Pengacara PSSB, Korban Sipoa

“Mereka Bukan Mafia Tanah, tapi Murni Korban”

Aksi para korban PT Sipoa. (FOTO: istimewa)

COWASJP.COM – Maling teriak maling. Itu sekilas gambaran kasus penipuan dan pengelapan oleh tiga direksi PT Sipoa Group: Aris Birawa, Budi Santoso, dan Klemens Sukarno Candra atau disingkat ABK.

Para korban Sipoa yang tergabung dalam PSSB (Paguyuban Sejahtera Sukses Bersama) malah dituding sebagai mafia. 

Asef Maulana Yusuf, SH, kuasa hukum Direksi Sipoa Grup dari Kantor Hukum Trinity Forma & Partners, Jakarta,  melakukan serangan balik, Minggu (29/8/2021). Ini buntut pemberitaan Cowasjp.com berjudul “Garong 7, 4 M, Tiga Direksi Sipoa Tersangka”, pada Sabtu, 28/8/2021.

Diberitakan penamerahputih.com (29/8) dan Jawa Pos (31/8), Asef  mengatakan bahwa ada dugaan kuat para kliennya kembali dikriminalisasi oleh mafia tanah Surabaya, seperti terjadi pada 2018.

Menurut Asef Maulana,  para mafia  tanah itu ingin menguasai aset-aset Sipoa dengan  harga serendah-rendahnya. Namun, kliennya bertahan karena memikirkan hak para konsumen dalam aset. 

Sipoa, lanjutnya, juga sudah mengeluarkan program fidusia. Yakni bila aset PT Sipoa laku terjual, maka uang hasil penjualannya akan dibayarkan kepada para konsumen. Lebih dari 4.200 konsumen telah ikut dalam program fidusia dan menandatangani akte kesepakatan penyelesaian damai. Termasuk NW, wakil PSSB, yang melaporkan tiga direksi Sipoa.

Rahmad-Ramadhan-Machfoed.jpg Rahmad Ramadhan Machfoed SH, pengacara PSSB. (FOTO: istimewa)

NW, menurut Asef, menandatangani Akta Kesepakatan Perjanjian Penyelesaian Damai Nomor 83 tanggal 26 Pebruari 2019, dan Akta Fidusia Nomor 23 tanggal 20 Mei 2019, yang dicatat oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dalam Sertifikat Jaminan Fidusia pada 24 Mei 2019.

Menurut Asef, dugaan kriminalisasi menjadi sangat jelas karena tanpa pemeriksaan, ketiga direksi Sipoa ditetapkan sebagai tersangka. Pihaknya, kata Asep, akan mem-praperadil-kan penyidik Ditreskrimum Polda Jatim.

BUKAN MAFIA TANAH
 
Bagaimana komentar pengacara PSSB,  Rahmad Ramadhan Machfoed, SH atas tudingan pihak PT Sipoa Group?  

“Pernyataan tiga direksi PT Sipoa Group telah dikriminalisasi kurang tepat. Karena pelapor kasus penipuan dan penggelapan oleh Sipoa itu betul-betul murni korban. Kami bukan mafia tanah,” jelas Rahmad, Senin (07/09/2021).

Rahmad Ramadhan mengatakan, pihak PT Sipoa Group yang dimotori ABK itulah mafia tanah sesungguhnya.  

“Mereka berbuat kriminal dan mengabaikan hak para korban. Anggota PSSB bertransaksi dan membeli landed dan apartemen Sipoa sejak 2015. Dan, mereka  melaporkan kasus Sipoa  pada 7 Maret 2021. Ada paguyuban lain PCD (Paguyuban Cinta Damai) laporannya sejak 2020. Di Polda Jatim,  ada ratusan orang yang melaporkan tindak pidana Sipoa. Ini semakin terkuak mana maling dan mana korban,” jelas Rahmad Ramadhan.

Mengenai penetapan tersangka atas tiga direksi Sipoa itu, menurut Rahmad, juga sudah sesuai prosedur dan kewenangan penyidik. ‘’Saya sangat mengapresiasi kinerja penyidik. Mereka menetapkan tiga direksi Sipoa sudah sesuai KUHAP,” katanya.

sipoooaaa.jpgBerita Jawa Pos 31 Agustus 2021. (FOTO: Moch. Makruf)

“Dalam pemanggilan terlapor, penyidik tetap berpedoman KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dan Perkap (Peraturan Kapolri). Tiga direksi atau terlapor itu mulai tingkat penyelidikan sampai penyidikan tidak pernah memenuhi panggilan penyidik. Mereka mengabaikan panggilan penyidik. Atau mereka merasa kebal hukum,” jelasnya. 

