Vaksin vs Hoax

Foto-Foto: Istimea

PEREDARAN obat Covid 19 dari Cina tiba-tiba disetop Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI. Karuan saja, berita ini langsung viral di media sosial. Banyak yang mempertanyakan, kenapa baru disetop sekarang. Setelah beredar cukup lama dan telah digunakan banyak orang. Apalagi penghentian ini dibarengi dengan informasi bahwa bahaya penggunaan obat itu jauh lebih besar ketimbang kegunaannya.

***

COWASJP.COM – Di samping itu, ada juga yang mempertanyakan, bagaimana dengan vaksin. Apakah nanti suatu saat akan dinyatakan tidak direkomendasikan? Bagaimana dengan begitu banyak berita tentang vaksin yang disebut hoax? 

Obat cina COVID-19 yang dimaksud adalah produk Lianhua Qingwen Capsules (LQC). Sebelumnya, obat ini diyakini bisa mempercepat penyembuhan gejala Corona. Tapi faktanya, LQC adalah herba donasi Corona yang dinyatakan tak memiliki izin edar BPOM. Dinyatakan pula bahwa ianya hanya diberikan dalam bentuk donasi untuk membantu percepatan penanganan Corona di Indonesia.

Meski demikian, LQC ternyata beredar luas di masyarakat. Sementara BPOM sekarang dengan tegas mengatakan tidak merekomendasikannya. Sekarang. Bukan dulu. Sewaktu obat ini mulai dikenal masyarakat luas. Dan pemerintah tidak memberikan informasi yang memadai. Bahwa ditemukan bukti-bukti obat LQC memiliki resiko lebih besar dibanding manfaatnya untuk pasien Corona.

Tak bisa dipungkiri, ini adalah puncak gunung es dari kecentangprenangan penanganan Covid 19. Diawali dengan kebijakan pemerintah yang meremehkan ancaman bahaya virus mematikan ini. Bahwa kita masih jauh dari ancaman Covid 19 itu, ketika korban Covid 19 di Wuhan, Cina, mulai berjatuhan. Bahwa belum ada tanda-tanda rakyat kita terpapar virus itu, meskipun gejalanya sudah mulai nampak. Dan dinyatakan juga oleh sejumlah pejabat penting, bahwa negeri ini memiliki begitu banyak rempah-rempah yang dapat digunakan untuk melawan penyebaran virus.

linhua.jpgLianhua Qingwen Capsules (LQC) diyakini bisa mempercepat penyembuhan gejala Covid-19.Faktanya LQC dinyatakan tak memiliki izin edar BPOM. (FOTO: nutraingredients-asia.com)

Kita tentu ingat, bagaimana ancaman yang serius itu mulai datang. Setelah adanya warga bangsa yang terpapar Covid 19. Saat-saat yang tepat semestinya pemerintah mengambil keputusan yang tepat dan cepat. Sayangnya, suasana seperti itu justru kemudian dihadapkan pada kegamangan pemerintah dalam menetapkan kebijakan yang tepat untuk menghadapinya. Antara lockdown dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Semuanya diwarnai keragu-raguan, yang berdampak pada carut marutnya penanganan wabah Corona dan jatuhnya banyak korban.

Keputusan yang telat seperti penghentian peredaran obat ini tentu layak digugat. Untuk hal-hal yang prinsipil seperti ini, yang menyangkut persoalan hidup mati rakyat banyak, masak pemerintah bisa seceroboh itu? Kenapa tidak dilakukan penelitian yang mendalam terlebih dahulu, sebelum obat tersebut diizinkan beredar? Sebelum dikonsumsi masyarakat luas yang membutuhkan, dalam menghadapi ancaman bahaya pandemi Covid 19.

Di satu sisi, ini adalah kecerobohan yang tak boleh terulang lagi. Di sisi yang lain, anak bangsa ini seolah selalu terabaikan haknya untuk mendapatkan informasi yang pasti. Tentang penanganan penanggulangan bencana pandemi Covid 19 dan penggunaan obat-obatan yang disarankan. 

Dalam hal vaksin, tampaknya rakyat harus menghadapi sendiri suasana penanganan Covid 19 yang acakadut. Terpaksa harus memilih sendiri, apakah akan ikut vaksin atau mempercayai banyak berita yang menyarankan sebaliknya. Antara menjalani vaksinasi atau mempercayai “berita hoax” yang belakangan banyak beredar di tengah masyarakat. 

jarum.jpgSampai sekarang, masih belum ada kejelasan berapa lama kekebalan yang dicapai setelah vaksinasi atau apakah vaksin yang ada akan efektif terhadap varian-varian baru virus yang muncul di seluruh dunia. (DESAIN GRAFIS: bbc.com)

Artinya, rakyat tidak mendapatkan informasi yang cukup tentang vaksin yang digunakan. Apa saja jenisnya dan dari negara mana saja vaksin-vaksin itu didatangkan. Bahkan apa manfaat dan mudharatnya bagi rakyat banyak. Pemerintah tidak memberikan penjelasan yang terang benderang melalui saluran media-media resminya. 

Sedari awal, rakyat hanya diberi informasi yang tidak memadai tentang rencana pelaksanaan vaksinasi. Yang dimaksudkan untuk meningkatkan imunitas tubuh dalam menghadapi ancaman Covid 19. 

