Jawa Pos "Keropos", RUPS segera Digelar

Rapat Akbar Serikat Pekerja Jawa Pos di lantai 3 Graha Pena, awal Juli 2020, sebelum menemui Komisaris. (FOTO: istimewa)

COWASJP.COM – Tampaknya kondisi Jawa Pos Koran memang gawat. Karena itu, para pemilik saham segera menggelar RUPS (Rapat Umum Pemilik Saham), Rabu 22 Juli 2020. Mungkin di Graha Pena Surabaya.

Yang jelas, Senin 20 Juli 2020 pagi sampai sore para petinggi JP Koran dan JP Holding rapat persiapan menghadapi RUPS tersebut. Evaluasi total pasti dilakukan. Sejauh manakah kegawatan yang melanda JP Koran? Masih adakah celah peluang untuk mereduksi dampak negatif Covid-19. Dunia usaha di semua sektor bisnis melesu. Di seluruh planet bumi.

BACA JUGA: Jawa Pos “Keropos”​

Apakah yang telah dilakukan sudah yang terbaik dan maksimum? Narasumber Cowasjp.com yang tak mau disebut namanya mengatakan: “Saya melihat JP Koran belum merawat dengan baik agen-agen iklan yang besar. Agen-agen koran juga tidak diperlakukan dengan baik seperti dekade 1990-an lalu.”

“Apakah masalah ini masuk dalam pokok pembahasan rapat Senin 20 Juli ini, saya tidak tahu,” tambahnya.

Penurunan performa koran tak hanya dialami Jawa Pos Koran. “Semua koran-koran anak perusahaan Jawa Pos di luar Jawa juga mengalami kemerosotan,” kata sumber Cowasjp.com lewat HP, Senin 20 Juli sore. “Jadi, sangat tepat jika para pemilik saham segera menggelar RUPS,” tambahnya.

Pengurangan tenaga kerja tidak terelakkan. Yang diharapkan adalah bagaimana pengurangan tenaga kerja itu benar-benar terukur. “Dan, ini yang sangat kami harapkan, para pekerja yang dipensiun dini memperoleh haknya dengan baik,” pintanya.

BACA JUGA: Harian DI’s Way Terbit Kala Jawa Pos Guncang​

Narasumber lainnya mengatakan, tak hanya koran yang limbung, Temprina (anak perusahaan percetakan JP Holding) pun kini mulai sempoyongan. 

“Rencananya dua dari sembilan cabang Temprina (percetakan) juga akan ditutup. Tapi rencana ini masih dikaji lebih mendalam. Penutupan cabang Temprina Banyuwangi pernah dilakukan dua tahun. Tahun 1999 ditutup, tahun 2001 dibuka lagi,” katanya.

Karena itu, hasil RUPS Rabu 22 Juli 2020 sangat penting dan menentukan kelangsungan hidup JP Koran. Akankah terjadi pergantian direksi? 

PRO KONTRA 

Sementara itu, pro-kontra program pensiun dini di kalangan karyawan Jawa Pos terus bergulir. Satu per satu karyawan yang pro program efisiensi perusahaan salah satu media cetak terbesar di Indonesia ini masih bertransaksi untuk mengambil haknya.

Senin sore (20/7/2020) jurnalis Cowas.JP.com melihat seorang karyawan tengah serius berbincang dengan HRD Jawa Pos. Cukup lama pria yang biasa bekerja di bagian pracetak ini bertransaksi dengan Siti Handayani dari HRD (Human Resources Development).

Seorang lagi karyawan non-redaksi juga siap mengantri di luar ruang HRD. “Ini kesempatan emas buat saya Cak.  Apalagi saya lagi butuh modal untuk kebutuhan keluarga,” ujar karyawati berhijab ini.

Ia mengaku ikhlas menerima tawaran perusahaan karena usia pensiunnya tidak lama lagi. Apalagi wanita yang ramah ini menyebut situasi perekonomian dunia juga belum menentu. “Saya belum tahu, apakah perusahaan masih mampu menggaji saya sebesar sekarang ini dalam tiga atau empat bulan mendatang,” ujarnya. “Kalau tidak saya ambil sekarang, saya takut nanti pesangon saya mengkeret. Karena gaji saya bakal terpangkas dan pesangon saya sekian kali gaji tentu juga mengkeret.”

