Tekan Kredit Nganggur Rp 1.600 Triliun

Penyaluran kredit baru mulai tumbuh, tapi undisbursed loan masih tinggi. (FOTO: kontan.co.id/background 1freewallpapers.com)

COWASJP.COM – Pemerintah harus kreatif merangsang pertumbuhan ekonomi 2021. Salah satunya adalah dengan mendorong swasta untuk tancap gas di awal tahun ini. Modalnya cukup besar. Ada kredit menganggur (undisbursed loan) di perbankan sebesar Rp 1.655 triliun. Ini kredit yang sudah disetujui, namun belum dimanfaatkan oleh debitor. 

Berdasarkan pada data di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), undisbursed loan pada September-Desember  2020 (triwulan IV) masih menunjukkan kenaikan. Meski kenaikannya year to year hanya  sekitar 3%. Jauh dibanding kenaikan puncaknya pada Juli 2020 yang mencapai 9,17%.  

insentif.jpgFOTO: bisnis.com

Kenaikan undisbursed loan  terjadi pada BUKU (Bank Umum Kelompok Usaha) 4 sebesar 9,24 persen yoy, BUKU 2 sebesar 7,38 persen yoy, dan Bank Syariah BUKU 2 sebesar 20 persen (per September 2020). 

BRI mencatat undisbursed loan paling besar, Rp 122 triliun. Meski, ini masih lebih baik dibanding setahun sebelumnya yang mencapai Rp 130 triliun. 

Masih tingginya undisbursed loan ini menandakan bahwa para pengusaha masih menunda ekspansi atau kenaikan produksi. Jika melihat trend dari bulan ke bulan selama 2020, belum ada tanda-tanda bahwa pengusaha mulai menarik kredit yang sudah disetujui oleh perbankan secara signifikan. 

Pengusaha masih menahan kredit sambil melihat peluang di 2021. 

Tahun 2021, pemerintah menargetkan ekonomi tumbuh 4,3-5,3 persen. Ini pun sudah revisi dari asumsi di APBN 2021 yang target pertumbuhannya 4,5-5,5 persen. Target ini boleh disebut sangat optimistis. Ini mengingat selama 2020, ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan negative (kontraksi) sebesar 2,07%.

BACA JUGA: Menggantungkan Harapan pada Erick dan Sri Mulyani

Bagi Indonesia, tahun 2020 adalah kontraksi ekonomi pertama sejak krisis 1998. 

Begitu juga, tahun lalu tercatat sebagai resesi ekonomi (pertumbuhan negative PDB dua triwulan berturut-turut) pertama sejak krisis 1998.

Tingginya undisbursed loan ini perlu mendapat perhatian serius pemerintah.  Jika bisa menekan kredit menganggur itu, maka kredit sebesar itu akan cukup efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 2021. Apalagi, undisbursed loan biasanya merupakan kredit investasi dan modal kerja yang memiliki multiplier effect yang besar terhadap perekonomian.

Jika melihat PDB Indonesia berdasarkan pengeluaran, konsumsi rumah tangga masih mendominasi dengan kontribusi sekitar 57%. Konsumsi yang tinggi ini tentunya memerlukan produksi yang besar. Maka, investasi harus digenjot, salah satunya, dengan menekan undisbursed loan. 

Investasi adalah contributor PDB yang memiliki multiplier effect paling besar. 

Dengan demikian, mendorong swasta dan BUMN merealisasikan kreditnya bakal berdampak besar terhadap iklim investasi. Investasi ini akan berdampak pada meningkatnya konsumsi untuk memanfaatkan hasil produksi. 

Adanya berbagai bantuan langsung saat pandemic sangat membantu menjaga daya beli masyarakat. Dampaknya cukup besar, karena dengan terjaganya daya beli, konsumsi juga akan terjaga dan dampaknya adalah meningkatnya investasi yang akan membawa multiplier effect yang cukup panjang. 

insentif-2.jpgOtoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pertumbuhan kredit per September 2020 hanya 0,12% secara tahunan. Angka tersebut tercatat lebih rendah dibandingkan periode Agustus 2020 yang masih mampu tumbuh 1,04% (year on year/YoY). (DESAIN GRAFIS: ekbis.sindonews.com)

Pada masa pandemic ini, “memaksa” pengusaha untuk menarik kreditnya tentu tak akan bisa. Sebab, pengusaha memiliki hitung-hitungan sendiri untuk menarik kredit yang telah disetujui. Sebab, begitu ditarik akan muncul cost of fund yang pasti. Sementara hasil dari usaha dalam situasi seperti ini belum bisa dipastikan. 

Untuk itu, perlu adanya insentif dan langkah-langkah nyata dari Pemerintah untuk membantu sektor usaha. Selain cost of fund yang murah, upaya penyederhanaan birokrasi sebagaimana yang dijanjikan dalam UU Omnibus Law harus segera diwujudkan. UU yang penyusunannya dikebut dengan menafikan berbagai kontroversi itu tak akan ada gunanya jika tetap saja lamban menyusun peraturan turunan dan penerapannya.

Pemda Percepat Penyerapan

Selain menekan undisbursed loan untuk mendorong investasi, pemerintah juga perlu mempercepat belanja. Dana pembangunan, baik di pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota harus cepat terserap agar memberi dampak yang signifikan terhadap perekonomian. 

Jika melihat tahun lalu, meski ada dorongan belanja penanganan kesehatan (Covid-19) yang sangat besar, penyerapan anggaran Pemerintah Daerah (Pemda) cukup lamban. Selain itu, banyak dana Pemda yang juga menganggur. Ini bisa dilihat dari data Kemenkeu, bahwa hingga akhir Desember 2020, masih ada dana Pemda mengendap milik Pemda mencapai Rp 93,96 triliun. Dana tersebut diendapkan di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). 

Tahun ini, Pemda  perlu bergegas mengakselerasi belanja untuk menopang ekonomi daerah di kuartal I-2021. Sebab, dampak pandemi virus corona dinilai masih akan cukup berat pada Januari-Maret 2021 seiring dengan kebijakan pembatasan sosial untuk mencegah penyebaran virus asal Wuhan China itu. 

BACA JUGA: Gelombang Tinggi Pengangguran Mengintai

Mengacu pada laporan  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), realisasi belanja daerah pada tahun 2020 mencapai Rp 1.088,7 triliun. Angka tersebut setara 100,94% dari pagu belanja daerah yang sudah ditetapkan dalam APBD hasil penyesuaian. Meski tinggi, namun dampaknya terhadap perekonomian kurang. Sebab, penyerapan anggaran besar hanya di triwulan IV. Bahkan, di banyak daerah, penyerapan Bulan Desember saja bisa mencapai lebih dari 25% APBD. 

Pola belanja seperti itu tak boleh lagi terjadi di 2021 dan tahun-tahun berikutnya.  Dengan  segera menggunakan secara lebih produktif sejak awal tahun, maka itu akan memacu perekonomian masing-masing daerah dan dapat mendorong perputaran uang di masyarakat. 

Dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi akan sangat besar, sehingga target pertumbuhan ekonomi 2021 sebesar 4,3%-5,3% bisa dicapai. (*)

 

Oleh: Dr Imron Mawardi, Wartawan Senior di Surabaya.

Penulis adalah Dosen Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis serta  Wakil Dekan II Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin (FTMM) Universitas Airlangga.

Pewarta :
Editor : Slamet Oerip Prihadi
Sumber :

Komentar Anda