KemenLHK Desakkan Dua Hal pada Produsen Plastik. Apa saja?

Kasubdit Barang dan Kemasan Direktorat Pengelolaan Sampah KemenLHK, Ujang Solihin Sidik saat menjadi narasumber dalam 'Lokakarya Pengelolaan Sampah Domestik di Yogyakarta' yang digelar di UC UGM, Selasa. (23/4).

COWASJP.COM – Dua hal penting didesakkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI terhadap produsen barang dengan kemasan plastik. Yang pertama mereka harus melakukan redesain kemasan. Dan kedua, menarik kembali sampah produk/kemasan untuk guna ulang atau daur ulang.

Hasilnya, dalam waktu dekat produk air kemasan Aqua Danone akan mengeluarkan kemasan dengan logo yang diembos. Tidak lagi menggunakan label yang dilingkarkan di botol. Dengan langkah ini, pengurangan sampah label kemasan akan terjadi.

KemenLHK-2.jpg

"Sedangkan untuk langkah kedua, produsen Unilever telah bersedia menarik kembali kemasan fleksibel plastik. Targetnya, terjadi 30 persen pengurangan dalam setahun," urai Kasubdit Barang dan Kemasan, Direktorat Pengelolaan Sampah, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI, Ujang Solihin Sidik, S.Si., M.Sc., Selasa (23/4).

Ujang menyampaikan hal itu saat menjadi pembicara utama dalam lokakarya Pengelolaan Sampah Domestik di Yogyakarta yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Lingkungan Hidup (PSLH) UGM, di UC UGM. Lokakarya ini di antaranya diikuti para akademisi, pegiat bank sampah, pengelola TPS 3R, staf Bapeda, Dinas Lingkungan Hidup, dan Sekber Kartamantul. 

Dalam kesempatan itu, Ujang menyebut program yang dikenal sebagai Extended Producer Responsibility (EPR) ini sebagai perjuangan terbesar mengingatkan produsen akan tanggung jawabnya. Dikatakannya sejumlah produsen penghasil kemasan plastik besar --Aqua Danone, Unilever dan Indofood -- telah berkomitmen untuk program tersebut.

KemenLHK-3.jpg

Ujang juga menyampaikan bahwa sampah telah menjadi masalah serius di Indonesia. Bahkan, saat ini Indonesia telah menjadi negara penghasil sampah plastik terbesar kedua setelah China. Oleh sebab itu, upaya pengelolaan sampah yang melibatkan semua pemangku kepentingan perlu dilakukan.

Persoalan sampah, disebutkan Ujang, dulu hanya diurus oleh KLHK dan Kementerian PU-PR. Namun, saat ini semua Kementerian telah terlibat secara bersama-sama dalam menangani sampah.

“Semua Kementerian terlibat. Misalnya saja Kementerian Keuangan yang gak ada rumusnya ngurus sampah, tapi sekarang terlibat. Contohnya dengan mengeluarkan cukai kantong plastik dan mengeluarkan dana insentif bagi daerah yang berhasil mengurangi sampah,” jelasnya.

Lebih lanjut Ujang menyebutkan berbagai pendekatan pengelolaan lingkungan, seperti pendekatan ekologi, teknologi, ekonomi, sosial, serta institusi sudah dilakukan dalam menangani sampah. Kendati begitu, hingga kini sampah belum terkelola dengan baik.

“Tantangan terbesar pada SDM untuk mengubah perilaku penanganan sampah. Katakan teknologi sudah ada, tetapi kalau perilaku tidak berubah ya akan sulit,” urainya.

Hasil survei dan riset sampah plastik KLHK 2015 & 2018 mencatat jumlah pemakaian kantong belanja plastik di 32 ribu retail modern anggota Aprindo pada 2016 sebesar 9,85 miliar lembar/tahun. Selanjutnya, pada 2018 terjadi peningkatan pengguna kantong belanja plastik 870 juta lembar.

KemenLHK-4.jpg

Temuan tersebut menunjukkan masih tingginya penggunaan kantong plastik yang tentunya menambah produksi sampah oleh masyarakat. Tidak hanya dalam kuantitas, komposisi sampah plastik tiap tahun juga mengalami peningkatan. Sedangkan, jumlah yang didaur ulang belum cukup signifikan yakni baru mencapai 11-12 persen dari total sampah. Masih banyak yang masuk ke TPA.

Ujang mengajak yang hadir untuk merumuskan langkah terbaik untuk menjadi solusi penanganan sampah. Baik dari sisi regulasi, sumberdaya manusia, teknologi maupun sarana prasarana. 

Dikatakan, jika tidak ada langkah untuk mengubah kebiasaan dan budaya pengelolaan sampah yang baik, Ujang khawatir nantinya sampah akan menjadi bom waktu yang bisa meledak kapanpun. Hal tersebut bisa terjadi tidak hanya di TPA Piyungan Yogya, tetapi di semua TPA di Indonesia.

Kepala Pusat Studi Lingkungan Hidup (PSLH) UGM, Ir. Subaryono, M.A., Ph.D., yang memberi sambutan sebelum Ujang, menjelaskan tujuan lokakarya. Menurutnya lokakarya untuk memetakan permasalahan sampah dari berbagai sudut pandang. Hal ini sekaligus memantapkan peranan tiap pemangku kepentingan dalam mengelola sampah dan merumuskan langkah konkret yang efisien unruk menyinergikan peran para pemangku kepentingan.

“Sampah menjadi tanggung jawab bersama, termasuk UGM. Harapannya melalui kegiatan ini bisa dihasilkan rekomendasi penanganan sampah dan menjadikan UGM serta Yogyakarta menjadi percontohan dalam pengelolaan sampah yang baik,” jelasnya. 

Setelah peserta menggelar diskusi dalam empat kelompok bahasan, hasilnya dibahas dalam pleno. Berbagai usulan rekomendasi pengelolaan sampah domestik muncul. Di antaranya perlunya peningkatan SDM pengelola sampah, penyediaan sarana prasarana yang lebih masif dan regulasi yang lebih detail. Namun, rumusannya akan disempurnakan oleh Tim Perumus dari PSLH UGM. (*)

Pewarta :
Editor : Erwan Widyarto
Sumber :

Komentar Anda