudah 30 – 50 tahun. Berarti baru akan berangkat saat usia 60 hingga 80 tahun. Usia yang sudah berat untuk menjalani ibadah haji. 

Ini masih mending. Di Malaysia, orang mendaftar haji seperti mengharapkan mukjizat. Bagaimana tidak. Antrian sudah mencapai 121 tahun (2019). Dengan harapan hidup orang Malaysia 75 tahun, bukankah  berangkat haji seperti hal yang mustahil? Meskipun, jika Allah menghendaki, siapa pun bisa berangkat lebih cepat. Keadaan yang sama akan terjadi di Indonesia beberapa tahun lagi.

 Sesuai biaya riil antrian haji yang panjang ini perlu dicarikan solusi. Agar orang daftar haji memang punya peluang  berangkat.  Dengan begitu, antrian harus diatur. Sebab, haji memang di-kuota. Itu demi kebaikan jamaah, karena kapasitas Makah dan Madinah memang terbatas. Juga Arafah dan Mina.  

Salah satu solusinya adalah menghilangkan subsidi haji. Ya, biaya haji memang disubsidi. Bukan oleh negara, tapi dari pendapatan pengelolaan dana haji. Saat ini terkumpul dana  haji Rp 137 triliun yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Hasil pengelolaan dan investasi dana itulah yang digunakan untuk menyubsidi biaya haji. Tahun lalu, pendapatan pengelolaan dana haji mencapai lebih Rp 6 triliun. 

Biaya riil haji  sebenarnya mencapai Rp 73 juta. Jika tahun 2020 kemarin diputuskan biaya haji Rp 36 juta, maka yang Rp 37 adalah subsidi. Tentu subsidi sangat besar, karena jumlah jamaah haji reguler mencapai 203 ribu. Subsidi bisa lebih dari Rp 6 triliun. 

Dengan tanpa subsidi, maka biaya haji selama 40 hari itu adalah Rp 73 juta.  Dengan biaya dua kali lipat, tentunya jumlah orang yang “mampu” berhaji akan berkurang. Ini tidak masalah, karena ibadah haji memang diwajibkan hanya kepada orang yang mampu. Bukan saja mampu secara finansial, tapi juga fisik, mental, dan waktu (kesempatan). 

Apalagi, kehalalan model subsidi ini bagi sebagian calon jamaah juga diragukan. Sebab, mereka menerima subsidi dari hasil pengelolaan uang calon jamaah tahun-tahun berikutnya yang disetor ke BPKH. Saat menyetor, jamaah mewakilkan kepada BPKH untuk mengelola uang setoran haji tersebut. 

Yang lebih logis, uang untuk menyubsidi itu adalah hasil pengelolaan uang setoran calon jamaah yang bersangkutan. Sebagai contoh, jika seseorang menunggu 10 tahun, maka yang seharusnya diterima adalah hasil pengeloaan dari uang setoran haji selama 10 tahun tersebut. Bukan hasil dari pengelolaan uang calon jamaah haji berikutnya.

Lalu, untuk apa hasil pengelolaan dana haji?  Untuk kepentingan umat Islam. Membangun masjid—seperti jaman Presiden Soeharto--, membangun sekolah dan universitas, rumah sakit, pemberdayaan orang miskin, dan semua upaya mensejahterakan kaum muslimin.

Saat ini, jumlah penduduk miskin mencapai 25 juta orang. Sebagian besar adalah muslim. Jika dana haji bisa digunakan untuk memberdayakan mereka,  betapa besar pahala orang-orang yang berhaji itu. Paling tidak, itulah pengalaman seorang alim Abdullah ibn Mubarak. Dalam perjalanan haji, dia bertemu orang yang begitu miskin hingga makan bangkai. Dia pun menyedekahkan bekalnya dan batal berhaji. 

Meski tak berhaji, para tetangga yang berhaji mengucapkan terima kasih karena dibantu Ibn Mubarak saat bertemu di Makkah. Dan dalam mimpinya, Malaikat mengabarkan bahwa hajinya mabrur, meski dia tak berangkat karena bekalnya ia sedekahkan (Syeh Sihabuddin Ahmad dalam kitab An-Nawadir). Wallahu alam. (*)

Penulis adalah Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga.

Pewarta :
Editor : Slamet Oerip Prihadi
Sumber :

Komentar Anda