Refleksi Hari Pers Nasional ke-75

Wartawan Menjamur, Kualitas Menurun?

Peringkat kebebasan pers di Indonesia.

COWASJP.COMSELASA 9 Februari 2021 adalah Hari Pers Nasional (HPN) ke-75. Usia 75 tahun adalah usia matang. Profesional. Anti suap dan fokus pada peliputan berita. Profesionaal juga bisa disebut pakar. Itu karena sudah menjalani 10.000 jam terbang. 

Malcolm  Gladwell dalam bukunya Outliers: The Story of Success (2008), menuliskan: seseorang disebut pakar bila menekuni bidangnya setelah menempuh 10.000 jam. Mereka orang-orang yang sukses karena waktunya tepat dan terus berlatih sampai 10.000 jam kerja. 

kebebasanpers.jpg

The Beatles bisa sukses karena sebelumnya harus bermain 8 jam per hari dimulai dari Hamburg bar. Baru kemudian mereka meraih ketenaran. 

Bill Gates harus menyelinap di kampus dekat rumahnya untuk menyalurkan hobi berkomputer ria. Harus fokus agar "tembus".

Tapi bagaimana kondisi pers di Indonesia saat ini? Apakah sudah profesional? Mungkin hanya majalah Tempo saja yang populer ke permukaan, berani menyajikan tulisan investigative tajam mengkritik kebijakan pemerintah.   

Dan, hanya tayangan ILC (Indonesia Lawyers Club) Bang Karni Ilyas di TVOne yang juga vokal menyuarakan suara kaum marginal. Namun tayangan ini akhirnya cuti panjang  setelah tayangan terakhir "Renungan Akhir Tahun; Dampak Tekanan Ekonomi, Ibu Bunuh Anak, Suami Bakar Istri" pada Selasa (15/12/20).

Kebebasan pers di Indonesia saat ini bisa dikatakan "terancam" sejak disahkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”).

Didasarkan paparan Southeast Asia Freedom of Expression Network, seperti dikutip www.dslalawfirm.com beberapa persoalan terhadap UU ITE adalah Pasal 27 hingga Pasal 29 UU ITE dalam bab Kejahatan Siber, dan juga Pasal 26, Pasal 36, Pasal 40, dan Pasal 45. 

Persoalan yang terdapat di antaranya adalah mengenai penafsiran hukum, di mana rumusan pasal-pasal dalam UU ITE tersebut tidak ketat (karet) dan tidak tepat serta menimbulkan ketidakpastian hukum (multitafsir). 

Selain itu, pada penerapannya, kurangnya pemahaman aparat penegak hukum di lapangan. Yang terakhir adalah dampak sosial yang ditimbulkan, di mana pasal-pasal tersebut dapat menimbulkan konsekuensi negatif seperti ajang balas dendam, barter kasus, serta menjadi alat shock therapy dan memberi chilling effect. Takut menyampaikan pendapat terhadap pemerintah. 

Undang-Undang ITE lah yang kini "ditakuti" wartawan (belum memiliki kartu UKW). Karena, bila kurangnya pemahaman aparat penegak hukum di lapangan, wartawan  karena tulisannya bisa di-sel menggunakan UU ITE. 

Tengok saja berita Bupati Enrekang melaporkan seorang wartawan media online, Wawan ke Polres Enrekang karena mencemarkan nama baiknya.  Si wartawan pun ditangkap pada 7 Februari 2021. 

KEBEBASAN PERS URUTAN KE-119 

Karena itu, dalam World Press Freedom Index 2020 yang direlease oleh Reporters Without Borders (www.rsf.org) menempatkan Indonesia di urutan ke-119 dari 180 negara dengan skor 36,82.

Kedudukan Indonesia ini lebih baik dibanding tahun 2019 yakni di urutan ke-124 dan 2013 yakni di 139.

makruf-2.jpgMochamad Makruf (penulis). (FOTO: dokumen pribadi)

Kedudukan Indonesia ini juga lebih baik dari Singapura yang menempati urutan ke-158, dengan nilai 55.23 dan Thailand di urutan ke-140. Namun Indonesia kalah dengan Malaysia diurutan ke-101.

