Tol Medan - Kualanamu Koq Dijual Murah?

Jalan Tol Medan - Kualanamu - Tebing Tinggi (MKTT) Seksi 1 Simpang Susun (SS) Tanjung Morawa-SS Parbarakan dibuka sebagai jalur fungsional mulai 11 Juni 2018.(FOTO: Dok. Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR - kompas.com)

COWASJP.COM – JALAN tol Medan - Kualanamu (JTMKN) koq dijual murah? Yang jelas, pertanyaan ini muncul setelah hal ini viral di media sosial. Terutama setelah pengamat ekonomi politik Said Didu dan Rizal Ramli mengeluarkan pernyataan bersama yang cukup mengejutkan. Bahwa nilai divestasi JTMKN itu terlalu murah. Tidak sebanding dengan dana yang sudah dikeluarkan untuk pembangunannya. 

Dalam unggahan pada akun twitternya @msaid_didu, kamis 22 April 2021, Said Didu mengatakan, JTMKN sebelumnya dibangun dengan biaya investasi Rp. 4,7 triliun. Karena itu dia mempertanyakan, kenapa sekarang 30% sahamnya hanya dijual Rp 824 miliar. 

“Sudah terjadi obral Jalan Tol? Investasi Jalan Tol Medan-Kualanamu tahun 2016 sebesar Rp 4,7 triliun. Jadi nilai 30 persen sahamnya sekitar Rp 1,4 triliun (blm termasuk bunga bank dan potensi untung). Tapi koq hanya dijual Rp 824 miliar?” tulis Said Didu pada akun twitternya.

Unggahan Said Didu itu kemarin langsung ditanggapi mantan Menko Perekonomian era Gus Dur, Dr. Rizal Ramli (RR). Sambil melakukan retweet postingan akun Said Didu, RR sebagai pengamat ekonomi senior juga  menulis bahwa divestasi Jalan Tol Medan-Kualanamu seperti jualan. Diobral pake potongan harga atau discount.

“Ini mah jualan obral pake discount, dengan subsidi negara,” tulis Rizal Ramli @RamliRizal, Jumat 23 April 2021.

Yang kita tahu, sejak periode pertama pemerintahannya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memang bernafsu sekali untuk membangun infrastruktur jalan. Termasuk infrastruktur jalan tol. Dan itu tidak hanya di Pulau Jawa. Tapi juga di seantero Nusantara. 

Sehingga pemerataan ekonomi, menurut dia, dapat dipacu dengan cepat. Dengan demikian pemerataan kesejahteraan rakyat pun akan ikut terjadi dengan sendirinya. Sesuai janji-janji kampanyenya, Jokowi tidak hanya mencanangkan pembangunan jalan tol darat. Tapi bahkan juga tol laut. Yang sampai sekarang masih tidak jelas bagaimana wujudnya. 

Terlepas dengan gonjang-ganjing yang muncul saat ini, penyelesaian pembangunan jalan tol sepanjang 61,7 km itu patut diapresiasi. Bahkan dengan pembangunan yang dimulai sejak 2014 berhasil dirampungkan dalam tempo terhitung singkat. Karena sejak 2016 JTMKN sudah dapat dioperasikan. 

Jual Untuk Bangun Proyek Baru

Kebijakan pembangunan infrastruktur jalan tol dan kemudian dijual memang sesuai dengan apa yang dikemukakan Presiden Jokowi berulang-ulang. Di dalam acara Musrenbang Nasional 2017 di Hotel Bidakara, Jakarta Pusat, Rabu (26/4/2017), misalnya, Presiden Jokowi mengatakan telah memerintahkan BUMN untuk jual proyek yang sudah selesai dibangun. Hal itu, katanya, agar uangnya dapat dipakai untuk membangun proyek yang baru. 

"Saya sudah perintahkan kepada BUMN. Kalau sudah membangun jalan tol, sudah jadi, segera dijual," ujarnya kala itu. 

Mantan Walikota Solo dan Gubernur DKI Jakarta itu menyebut pola bisnis tersebut sekuritisasi. Mengapa harus dijual? Karena, menurut presiden, model mempertahankan kepemilikan infrastruktur adalah model bisnis kuno. 

"Dulu, BUMN kita itu senangnya memiliki. Kalau sudah bangun lalu jadi, harus dimiliki. Setiap bulan kita dapat income dari proyek itu. Itu sudah kuno," ujar Jokowi. "Ingat, negara kita saat ini membutuhkan jalan-jalan di provinsi lain, di luar Pulau Jawa. Kalau tidak ada sekuritisasi, tidak akan jalan pembangunan infrastruktur itu," lanjut dia.

Karena itu, pola yang lama itu harus diganti dengan pola yang baru. Yakni, dengan pola sekuritisasi. Dengan demikian, katanya, BUMN diharapkan bisa mendapatkan dana segar. Tentu saja, untuk bisa membangun proyek infrastruktur lainnya dengan cepat. 

Sebagai contoh, Jokowi menyebut sebuah proyek tol yang menghabiskan dana Rp 10 triliun. Setelah proyek rampung, BUMN menjual jalan tol itu kepada swasta dengan harga yang lebih tinggi.

