Pandemi dan Uang Politik

COWASJP.COM – Pilkada serentak di Jawa Timur (Jatim) Desember nanti punya tantangan berat. Politik uang. Dampak ekonomi Pandemi Covid-19 yang sangat besar  memunculkan sikap pragmatis masyarakat dalam politik. Setidaknya, itu terlihat dari rilis survey Indopol di Jatim, awal pekan kemarin. 

Masyarakat menganggap uang dalam politik sebagai hal yang biasa saja. Selama ini, mereka bukan saja mendengar, namun juga tahu, pernah ditawari, atau sudah menerima. Dan akibat pandemi ini, mereka lebih terbuka terhadap uang politik itu. Dalam Pilkada nanti, 53,8 persen  mengaku bakal menerima uang politik itu, jika memang ditawari. 

Dengan margin of error 3,2 persen, berarti dipastikan lebih dari separo masyarakat siap menerima amplop politik. Bahkan realitasnya nanti bisa jauh lebih besar. Sebab, yang tegas tak akan menerima hanya 31,5 persen. 

Hasil ini tidak bagus bagi demokrasi dan pendidikan politik. Tapi bagi para calon bupati dan walikota, ini bisa diartikan sebagai peluang. Bahwa “logistic” akan sangat menentukan hasil pilkada. Uang politik, apapun bentuknya, akan sangat mempengaruhi sukses tidaknya sang calon memenangi kontestasi politik.

mron2.jpgBupati Tulungagung Syahri Mulyo tetap terpilih pada 2018 walaupun jadi tersangka kasus dugaan suap di KPK. (FOTO: TEMPO/Muhammad Hidayat)

Banyak alasan mengapa masyarakat bersikap seperti ini. Sebagian menganggap bahwa siapa pun yang terpilih gak masalah. Sebab, mereka merasa tidak mempeoleh manfaat, siapa pun yang terpilih. “Nggak ngefek siapa yang terpilih. Ya simple saja. Yang ngasih sesuatu sekarang ya kami pilih,” begitu kata seorang responden. 

Responden dari Tulungagung punya alasan tersendiri. Saat Pilkada serentak 2018, incumbent, Syahri Mulyo, ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tapi Syahri- Maryoto Birowo tetap menang atas pesaingnya, Margiono-Eko Prisdianto. Menang di 17 dari 19 kecamatan. Banyak warga mengaku tetap memilih incumbent karena ada yang datang ke rumah-rumah. Meski hanya memberi sembako atau uang Rp 10 ribu. 

“Ini bukan soal uang saja. Apa arti uang Rp 10 ribu. Tapi, masyarakat merasa dibutuhkan saat ada yang datang dan meminta suaranya,” kata seorang politikus di kota ini. Jadi, dalam Pilkada seperti ini, unsur ikatan emosional ternyata sangat kuat. Terutama masyarakat kelas bawah, yang memang tidak punya akses kepada para calon. 

Bagi para calon kepala daerah, meski masyarakat berpikir pragmatis, tak berarti mudah. Sebab, survey ini menunjukkan bahwa tak semua penerima uang akan memilih pemberinya. Yang terang-terangan akan memilih pemberi uang politik hanya 20 persen. Artinya, efektifivitas amplop itu sebenarnya tak terlalu tinggi. 

mron103a98.jpgIndopol Survey and Consulting. Masyarakat menganggap money politic hal biasa saja. (FOTO: istimewa/ republika.co.id)

Yang banyak adalah masyarakat yang akan menerima uang, tapi tetap memilih yang disukainya. Sebagian bakal memilih yang memberi lebih banyak. Berarti, pasangan yang akan main-main uang politik harus merogoh kocek dalam-dalam. “Kalau dikasih uang, ya kami terima saja. Sekarang kondisi ekonomi lagi sulit. Soal pilihan, tergantung nanti,” jelas yang lain. 

Masyarakat Jatim memang terpukul pandemi. Mereka sangat mengkhawatirkan ekonomi. Jauh melebihi kekhawatiran atas kesehatan. Lihat saja persepsi masyarakat dalam survey ini. Sebanyak 68 persen masyarakat merasa ekonomi keluarganya lebih buruk dari setahun yang lalu. Padahal, yang mengaku pendapatannya berkurang akibat pandemi hanya 24,4 persen. Berarti, masyarakat yang pendapatannya tak berkurang pun merasa khawatir. 

Kekhawatiran masyarakat tak mengada-ada. Lebih separo mengaku ekonominya terdampak. Sebanyak 37,3 persen pendapatannya berkurang, 7,2 persen dirumahkan, dan 10,4 persen di-PHK. “Ini membuat masyarakat khawatir terhadap masa depan ekonominya,” kata direktur eksekutif Indopol Survey, Ratno Sulistiyanto.

mron.jpgDirektur Eksekutif Indopol Survey, Ratno Sulistiyanto. (FOTO: NET)

Pragmatisme masyarakat ini membuat pesta demokrasi menjadi mahal. Seorang bupati pernah bercerita habis Rp 30 miliar untuk menang. Padahal dia incumbent, yang sudah punya modal politik. Beberapa waktu lalu saya  bertemu kawan yang mundur dari bursa calon wakil bupati karena harus menyiapkan Rp 10 miliar. 

“Setelah bicara dengan keluarga, kami putuskan mundur. Kami tak siap kehilangan uang Rp 10 miliar untuk kemenangan yang belum pasti,” begitu alasan kawan yang bakal maju dari Kabupaten Trenggalek.(*) 

Penulis adalah Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Wakil Dekan II Sekolah Teknologi Maju dan Multidisiplin (STMM) Universitas Airlangga.

Pewarta :
Editor : Slamet Oerip Prihadi
Sumber :

Komentar Anda