COWASJP.COM – Pemerintah Indonesia di bawah komando Presiden Jokowi dua tahun belakangan sudah kerja ekstra keras terutama dalam mengatasi krisis PCR. Alhasil, angka kasus Covid-19 dapat ditekan dengan baik.
Bahkan, Presiden Jokowi menegur keras menteri yang bekerja lamban dan aneh-aneh dalam mengatasi Covid-19.
"Seharusnya kinerja seperti itu mendapatkan apresiasi. Bukan malah fitnah dengan framing pemberitaan," ujar Ketua PP GP Ansor, Rahmat Hidayat Pulungan, Sabtu malam 6/11/2021.
Mantan Wakil Satkornas Banser itu mengungkapkan, menteri yang berlatar belakang pengusaha tersebut justru menggerakkan jejaring bisnisnya di dalam membantu pemerintah, di tengah banyak pengusaha “gagap" menghadapi krisis Pandemi Covid-19.
"Jadi, framing yang dibangun banyak media sosial bahwa para menteri terlibat bisnis PCR melalui jaringan bisnisnya ya salah. Karena fakta historisnya malah mereka yang terlibat membantu negara dalam awal krisis Covid," kata Rahmat Rahmat.
Menurut Rahmat, rasa respek dan empati sudah selayaknya diberikan masyarakat kepada menteri-menteri yang "kerja keras" dalam bekerja untuk mengendalikan wabah Covid-19 ini.
"Jadi harusnya kita respek dan punya empati kepada para menteri yang sudah jungkir balik bekerja mengendalikan Covid selama 2 tahun ini. Kasihan mereka sudah memberikan energinya untuk bangsa ini masih terus difitnah dan dizalimi," kata dia.
Terkait kebijakan pemerintah selama pandemi yang selalu berubah-ubah, tambal sulam dan kadang membingungkan harus dilihat dengan perspektif berbeda.
"Kita menghadapi masalah Covid yang belum ada di kamus, tidak ada referensinya. Jadi harus hati-hati dan berani," tandasnya.
Bahkan, menurut Rahmat, Presiden Jokowi bersyukur dengan banyak menteri berlatar belakang pengusaha. Hal ini menjadi salah satu kekuatan Pak Jokowi.
"Jadi ketika krisis seperti tahun lalu, para Menteri ini menggunakan kekuatan dan networking bisnisnya untuk terlibat membantu krisis," tandas Ucok panggilan akrabnya.
Rahmat mengatakan, Presiden Jokowi sudah tujuh tahun menjadi presiden, sehingga tahu betul mana menteri yang bekerja dan tidak bekerja keras dalam mengatasi pandemi ini.
"Beliau sudah paham mana menteri yang bisa kerja, mana yang tidak, mana yang memperkaya diri sendiri, mana yang betul-betul berjuang,” tandasnya.
"Bangsa Indonesia ini masih punya sifat pemalu, jadi kalau pimpinannya kerjanya serius, pasti anak buahnya malu kalau pada malas. Saya yakin mereka yang kerja dengan Pak Jokowi kalau niatnya tidak ikhlas pasti sudah stres dan kabur," kata Rahmat.
Sebelumnya, dua Menteri Kabinet Indonesia Maju dituding ikut berbisnis dalam penjualan tes polymerase chain reaction atau PCR. Keduanya adalah Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir.
Seperti diketahui
Luhut dan Erick dihubungkan dengan kepemilikan saham di PT Genomik Solidaritas Indonesia (PT GSI), salah satu perusahaan besar yang bermain dalam penyediaan tes PCR dan antigen.
Perusahaan tersebut didirikan tak lama setelah pandemi Covid-19 merebak pada tahun 2020. Sejumlah pengusaha besar ikut patungan dalam membuat PT GSI.
Tudingan itu kemudian berbuntut panjang. Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) melaporkan Luhut dan Erick ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan tuduhan keterlibatan pejabat negara dalam bisnis PCR.
Sementara itu, juru bicara Menko Marves, Jodi Mahardi, membantah Luhut mengambil keuntungan pribadi dari bisnis yang dijalankan PT GSI.
"Sampai saat ini, tidak ada pembagian keuntungan dalam bentuk dividen atau bentuk lain kepada pemegang saham," kata Jodi.
Ia menyebutkan bahwa Luhut hanya memiliki saham kurang dari 10 persen di Toba Bumi Energi, anak perusahaan Toba Bara Sejahtera yang ikut menggenggam saham di PT GSI. Menurutnya, ada 9 pemegang saham yang berinvestasi di GSI.
Menurut Jodi, Luhut ikut patungan mendirikan PT GSI demi tujuan sosial, bukan mengejar keuntungan bisnis.
Bantahan serupa disampaikan Erick Thohir melalui Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga.
Arya membantah Erick terlibat dalam bisnis tes PCR. Ia menuding isu itu bersifat tendensius.
HANYA 2,5 PERSEN DARI TOTAL TES PCR
Sebab, kata Arya, PT Genomik Solidaritas Indonesia, perusahaan penyedia tes Covid-19 yang dihubungkan dengan Erick hingga kini hanya melakukan 700.000 tes PCR. Angka itu hanya sekitar 2,5 persen dari total tes PCR di Indonesia yang sudah mencapai 28,4 juta.
"Jadi kalau dikatakan bermain, kan lucu ya, 2,5 persen gitu. Kalau mencapai 30 persen atau 50 persen itu oke lah bisa dikatakan bahwa GSI ini ada bermain-main. Tapi hanya 2,5 persen," ujar Arya kepada media. (*)
