ISNU Masuk Desa Perkuat Kapasitas Penyelenggara Desa

Penandatanganan MoU dengan Ketua Umum PP ISNU, Dr Ali Masykur Musa (no 3 dari kanan). (FOTO: istimewa)

COWASJP.COM – Memorandum of understanding (MoU) antara Lembaga Kajian Kebijakan dan Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa (LKK-PKPD) dengan Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (PP ISNU) telah ditandatangani pada Kamis 5 Maret 2020, sekitar pukul 10.00. 

Penandatanganan MoU tersebut dilakukan di Gedung C lantai 2, Kantor Ditjen Bina Pemerintahan Desa, Jalan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Yang menandatangani Abraham Raubun, B.Sc, S.Ikom, selaku Direktur LKK-PKPD dan Dr. Ali Masykur Musa, M.Si, M.Hum, selaku Ketua Umum PP ISNU.

Hal ini merupakan respon dalam menyikapi masih banyaknya permasalahan yang dihadapi  terkait dalam pengelolaan pemerintahan desa, terutama pengelolaan Anggaran Perencanaan Belanja Desa (APBDes). Kendala dalam ketidakmampuan dan ketidakpahaman dalam mengelola APBDes telah memberikan dampak kasus di lapangan, dan tidak sedikit kepala desa yang terkena OTT. 

Kasus tersebut terjadi tidak semua karena tindakan penyelewengan anggaran, namun karena ketidakpahaman terhadap regulasi terkait kewenangan desa oleh aparatur desa dalam aplikasinya.

Sejak 2016 sampai sekarang sekitar 30 ribu desa di 350 Kabupaten/Kota masih belum menguasai Perbup terkait dengan Kewenangan Peraturan Desa. Dimana, Perbup tersebut yang membuat satu daftar kewenangan bagi desa. 

Saat ini, sudah ada 33 lembaga yang telah bergabung dengan LKK-PKPD untuk mendukung pencapaian percepatan dalam penyusunan kewenangan desa. Pada 2019, baru sekitar 679 desa yang bisa mencapai percepatan tersebut. Hal ini terkendala masih sedikitnya lembaga yang bertindak sebagai partner kerja sama yang cukup efektif. 

Maka, terbitlah instruksi Mendagri yang membuat sebuah prioritas nasional, agar percepatan nasional mencapai 30 ribu desa, untuk dapat melakukan penyusunan Peraturan Desa (PerDes). Dan semua perkembangan tersebut dibuat dalam sebuah laporan yang secara berkala akan dilaporkan ke kantor Kepresidenan.

isnu1.jpg

Abraham mengatakan, bahwa pengejawantahan UU 6 tahun 2014 mengatur pengelolaan pemerintahan desa. Di bawah Direktorat Bina Pemerintahan Desa dalam pengembangan kapasitas penyelenggaran pemerintahan desa. Pada era Presiden Jokowi, alokasi anggaran dana telah diperkuat, sehingga menjadi krusial untuk meningkatkan kemampuan pemerintahan desa dalam manajemen desa sampai pengelolaan anggaran desa.

PP ISNU adalah organisasi para cendikia yang berada di bawah naungan Organisasi Islam terbesar Nahdlatul Ulama, diajak dalam kolaborasi oleh Ditjen Bina Pemerintahan Desa di bawah Kemendagri. Untuk membantu dalam dua hal yang menjadi fokus pemberdayaan Pemerintahan Desa: 

Pertama, percepatan peraturan kewenangan Desa. 

Kedua, peningkatan kapasitas aparatur Desa.

Ketua Umum PP ISNU yang akrab dipanggil Cak Ali, menuturkan, "ISNU memiliki cendikia ratusan guru besar, ribuan doktor dan sarjana Nahdlatul Ulama yang tersebar di seluruh Nusantara. Sebuah kehormatan bisa menambah ruang bagi ISNU untuk memberikan sumbangsih pengabdian pada NKRI. Ini sangat strategis karena desa adalah tulang punggung stabilitas politik dan ekonomi negara."

Adapun tujuan dari kolaborasi ini adalah memberikan kontribusi positif membantu pemerintah, dalam hal ini Ditjen Bina Pemerintahan Desa di bawah Kemendagri untuk dapat mempercepat penyusunan kewenangan desa melalui peningkatan kapasitas aparatur desa. (*) 

Pewarta : Imam Kusnin Ahmad
Editor : Slamet Oerip Prihadi
Sumber :

Komentar Anda