Bagaimana soal paket penyelesaian fidusia?  ‘’Fidusia sulit untuk direalisasikan sebagai solusi menyelesaikan kerugian korban . Menurut UU 42/1999, Tentang Jaminan Fidusia, yang masuk kategori fidusia adalah barang bergerak seperti BPKB, emas dan saham. Bukan asetnya.  Perusahaan Sipoa itu belum go public dan  bersifat tertutup (berdasarkan AHU perusahaan). Sahamnya sulit diperjual belikan,” katanya.

Bila Sipoa mengaitkan paket fidusia sebagai jaminan aset adalah salah kaprah. Bila menyangkut jaminan aset harus ada Jaminan Hak Tanggungan (JHT). Ini sesuai UU No 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan. ”Jadi, kalau Sipoa mau menjaminkan asetnya sebagai ganti rugi uang korban, prosedurnya ada Jaminan Hak Tanggungan, ada kuasa jual, dan tanah murni milik Sipoa bukan atas nama orang lain,” katanya.

SERTIFIKAT TANAH ATAS NAMA ORANG LAIN

Pihaknya, kata Rahmad, sudah mengecek dua sertifikat tanah PT Bahtera Sungai Jedine, anak perusahaan Sipoa,  ke BPN Surabaya. “Hasilnya, dua sertifikat tanah itu atas nama orang lain. Ini tentu tidak bisa dijual sebagai ganti uang para korban,” katanya.

Bagaimana pelapor NW dituding Sipoa sudah menandatangani akta damai sebagai ganti paket fidusia? ‘’Dasar hukum paket fidusia sebagai jaminan aset sudah salah, karena seharusnya memakai JHT (Jaminan Hak Tanggungan). Dan, NW tidak menandatangani akta damai. Pelapor sudah keluar dan mencabut kuasanya dari  Paguyuban Victory pada 27 Juli 2020. Dan, ada tanda terima surat pencabutan surat kuasa fidusia tertanggal 19 Agustus 2020 langsung dari ketua Paguyuban Victory,” jelas Rahmad.

Yang perlu diwaspadai, trik penipuan Sipoa dengan paket fidusia.  “Itu seperti jebakan batman. Jadi para korban disuruh tanda tangan akta damai dan diberi jaminan aset. Ketika sudah tanda tangan, aset mau dijual tapi tidak bisa. Ya ... karena asetnya  milik orang lain. Korban melongo, Sipoa tertawa,” tegasnya.

sipoooooooaa.jpgBerita Jawa Pos (sebelah kiri). (FOTO: Moch. Makruf)

“Harusnya cek jaminan aset. Bila itu milik Sipoa harus ada JHT, dan hak kuasa jual. Dan aset harus murni milik Sipoa. Bila ada solusi penggantian uang, pastikan uang masuk ke rekening korban. Itu bila tidak tertipu lagi oleh Sipoa,” jelasnya.

Pihak PSSB sudah melakukan komunikasi dan menawarkan opsi-opsi solusi penyelesaian kasus dengan Sipoa. Mulai pra pelaporan, pelaporan, penyelidikan dan tersangka. “Tapi tidak ada upaya dan keseriusan dari pihak Sipoa untuk menyelesaikannya. Cukup kesabaran. Kami berharap kasus ini cepat selesai,” kata Rahmad.

Seperti diberitakan Cowasjp.com, Sabtu (28/8), ada perkembangan menarik dalam penyidikan kasus PT Sipoa Group. Penyidik Unit III, Subdit 2 Harda Bangtah, Ditreskrimum (Direktorat Reserse Kriminal Umum) Polda Jatim menetapkan tiga direksi Sipoa sebagai tersangka tindak pidana pasal 378 KUHP (penipuan) dan 372 KUHP (penggelapan).

Tiga direksi PT Sipoa Group tersebut adalah: 

1/ Ir Klemens Sukarno Candra (51), warga Galaxy Bumi Permai E, Surabaya. 

2/ Ir Budi Santoso (49), warga Jemur Andayani, Surabaya. 

3/ Aris Birawa (47), warga Galaxy Bumi Permai G, Surabaya. 

Mereka ditetapkan sebagai tersangka dengan surat nomor R/57/VIII/RES.1.11/2021/Ditreskrimum, Polda Jatim, tertanggal 25 Agustus 2021 dan ditandatangani oleh Dir Ditreskrimum, Kombespol Totok Suharyanto, SIK, MHum.  

Surat pemberitahuan penetapan tersangka ini dikirim penyidik ke Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

Tiga direksi Sipoa itu dilaporkan oleh Tri NW, Wakil Ketua PSSB (Paguyuban Sejahtera Sukses Bersama), yang membawahi 24 korban penipuan Sipoa dengan kerugian Rp 7,4 miliar. Dengan laporan polisi (LP) Nomor: LPB/307/IV/2020/UM/Jatim, tertanggal 1 April 2021. (*)

Pewarta : Mochamad Makruf
Editor : Slamet Oerip Prihadi
Sumber :

Komentar Anda