RUPS Pertahankan Direksi

Serikat Pekerja Jawa Pos Gerah

Para anggota Serikat Pekerja Jawa Pos yang beranggotakan 200 orang dari berbagai divisi membulatkan tekad, Selasa 21/7/2020. (FOTO: Cowas JP)

COWASJP.COM – Gerah! Ini kesan yang terlintas dari sikap beberapa karyawan Jawa Pos ketika memperoleh bocoran hasil RUPS (Rapat Umum Pemilik Saham), Rabu 22/7/2020.

Ternyata, komisaris tidak merombak direksi Jawa Pos. Sumber media portal ini menyebut, dalam RUPS Luar Biasa ini pihak komisaris masih mempercayai direksi lama untuk mengendalikan perusahaan setahun ke depan. 

“Hanya mengganti seorang direktur keuangan, saya kira bukan solusi yang jitu,” seloroh seorang manajer yang wanti-wanti namanya agar tidak diekspos.

Langkah itu, menurut dia, berarti manajemen perusahaan tetap akan menjalankan konsep efisiensi. Tetap akan mengurangi jumlah karyawan. Pensiun dini di usia produktif-produktifnya jalan terus! 

Semua karyawan yang berusia di atas 40 tahun ditawari pensiun dini. Malah ada yang diintimidasi agar menerima tawaran tersebut.

“Jumlah karyawan di Jawa Pos dianggap terlalu gemuk. Karena itu, program memangkas karyawan pasti akan dilakukan dalam tahun ini,” akunya.

Alasan itu memang pernah disampaikan petinggi Jawa Pos, saat dialog dengan Cowas.JP.com beberapa waktu lalu. Kondisi perusahaan akan sehat jika jumlah karyawan dirampingkan. Seakan itulah satu-satunya cara.

Hal ini bukan saja dialami Jawa Pos Koran. Juga semua anak perusahaan dalam naungan Jawa Pos Holding. Koran Lombok Post kabarnya merumahkan 12 karyawan. Para karyawannya hanya digaji 40 persen dari gaji per bulan yang biasa diterima. 

BACA JUGA: Diliput Wartawan, Aksi SP Jawa Pos Tak Maksimal​

Hal yang sama dilakukan anak perusahaan lain. Di Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan menginformasikan tanda-tanda senada. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang berlabel: pensiun dini.

Menurut karyawan yang biasa dipanggil Cak Di, Jawa Pos Koran akan menjadi pilot project perampingan karyawan. Jadi percontohan. Jika berhasil akan diterapkan di anak-anak perusahaan.

 “Ke depan, Jawa Pos Koran hanya dihuni karyawan usia muda. Punya visi milenial,” dalih karyawan yang baru menerima dana pensiun usia tepat 50 tahun ini. 

Pendek kata, Jawa Pos Koran tidak membutuhkan lagi karyawan yang berusia di atas 40 tahun.

Itulah sebabnya, Kamis (23/07/2020) karyawan dari divisi redaksi semakin gerah. Sekitar 30 lebih awak redaksi yang usianya di atas 40 tahun bakal terancam program pensiun dini. 

Harapan untuk memperoleh pemimpin baru ambyar. Direktur Utama Jawa Pos Koran, menurut mereka, masih dijabat Leak Kustiya. Kepemimpinan mantan karituris Jawa Pos ini mereka anggap kurang humanis dan tidak bisa membangun harmonisasi tim.

“Dia tidak komunikatif. Tidak ada wadah buat kami untuk menyampaikan pendapat,” keluh seorang redaktur. “Kami juga menunggu inovasi mereka. Media ini mau dibawa ke mana?” timpal rekannya.

Mereka menganggap kebutuhan pemimpin baru mutlak diperlukan. Tapi, kenapa dipertahankan? “Berarti komisaris tidak mendengarkan aspirasi kami,” ujarnya.

Nasi sudah menjadi bubur. Leak Kustiya tetap manjadi pimpinan mereka. 

Lantas, langkah apa yang akan mereka lakukan? 

Seorang wartawan senior mengatakan, pihaknya belum menyiapkan langkah konkret. Serikat Pekerja tengah melakukan konsolidasi. 

Memang, mereka tidak bisa menolak keputusan komisaris. Tapi, dalam penilaian mereka, direksi tidak sejalan dengan visi dan misi redaksi. 

Apakah pihak komisaris memberikan pesan khusus atau tugas khusus kepada direksi? Bagaimana sebaiknya menyelesaikan masalah. Hal inilah yang belum diketahui dari RUPS virtual itu. 

 “Sampai malam ini kami terus berkomunikasi via Whatsapp (WA) Grup,” aku seorang pengurus SP. “Kami tetap berjuang demi almamater,” imbuhnya.

Yang pasti, para anggota serikat pekerja akan terus menyampaikan aspirasinya. Target mereka: Jawa Pos Koran tetap berjalan dengan kekuatan awak redaksi yang sudah matang dan berpengalaman. 

jp1.jpgKetika para mahasiswa program studi pendidikan ekonomi Universitas Pamulang mengunjungi markas redaksi Jawa Pos di lantai 4 Graha Pena Surabaya. 23 Juli 2018. (FOTO: peko.unpam.ac.id)

“Usia wartawan di atas 40 tahun itu lagi matang-matangnya. Mereka bukan pekerja buruh, tapi berkarya secara profesional dengan kemahiran masing-masing,” jelasnya.

