Jawa Pos Layak Digugat

Contoh surat kontrak kerja yang dibuat HRD PT Jawa Pos.

COWASJP.COM – Pemberitaan PT Jawa Pos digugat oleh mantan karyawannya Didi Mei Kurniawan yang dimuat ngopibareng.id pada 27 November 2018 sebenarnya dugaan pelanggaran tersebut sudah terjadi cukup lama. PT Jawa Pos terindikasi melakukan pelanggaran UU No 13 Tahun 2003 soal Ketenagakerjaan, khususnya soal rekruitmen karyawan. 

Bukan barang baru. Bagi saya, Jawa Pos memang layak digugat.

Saya pribadi pernah menulis dugaan pelanggaran tersebut di blogpribadi saya:
makrufblogger71.blogspot.com, tertanggal 7 Oktober 2008, berjudul “Pekerja Pers dan Perusahaan Kapitalis.” 

Saya menceritakan keluhan mantan wartawan Jawa Pos yang ngepos di Sidoarjo saat itu, Satriyo, kode SAT. Dia mengaku sudah tujuh tahun bekerja di Harian Jawa Pos dan namanya muncul di boks redaksi, namun kemudian di-PHK sepihak tanpa ada surat peringatan kesatu sampai ketiga. Dan, seharusnya sesuai ketentuan UU No.13 tahun 2003 juga,  setiap surat peringatan tersebut berisi diberi kesempatan memperbaiki sikap selama 6 bulan.  

Menariknya, meski sudah 7 tahun bekerja, SAT juga belum diangkat menjadi karyawan. Statusnya masih pekerja kontrak. Tradisi itu sudah biasa di Jawa Pos. Malah ada yang lebih dari itu juga belum diangkat. Padahal itu semua sangat menyalahi UU No.13 Tahun 2003. Menurut UU Ketenagakerjaan tersebut, maksimal buruh diangkat menjadi karyawan setelah melalui 2 kali kontrak atau dua tahun masa kerja. Di tahun ketiga, pekerja harus diangkat menjadi karyawan.

Saya pun mengalami sendiri. Saya adalah satu dari 23 wartawan Jawa Pos yang ditransfer ke Suara Indonesia (SI) ketika krisis moneter 1998. Saya rekruitmen pada Juli 1997.  Pada 01 Januari 1999, saya menandatangani Surat Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu dengan honor Rp 425.000 per bulan dan ditambah uang makan Rp 3.500 per hari. 
Surat perjanjian itu memakai kop Jawa Pos. Saya pun jadi wartawan SI.

Pada tahun 2000, honor saya tidak naik. Tetap Rp 425.000. Pada 2001, saya menanyakannya ke personalia.  Apa jawabannya? Personalia belum menerima lembaran kontrak kerja saya dan tidak menaikkan honor. 

Lho kok personalia diam saja dan baru terungkap ketika saya menanyakan setahun kemudian.  Ternyata sistem HRD yang baik belum berjalan.

Terkait masalah HRD, Kompas lebih bagus. Saya pernah diceritakan reporter baru Kompas. Di tahun kedua, dia sudah memperoleh hak kredit kamera  dan tahun ketiga, dia sudah diangkat karyawan. Sistem HRD-nya sudah berjalan.

 Berikut tulisan saya di makrufblogger71.blogspot.com pada 7 Oktober 2008. Di dalamnya sudah ada paparan soal kontrak kerja yang benar sesuai UU No.13 Tahun 2003:

Pekerja Pers dan Bisnis Kapitalis

Beberapa waktu lalu, seorang rekan wartawan di-PHK (pemutusan hubungan kerja) oleh manajemen perusahaan pers tempatnya bekerja. Padahal, dia tidak melakukan kesalahan fatal terhadap perusahaan, misalkan melakukan perbuatan kriminal atau menerima amplop sogokan.

Dia di-PHK perusahaan masalahnya terbilang klise. Kinerjanya dianggap sudah menurun atau tidak produktif lagi oleh pihak perusahaan. Seperti layaknya pekerja yang di-PHK, rekan tadi juga diberi pesangon seadanya oleh perusahaan. Pesangon itu dipastikan tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Tentang Ketenagakerjaan.
Saya tentu saja kaget mendengar pengakuan rekan tadi. Padahal, dia bekerja di salah satu perusahaan pers besar di Jawa Timur itu sekitar 7 tahun. Dimulai saat dirinya masih single dan kini sudah berkeluarga dan mempunyai seorang anak masih balita.

makruf1.jpg

Baginya tidak masalah bila keputusan PHK itu dijatuhkan saat dirinya masih single. Karena selepas PHK, usianya masih produktif, tidak ada tanggungan keluarga dan langkahnya panjang mencari pekerjaan baru lagi.

