SEPERTI MENERJANG TEMBOK TEBAL

Wakil Ketua MPR Dr Hidayat Nur Wahid (HNW). (FOTO: Jawa Pos - fajar.co.id)

COWASJP.COM – BERANGKAT dari membaca jawaban-jawaban Wakil Ketua MPR Dr. Hidayat Nur Wahid (HNW) di sebuah grup WA, tak pelak saya pikir kita tak dapat menghindari kenyataan. Bahwa kita melihat bangsa ini sedang dalam situasi yang rumit dan sulit. Apa yang kita harapkan jadi satu perubahan sepertinya bak menerjang tembok tebal yang tidak mungkin dihadapi. 

Di antaranya, bagaimana kita melihat para anggota dewan yang benar-benar mau membela kepentingan rakyat banyak, tapi menghadapi tantangan yang tidak kurang banyak, menerjang tembok itu tadi. 

Sebagian orang mungkin berpendapat bahwa anggota dewan hanya jadi tukang stempel saja dari setiap kemauan pemerintah. Karena hampir setiap usulan pemerintah dengan mudah disetujui. Kalau pun ada yang gigih memperjuangkan kepentingan rakyat, itu pun hanya segelintir orang saja. Dan itu-itu saja orangnya. Seperti HNW, Fadlizon dan beberapa gelintir lainnya. Yang konsisten memperlihatkan sikap dan perannya benar-benar sebagai wakil rakyat. Sementara sebagian besar lainnya lebih memilih diam. Cenderung pragmatis. Sehingga pernah menyebabkan trendingnya hashtag “DPR Mandul” di media sosial Twitter beberapa waktu lalu. 

Tapi semua itu dibantah HNW. “Kalau saja anda memperhatikan website resmi PKS, tentu anda akan faham apa saja yang telah diperjuangkan teman-teman dari fraksi PKS. Apa yang saya sampaikan hanyalah sebagian kecil saja dari persoalan-persoalan yang diperjuangkan kawan-kawan di PKS,” katanya. 

Bila kita memperhatikan ragam masalah yang diperjuangkan para anggota dewan dari PKS, tentu harus diakui, banyak sekali. Misalnya, desakan PKS agar pemerintah mengajukan Revisi UU ITE kepada DPR. Begitu juga penolakan PKS terhadap rencana PPN Sembako dan jasa sekolah. Rencana pindah ibukota negara. Upaya penyingkiran 51 pegawai KPK. Begitu pula desakan mereka agar pihak berwenang menuntaskan kasus tewasnya enam lasykar FPI di Km 50 tol Jakarta-Cikampek. Mereka bahkan kelihatan sekali tegas dan garang dalam memperlihatkan pembelaan mereka terhadap perjuangan rakyat Palestina. Yang sejalan dengan aspirasi rakyat banyak, khususnya umat Islam. Dan banyak lagi persoalan yang dengan gigih diperjuangkan oleh para politisi PKS. 

Pertanyaannya, apakah semua itu membuahkan hasil? Di sinilah tampaknya para anggota dewan akan terjebak dalam kegalauannya. Ketika demokrasi disandarkan bulat-bulat pada voting, dengan mengandalkan suara terbanyak, di situlah suara-suara nyaring untuk memperjuangkan kepentingan rakyat cenderung seperti membentur tembok. Karena demokrasi sesungguhnya telah dikangkangi para politisi yang terperangkap dalam vested interest-nya sendiri. Sebab suara terbanyak itu tidak selalu sejalan dengan aspirasi rakyat banyak.

bivitri.jpgPakar hukum tata negara  Bivitri Susanti. (FOTO: koransn.com)

Salah satu contoh persoalan yang dihadapkan pada anggota dewan belakangan ini adalah soal kemungkinan terulangnya amandemen UUD 1945. Yang menurut sebagian kalangan bukan mustahil akan diloloskan. Sehingga akan mengubah, antara lain, ketentuan tentang jabatan presiden dua periode. 

Sebagaimana pernah dikhawatirkan pakar hukum tata negara Bivitri Susanti. Bahwa secara matematis, agenda amandemen sangat mungkin terjadi. Sebab sesuai ketentuan yang ada, usulan perubahan konstitusi harus disampaikan oleh sepertiga atau 237 dari 711 anggota MPR. Kemudian, sidang istimewa harus dihadiri setidaknya dua pertiga anggota. Lalu sidang pengesahannya mesti dihadiri minimal 50 persen plus 1 anggota Majelis. 