"Bangunnya Rp 10 triliun, jualnya Rp 30 triliun. Jadi bisa membangun lagi di tempat lain. Memang harus seperti itu," ungkap Jokowi berteori. 

tol.jpgKetika Presiden Joko Widodo berdiri di depan gerbang jalan tol Kualanamu di sela-sela acara peresmiannya, di Deli Serdang. (FOTO: ANTARA/Septianda Perdana - bisnis.com)

Tentu saja, kita dapat memahami teori itu. Apalagi investasi memang merupakan satu-satunya jalan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Karena suasana ekonomi yang kian lesu. Pasarnya semua melorot. Sehingga mustahil bisa menaikkan ekspor. 

Hal yang sama juga dikemukakan Jokowi dalam pernyataannya usai meresmikan pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Investasi Tahun 2020, di The Ritz Carlton Jakarta Pacific Place, Jakarta Selatan, Kamis, 20 Februari 2020.

“Semuanya turun. Enggak mungkin kita mau menaikkan ekspor. Oleh sebab itu satu-satunya jalan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi hanya satu: investasi," ujarnya.  

Menurut dia, saat ini banyak negara berlomba untuk mendatangkan investasi. Sehingga meningkatkan aliran modal masuk. Dengan semakin besar arus modal masuk, maka peredaran uang akan semakin banyak. Hal itu, katanya, akan memberikan dampak bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Jauh Panggang dari Api

Persoalannya, apakah segala yang dicanangkan presiden itu bisa berjalan sesuai dengan tujuan awalnya? Tidak bisa dipungkiri, bahwa semuanya terbukti hanya sebatas angan-angan. Pola bisnis yang disebut sekuritisasi itu ternyata tidak mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sesuai yang dicanangkan dan direncanakan semula. Masih jauh panggang dari api. 

Harapan agar sebuah jalan tol yang dibangun dengan anggaran Rp 10 triliun, misalnya,  ternyata tidak dapat dijual dengan harga Rp 30 triliun. Walaupun pembangunannya harus disandarkan pada peningkatan jumlah hutang. 

Begitu juga harapan agar proyek-proyek tol yang selesai dibangun itu dijual kepada pihak swasta nasional juga tidak bisa terwujud. Malah sekarang terbukti JTMKN sepanjang 61,7 km Medan-Kualanamu 30% sahamnya justru dijual kepada pihak swasta asing. Yaitu investor Hong Kong, Kings Ring Ltd. Nilainya pun hampir separo dari nilai investasinya yang Rp 1,4 triliun. 

tol1.jpgPresiden RI Joko Widodo meresmikan pengoperasian jalan tol Medan-Kualanamu - Tebing Tinggi seksi 2-6 sepanjang 41,65 kilometer (km), Jumat 13/10/2017. (FOTO: Ilyas/Liputan6.com)

Pembangunan infrastruktur jalan sejatinya sangat dibutuhkan untuk menjamin terciptanya kesejahteraan rakyat. Untuk menggantang asa tercapainya kemakmuran bersama. Pertanyaannya, apakah pembangunan jalan tol yang dijalankan selama ini bermanfaat untuk rakyat banyak dan mengarah kepada penciptaan kesejahteraannya? 

Harus diakui bahwa jalan tol adalah jalan berbayar. Makin lama bahkan bayarannya semakin naik. Dengan demikian, jalan tol hanya bermanfaat untuk sebagian masyarakat yang berduit. Apalagi tidak pula ditetapkan jangka waktu berapa lama rakyat harus membayar. Seperti dilakukan di beberapa negara tetangga. Kenyataan yang kita lihat sekarang, pemerintah terkesan berdagang dengan rakyatnya.

Apalagi kalau jalan tol kemudian dijual. Kepala pihak asing pula. Yang jelas-jelas mengejar keuntungan. Bukan mustahil, mereka akan mengejar keuntungan sebesar-besarnya. Sehingga rakyat harus dicekik untuk mengeruk kantong lebih dalam dan lebih dalam lagi. 

Pembangunan jalan tol mestinya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat, tentu saja. Karena jalan-jalan itu dapat dijadikan sarana arus logistik antar jemput barang. Sekarang ternyata bukan rahasia lagi, sopir-sopir truk banyak yang berusaha menghindari penggunaan jalan tol bila tidak terdesak waktu. Karena bayaran yang terlalu mahal. Sebab itu tidak dapat kita bayangkan kalau jalan tol dioperasikan asing. Yang hanya peduli mengejar keuntungan. Sehingga harapan untuk mensejahterakan rakyat itu benar-benar akan jadi mimpi di siang bolong. 

Pembangunan jalan bagaimanapun mengingatkan kita akan sejarah pembangunan Jalan Raya Pos (Groote Postweg) dari Anyer ke Panarukan oleh Gubernur Jenderal Belanda Herman Willem Daendels.  Pembangunan jalan sepanjang 1.000 km, yang menghubungkan kota-kota di Pulau Jawa itu dilakukan dengan sistem rodi alias kerja paksa. Akibatnya, tidak kurang dari 30.000 nyawa anak bangsa ini dikorbankan untuk membangun jalan itu dalam tempo hanya satu tahun. 

Tentunya pembangunan jalan tol sekarang tidak lagi mengorbankan nyawa rakyat. Tapi mestinya juga jangan memupus harapan mereka untuk sama-sama menikmati jalan yang halus mulus. Demi kesejahteraan bersama. (*)

Pewarta :
Editor : Slamet Oerip Prihadi
Sumber :

Komentar Anda