Second Wave Covid-19 di Malaysia

Lockdown, Kucurkan Rp 1.330 T untuk BLT Warga

COWASJP.COM – BAGAIMANA kabar terbaru penanganan gelombang kedua (second wave)  Covid-19 di Indonesia? Jumat 2/7/2021 Presiden Joko Widodo akan mengumumkan secara resmi PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Darurat di Pulau Jawa dan Bali. Di 44 kabupaten/ kota di 6 provinsi. Ini sebagai respon atas lonjakan positif Covid yang semakin meninggi.

Menurut data Satuan Tugas Penanganan Covid-19 pada Rabu 30/6/2021, pukul 12.00, ada penambahan 21.807 kasus baru pasien Covid-19 dalam 24 jam terakhir. Angka ini merupakan rekor penambahan kasus harian tertinggi sejak awal pandemi terjadi di Indonesia. 
Kamis 1/7/2021 total  kasus Covid-19  mencapai 2.203.108   orang. Terhitung sejak kasus pertama diumumkan Presiden Joko Widodo pada 2 Maret 2020.

Maka, PPKM Darurat perlu dilakukan. Ada pembatasan keramaian di masyarakat. PPKM Darurat ini nanti berlaku selama 18 hari. Mulai 3 Juli sampai 21 Juli 2021

Adapun  cakupan PPKM Darurat antara lain: 
100 persen work from home (WFH) untuk sektor non essential.
Kegiatan belajar mengajar dilakukan secara online/daring.
Sektor essential diberlakukan 50 persen maksimum staf work from office (WFO) dengan protokol kesehatan (prokes) ketat. 

Hanya sektor kritikal seperti bidang kesehatan diperbolehkan 100 persen dengan prokes. 

Supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi sampai pukul 20.00 dengan kapasitas pengunjung 50 persen. 

Kegiatan pada pusat perbelanjaan/mal/pusat perdagangan ditutup.  Restoran dan rumah makan tutup pukul 17.00 dan layanan delivery/take away maksimal pukul 21.00.

TEMPAT IBADAH TUTUP SEMENTARA

Tempat ibadah (masjid, mushola, gereja, pura, vihara dan klenteng serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) ditutup sementara.   

Dan, transportasi umum  dengan penumpang maksimal 70 persen  dengan prokes ketat. 

RESEPSI NIKAH MAKSIMUM 30 ORANG

Resepsi pernikahan dihadiri maksimal 30 (tiga puluh) orang dengan prokes ketat. Dilarang makan di tempat resepsi dan makanan dibawa pulang.  

Pelaku perjalanan dengan transportasi jarak jauh (pesawat, bus dan kereta api) harus menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksin dosis I) dan PCR H-2 untuk pesawat. Dan, Antigen (H-1) untuk moda transportasi jarak jauh lainnya.

VAKSINASI 70℅ TERCAPAI AGUSTUS

Pencapaian target vaksinasi sebesar 70% dari total populasi pada kota/kabupaten prioritas paling lambat bulan Agustus 2021. 

Satpol PP Pemerintah Daerah, TNI, Polri agar melakukan pengawasan yang ketat terhadap pemberlakuan pengetatan aktivitas masyarakat. 

corona.jpg

Pemilihan 44 Kabupaten/kota di Jawa dan Bali itu sebagai prioritas pemberlakuan PPKM Darurat didasarkan atas penilaian indikator laju penularan yang diterbitkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk Presiden Jokowi sebagai Koordinator PPKM Mikro Darurat.

Penerapan PPKM Darurat sebagai langkah positif. Namun, langkah pemerintah tersebut tergolong masih soft atau moderat. Kurang extreme. Bila angka kasus Covid lebih tinggi dibanding serangan first wave (gelombang pertama), seharusnya pemerintah sudah melakukan lockdown

PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) pada gelombang pertama Covid-19 lebih tegas penerapan hukumnya dibanding PPKM saat ini. 
Istilah PPKM terkesan pembatasan skala mikro. Masyarakat menganggap pembatasan skala kecil. Mereka pun tidak takut.

Efeknya suasana saat ini pun masih seperti era normal. Banyak kendaraan baik umum maupun pribadi masih ramai lalu lalang di jalan-jalan utama. Mall, pasar dan pusat-pusat bisnis lainnya juga masih ramai. Bahkan kedai makanan yang pemesanan via online terkadang masih dijejali pengunjung yang antre memperoleh makanan. Meski hanya berupa berupa makanan mie.

Jadi pemakaian istilah PPKM seharusnya diganti istilah PSBB yang cenderung lebih strict. Karena PPKM ini seperti masih dianggap biasa oleh masyarakat. Mereka sepertinya tidak ada rasa takut terpapar Covid dan beraktivitas seperti era normal.  Ini yang harus diubah. 

Sebab, Covid second wave adalah jenis varian Delta dari India yang lebih cepat sebarannya dibanding first wave.

HARUSNYA LOCKDOWN

Indonesia seharusnya sudah menerapkan lockdown. Ya ... lockdown.  Semua aktivitas bisnis dihentikan total kecuali kegiatan bersifat emergency. Bila ada pelanggar harus dikenakan denda. 