Jadi, dengan melihat konstelasi politik di DPR/MPR sekarang, amandemen UUD 1945 sekali lagi bukan mustahil akan terjadi. Akibat tidak seimbangnya jumlah yang menolak dan yang mendukung. Dengan demikian, apakah mungkin masa jabatan presiden Jokowi tiga periode akan menjadi kenyataan? Yang jelas, dari 575 anggota DPR, sebanyak 427 di antaranya berasal dari koalisi pemerintah. Angka ini sudah lebih dari 50 persen plus satu. Belum lagi kalau kita perhatikan siapa saja yang mendominasi di komisi-komisi DPR dan lembaga perlengkapan dewan lainnya. 

JOKOWI TIGA PERIODE  

Bagaimanapun, diskursus Jokowi tiga periode telah memantik perhatian masyarakat. Sejak dilontarkan pertama kali oleh Partai Nasdem tahun 2019 silam, tak pelak banyak yang menolak. Di samping yang setuju, tentu saja. 

Yang menolak berpegang pada ketentuan Undang-Undang. Terutama Pasal 7 UUD 1945 hasil amandemen pertama. Bahwa "Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun sekali. Dan sesudahnya dapat di pilih kembali dalam jabatan yang sama hanya satu kali masa jabatan". 

Tentu saja, alasan lainnya bagi yang menolak, karena mereka benar-benar sudah “gerah” melihat jalannya roda pemerintahan di bawah kepemimpinan Jokowi. Dan mereka menginginkan adanya perubahan. Terutama, antara lain, karena penanganan kasus-kasus korupsi yang acakadut. Ketidakadilan hukum yang dipertontonkan begitu rupa. Pembangunan ekonomi yang semakin timpang. Politik belah bambu yang tidak pernah dicarikan solusinya. Semakin merintihnya rakyat kecil untuk sekadar cari makan. Kesulitan yang ditambah parah lagi lantaran tidak jelasnya kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi Covid 19. 

Sedangkan yang setuju, tentu saja, mereka yang mendukung Jokowi tanpa tedeng aling-aling. Yang terjebak bahkan sudah sampai pada tingkatan pengkultusan. Bahwa hanya Jokowi saja yang dapat membawa kemajuan. Yaitu mereka yang tidak ingin adanya perubahan. Yang ingin mempertahankan status quo yang ada sekarang. Yang merasa sudah nyaman dengan situasi dan kondisi di bawah kepemimpinan Jokowi. Tanpa melihat lebih jauh dari itu. Termasuk, mohon maaf, mereka yang berharap akan dapat jatah bagi-bagi jabatan. Dan sejumlah fasilitas dari BUMN. Karena melihat kebiasaan pemerintahan Jokowi bagi-bagi fasilitas dan jabatan kepada para pendukungnya.

Di antara politisi yang dengan tegas menolak wacana itu adalah HNW. Ketika bicara dengan Tempo.co, Selasa (22/6) lalu, dia mengatakan wacana mengubah masa jabatan presiden menjadi tiga periode sama saja mengkhianati reformasi. Karena amandemen pertama UUD 1945 oleh MPR adalah membatasi masa jabatan Presiden, yang tertuang di Pasal 7. 

"Itu alasan utama dulu ada reformasi. Yaitu membatasi masa jabatan Presiden," katanya.

Persoalannya, wacana itu terus bergulir. Karena baru-baru ini, yang berkembang tidak hanya soal Jokowi tiga periode. Tapi bahkan munculnya beberapa pilihan yang lain. Seperti kemungkinan memperpanjang masa jabatan presiden dan wakil presiden. Dari lima tahun menjadi delapan tahun. Dengan menggelar referendum, misalnya. Agar presiden dan wakil presiden – dengan adanya perpanjangan waktu – lebih leluasa mengeksekusi program-programnya.  Di samping juga alasan penanganan Covid 19 yang belum tuntas. 

Semangat untuk mempertahankan kedudukan Jokowi sebagai presiden juga muncul dengan cara yang lain. Misalnya, dengan memunculkan wacana pemilihan presiden tunggal. Termasuk gagasan yang disampaikan Direktur Eksekutif Indobarometer Muhammad Qodari. Melalui pembentukan komunitas Jok-Pro 2024, yang menduetkan Jokowi – Prabowo pada pilpres 2024. Alasannya, agar tidak terjadi pembelahan yang begitu rupa di masyarakat. Seperti yang berlangsung sekarang. Tanpa melihat latar belakang terjadinya pembelahan itu. 

siti-zuhro.jpgProf Dr Siti Zuhro, peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). (FOTO: kompas.com)

Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Prof. Dr. Siti Zuhro, menilai wacana masa jabatan presiden tiga periode sebenarnya merupakan keinginan-keinginan rezim yang berkuasa di era demokrasi. Yang menginginkan status quo. Menurut dia, usul ini bukan yang pertama kali terjadi. Karena usul yang sama juga pernah disampaikan semasa pemerintahan SBY.  

