Ada Pungli di Pemakaman Covid-19 di Bandung

ILUSTRASI: Pemakaman, Foto: Istimewa

COWASJP.COM – COVID-19 benar-benar telah memporak-porandakan kehidupan kita. 

Meskipun begitu, kita tahu, pemerintah sedang berikhtiar keras untuk mengatasinya. Kita tinggal manut. Mengikuti prokes dan anjuran-anjuran yang diberikan pemerintah. Sambil berikhtiar pula bagaimana caranya agar tidak terpapar virus mematikan itu. Paling tidak, dengan cara pakai masker. Cuci tangan. Dan jaga jarak. 

Persoalannya, di tengah-tengah bencana kesehatan yang melanda ini, masih ada saja orang-orang yang memanfaatkan situasi untuk mengeruk keuntungan bagi dirinya sendiri. Cari kesempatan dalam kesempitan (kepedihan) orang lain. Salah satunya adalah seperti diberitakan Tribunpekanbaru.com, Sabtu (10/7/2021). Soal maraknya pungutan liar (pungli) jasa pemakaman jenazah Covid 19 di Bandung, Jawa Barat. 

Pungli oleh pihak tertentu terhadap keluarga jenazah Covid-19 itu diungkapkan politisi PDIP, Junimart Girsang. Wakil Ketua Komisi II DPR itu pun langsung mendesak Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Ahmad Dofiri dan Gubernur Jawa barat Ridwan Kamil, agar segera turun ke lapangan. 

"Ini kejahatan pemerasan. Ini bahkan kejahatan kemanusiaan yang melanggar aturan Presiden," ujar Junimart Girsang dengan nada geram, ketika bicara dengan wartawan, Sabtu (10/7/2021). Karena, menurut dia, ini sudah terorganisir. Bahkan bisa diduga merupakan sindikasi kejahatan pemerasan. 

Berdasarkan laporan masyarakat yang diterima Junimart Girsang, setidaknya ada tiga keluarga yang menjadi korban pungutan liar biaya pemakaman di TPU khusus Covid-19 Cikadut, Bandung. Yaitu Yunita Tambunan, Edriyos dan Evi yang keseluruhannya merupakan warga Pasundan, Bandung.

Bagaimana modus operasinya? Yunita mengaku dia ikut mengantar jenazah ayahnya, Binsar Tambunan, yang meninggal dunia karena Covid-19, Selasa (6/7/2021). Kebetulan sudah jam 08.00 malam. Oleh petugas di TPU Cikadut, dia dimintai bayaran Rp 4 juta. Kalau tidak mau bayar, jenazah tidak akan dimakamkan. Tapi setelah dinegosiasikan, akhirnya dia terpaksa bayar Rp 2,8 juta. 

RINCIANNYA:

1/ Biaya gali makam Rp 1,5 juta. 

2/ Biaya pikul jenazah Rp 1 juta. 

3/ Biaya salib Rp 300 ribu. 

TOTAL RP 2,8 JUTA. 

Padahal hanya memikul beberapa langkah dari ambulans ke lubang makam saja. Dan biaya Salib Rp 300 ribu. 

Lalu seperti sebelumnya dipertanyakan Yunita, kenapa harus bayar? Karena menurut petugas TPU tersebut, biaya pemakaman warga non-muslim tidak ditanggung pemerintah. 

Sementara Edriyos, yang kakek dan neneknya meninggal dunia karena Covid-19 bulan puasa lalu, dimintai bayaran Rp. 3 juta. 

Evi yang tak diketahui agamanya tidak diketahui berapa dia dimintai bayaran. Tapi yang pasti, menurut  Junimart Girsang, umumnya orang-orang yang kemalangan itu dimintai bayaran Rp 2 juta sampai Rp 4 juta di pemakaman Covid 19 Cikadut, Bandung. Dan ini yang ketahuan. Jumlah korban pungli yang tidak ketahuan diduga lebih banyak lagi. 

Sementara ini belum ada informasi berapa banyak keluarga korban meninggal karena Covid-19 yang kena palak berjuta-juta rupiah di TPU Cikadut. 