Pemerintah harus mengucurkan BLT (bantuan langsung tunai) untuk semua warga tanpa syarat.  Bila PPKM Darurat hanya 2 minggu, maka siapkan dana BLT untuk 2 minggu. 
Tapi mungkin Indonesia tidak memiliki dana yang cukup untuk BLT puluhan juta warga. 

INTIP KEBIJAKAN MALAYSIA
Kebijakan lockdown ini seperti dilakukan pemerintah Malaysia. Sejak 5 Mei 2021 sampai saat ini, Malaysia masih lockdown. 

Seperti dikatakan Saiful Anuar, rekan penulis yang tinggal di Kuala Lumpur, Malaysia. Menurut Saiful, di Malaysia semua kegiatan bisnis, mall, pasar dihentikan. Kecuali apotek dan restoran. "Kedai makanan boleh buka mulai pukul 06.00 sampai 22.00.  Tidak boleh makan di restoran, tapi harus dibawa pulang atau take away," kata Saiful.  

Stasiun bus mulai buka pukul 08.00 sampai 20.00. "Transportasi umum tetap ada tapi hanya untuk urusan emergency. Karena bila kita keluar tanpa disertai surat izin polisi,  maka terkena denda RM 1500 (Rp 5,25 juta)," jelasnya.

Data  per 30 Juni 2021,  ada penambahan kasus baru Covid di Malaysia, yakni 6.276 dan total keseluruhan kasus  751.979. Dari 16 negeri di Malaysia, Negeri Selangor tertinggi kasus baru Covid, yakni 2.836. Kedua Negeri Sembilan 644, dan ketiga Kualalumpur 625.

"Penyebaran Covid saat ini lebih cepat dibanding sebelumnya,'' kata Saiful. 

saeful.jpgSaiful Anuar, warga Kuala Lumpur. (FOTO: Moch. Makruf)

Menurut penulis, total kasus Malaysia ini hanya 34,44 persen dari total kasus Covid di Indonesia.  Dan, memang Malaysia dan Indonesia tidak bisa dibandingkan secara head to head dalam penanganan Covid. 
Jumlah penduduk Malaysia per akhir 2020, hanya 32,73 juta jiwa atau sekitar 12 persen dari total penduduk Indonesia 271.349.889 (2020).

Penduduk Malaysia ini jumlahnya lebih kecil  dibanding penduduk Provinsi Jawa Tengah, 36, 5 juta.Padahal Indonesia masih memiliki dua provinsi padat lainnya  yakni  Jawa Barat 48,2 Juta dan Jawa Timur 40, 6 Juta. Dan,  DKI Jakarta 10,5 juta jiwa. 
Jadi penanganan Covid di Indonesia memang jauh lebih kompleks. 

BLT RP 1.330 TRILIUN JULI - DESEMBER 2021

Tapi menarik untuk diamati cara penanganan Covid di negeri jiran ini. Selain lockdown, yang terbaru mulai 1 Juli 2021, Malaysia meluncurkan Pemulih (Paket Perlindungan Rakyat dan Pemulihan Ekonomi) untuk warga yang berhenti bekerja karena Covid. Berapa besar dananya? Dananya RM 380 billion (miliar) atau Rp 1.330 triliun. (Kurs 1 RM = IDR 3500) untuk BLT (bantuan langsung tunai) atau subsidi bagi semua warga. 
Dan, masih banyak bantuan lainnya, termasuk subsidi BBM, listrik, para pedagang, anak baru lulus sekolah dan bahkan untuk para majikan. 

Dana mencapai ribuan triliun jarang dikeluarkan  Indonesia. Hanya Menteri Pertahanan, Prabowo pernah mengajukan proposal dana APBN sebesar Rp 1.700 triliun untuk pemenuhan alat pendukung pertahanan Indonesia periode 2020-2024. (Prabowo Minta Anggaran Pertahanan Rp 1.700 Triliun. Kompas.com 1/6).

Hitungan anggaran Malaysia mudah menapai angka itu karena kurs 1 RM saat ini sudah Rp 3500. Indonesia bisa terbiasa angka kuadriliun (ribu triliun) bila GNP (Gross National Product) atau pendapatan per kapita  Indonesia sudah tinggi. 

gra.jpg

Pada Maret 2021, GNP Malaysia USD 89.841 dengan jumlah penduduk 32 Juta. Angka ini turun dibanding Desember 2020, yakni USD 90.480.

Sedangkan, GNP Indonesia pada Maret 2021, USD 242.418 dengan jumlah penduduk 271 juta. Angka GNP ini turun dibanding Desember 2020 yakni USD 266.440.  

Balik ke BLT (Bantuan Langsung Tunai)  Malaysia. BLT Malaysia dinamai Bantuan Khas Covid (BKC). Penerimanya terdiri dari kategori Miskin Tegar, B40, dan M40 baik berkeluarga maupun bujang. 
Klasifikasi ketegori penerima didasarkan pada income per bulan.  Kategori miskin tegar, income RM 1500 (IDR 5,2 juta) ke bawah per bulan. 

