Desa Wisata Mau Dibawa Ke Mana?

Lemah Storytelling, Minim Ketrampilan Kemas Produk

Salah satu atraksi budaya di Desa Wisata Pentingsari, Sleman, Yogyakarta.

COWASJP.COM – Desa wisata telah menjadi tren dunia. Begitu yang disampaikan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Pariwisata di desa identik dengan liburan di tengah lingkungan yang santai, sehat sehingga menarik wisatawan. Pertanyaannya, bagaimana kondisi desa wisata di Indonesia? Mau dibawa ke mana desa wisata kita? Bagaimana praktik pengembangan desa wisata termasuk yang ada di 5 Destinasi Super Prioritas (DSP) selama ini?

Berbagai pertanyaan menggelitik itulah yang menjadi pembahasan dan dijawab dalam Silaturahmi Desa Wisata Indonesia, pada Kamis (21/1). Silaturahmi secara daring ini menghadirkan pemantik Oneng Setya Harini (Sekretaris Deputi Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenparekraf/Baparekraf), Samsul Widodo (Staf Ahli Menteri Desa PDTT, Bidang Hubungan Antar Lembaga), dan  Doto Yogantoro (Desa Wisata Insitute).

Acara yang diinisiasi oleh Berbangsa Foundation dan Desa Wisata Institute ini dipandu Vitria Ariani (Founder Berbangsa Foundation). Sebagai penanggap ada wakil dari desa wisata di 5 DSP. Di antaranya Tatak Sariawan (Desa Wisata Candirejo, di Borobudur ), Kristoforus Nison (Desa Ekowisata Riang Tana, Labuan Bajo), Pahrul Azim (Desa Wisata Hijau Belibante, Lombok Tengah), Daud Balerro (Desa Wisata Bahoi, Likupang), dan Halomoan Sagala (Desa Wisata Hutan Balian, Sanjur Mula-Mula, Samosir).

Obrolan atau diskusi langsung “panas“ begitu Dhesta T Raharja dari Desa Wisata Institute mengungkapkan amatannya terhadap kondisi desa wisata. Saat mengantar mulainya acara, Dhesta menyebutkan enam hal tentang desa wisata.

Pertama, orientasi wisata di desa mengarah pada turistifikasi yang kadang mengaburkan nilai-nilai lokalitas. Kedua, masih terjadi kompleksitas/tumpang tindih/kurang sinkron antar lembaga di desa dalam merespon pariwisata. Ketiga, belum semua desa wisata mampu menonjolkan karakter yang mampu tampil sebagai pembeda dengan desa-desa lainnya.

Keempat, lemahnya storytelling dalam kemasan paket wisata, membuat desa hanya mampu menangkap wisatawan, bukan menahannya. Kelima, pertukaran pengalaman host and guest masih sedikit terjalin akibat minimnya ketrampilan dalam mengemas produk experiences.

“Dan keenam pengembangan desa wisata perlu diperkuat political will dari pemerintah, perlu ditunjang dengan SDM dan Kelembagaan yang kompeten, dan dukungan dari industri juga pihak akademisi, “ tegas doktor pariwisata dari UGM ini.

Dhesta juga mengungkap jumlah desa wisata di Indonesia tidak kurang dari 1.734 buah (BP, 2019). Tersebar pada enam pulau meliputi Jawa-Bali (857 desa), Sumatera (355 desa), Nusa Tenggara (189 desa), Sulawesi (119 desa), Kalimantan (117 desa), Papua (74 desa), dan Maluku (23 desa). Ada sedikitnya 244 desa wisata akan tersertifikasi menjadi desa wisata Mandiri. Sebanyak 150 di antaranya berada pada 5 destinasi super prioritas.

Mengenai 244 desa akan disertifikasi ini, Oneng S Harini menanggapi. Menurut Sekretaris Deputi Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenparekraf ini, ia akan mengecek hal tersebut. Karena selama ini tidak ada istilah sertifikasi untuk desa wisata seperti itu. “Harus saya cek dulu. Yang ada selama ini, program menjadi desa wisata maju mandiri,“ tegas Oneng.

Sebelumnya, Oneng juga menjawab soal desa wisata dan wisata desa. Dua konsep ini sempat ditanyakan oleh moderator Vitria Ariani.

Oneng menegaskan, desa wisata menurut Kemenpar adalah konsep yang selama ini sejalan dengan UU Desa. Yakni wisata yang dikelola oleh komunitas dan memiliki sustainibilities. “Pokoknya lebih ke CBT (community based tourism) dan sustainable tourism development,“ tambahnya.

Samsul Widodo dari Kemendes menegaskan tidak peduli dengan definisi. Soal desa wisata dan wisata desa itu hanya perkara sudut pandang. Kalau desa wisata, itu dilihat dari sisi desa yang mempunyai potensi wisata. Sedangkan wisata desa, itu dilihat dari sisi kepariwisataan yang dikembangkan di desa.

“Yang jelas desa wisata itu merupakan kawasan pariwisata  di lingkup yang kecil tapi dengan ruang lingkup dan kewenangan yang besar. Kecil tapi kompleksitasnya luas apalagi jika bersingunggan dengan politik lokal. Hubungan Pokdarwis dengan Kepala Desa, dengan BUMDes itu bisa kompleks sekali. Dan itu sangat berpengaruh dalam pengembangan wisata di desa,“ ujar Samsul Widodo.

Dalam silaturahmi ini telihat semangat “Desa Membangun” lewat pariwisata yang sudah sesuai dengan amanah UU No 6/2014 tentang desa. Dalam regulasi tersebut diharapkan desa lebih dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya sebagai bentuk usaha produktif guna meningkatkan kemakmuran warga. (*)

Pewarta : Erwan Widyarto
Editor : Erwan Widyarto
Sumber :

Komentar Anda