Mengapa Indonesia urutan ke-119? Menurut RWB, di antaranya banyak organisasi keagamaan mengancam kebebasan pers karena bisa dijerat undang-undang anti penghujatan agama dan terbitnya UU ITE No 19 tahun 2016. Maka pers melakukan sensor sendiri. 

"Religious groups also threaten the media’s right to inform. Many journalists say they censor themselves because of the threat from an anti-blasphemy law and the Law on “Informasi dan Transaksi Elektronik” (Electronic and Information Transactions Law)".

RWB merelease World Press Freedom Index setiap tahun sejak 2002. Index  didasarkan dari hasil survey organisasi -organisasi wartawan yang menjadi rekanan  RWB, termasuk di dalamnya ada peneliti dan aktivis HAM.

Survey RWB ini berisi pertanyaan-pertanyaan antara lain apakah ada serangan langsung kepada para reporter atau perusahaan media atau serangan tidak langsung seperti intimidasi  dari organisasi non pemerintah.

Pada 2020, ada 10 besar negara yang kehidupan pressnya sangat bebas yakni:

1.Norwegia

2.Finlandia

3.Denmark

4.Swedia

5.Belanda

6.Jamaika

7.Costa Rica 

8.Swiss

9.Selandia Baru

10.Portugal. 

10 negara yang kebebasan press nya sangat rendah yakni:

Korea Utara, Turkmenistan

Eritrea

China

Djibouti

Vietnam

Suriah

Iran

Laos

Kuba

Arab Saudi

UKW CEGAH KRIMINALISASI WARTAWAN 

Untuk mengAntisipasi kriminalisasi wartawan oleh aparat hukum pemerintah, maka hadirlah Dewan Pers. Lembaga independen yang mengatur dan bertanggung jawab atas kegiatan jurnalistik di Indonesia. 

Karena itu Dewan Pers menginstruksikan para wartawan harus mengikuti UKW (Uji Kompetensi Wartawan) dan memiliki kartu UKW. 

kebebasanpers-2.jpg

Dengan memiliki kartu UKW, Dewan Pers akan  melakukan advokasi kepada wartawan bila  terjadi  permasalahan hukum dengan narasumber. 

"Dewan pers akan mengarahkan kepada aparat penegak hukum (yang tidak paham di lapangan) untuk menggunakan UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers," kata Ketua Umum PWI, Atal S Depari beberapa waktu lalu di Kantor PWI Jawa Timur. 

Undang-Undang Pers yang disahkan ketika era Presiden BJ Habibie pada 23 September 1999 ini mengandung 10 bab dan 21 pasal. Bab dan pasal tersebut berisi aturan dan ketentuan tentang pembredelan, penyensoran, asas, fungsi, hak dan kewajiban perusahaan pers, hak-hak wartawan, juga tentang Dewan Pers.

Dalam Undang-Undang Pers juga disebutkan bahwa subjek dan objek jurnalistik di Indonesia memiliki tiga keistimewaan hak, yakni: 

Hak tolak

Hak jawab

Hak koreksi

Ketiga hak tersebut juga telah diatur dalam Kode etik jurnalistik Indonesia.

Ternyata faktanya belum semua wartawan memiliki kartu UKW. Mengapa? UKW ini materinya bisa dikatakan sulit. Dipastikan wartawan abal-abal tidak lolos dalam uji ini. Karena materinya terkait keseharian aktivitas wartawan. 

Salah satu materi ujiannya jejaring narasumber. Wartawan diminta penguji menyerahkan 20 nomor telepon narasumber. Penguji memilihnya acak dan si wartawan menyuruh menelepon. 

Ketika si wartawan usai menelepon, giliran si penguji menelpon narasumber. "Maaf, pak, apakah wartawan ini  pernah memeras atau minta uang kepada Anda?" kata si penguji. Bila si wartawan pekerjaannya hanya memburu amplopan, ya tentu saja gagal.

WARTAWAN MENJAMUR,KUALITAS TURUN?