Menurut dia, meskipun Jokowi telah menegaskan bahwa dia tidak berminat maju kembali untuk yang ketiga kalinya, namun pernyataan itu tidak bisa jadi jaminan. Mbak Wiwiek – demikian pakar politik ini akrab disapa – mengingatkan kembali pernyataan Jokowi. Sejak jadi Walikota Solo dulu. Lalu jadi Gubenur DKI Jakarta. Sampai menjadi presiden. Melihat gayanya yang merakyat, Jokowi terkesan tidak berminat untuk mencapai jabatan yang lebih tinggi. Tapi sebenarnya dia terus mempersiapkan diri untuk mencapainya. 

Begitu juga soal tiga periode ini. Seperti diungkapkan mantan Ketua MPR RI Amien Rais. Yang curiga adanya rencana menjadikan Jokowi menjabat kembali untuk yang ketiga kali. Ini terlihat dari adanya manuver politik untuk mengamankan DPR, DPD, MPR dan lembaga negara lainnya. Agar Jokowi bisa menjabat selama tiga periode. Utamanya, melalui sidang istimewa MPR. Lewat sidang tersebut, menurut pendiri Partai Umat itu, bisa saja ada persetujuan amandemen satu atau dua pasal dalam UUD 1945.

Apa yang dikemukakan Amien Rais ternyata sejalan apa yang dikemukakan Bivitri Susanti. Pendiri Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Jentera ini curiga MPR sudah melakukan langkah-langkah untuk menggolkan agenda amandemen UUD 1945. Misalnya, dengan mendatangi kampus-kampus yang diperkirakan akan mendukung perubahan konstitusi. Dengan menggelar lomba “constitutional drafting” bagi mahasiswa. Sebagai salah satu contoh saja. 

Tetapi HNW dengan tegas menolak keras opini seperti ini. Menurut dia, pandangan seperti ini adalah framing sepihak dan generalisasi. Seolah MPR sudah mempersiapkan amandemen masa jabatan presiden dan wakil presiden. Dengan berbagai dalih dan alasan inkonstitusionalnya. Padahal, mayoritas multak pihak yang mempunyai hak konstitusional untuk amandemen UUD – yaitu MPR dan partai-partai peserta pemilu – menolak amandemen UUD 45 pasal 7 itu. Baik melalui referendum maupun dekrit presiden. 

Tentu saja, banyak yang berharap, apa yang dikemukakan HNW kiranya bisa jadi kenyataan. Karena banyak kalangan yang berharap dan mendukung sikap seperti yang diperlihatkan politisi PKS ini. Agar wacana Jokowi tiga periode itu diakhiri saja. Lantaran tidak ada gunanya bagi rakyat. Terutama umat Islam yang merasa begitu terjepit hidup di bawah pemerintahan Jokowi. 

Ketika ulama dikriminalisasi, sementara buzerRp dibela dan dilindungi. Ketika ketaatan kepada hukum banyak yang dilanggar, sedangkan pencerdasan secara politik tidak terjadi. Gerakan mahasiswa dibungkam, sedangkan perlawanan masyarakat sipil juga terancam. Ketika demokrasi diagung-agungkan begitu rupa, padahal rakyat cenderung dikibuli. Dengan menjalankan sistem demokrasi liberal yang pada kenyataannya tidak demokratis. Disebabkan kekuasaan eksekutif yang dirasakan jauh lebih besar dan lebih dominan ketimbang kekuasaan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya. 

Ketika rakyat berharap banyak kepada para anggota dewan, sementara banyak di antara anggota dewan yang ditengarai tidak mampu melawan kekuatan yang disebut Amien Rais Mafia Taipan Cina (MTC). Karena seperti pernah dilontarkan Ketua MPR Bambang Soesatyo, para taipan cukup menggelontorkan dana Rp 1 triliyun, untuk mengendalikan para wakil rakyat di Senayan. Yang siap dan bersedia dikendalikan, tentu saja. 

Di dalam ruang demokrasi mestinya rakyat bebas berekspresi. Tapi kenyataannya banyak yang takut terancam dikurung di balik jeruji besi. Kenyataan-kenyataan yang membuat banyak kalangan jadi galau. Kegalauan yang sejatinya justru dirasakan paling pahit oleh rakyat kebanyakan. Yang teramat sulit hadapi kenyataan. (*)

Pewarta :
Editor : Slamet Oerip Prihadi
Sumber :

Komentar Anda