Imbauan DPP HIPPI di Masa PPKM

Jangan Kasar kepada PKL, Bebaskan Pajak Pelaku UMKM

Presiden Joko Widodo saat menengok hasil karya UMKM. (FOTO: minews.id)

COWASJP.COM – Dengan diperpanjangnya masa PPKM terkait pencegahan Pandemi Covid-19 sampai 25 Juli 2021, dipandang perlu Pemerintah bersama Pemda setempat untuk memberikan perhatian dan insentif kepada para pelaku UMKM dan pekerja yang ada di sektor UMKM.

Saat ini ada lebih 25 juta pekerja yang terancam nasib dan kehidupannya. Seiring dengan banyaknya UMKM terdampak langsung oleh diberlakukannya PPKM sejak 3 Juli 2021.

Beratnya beban dan masalah kehidupan yang dirasakan pada pelaku UMKM dan pekerja yang bergantung pada sektor UMKM, hendaknya menjadi perhatian serius bagi pemerintah saat ini.

kue.jpgPembuatan kue kering di rumah produksi kue kering Badran, Solo, Jawa Tengah. (Foto: Bram Selo Agung/Tempo  - mnews.co.id)

Selain itu, kepada para pihak terkait pelaksanaan diberlakukannya PPKM di lapangan, jangan bertindak keterlaluan di luar kepantasan dan kepatutan. Yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan

Dewan Pimpinan Pusat

Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (DPP HIPPI) mendesak agar pemerintah secara khusus dan kongkrit memberikan insentif pembebasan pajak  kepada pelaku UMKM. 

ismer.jpgIsmed Hasan Putro, Ketua Bidang Ketenagakerjaan DPP HIPPI. (FOTO: istimewa)

Langkah ini perlu dilakukan agar kelangsungan usaha pelaku UMKM dan para pekerja yang bergantung pada sektor UMKM dapat benar-benar merasakan adanya keberpihakan Pemerintah secara kongkrit dan konsisten.

Jakarta, 21 Juli 2021.

Ismed Hasan Putro, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia, DPP HIPPI.(*)

Pewarta : Ismed Hasan Putro
Editor : Slamet Oerip Prihadi
Sumber :

Komentar Anda