Tentu saja banyak yang geleng-geleng kepala mendengar berita ini.  Koq tega ya? Orang yang kemalangan karena anggota keluarganya meninggal dunia karena Covid-19, lalu dipalak berjuta-juta rupiah. Belum tentu juga mereka bawa duit sebanyak itu ke pemakaman. Dan perlu diingat, ini baru kejadian-kejadian yang berlangsung di Bandung, Jawa Barat. Apakah hal-hal seperti itu tidak mungkin terjadi juga di banyak daerah lain di seluruh Nusantara?

DAMPAK COVID-19

Sejak meruyaknya bencana Covid-19 setahun lalu, begitu banyak dampak negatif yang dirasakan masyarakat. Meskipun pemerintah mengatakan telah berusaha keras mengatasinya, tetapi rakyat menanggung derita yang semakin banyak. Karena ekses dari pandemi yang kian meluas. Di samping juga ekses dari kurangnya keterangan resmi dari pihak penguasa. Satgas Covid 19 yang mestinya selalu memantau keadaan, ternyata tidak ada. Masyarakat harus berupaya sendiri menyelesiakan persoalan masing-masing. Termasuk persoalan yang tidak diduga-duga. Dengan adanya pungli yang berjuta-juta rupiah ini. 

Aksi pemalakan terhadap keluarga korban Covid-19 adalah satu ekses yang telah terjadi. Tetapi selain itu, masih ada beberapa dampak lainnya yang mestinya jadi catatan pemerintah. Agar bisa diambil langkah-langkah yang tepat untuk mengatasinya. 

Sebab selain aksi pemalakan terhadap keluarga korban Covid-19, pernah tersiar pula dugaan adanya rumah sakit nakal yang "meng-Covid-kan" pasien. Malah diberitakan bahwa hal itu justru dilakukan rumah sakit rujukan. Tujuannya agar mendapatkan anggaran dari pemerintah. Hal ini sudah jadi buah bibir masyarakat di berbagai tempat. Tapi kemudian terungkap lebih jelas dalam perbincangan antara Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko. Saat keduanya bertemu di Semarang, Jawa Tengah, Kamis (1/10/2020), seperti dilansir Kompas.com. 

pemakaman.jpgAntrean mobil jenazah di TPU Cikadut pada Senin 21 Juni 2021. (FOTO: pikiran-rakyat.com/ Mochammad Iqbal Maulud)

Menurut Moeldoko, sudah banyak kasus, orang sakit biasa atau mengalami kecelakaan, tetapi disebut meninggal akibat Covid-19 oleh rumah sakit. Meskipun hasil pemeriksaan kesehatannya dinyatakan negatif Covid-19. "Ini perlu diluruskan agar jangan sampai ini menguntungkan pihak-pihak yang ingin mencari keuntungan dari definisi itu," ungkap orang dekat Presiden Jokowi itu. 

Ganjar pun mengamini keberadaan isu tersebut. Menurut dia, hal serupa juga sudah pernah terjadi di Jawa Tengah. "Ada orang diperkirakan Covid-19 terus meninggal. Padahal hasil tes belum keluar. Setelah hasilnya keluar, ternyata negatif. Ini kan kasihan, ini contoh-contoh agar kita memperbaiki hal ini," ucap Gubernur Jawa Tengah itu.

Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane, yang belum lama ini meninggal dunia,  sempat meminta agar Polri mengusut adanya dugaan permainan kotor yang dilakukan oleh pihak rumah sakit berdasarkan informasi tersebut. Sebab, menurut dia, biaya perawatan pasien Covid-19 yang harus dibayar pemerintah tidaklah sedikit. Dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-275/MK 02/2020 tanggal 6 April 2020,  terdapat aturan serta besaran biaya perawatan pasien Covid-19. Dalam hal ini, jika seorang pasien dirawat selama 14 hari, asumsinya pemerintah menanggung biaya sebesar Rp 105 juta sebagai biaya paling rendah. Sedangkan untuk pasien komplikasi, pemerintah setidaknya harus menanggung biaya Rp 231 juta per orang.

Tidak dapat dipungkiri, besarnya biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk rumah sakit-rumah sakit yang merawat pasien Covid 19 tentu menggiurkan. Sehingga bukan tak mungkin ada pengelola rumah sakit nakal yang memanfaatkan situasi itu. Seperti diungkapkan Moeldoko dan Ganjar Pranowo di atas. 