Sejak era reformasi, pemerintah membuka kran lebar-lebar kebebasan pers.  wartawan dan perusahaan pers  bermunculan bak jamur di musim penghujan. Dan, sangatlah mudah menjadi wartawan.

Hanya lulusan SMA atau SMP berbekal kartu pers buatan sendiri bisa menjadi wartawan. Keliling dari desa ke desa atau sekolah-sekolah. Mengaku, "Saya wartawan!" Maka si narasumber yang didatangi pun ketakutan dan ujungnya memberikan  amplopan. 

Itu disebut wartawan abal-abal (warbal) dan tentu saja ini mencemarkan profesi wartawan asli yang pekerjaan fokus mencari berita. Warbal ini tentunya saja tidak memiliki kartu UKW.

Penulis sering dimintai saran oleh rekan kepala sekolah bagaimana mengantsipasi warbal. Klik saja di web dewan pers, www.dewanpers.or.id dan pilih sertifikasi wartawan. Ketik nama wartawan yang dimaksud dan search. Bila namanya tidak muncul, wartawan yang bersangkutan belum UKW atau bisa jadi warbal. 

Beda di era penulis di tahun 1997. Jadi wartawan sangat sulit.  Saat itu penulis mengikuti rekruitmen wartawan Jawa Pos dan seleksinya superketat. Standar minimal pendidikan S1 dengan IP, 3,3 (ilmu sosial) ada tes menerjemahkan berita bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, menulis berita straight news dan features.

Juga bukti tulisan yang dimuat di koran, wawancara berbahasa Inggris serta tes psikologi oleh seorang psikolog ternama. 

Penulis diterima bersama 9 orang lainnya setelah menyisihkan sekitar 300 peserta.

Mengapa wartawan minimal harus sarjana? Tugas pokok wartawan adalah mencerdaskan bangsa atau pembaca. Bila pendidikan wartawan di bawah standar, ini malah jadi "pembodohan" pembaca. 

Seharusnya peserta UKW salah satu syaratnya adalah pendidikan minimal S1. Namun ini tidak dicantumkan. Padahal  tujuannya menjadikan pembaca cerdas.

Apa beda wartawan asli dan abal-abal? Bedanya di atribut. Wartawan abal-abal sangat-sangat menonjolkan identitasnya sebagai  wartawan atau pers. Kemeja, jaket, topi, tas ditulisi pers, motor dan mobil ditempeli pers. Semuanya serba ditempeli pers.

Beda dengan wartawan asli. Mereka cenderung menyembunyikan atributnya sebagai wartawan. Tugas mereka seperti reserse atau intel. Menyelinap, investigasi, dan pokoknya menggali informasi atau berita sebanyak-banyaknya. Selengkap-lengkapnya. Berimbang atau cover both side. 

 Di lapangan pun intel atau reserse malahan saling tukar informasi dengan wartawan. Si intel minta notes wartawan supaya dianggap wartawan.  Dan, wartawan asli baru memakai atribut pers jelas ketika meliput unjuk rasa supaya tidak terkena pukulan aparat.

Idealisme wartawan diduga juga menurun saat ini. Itu semua karena kebutuhan, uang. Media online dan cetak jumlahnya berjibun. Begitu juga wartawan. Kompetisi pun ketat. Iklan berkurang. Rezeki pun  berkurang. Rebutan. Maka yang diburu berita yang beriklan. Idealisme pun turun. Dibanding menggali berita secara investigative, lebih baik memburu berita jumpa pers yang beruang. Atau yang bernuansa adverorial. 

Wartawan seharusnya mengambil sikap oposisi. Siap mengkritisi kebijakan pemerintah bila dirasa merugikan rakyat. Namun sebaliknya bila wartawan menjadi corong pemerintah, maka fungsi kontrolnya hilang. 

Karena pers adalah pilar ke-4 demokrasi setelah lembaga eksekutif (pemerintah), legislatif (DPR/Parlemen), dan yudikatif (lembaga hukum). Bila pilar ke-4 fungsi kontrolnya tumpul, maka merosotlah negeri.

Pers seharusnya memposisikan diri di luar pemerintahan. Bebas mengkritik kebijakan pemerintahan yang dirasa tidak benar. Bukan sebaliknya. 