Beberapa cara ditempuh untuk menggambarkan bahwa tindakan vaksinasi itu perlu dilakukan. Bahayanya dinyatakan “tidak ada”. Sebab, untuk menghadapi informasi-informasi negatif yang mulai menyebar bahkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi sendiri bersedia menjalani vaksinasi terlebih dahulu. Untuk menunjukkan bahwa vaksin itu aman. Meskipun kegiatan ini tidak menghapuskan 100 persen keraguan masyarakat. Sehingga ada yang mempertanyakan, apakah Presiden benar-benar disuntik vaksin atau hanya sekadar sandiwara saja? 

Vaksinasi versus Hoax

Bagaimanapun, penyelenggaraan vaksinasi sudah berlangsung di banyak tempat. Setelah para dokter, tenaga medis dan mereka yang terlibat dalam penanganan penderita wabah Covid 19 divaksinasi, tibalah kemudian giliran rakyat banyak. Terutama para lansia yang ditengarai rentan terhadap ancaman Covid 19. 

Persoalannya, setelah sebagian orang menjalani vaksinasi, beredar banyak informasi yang menakutkan bagi mereka yang telah divaksin. Tentu saja, hal ini membuat “ogah” orang-orang yang belum divaksin untuk ikut serta menjalani vaksinasi. Tidak peduli apakah berita-berita itu adalah berita “hoax” alias berita bohong. 

Yang pasti, semua ini terjadi karena kurangnya informasi yang layak dari pemerintah. Bisa jadi karena pihak terkait lebih fokus pada mitigasi bencana Covid 19. Tapi kenapa tidak ada pihak yang memikul tanggung jawab khusus untuk menghadapi informasi seperti itu? Kementerian Komunikasi dan Informatika apa kerjanya?

Sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/12758/2020, telah ditetapkan sejumlah vaksin Covid19 yang akan beredar di Indonesia. Yakni vaksin yang diproduksi oleh PT Bio Farma, Oxford-AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, Novavax, Pfizer-BioNTech, dan Sinovac.

liputan6.jpgJurnalis Liputan6.com di Surabaya divaksin Covid-19. (FOTO: liputan6.com)

Persoalannya, tidak banyak masyarakat yang mendapatkan informasi yang valid tentang jenis vaksin-vaksin itu. Mereka tidak banyak yang tahu jenis vaksin mana yang disuntikkan ke tubuh mereka. Bahkan sejumlah tenaga medis ditengarai juga tidak memahami betul jenisnya. Apalagi positif negatifnya. Manfaat dan kemudharatannya. Untung ruginya antara divaksin dan tidak. Pokoknya, untuk meningkatkan imunitas tubuh, mereka harus disuntik vaksin. Itu saja. Tidak perlu banyak tanya. Apalagi protes. 

Menteri BUMN Erick Thohir diwawancara Najwa Shihab beberapa waktu lalu dan dia mengatakan bahwa di dalam vaksin itu ada chipnya. Sehingga setiap orang yang sudah divaksin dapat dipantau keberadaannya. Karuan saja hal itu membuat heboh. Masak dengan begitu orang tidak bisa lagi memiliki privasi?

Kaitan dengan itu, belakangan beredar pula video di Youtube. Memperlihatkan seseorang yang sudah divaksin. Lalu meletakkan koin Rp. 1000 di bekas suntikannya. Kemudian dikatakan bahwa bekas suntikan itu ada magnitnya. Koinnya disebut menempel bak ditarik magnit. Luar biasa, apakah chip yang dimaksud Erick Thohir itu diterjemahkan sebagai magnit? Benar-benar seolah kita dibawa kembali ke zaman batu. Seperti menonton kembali film “the God Must be Crazy”. 

Informasi yang tidak kalah mengejutkan adalah beredarnya video Profesor Mike Yeedon. Mantan Kepala Ilmuwan Pfizer itu mengatakan, penggunaan vaksin tertentu dapat menimbulkan kerusakan dalam tubuh seseorang yang telah divaksin. Dan kerusakan itu tak dapat diperbaiki. 

Ahli imunologi terkenal secara internasional dari Amerika Serikat itu bahkan menegaskan, proses vaksinasi itu menurutnya akan membunuh sebagian besar orang.  “Segera setelah vaksinasi pertama, sekitar 0,8% orang meninggal dalam dua minggu,” katanya. Dan menurut dia, ada orang yang bisa bertahan. Tapi tidak akan lama. Mungkin setelah dua tahun, orang itu akan meninggal dunia. Sekali lagi, sebagai akibat dari vaksinasi itu. 

Begitu banyak berita yang menakutkan seputar vaksin itu sekarang. Pertanyaannya, mengapa pemerintah tidak memberikan perhatian khusus tentang berita-berita yang menakutkan itu? Mengapa tidak ada bantahan, sebagai bagian dari upaya mengedukasi masyarakat, sekaligus untuk menangkal kekuatiran sementara kalangan bahwa vaksinasi dapat membawa mereka ke ujung kematian? (*)

Pewarta :
Editor : Slamet Oerip Prihadi
Sumber :

Komentar Anda