SE Dikdasmen No 2942 Matikan Usaha Kecil Buku

Buku-buku pelajaran SMA. Desain grafis Dadang JSN

COWASJP.COM – Monopoli penerbit besar hadir lagi!

Birokrasi lagi. Tata kelola perniagaan buku pelajaran sekolah sudah lancar diubah lagi oleh Kemendikbud.  Ada peraturan baru lagi. Muncul Surat Edaran (SE) Direktorat  Jenderal Pendidikan Dasar Dan Menengah, Kemendikbud, Nomor 2942/D/PB/2019, Tentang Pembelian Buku Teks dan Non Teks Melalui Dana BOS Tahun Anggaran 2019.  SE ini ditujukan kepada Kepala SD, SMP, SMA, dan SMK seluuh Indonesia. Kebijakan ini diprediksi mematikan penerbitan kecil.  Alhasil, monopoli penerbit besar hadir lagi.

Kehadiran peraturan baru ini mengembalikan dominasi kekuasaan 10 penerbit besar seperti pada tahun ajaran 2016/2017. Saat itu muncul SE Kemendikbud No. 12 Tahun 2016 Tentang Pembelian Buku Teks Pelajaran Bagi Sekolah Pelaksana Kurikulum 2013 (K13). Entah ada apa?  

SE itu dulu diprotes Ikatan Penerbitan Indonesia (IKAPI). Karena SE muncul, ada monopoli atau dominasi. Ribuan anggota IKAPI tidak bisa melakukan penjualan buku.  Karena pembelian buku oleh sekolah-sekolah pengguna BOS se-Indonesia hanya melalui online (alih-alih hindari korupsi), dan pembelian offline dilarang keras. Sehingga, banyak  anggota IKAPI lainnya di daerah-daerah dekat lokasi-lokasi sekolah tidak bisa melakukan penjualan buku.  

penddikan1.jpg

Efeknya, tragis. Distribusi buku di sekolah-sekolah di Indonesia terlambat. Karena penjualan buku hanya bisa dilakukan secara online oleh pihak sekolah dengan segelintir penerbit besar. Toko buku kecil digerebek LSM bodrek, bahkan polisi turun tangan.  Alasannya toko tersebut menjual buku milik negara. Buku disita. Rakyat si penjual toko dirugikan. Siswa bengong tidak bisa membeli buku di sembarang tempat, walaupun lebih mudah dan cepat.  

Mengapa Toko Buku Digerebeg?

Inilah akibat tragisnya monopoli. Hak cipta naskah buku pelajaran tersebut sudah dibeli Kemendikbud. Soft copy buku tersebut diberikan pada 10 penerbit besar untuk dicetak massal dan didistribusikan ke sekolah melalui penjualan online. Ketika buku dicetak, di cover belakang buku tercetak Milik Negara. Bila ada toko buku kedapatan menjual buku ya digerebeg. Disita.

Apakah pembelian online buku tersebut sukses? Ternyata tidak! Karena banyak sekali sekolah belum melunasi pembayarannya ke penyedia. Satu penerbit saja, duit yang tidak tertagih Rp 8 sampai Rp 12 miliar di satu provinsi. Mandeg tidak tertagih. Kemendikbud juga tidak bisa berbuat banyak, ketika timbul masalah di lapangan gara-gara SE yang serampangan itu. 

Mengapa IKAPI protes?  Bayangkan Indonesia yang yang berpenduduk 264 juta (2017) hanya dikuasai oleh 10 penerbit besar. Padahal anggota IKAPI sekitar 1.328 di seluruh Indonesia. Itu belum penerbitan yang belum terdaftar. Mengapa muncul dominasi? Dana buku itu 20% dari total anggaran Kemendikbud dan itu non PPN.  Menggiurkan bukan.

pendidikan1.jpgSiswa-siswi SMP. Foto: Batamnews

Apa isi SE No.2942/D/PB/2019?
SE ini muncul menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan BOS 2019.  Ada lima point. 
1. Pembelian buku teks dan buku nonteks maksimal 20 % dari dana BOS Regular yang diterima oleh sekolah.
2. Pembelian  buku teks pendamping dan buku nonteks dilakukan apabila kebutuhan buku teks utama bagi peserta didik, guru, dan kepala sekolah sudah terpenuhi.

3. Pembelian buku teks pendamping dan buku nonteks dilakukan melalui sistem katalog elektronik.
4.  Penyediaan buku teks pendamping dan buku nonteks pada sistem katalog elektronik saat ini sedang dalam proses pengembangan.
5. Satuan pendidikan agar melakukan pembelian buku teks pendamping dan buku nonteks pendamping melalui sistem katalog elektronik mulai minggu pertama bulan Juli 2019. SE dibuat  tertanggal 27 Februari 2019 dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal  Pendidikan Dasar dan Menengah, Hamid Muhammad, Ph.D.

Kebijakan poin 3 dan seterusnya itu sangat memberatkan penerbitan. Karena pada akhirnya penerbit kecil hanya sebagai penonton dari tata niaga buku pelajaran di Indonesia.  Penyedia untuk memasukkan produknya di katalog elektronik juga tidak mudah. Butuh persyaratan yang complicated. Hanya penerbit besar yang memiliki sarana pendukungnya. Cek saja di https://e-katalog.lkpp.go.id/login. Ini pada akhirnya akan mematikan usaha kecil perbukuan. Semoga kebijakan yang terkesan serampangan ini bisa dianulir. Alih alih mengurangi korupsi malah menumbuhkan monopoli.  (makrufmochamad@gmail.com)

Pewarta : Makruf
Editor : Slamet Oerip Prihadi
Sumber :

Komentar Anda