Alasan serupa juga dilontarkan karyawan pracetak. Pria yang biasa membantu divisi redaksi ini mengaku masih punya sisa masa kerja satu tahun. Dia tidak mau melewatkan kesempatan untuk mengambil haknya. 

“Saya gak perlu mikir dua kali. Begitu Pak Leak (Dirut Jawa Pos Leak Kustiya) menawarkan ada pensiun dini, bagi saya ini menarik,” akunya.

Kenapa?

Dia belum tahu Jawa Pos ke depan apa masih seperti sekarang ini. Karena itu, begitu ada hitung-hitungan yang cocok dengan estimasinya, karyawan yang low profile ini langsung mengamini.

“Saya dapat pesangon lumayan. Hitungannya: dari dua kali masa kerja dikalikan take home pay,” jelasnya. Jauh lebih baik dibanding karyawan era tahun 1990-an dan awal 2000-an.

Dan, hak itu sudah ditanda tanganinya di hadapan HRD. Selain dia, juga ada rekan dari bagian redaksi yang sudah tanda tangan. “Ya, saya syukuri saja karena ini sudah bagian dari takdir,” akunya.

Hanya saja pesangon karyawan yang sudah tanda tangan terima pensiun dini tersebut, langsung cair. Mereka masih harus menunggu sampai akhir bulan Juli ini.

Berapa karyawan yang akur dengan program manajemen ini?

Sekitar 20 karyawan sudah siap menandatangani pensiun dini.  “Itu baru nonredaksi. Yang redaksi rata-rata menolak,” ujar sumber media ini yang menolak disebutkan namanya.

Semua narasumber memang tak mau disebut namnya. Mereka takut masuk buku inting-inting. Jangan-jangan pesangon mereka akan dipersulit. Semuanya hati-hati. Karena mereka orang dalam.

Mengapa yang dari redaksi rata-rata menolak pensiun dini?

Mereka yakin Jawa Pos tidak bakal keropos. Manajemen dianggap masih kuat menanggung gaji karyawan. Ini mereka buktikan dengan gaji bulanannya yang tidak pernah terlambat. 

amu3.jpg

“Bonus Hari Raya dan Tahun Baru masih diberikan dengan jumlah yang sama,” ujar karyawan bagian redaksi yang sudah menjadi redaktur.

Karena itu, dia tidak sepakat dengan program pensiun dini untuk karyawan usia 40 tahun ke atas. Baginya, wartawan yang berusia 40 tahun ke atas itu sedang matang-matangnya. “Ini harus dibedakan dengan karyawan bagian lain,” dalihnya.

Terlebih lagi, pekerjaan yang dilindungi dengan Kode Etik Jurnalistik, tidak ada masa pensiunnya. “Wartawan adalah ujung tombak perusahaan yang memproduksi media,” jelasnya.

Selain itu, loyalitas adalah segala-galanya. Jawa Pos, baginya adalah atribut atau almamater kedua setelah kampusnya yang harus diperjuangkan hingga titik darah penghabisan. “Jawa Pos adalah masa depan kami. Untuk anak-anak dan cucu-cucu kita,” tegas mantan wartawan olahraga ini.

Itulah sebabnya, tidak ada kata lain bagi karyawan yang menolak pensiun dini, mereka harus bersatu. Mereka akan menggelar aksi dan membuat petisi di sekitar Gedung Graha Pena.

Aksi yang akan digelar Selasa (21/7/2020) siang itu, mereka gelar dengan semangat: #KitaTidakKeropos

Ini karena berita CowasJP.com berjudul: Jawa Pos “Keropos” viral luar biasa. Mantan-mantan Jawa Pos di Jakarta pun menelepon redaksiCowasjp.com. 

Hari-hari ini, nama Jawa Pos mengguncang penerbitan pers di Indonesia. “Almamater kita. Sekolah dan hidup kita. Sejatinya, #KitaTidakKeropos. Kita bisa BANGKIT kembali,” tulis undangan aksi yang akan digelar Selasa 21 Juli 2020.

“Dengan satu niat dan satu semangat. Ada perubahan. Ada inovasi-inovasi. Bukan sekadar efisiensi-efisiensi yang tanpa hope,” sambung kalimat bernuansa orasi ini. 