Karena itu, konsep pemangkasan usia di atas 40 tahun di bagian redaksi tidak relevan. Era Jawa Pos sebelum ini, banyak wartawan yang sudah pensiun tepat waktu. Malah ada yang diperpanjang masa kerjanya dengan sistem kontrak. “Bahkan ada yang sampai lima tahun, dan ada yang tujuh tahun,” jelas senior wartawan ini.

PIUTANG IKLAN JAWA POS

Narasumber Jawa Pos yang tak bersedia disebut namanya mengatakan. Jawa Pos sebenarnya punya piutang miliaran di sektor iklan. Mengapa gagal tagih? “Jawa Pos memberikan discount cash yang kecil, Hanya 3 persen, Hari gini hanya memberi discount 3 persen, ya lewat! Harusnyamereka berani memberi discount 20 persen. Saya perkirakan sekitar Rp 10 miliar akan masuk ke kas JP,” ujarnya.

JP dinilai pelit. JP bersikap seolah mereka masih seperti dulu. Seolah pemasang iklan yang butuh JP. Padahal situasinya telah berbalik total. JP-lah yang sekarang sangat membutuhkan pemasang dan iklan.

Andai tertagih Rp 5 miliar saja, maka dana itu bisa untuk menggaji 50 orang karyawan dengan gaji Rp 10 juta per bulan dalam waktu 10 bulan!

Mengapa hanya karyawan yang dikorbankan? Inilah pertanyaan besar yang tak pernah terjawab ketika direksi tidak pernah transparan. Sangat tertutup dibanding masa krisis 1998 silam. Pada Krismon1998 tidak ada seorang pun karyawan yang diPHK. 

Strateginya: sebagian awak redaksi ada yang didayagunakan di divisi iklan. Karena mereka punya relasi kuat di berbagai perusahaan dan instansi. Mereka pasti juga pintar membuat advetorial. Ada yang dialihkan ke koran Suara Indonesia hingga Suara Indonesia meraih prestasi fenomenal. Mencapai tiras 100.000 per hari. Bahkan ada yang ditugasi sebagai Satpam, untuk lebih menata organisasi Satpam.

Tapi tidak ada yang di PHK dengan alasan apapun. Tidak ada!Ketika kondisi pulih tahun1999, semuanya kembali ke JP. 

“Sekarang, pasukan dikorbankan. Sebaliknya direksi tiga dekade tetap dipertahankan. Padahal dia bukan pemilik. Kalau prestasinya fenomenal sih nggak apa-apa. Tapi, benarkah fenomenal? Mungkin ada hal lain yang kita kurang paham,” tutur narasumber itu. 

JALAN DARURAT LAIN

Narasumber yang lain yang paham betul soal percetakan koran mengatakan, mengapa JP tidak menghitung ulang jumlah koran yang harus dicetak? Perlukah JP mencetak 80.000 eksemplar koran untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya?

Berapakah jumlah riil pelanggan? Berapakah jumlah yang diecerkan? Apakah tidak berlebihan? Andai jumlah yang dicetak bisa dikurangi 10.000 eksemplar per hari, maka setiap hari terjadi penghematan = 10.000 x Rp 2000 = Rp 20 juta. Per bulan = 30 x Rp 20 juta = Rp 600 juta. 

Sebab sekarang besarnya tiras koran tidak terlalu penting lagi. Ini karena mayoritas pemasang iklan telah hijrah ke media digital. Banyaknya jumlah cetak juga memberatkan ongkos produksi. 

Bahkan bisa dikatakan, apabila JP hanya mencetak 50.000 eksemplar per hari akan jauh lebih sehat. Soal fakta di lapangan masih ada permintaan pasar, berapa besar konkretnya? Baru ditambah sesuai permintaan riil.

Keputusan direksi untuk menggabungkan redaksi dan nonredaksi di lantai 4 Graha Pena Surabaya, adalah langkah yang tepat. Kabarnya, langkah itu menghemat Rp 2,4 miliar per tahun.

Gebrakan lain yang sangat ditunggu-tunggu para pecinta JP adalah inovasi apa yang segera dilakukan direksi untuk memperoleh sumber penghasilan (revenue) lain? Dengan brand JP yang hebat, paling sederhana, beranikah JP membuat 10 cafe di Surabaya dan Malang? Yang mentaati protokol kesehatan. Tempat santai para pebisnis muda dan kalangan milenial kalangan menengah?

Itu baru salvo. Tembakan awal. Menyusul webinar JP, desa wisata JP, Ojek JP, jasa pengiriman barang JP misalnya. Dan lain-lain. Belum terdengar gebrakan manis yang memukau. Ini yang sangat ditunggu oleh publik. (*)

Pewarta : Abdul Muis
Editor : Slamet Oerip Prihadi
Sumber :

Komentar Anda