Tapi keputusan PHK itu ternyata diterimanya ketika dirinya sudah berkeluarga dan usianya tidak produktif lagi. Mendadak, dia dipanggil pemimpin redaksi untuk diberitahu kontrak kerjanya tidak diperpanjang. 

Kontrak kerjanya itu seharusnya berakhir pada Desember 2008. Namun, dia tidak tahan dengan 'teror mental perusahaan' itu. Dia lantas mempercepat mengakhiri kontrak kerjanya pada Juli 2008. Jadi habis manis sepah dibuang. Itulah pepatah cocok untuk nasib rekan saya tadi.

PERUSAHAAN KAPITALIS
Mengapa perusahaan pers itu begitu gampang mem-PHK-nya? Ternyata, status rekan saya di perusahaan pers itu masih pekerja kontrak. Mendengar itu, saya kembali kaget dibuatnya.

Karena, selama ini namanya tertulis di boks redaksi di harian tempatnya bekerja. Saya menduga dia sudah menjadi karyawan tetap apalagi masa kerjanya sudah 7 tahun. Tapi faktanya, dia di-PHK dengan mudah karena statusnya pekerja kontrak.

Ternyata, PHK serupa juga dialami rekannya kerja. Masa kerja rekannya itu juga sama 7 tahun. Statusnya juga buruh kontrak. Hanya saja tanggungan keluarganya lebih besar. Dia beristri dan beranak dua.

Dengan kasus itu, kemungkinan di perusahaan pers tersebut masih banyak pekerja yang statusnya buruh kontrak dengan masa kerja di bawah, sama atau di atas rekan tadi. Mereka masih menikmati bekerja dan belum dieksekusi dengan keputusan PHK semena-mena oleh pihak perusahaan.

Menanggapi kasus ini, seorang pengamat dan konsultan masalah ketenagakerjaan , Dr Bambang S. Widagdo Kusumo SH, MSi mengaku miris mendengar nasib rekan saya tadi. ''Perusahaan pers yang melakukan PHK seperti itu masuk perusahaan kapitalis. Masak ada buruh kontrak diperpanjang sampai tujuh tahun,'' tegasnya.

Perusahaan pers menurutnya dalam mengatur pekerjanya tetap harus mematuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Itu karena, perusahaan pers masuk kategori perusahaan pada umumnya. ''Batasan perusahaan itu pokoknya pegawainya bukan pegawai negeri sipil,'' kata mantan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo ini.

Komentar tersebut menurut penulis diperkuat di Ketentuan Umum, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, pasal 1 ayat 6 (a). Dalam pasal ini, yang disebut perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja atau buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Selama bekerja di perusahaan pers itu, rekan saya juga menerima imbalan atau gaji setiap bulan dari perusahaan. Dengan demikian, perusahaan pers masuk kategori perusahaan pada umumnya.

KONTRAK KERJA SALAHI ATURAN
Sementara itu, perusahaan pers yang memperpanjang kontrak kerja buruhnya sampai 7 tahun juga menyalahi aturan. Karena sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 itu, kontrak kerja melalui mekanisme perjanjian kerja maksimal bisa diperpanjang sampai 3 tahun.

Perjanjian kerja sendiri dibuat menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 13/2003, ada empat kategori. Pertama, perjanjian kerja magang (pasal 22), kedua, perjanjian kerja waktu tertentu (pasal 56-60) ketiga, perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu (pasal 60) dan keempat, perjanjian kerja bersama yang melibatkan serikat pekerja dan pihak manajemen perusahaan (pasal 116).

Perusahaan nakal biasanya cenderung mengikat buruhnya bekerja melalui mekanisme perjanjian kerja magang dan perjanjian kerja waktu tertentu.
Dengan masa kerja 7 tahun dan status masih buruh kontrak, rekan saya tadi dipastikan diikat oleh perusahaan dengan perjanjian kerja waktu tertentu.
Adapun penggunaan perjanjian kerja waktu tertentu sesuai ketentuan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebagai berikut: Pasal 58 (1), perjanjian waktu tertentu dibuat tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja. (2) Bila ada syarat masa percobaan kerja maka perjanjian waktu tertentu batal demi hukum.Saya yakin selama 7 tahun bekerja , rekan saya tadi juga pernah menjalani masa percobaan selama 3 bulan di perusahaan pers tempatnya bekerja.

Pasal 59 (1) , perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu dan akan selesai dalam waktu tertentu atau sementara sifatnya.