Pernyataan berikutnya berbunyi:

Jawa Pos adalah "warisan" sangat berharga. Dari para founders, para senior-senior, yang telah mengabdikan hidupnya. Karena itu, "warisan" yang merupakan pilar keempat demokrasi ini mesti kita jaga. Untuk anak-cucu kita. Untuk bangsa. Selamanya.

Rabu, 22 Juli 2020, para pemegang saham Jawa Pos, akan menggelar pertemuan penting dan bakal amat bersejarah. Yakni, rapat umum pemegang saham (RUPS). 

Mari jadikan momentum tersebut sebagai wujud bahwa kita bisa SATU NIAT, SATU SEMANGAT, SATU HARAPAN. Perubahan! #KitaTidakKeropos. #KitaBangkit. Berikan dukungan dengan membubuhkan tanda tangan bersama. 

#JawaPosKita

#JawaPosBangkit

TIDAK ADA PAKSAAN

Langkah yang dilakukan karyawan atas prakarsa Serikat Pekerja ini tampaknya belum terendus pihak manajemen. Suasana Senin sore 20 Juli di markas Jawa Pos masih tetap sepi. Saat wartawan Cowasjp.com berupaya melakukan konfirmasi di ruang kerja direksi juga tidak bisa menemui sumber berita yang diharapkan.

Direktur Utama Jawa Pos Holding, Ratna Dewi, kali kedua “menolak” kedatangan jurnalis media ini. Sekretarisnya selalu menyebut juragannya sedang rapat. Kendati dia sudah masuk ruangan bosnya dan menyampaikan ada tamunya.

Konon, wanita yang karib disapa Cik Wenny ini tengah mengadakan rapat khusus untuk persiapan RUPS, Rabu (22/7/2020). “Sejak pagi para petinggi Jawa Pos sedang rapat,” jelas sumber Cowas.JP.Com

Gagal menemui Wenny, jurnalis media ini, kemudian minta konfirmasi kepada HRD Jawa Pos Koran Rudy Ahmad Syafii Harahap. Tidak sulit untuk menemui Rudy yang baru saja menempati pos barunya, setelah tidak lagi bekerja di anak perusahaan Jawa Pos, Temprina. “Saya sudah baca berita Cak Amu kiriman dari teman-teman Temprina. Bagus beritanya. Sesuai kondisi yang ada,” jelasnya kalem.

Rudy menyebut tidak ada kendala proses penyelesaian  karyawan yang bersedia diselesaikan masa kerjanya. Mereka juga tidak merasa dipaksa. “Mereka harus komitmen kalau sudah tanda tangan jangan bilang dipaksa. Harus komitmen-lah,” ujarnya.

Sampai sejauh ini, menurut dia,  karyawan yang sudah tanda tangan tidak ada yang bilang begitu (ada paksaan). “Mereka ikhlas dan punya referensi bersedia tanda tangan,” katanya.

Misalnya, ada karyawan yang tengah membutuhkan dana untuk anaknya masuk sekolah. Ada yang butuh dana untuk kebutuhan rumah tangganya. “Pas kan. Malah ada yang terima kasih dengan program pemberian pesangon ini,” katanya.

Nilai pesangonnya?

Kata Rudy, ya sesuai kesepakatan. Mereka mendapat pesangon dari gaji bulanan dikalikan dua masa kerja. Ini sudah disepakati karyawan. Kalau masa kerjanya 10 tahun, maka pesangonnya = gaji terakhir x 20 tahun (240 bulan).

Lantas berapa karyawan yang menerima program penisun dini? Rudy keberatan merinci. Begitu pula saat didesak persentase jumlah karyawan yang menolak pensiun dini. “Itu urusal internal kami. Sudahlah!”

Secara umum Rudy menyebut, apa yang disampaikan Direktur Jawa Pos Koran, Eddy Nugroho, sudah benar. Manajemen melakukan efisiensi itu untuk pembenahan setelah melihat pertumbuhan ekonomi global yang menurun. “Ya, sudah cukup jelas apa yang disampaikan Pak Eddy (Cowas.JP.Com edisi 18/07/2020, red.) itu,” tutupnya. (*)

Pewarta : Abdul Muis
Editor : Slamet Oerip Prihadi
Sumber :

Komentar Anda