B 40 income RM 4000 (IDR 14 juta) ke bawah, dan M 40 income RM 6000 (IDR 21 juta) ke bawah. 

Penerima BKC ini sepertinya semua warga Malaysia. Karena ada kategori T20 dengan income RM 10 ribu (IDR 35 juta) ke bawah per bulan juga sebagai penerima. Ini berbeda dengan di Indonesia. Bantuan tunai hanya untuk warga miskin atau berdampak. Padahal Covid menyerang semua warga dan tidak mengenal miskin atau kaya. 

Berapa besaran BKC Malaysia? Ini rinciannya: 

Miskin tegar berkeluarga menerima RM 1300 (IDR 4,5 juta) per bulan. 

Bujang RM 500 (Rp 1,7 juta) per bulan. 
Kategori B40, keluarga menerima RM  800 (Rp 2,8 juta) per bulan. 
Bujang RM 200 (Rp 700 ribu) per bulan. 
Kategori M 40  keluarga menerima RM 250 (Rp 875 ribu) per bulan. 
Bujang RM 100 (Rp 350 ribu) per bulan. 

Saiful mengaku masuk kategori B40 keluarga dan menerima RM 800 (Rp 2,8 juta) per bulan. ''Bantuan ini, mulai kami terima pada 1 Juli sampai Desember 2021.
Paket Pemulih ini memang dialokasikan sampai akhir tahun 2021," katanya.

Pandemi Covid sangat memukul perekonomian Malaysia. Industri wisata di Malaysia jatuh. Dia dan rekan-rekan operator wisata lainnya  merasakan imbasnya. ''Pada 2019, sebelum Covid, saya bisa memperoleh income RM 5000 (Rp 17,5 juta) per bulan. Setiap minggu selalu ramai penumpang khususnya para wisatawan overseas. Kini sepi," kata pria pengelola private taxi untuk wisatawan yang berkunjung ke Malaysia.

Penulis sendiri memanfaatkan jasa Bang Saiful, penulis memanggilnya,  dua kali pada 2019. Pertama dengan keluarga pada Februari 2019 dan pada April 2019 dengan membawa rombongan, 15 orang dengan paket wisata Malaysia KL dan Genting 3 hari 2 malam. Pelayanan tranportasinya sangat memuaskan. Karena saat itu, kami membutuhkan dua kendaraan. Satu milik Pak Amarul dan satunya milik Saiful. ''Selain driver private taxi, saya sekaligus guide," ujarnya saat itu. 

Karena lockdown, pemerintah Malaysia mengintruksikan bank-bank dan lembaga pembiayaan untuk menangguhkan pembayaran angsuran rumah, mobil, dan pinjaman pribadi bagi para nasabahnya selama 6 bulan, yakni Juli sampai Desember 2021. ''Karena, dari mana kami bisa bayar angsuran? Pendapatan kami hanya mengandalkan KCD dari pemerintah," jelas Saiful yang pada Ramadhan 2001 sempat menjalankan bisnis sampingan kurma Royal Date dan booming

Bagaimana vaksinasi anti Covid? Berapa persen warga Malaysia yang sudah di-vaksin? "Sampai saat ini sudah sekitar 65 persen. Target 100 persen selesai vaksinasi pada Desember 2021," kata Saiful.

PROGRAM KIBARKAN BENDERA PUTIH

Selain BKC, pada 1 Juli, pihak swasta yakni 99speedmart menggelar program  "Kibarkan Bendera Putih" untuk mereka yang membutuhkan bantuan.

 Isinya "Naikkan Bendera Putih jika memerlukan bantuan, kehabisan makanan dan barang keperluan! 
Jangan ambil tindakan yang merugikan diri dan orang tersayang. 
#Jangan Malu
#Kita Jaga Kita.

bendra-putih.jpg

Bila ada warga yang kekurangan bahan pokok, segera kibarkan bendera putih. Kirim WA dan sebutkan alamatnya dan foto rumah yang memasang bendera putih. 99speedmart menyediakan 1000 paket sembako yang siap dikirim dalam waktu 24 jam. Program ini berlaku mulai 1 Juli sampai 14 Juli 2021. Namun program ini khusus untuk rumah-rumah yang dekat outlet 99speedmart

Sementara itu, Kantor Agama Islam juga menurunkan program "Permohonan Bantuan Zakat Kecemasan MAIWP 3.0. Ternyata zakat juga bisa diperuntukkan bagi warga berdampak Covid di Malaysia. Syaratnya antara lain golongan B40 yang berdampak pendapatannya, tinggal di wilayah persekutuan Kuala Lumpur, Labuan,  dan Putrajaya. 

''Saya berdoa agar pandemi Covid cepat berlalu. Keluarga bapak di Indonesia semoga sehat selalu dan terlindungi dari Covid-19," pungkas Saiful mengakhiri bincang santai dengan penulis. Semoga tulisan ini bermanfaat.  (*)

Penulis: Mochamad Makruf, Wartawan Madya PWI -Dewan Pers.

Pewarta :
Editor : Slamet Oerip Prihadi
Sumber :

Komentar Anda