Usai MA Batalkan SKB Soal Seragam

3 Menteri Segera Berembuk

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. (FOTO: istimewa)

COWASJP.COM – Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan bakal membahas tindak lanjut bersama Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Hal ini dilakukan usai Mahkamah Agung (MA) membatalkan aturan tentang ketentuan penggunaan pakaian seragam dan atribut bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan sekolah. 

Tepatnya di lingkungan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

"Kita akan bicarakan dulu dengan Mendikbud dan Mendagri bagaimana sebaiknya menyikapinya," ujar Gus Yaqut kepada wartawan kemarin.

Yaqut tak menjelaskan kapan pertemuan dengan Mendagri dan Mendikbud dilaksanakan. Yang jelas, hari ini akan menggelar rapat antar-staf menteri guna membahas keputusan MA.

"Siang ini ada rapat antarstaf menteri untuk soal ini," kata Yaqut.

MA sendiri resmi membatalkan SKB 3 Menteri dan memerintahkan Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta, Menteri Dalam Negeri untuk mencabut aturan tersebut. Salah satu alasannya karena SKB tersebut dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Gugatan SKB tiga Menteri ke MA diajukan oleh Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat.

Dalam SKB itu disebutkan bahwa pemerintah daerah dan sekolah negeri tak boleh mewajibkan atau melarang murid mengenakan seragam beratribut agama. Agama apa pun tidak akan dilarang maupun diwajibkan menggunakan atribut tertentu di sekolah.

Penerbitan SKB bermula dari kasus di SMK 2 Padang Sumatera Barat pada Februari lalu. Diketahui, kasus tersebut ramai diperbincangkan publik setelah orang tua seorang siswa mengungkap di media sosial bahwa anaknya dipaksa menggunakan jilbab meskipun beragama non-muslim.

Dinas Pendidikan Sumatera Barat bersama Komnas HAM dan Ombudsman pun berupaya mengevaluasi aturan serupa di seluruh SMA/SMK di Sumbar.

Kemudian buntutnya, aturan baru terkait seragam sekolah muncul melalui SKB 3 Menteri. Kebijakan ini berlaku di seluruh sekolah negeri, kecuali di Provinsi Aceh. Aturan ini juga tidak berlaku di madrasah/sekolah keagamaan dan sekolah swasta.(*) 

Pewarta : Imam Kusnin Ahmad
Editor : Slamet Oerip Prihadi
Sumber :

Komentar Anda