Sayangnya, persoalan ini sepertinya dianggap sepele oleh pihak terkait. Menurut keterangan Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Azhar Jaya, hingga kini belum ada tembusan dari Biro Komunikasi Publik dan Yanmas Kemenkes terkait hal itu. Ada dua kemungkinan mengapa aduan itu belum diterima pihaknya sejauh ini. Pertama, karena belum adanya pengaduan dari instansi di bawahnya. Kedua, sudah ada pengaduan tetapi tidak disertai bukti yang kuat. 

Tanggapan Azhar Jaya ini tentu bisa dipandang aneh. Banyak yang mempertanyakan, kenapa harus tunggu laporan. Dan kalaupun ada laporan, lantas dianggap kurang bukti. Harusnya dalam menghadapi persoalan-persoalan serius seperti ini, pihaknya pro aktif mencari tahu. Apakah ada kemungkinan rumah sakit yang nakal? Apalagi setelah adanya informasi itu. Kenapa tidak diserahkan saja penyelidikannya kepada pihak kepolisian? Bukankah pernah juga beredar isu rumah sakit yang menawarkan bebas biaya kepada keluarga yang meninggal, asal bersedia dimakamkan secara Covid 19?

kuburan.jpgKepala Dinas Tata Ruang (Distaru) Kota Bandung, Bambang Suhari mengatakan, dari kapasitas 5.000 liang lahat, sampai 14 Juni lalu telah terisi 1400 liang. (FOTO: Dok Tribun Jabar)

Harusnya sudah dapat diantisipasi bahwa sejumlah ekses itu menimbulkan kesan yang tidak baik. Terbangunnya opini 'rumah sakit meng-Covid-kan pasien', misalnya, tentu menimbulkan stigma dan pengaruh luar biasa pada menurunnya kepercayaan publik terhadap rumah sakit. Hal itu bahkan bisa meruntuhkan semangat dan ketulusan pelayanan yang dilaksanakan rumah sakit dan tenaga kesehatan. Yaitu mereka yang bekerja dengan tulus dan penuh pengabdian.

Harus diakui, banyak sekali ekses dari penanganan Covid 19 ini yang dirasakan masyarakat. Sementara pihak yang berwenang tidak mau pro aktif. 

BONGKAR 196 MAKAM

Sehingga pada akhirnya yang paling dirugikan adalah masyarakat banyak. Di antaranya soal pembongkaran kembali makam yang ternyata negatif Covid. Seperti dilansir Merdeka.com dan Liputan6, Rabu (16/6/2021) silam, sebanyak 196 makam di TPU Cikadut Kota Bandung kembali dibongkar. Setelah pihak keluarga (ahli waris) mengetahui jika anggota keluarga yang meninggal dinyatakan negatif Covid-19. 

Pemkot Bandung melalui Dinas Tata Ruang (Dsitaru) sudah menyorot kejadian ini. Karena pembongkaran makam sudah dilakukan berkali-kali. Karena itu, Kepala Distaru Kota Bandung Bambang Suhari menekankan agar rumah sakit berkoordinasi dengan pihaknya. Tetapi hal itu tidak pernah ditanggapi. 

Pada akhirnya, masyarakatlah yang akan menanggung semuanya. Sekarang, ketika pemberlakuan PPKM, lagi-lagi rakyat kecil menghadapi tekanan yang sangat berat. Para pedagang makanan yang baru buka sore hari, misalnya, terpaksa harus tutup jam 07.00 malam. Mereka tidak hanya kehilangan rejeki, tapi malah merugi. Karena banyak dagangan yang tidak bisa terjual.

Lalu yang masih kedapatan berjualan melewati waktu yang telah ditetapkan diganjar dengan hukuman yang berat. Seorang tukang bubur di Tasik Malaya, Haji Endang Uro (40 tahun), misalnya. Seperti diberitakan Kompas.com, Jumat (9/7/2021). Dia dikenakan denda Rp. 5 juta rupiah. Karena kedapatan melanggar waktu PPKM. Sesuai vonis yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Tasikmalaya. Yakni denda Rp 5 juta atau subsider 5 hari kurungan penjara. Padahal outlet franchise luar negeri seperti MdcDonald hanya didenda Rp 500 ribu. 

Kita berharap Covid-19 segera berlalu, sehingga penderitaan rakyat pun cepat berlalu.(*)

Pewarta :
Editor : Slamet Oerip Prihadi
Sumber :

Komentar Anda