Rilis Alumi Untuk Indonesia

Tegaskan Sikap Toleransi

AUI saat mendeklarasikan diri pada 21 Desember 2020 di depan patung Bung Karno, GBK Senayan. (FOTO: istimewa)

COWASJP.COM – AUI (Alumni Untuk Indonesia) mengapresiasi dan mendukung dikeluarkannya Perpres nomor 7 Tahun 2021 tentang Rancangan Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstrimisme Berbasis Kekerasan yang mengarah pada Terorisme (RAN PE). 

Perpres ini mengandung keterlibatan unsur masyarakat luas untuk berpartisipasi dalam upaya penanggulangan terorisme. Karena itu AUI sebagai bagian dari masyarakat perlu bersikap. 

Kasus pengangkatan wakil Dekan Bidang Sumber Daya dan Organisasi Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) Universitas Padjajaran, Asep Agus Handaka Suryana, dilantik Sabtu 2 Januari 2021, menjadi perhatian. Hal ini menunjukkan bahwa masih begitu kuatnya komunitas kaum terpapar yang terafiliasi pada organisasi terlarang seperti HTI (Hizbut Tahrir Indonesia). Asep, mantan pengurus HTI, menduduki posisi penting di Unpad. 

 

"Kejadian ini tentu tidak dipandang sebagai hal yang berdiri sendiri. Proses seleksi wakil Dekan pasti telah melalui berbagai tahapan dan melibatkan berbagai pemangku kebijakan di Universitas terkait. Meski yang bersangkutan telah dibatalkan pengangkatannya oleh Rektor, namun tak terdengar sanksi kepada yang bersangkutan sebagai bentuk upaya penangkalan berkembangnya kelompok anti Pancasila dan NKRI," ujar Deny Fajar, yang mewakili Alumni Untuk Indonesia. 

AUI telah mendeklarasikan diri pada 21 Desember 2020 di depan patung Bung Karno, GBK Senayan. 

Mereka meminta perlunya tindakan tegas, terarah dan berkesinambungan dari para pemangku kebijakan terhadap oknum-oknum terpapar, terafiliasi dengan organisasi terlarang. Di berbagai instansi. Agar tidak berkembang dan mengancam kehidupan berbangsa berdasarkan Pancasila. 

Belum usai kasus tersebut, muncul kasus ketentuan mengenakan jilbab pada murid nonmuslim di SMKN 2 Padang, Sumatera Barat. Meski dikatakan tidak wajib, tetapi pihak sekolah mengharuskan untuk menandatangani pernyataan menolak bagi murid beserta orangtuanya. 

Peraturan ini konon telah berjalan selama 15 tahun. "Terasa naif ketika bangsa sedang sibuk berbenah untuk maju dan membangun kebersamaan dari berbagai keberagaman sesuai dengan falsafah Pancasila, namun hal semacam ini masih saja berlangsung. Dan menjadi viral. Patut diduga kejadian di SMKN 2 Padang bukanlah satu-satunya," lanjut Deny Fajar.   

Kasus lain yang baru-baru ini menjadi viral adalah pasar muamalah di Depok yang hanya melayani pembeli dengan mata uang Dinar dan Dirham. Hal ini jelas merupakan tindakan yang tidak nasionalis. Bertentangan dengan UU nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Berdasarkan rasa keprihatinan atas kondisi tersebut, AUI menyampaikan pernyataan sikap sebagai berikut: 

Mendesak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nadiem Makarim dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk mengambil tindakan tegas terhadap oknum Kepala Sekolah dan seluruh pejabat atau oknum terkait di SMKN 2 Padang, Sumatra Barat atas pembiaran aturan pengenaan jilbab bagi seluruh murid-muridnya tanpa mempertimbangkan agama yang dianut.  

Hal ini adalah wujud nyata tindakan intoleransi dan anti keberagaman. 

AUI Mendorong Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk menegakkan permendikbud 45 Tahun 2014 Tentang Seragam Sekolah yang telah secara tegas, lengkap dan bijak mengatur ketentuan seragam nasional, seragam sekolah, seragam sekolah untuk muslimah dan seragam pramuka. 

Karena itu, segala bentuk peraturan yang bertentangan harus dicabut dan dibatalkan agar tidak menimbulkan perilaku sektarian dan menjadi virus intoleransi yang mengancam kehidupan berbangsa. 

AUI juga mendesak Kemendikbud dan KASN untuk mengambil tindakan tegas terhadap wakil Dekan FPIK Universitas Padjajaran yang telah dibatalkan pengangkatannya. Dengan membatalkan status Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bersangkutan, termasuk menindak oknum-oknum yang terlibat dalam proses pemilihannya dan terbukti melakukan pembiaran. 

Lebih lanjut, AUI meminta Kemenpan RB dan BKN untuk segera menindaklanjuti Surat Edaran Bersama melalui tindakan screening dan counselling, serta memproses hukum maupun administratif bagi ASN yang terbukti terafiliasi dan tidak ingin kembali ke falsafah ideologi negara Pancasila. 

 "Kami (AUI) juga meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan aparat hukum terkait agar menindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku terhadap para pelaku kegiatan jual beli di Indonesia yang menolak menggunakan mata uang Rupiah," lanjut Deny Fajar menutup pernyataan sikap tersebut. 

Ke-30 komunitas alumni perguruan tinggi dan SLTA yg bergabung dalam AUI, adalah sebagai berikut: 

1. Alumni USU NKRI

2. Alumni ITB NKRI

3. Alumni UNPAD NKRI

4. Alumni KAMIPB NKRI

5. Alumni Sriwijaya Rantauan NKRI

6. Alumni UNS NKRI

7. Forum ALUMNI JAWA TIMUR

8. Alumni UNAIR NKRI

9. Alumni UNDIP NKRI

10. Alumni TRISAKTI UNTUK INDONESIA NKRI

11. Alumni UNIBRAW NKRI

12. Alumni Jerman & Diaspora NKRI

13. Alumni UGM NKRI

14. Alumni UNTAR NKRI

15. Alumni SLTA NKRI

16. Alumni PL NKRI

17. Alumni Kanisius Menteng 64 Untuk Indonesia

18. Alumni UKI NKRI

19. Alumni UNILA Lampung NKRI

20. Alumni UI NKRI

21. Alumni Amerika NKRI

22. Alumni Al Azhar Cairo, Mesir NKRI

23. Alumni IAIN NKRI

24. Alumni UNAS NKRI

25. Alumni NHI Bandung NKRI

26. Alumni SMA JABAR NGAHIJI NKRI

27. UNSRI NKRI

28. SMA Surabaya NKRI

29. Universitas Andalas NKRI.

30. Alumni SMA Surabaya Bersatu (ASSB).(*) 

Pewarta : Lutfi Sukri
Editor : Slamet Oerip Prihadi
Sumber :

Komentar Anda