Penyelesaian pekerjaan itu tidak terlalu lama dan paling lama tiga tahun. Pekerjaan itu misalkan bersifat musiman, atau berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru atau produk tambahan masih dalam penjajakan. Saya yakin rekan saya yang bekerja di harian ternama itu tidak menjajakan produk baru perusahaan.

Pasal 59 (2), perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap. Karena rekan kerja di koran, tentu pekerjaannya bersifat tetap bukan musiman. Tapi mengapa statusnya masih pekerja kontrak yang harus memperbarui perjanjian kontrak kerja setahun sekali?

Pasal 59 (4), perjanjian kerja waktu tertentu dapat diadakan paling lama 2 tahun dan hanya boleh diperpanjang sekali dalam waktu satu tahun. Tapi mengapa kontrak rekan kerja saya diperpanjang sampai 7 tahun oleh perusahaan?

Pasal 59 (7), perjanjian kerja waktu tertentu yang tidak memenuhi di antaranya ayat 1 , 2 dan 4 maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu.
Adapun ketentuan perjanjian kerja waktu tidak tertentu di antaranya sebagai berikut: Pasal 60 (1), perjanjian kerja waktu tidak tertentu dapat mensyaratkan masa percobaan kerja paling lama 3 bulan.Selama masa percobaan, pengusaha dilarang membayar upah di bawah upah minimum yang berlaku.

Pasal 63 (1), dalam hal perjanjian kerja waktu tidak tertentu dibuat secara lisan, maka pengusaha wajib membuat surat pengangkatan bagi pekerja yang bersangkutan.
Didasarkan pada ketentuan-ketentuan tersebut, rekan saya tadi seharusnya sudah diangkat menjadi karyawan tetap oleh perusahaan dan diikat dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu.


PERTANYAKAN PERAN DEWAN PERS
Profesi wartawan atau pekerja pers saat ini memang masih dipandang profesi yang eksklusif. Keberadaanya seperti di menara gading. Para pekerja dan juga pengusaha pers sepertinya tak bisa disentuh (untouchable) oleh ketentuan hukum pemerintah. Kata kasarnya, mereka kebal hukum.

Dengan demikian, pengusaha pers nakal cenderung membuat aturan sendiri dalam manajemen ketenagakerjaan di perusahaannya tanpa mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Bila kenyataannya demikian, siapa yang berani menegur si pengusaha.

Pada akhirnya, pekerja pers yang dirugikan si pengusaha. Padahal, pekerja pers itu juga manusia. Dengan demikian, mereka juga butuh perlindungan pemerintah melalui Departemen Tenaga Kerja dan juga aplikasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.
Dewan Pers dan organisasi profesi seperti PWI atau AJI juga tak bisa diharapkan menangani masalah ketenagakerajaan pekerja pers, misalkan soal PHK semena- mena oleh pihak perusahaan pers terhadap pekerja pers.

Sementara ini, mereka hanya konsentrasi mengurusi masalah-masalah ekslusif terkait hasil kerja para pekerja pers. Mereka memberikan advokasi hukum bila karya tulis pekerja pers itu digugat oleh pembaca.

Soal kesejahteraan pekerja pers terkait soal gaji dan statusnya di perusahaan pers, mereka kemungkinan tidak mengurusinya. That is not my business, take care your self!

Dewan Pers dan organisasi profesi sangat diharapkan bisa berperan aktif mengurusi masalah ketenagakerjaan para pekerja pers. Salah satu caranya, mereka bisa meminta atau menyadarkan para pengusaha pers mematuhi Undang-Undang Ketenagakerjaan dan pentingnya mendirikan SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) bagi para pekerja pers.

Bila semua tidak peduli pada nasib pekerja pers, maka kapitalisme bisnis pers akan terus berlanjut. 
Perusahaan pers hanya mementingkan produktifitas dan keuntungan bisnis semata dengan mengabaikan nilai kemanusiaan terhadap para pekerjanya.
Dengan demikian, bisnis pers yang seharusnya beretika tinggi, maka akan berubah menjadi tidak beretika. Pers pun akan kehilangan idealisme dan jati dirinya.

Semula pers menjadi salah satu pilar demokrasi, maka bisa ditambah satu lagi akan menjadi pilar kapitalisme. Bukankah gejala itu sudah tampak sekarang ini?  (*)

Penulis: Mohammad Makruf, mantan wartawan Suara Indonesia (1998-2000), Radar Surabaya (2000-2004), Pemred Rek Ayo  Rek (2004-2008), wartawan Surabaya Pagi (2008-2009), JP Books (2009-2017).

Pewarta : Makruf
Editor : Slamet Oerip Prihadi
Sumber :

Komentar Anda