Penulis tidak tahu mengapa saat ini ada kecendurungan banyak petinggi pers lebih suka mengunjungi atau berfoto dengan para pejabat tinggi. Seharusnya ini tidak terjadi bila mengambil sikap oposisi. Bertemu pejabat boleh asalkan bertujuan konfirmasi berita yang akan ditulisnya. 

Suatu daerah bila kepala daerahnya (bupati, walikota atau pun gubernur) terkena OTT (Operasi Tangkap Tangan) KPK itu berarti tidak ada kontrol pers di daerah tersebut. Persnya tumpul. 

Coba lakukan riset. Cari berita di google selama dua atau tiga tahun sebelum pemimpin daerah tersebut terjaring OTT KPK terkait pemberitaan pemberitaan di daerah tersebut. Apakah ada berita yang mengkritik kinerja bupati atau walikota? Dipastikan sangat jarang.

PERLU PULITZER PRIZE ALA INDONESIA 

Kompetisi penulisan wartawan secara nasional seharusnya dimunculkan lagi. Pengusaha pers ternama sebagai pendonor dana bekerjasama dengan Universitas ternama. Munculkan Pulitzer ala Indonesia. Meski saat ini sudah ada gelaran Piala Prapanca oleh PWI. Ini semua untuk menggiatkan pers yang kritis dan bertanggung jawab.

Pulitzer Prize adalah suatu penghargaan tertinggi untuk menghargai karya seseorang di koran, majalah baik offline dan online, sastra dan komposisi musik di Amerika Serikat. Warga di luar Amerika bisa mengikuti penghargaan ini asalkan karyanya terbit atau dimuat di Amerika.

Pulitzer Prize kali pertama diberikan pada  1917. Nama Pulitzer diambil dari nama pengusaha  koran ternama  Joseph Pulitzer dan menyerahkan pelaksanaanya kepada School of Journalism, Columbia University. 

Joseph-Pulitzer.jpgJoseph Pulitzer. (FOTO: wbur.org)

Penghargaan ini diberikan setiap tahun untuk 21 kategori karya. Untuk 20 kategori setiap pemenang memperoleh sertifikat dan uang tunai  USD15,000 (Rp 210 juta) cash award (ini sudah ada kenaikan karena  sebelumnya  USD 10,000 (Rp 140 juta) pada 2017.

Sedangkan satu pemenang kategori pelayanan publik memperoleh medali emas bergambar Joseph Pulitzer yang didesain ole Daniel Chester Frech pada 2017.

Joseph Pulitzer yang meninggal pada 1911 sempat menulis surat wasiat membuat penghargaan bagi penggiat demokrasi. Pulitzer adalah yang membuat koran bisa diperoleh semua orang. Sebelumnya koran atau informasi hanya untuk orang kaya dan orang miskin tidak perlu. Namun setelah ada Joseph, visinya untuk demokrasi tetap hidup. Orang miskin harus bisa mengakses informasi melalui koran.

Untuk bisa mengikuti penghargaan ini peserta harus membayar biaya pendaftaan USD 75. Dan, setiap tahun 2500 karya peserta masuk dan diseleksi oleh 102 juri. 

Satu piala untuk masing-masing 21 kategori. Pemenang kurang dari 1 persen bila pesertanya 2500.  

Pada 1991-2012, hanya 27 persen pemenang wanitanya. 

Namun tidak ada gading yang tak retak. Pulitzer Prize pernah membatalkan penghargaannya kepada  Alex Haley, dengan karya literasi buku berjudo Roots. Dia dituduh plagiarism pada 1977 dan kasusnya diputus  1978.

Semoga tulisan ini bermanfaat dan berharap kebebasan pers di Indonesia ke depan bisa lebih baik. (*)

 

Oleh: Mochamad Makruf, Wartawan Senior di Sidoarjo.

Penulis adalah Wartawan Madya PWI-Dewan Pers dan Pengelola www.pijaronline.net

Pewarta : Mochamad Makruf
Editor : Slamet Oerip Prihadi
Sumber :

Komentar Anda