Gusdurian dan GP Ansor Kecam Perusakan Masjid Ahmadiyah di Sintang Kalbar

Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid. (FOTO: bekasi.pikiran-rakyat.com)

COWASJP.COM – Jaringan Gusdurian dan GP Ansor mengecam aksi perusakan Masjid Ahmadiyah di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, oleh ratusan warga setempat pada Jumat 3 September 2021.

Koordinator Jaringan Gusdurian, Alissa Wahid meminta kepada Pemerintah Kabupaten Sintang untuk memberikan perlindungan terhadap warga Ahmadiyah. Agar mereka bisa menjalankan ibadah dengan aman dan nyaman.

Menurut Alissa, Pemkab Sintang harus menjalankan amanat konstitusi dengan menghormati kebebasan beragama dan berkeyakinan bagi setiap warganya.

"Kami mengecam tindakan sewenang-wenang Pemerintah Kabupaten Sintang yang menutup paksa tempat ibadah milik Jemaat Ahmadiyah," ujar Alissa Jumat malam 3/9/2021.

Alissa menilai pemerintah tidak bisa menjadikan SKB 2 Menteri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006, sebagai dasar untuk melarang ibadah. Sebaliknya, pemerintah semestinya bisa memfasilitasi jemaah Ahmadiyah untuk beribadah, termasuk melindungi mereka dari tindakan sewenang-wenang pihak lain.

Alissa juga mendesak pemerintah mencabut SKB 3 Menteri Nomor 3 Tahun 2008. SKB itu melarang kepada jemaah Ahmadiyah untuk menyebarkan dan mengajarkan agamanya.

Menurutnya, SKB tersebut selama ini rawan disalahgunakan untuk melakukan tindakan inkonstitusional terhadap penganut Ahmadiyah.

Alissa juga meminta tokoh agama untuk mengedukasi umatnya untuk menjaga semangat keberagaman. Ia meminta agar semua pihak mendorong pemerintah dalam menegakkan moderasi beragama di Tanah Air.

"Kebijakan Pemerintah Indonesia yang telah mendorong berbagai langkah moderasi beragama guna menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih harmonis perlu didukung oleh semua pihak. Terutama oleh para tokoh agama," kata Alissa.

Perusakan Masjid Ahmadiyah dilakukan oleh sekitar 200 orang tak dikenal usai salat Jumat. Kabid Humas Polda Kalbar, Kombes Pol Donny Charles Go mengatakan, perusakan itu dipicu oleh kekecewaan massa yang tidak terima karena Pemkab Sintang hanya menghentikan kegiatan di masjid itu.

"Mereka kecewa karena Pemkab Sintang hanya menghentikan operasi di tempat ibadah, sedangkan massa menuntut agar tempat ibadah tersebut dibongkar," kata Donny. 

Gerakan Pemuda (GP) Ansor menyatakan sangat prihatin atas aksi perusakan terhadap sebuah rumah ibadah itu. Kasus itu, menurut Ansor, adalah tindakan yang mencederai kerukunan umat beragama sekaligus berlawanan dengan hukum. 

“Aksi sekelompok masyarakat yang merusak tempat ibadah itu tidak bisa dibiarkan dan dibenarkan. Kita minta negara untuk tegas memproses tuntas kasus ini,” ujar Kepala Satuan Koordinasi Nasional Barisan Ansor Serbaguna (Kasatkornas Banser) Hasan Basri Sagala, tadi malam. 

Hasan Basri menilai, perusakan masjid yang berlokasi di Desa Balai Harapan, Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang tersebut adalah merupakan aksi kekerasan yang tidak bisa dibenarkan. Ulah ratusan orang yang dengan sepihak merusak dan membakar tempat ibadah merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum. Untuk itu, para pelaku harus segera ditangkap dan dimintai pertanggungjawaban secara hukum.  

hasan.jpgHasan Basri Sagala, Kasatkornas Banser. (FOTO: istimewa)

Selain pelaku di lapangan, GP Ansor juga mendesak aparat untuk bisa mengungkap siapa saja dalang di balik aksi perusakan dan pembakaran rumah ibadah tersebut. Pengungkapan ini penting karena aksi sekitar 200 orang tersebut besar kemungkinan digerakkan oleh aktor-aktor tertentu. 

“Ansor sangat prihatin karena aksi kekerasan terhadap jamaah Ahmadiyah ini selalu terjadi berulang. Ini jelas mencederai kerukunan bangsa,” tandasnya.

Hasan Basri berharap, aksi kekerasan terhadap jamaah Ahmadiyah di Sintang adalah yang terakhir kali.  Agar kasus serupa tak terjadi lagi, pihaknya mendorong masyarakat untuk mengedepankan langkah-langkah dialogis. Bukannya anarkistis dalam menyelesaikan persoalan-persoalan terkait agama. 

“Pemerintah pun sudah jelas memberi mitigasi penyelesaian soal Ahmadiyah ini seperti dengan menerbitkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri pada 2008. Kita minta semua elemen menghormati regulasi itu,” kata Hasan Basri.

Terkait kasus ini, Pimpinan Pusat GP Ansor juga mengimbau masyarakat Indonesia untuk tetap tenang dan tidak terpancing dengan melakukan aksi yang malah bisa mengganggu persatuan bangsa. Di sisi lain, Ansor juga mendorong aparat yang berwenang untuk segera bertindak menyelesaikan kasus ini dengan cara adil dan terang.(*)

Pewarta : Imam Kusnin Ahmad
Editor : Slamet Oerip Prihadi
Sumber :

Komentar Anda