Tolak, Belenggu Kebebasan Akademik

Ketika para mahasiswa Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi menduduki Gedung MPR pada 18 Mei 1998. (FOTO: kompas.com - Eddy Hasby)

COWASJP.COM – PAGI ITU, Presiden Soeharto baru saja menyambut tamu kehormatannya. Perdana Menteri Jepang Kakuei Tanaka. Bertempat di Istana Negara Jakarta. Dalam ramah tamah penuh tawa. Sebagai bentuk penghormatan atas besarnya investasi negara sakura itu di tanah air. 

Tapi dalam tempo singkat, proyek Senen terbakar hebat. Salah satu pasar termegah kala itu. Pembangunannya juga baru saja selesai. Ini menandai aksi protes pelajar dan mahasiswa. Yang didukung massa rakyat. Gegap gempita dan berakhir rusuh. Ketika kobaran api dan asap mengepul dan menjalar ke  mana-mana. Hampir di seantero ibukota Jakarta. 

Mobil-mobil buatan Jepang yang ditemui di jalan-jalan distop. Dibalikkan beramai-ramai. Lalu dibakar. Begitu juga mobil-mobil yang masih berada di sejumlah show room besar. Dikeluarkan beramai-ramai. Dengan menabrakkannya ke kaca-kaca gedung milik para dealer terkenal. Didorong secara paksa ke jalan raya. Lagi-lagi, kemudian dibakar. Begitu juga berbagai produk asal Jepang lainnya. Tak banyak yang dapat lolos dari serbuan massa demonstran yang mengganas. 

Pemberitaan seputar kejadian itu dengan cepat meluas. Soal penolakan terhadap dominasi asing dalam bidang ekonomi. Kedekatan Soeharto yang begitu rupa dengan Jepang. Termasuk juga tentang persaingan perebutan pengaruh dua kubu Jenderal di bawah Soeharto. Antara Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib) Jenderal Soemitro dan Aspri Presiden Jenderal Ali Murtopo. 

Soemitro dianggap sukses meredam situasi. Dengan merangkul para pimpinan mahasiswa.  Termasuk Hariman Siregar, yang mengomandoi aksi demonstrasi mahasiswa kala itu. Yang dalam tempo singkat namanya berkibar luas. Dianggap pahlawan gerakan mahasiswa. Yang peduli kehidupan perekonomian rakyat yang kembang kempis. 

Tapi hanya dalam beberapa hari kemudian Hariman ditangkap. Dijebloskan ke dalam penjara. Dituding sebagai biang keladi kerusuhan. Namanya masih dielu-elukan kalangan pelajar dan mahasiwa. Tapi dalam kenyataan dia sudah meringkuk di balik jeruji besi. Ketika beberapa waktu kemudian ayahnya meninggal dunia, dia pun tak dapat menengok dan menyaksikan pemakamannya.

PEMBERLAKUAN NKK & BKK

Peristiwa “Malapetaka 15 Januari 1974” (Malari 1974) telah menjadi tonggak gerakan mahasiswa di awal Orde Baru. Ketika kalangan mahasiswa memperlihatkan kepedulian mereka terhadap kehidupan politik dan ekonomi. Yang salah arah, menurut pandangan mereka. Yang hanya fokus pada pencarian investasi dan modal asing. Dengan melakukan segala cara. Begitu juga dengan mengabaikan pembangunan kehidupan ekonomi rakyat banyak yang morat-marit.

Bagaimanapun awal 1970-an, sebenarnya perekonomian Indonesia baru saja mengeliat. Sebagai bukti keseriusan pemerintahan Orde Baru membangun perekonomian bangsa. Sayangnya, suara-suara kritis tak henti bermunculan. Jepang yang melakukan investasi besar-besaran tak henti pula disorot. Investasi yang dilakukan PM Tanaka – termasuk pengembangan korporasi dan penyaluran produk-produk asal Jepang – dianggap sebagai bentuk imperialisme gaya baru. 

Meski demikian, rejim Orba Soeharto yang kemudian lebih dipandang sebagai rejim otoriter ternyata tidak tinggal diam. Upaya menekuk gerakan mahasiswa terus dilakukan. Puncaknya adalah dengan diberlakukannya kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK). Kebijakan ini ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud)  Daoed Jusuf. Yang diangkat sebagai Mendikbud di Kabinet Pembangunan III (1978-1983). 

Langkah Daoed Jusuf ini dianggap sangat kontroversial. Karena dituding sebagai upaya Pemerintah Soeharto dalam "mematikan" daya kritis mahasiswa terhadap pemerintah. Daoed Jusuf dihujat. Tapi dia terus mempertahankan pendapatnya. Bahwa NKK/BKK adalah kebijakan untuk membawa kalangan mahasiswa ke dalam “kehidupan intelektual” yang dinamis. 

Meski demikian, siapa yang dapat membantah bahwa kebijakan yang ditetapkan melalui SK Mendikbud Nomor 0156/U/1978 ini menyebabkan kampus jadi kawasan "steril" dari aktivitas politik. Sebab mahasiswa tidak boleh lagi melakukan kegiatan bernuansa politik. Jika ada yang nekat, sanksinya sangat keras. Termasuk pemecatan. 

Dengan kebijakan itu, Senat Mahasiswa dan Dewan Mahasiswa di tiap perguruan tinggi pun dihapuskan. Melalui Surat Keputusan Nomor 037/U/1979 tentang Badan Koordinasi Kemahasiswaan. 

Lho, apa dampak dari keputusan ini? Yang pasti para aktifis mahasiswa tiarap. Yang bandel dihadapkan pada kendala dalam melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya. Bahkan tidak sedikit pula yang harus berurusan dengan aksi penangkapan dan pemenjaraan.  

Suatu kondisi yang menggelembungkan “bom waktu”. Yang ledakannya begitu dahsyat pada saat meletusnya Gerakan Reformasi 1998. Yang mampu menggusur kediktatoran Soeharto. 

BELENGGU KEGIATAN KAMPUS

Kita saksikan, gerakan reformasi 1998 telah melahirkan euphoria yang luar biasa. Bangsa ini seperti baru saja keluar dari sebuah lubang yang pengab. Semua hendak dibuat bebas dan terbuka. Segala bentuk pengekangan seperti hendak ditiadakan sampai ke akar-akarnya.  

Tapi semua kebebasan itu tampaknya tidak akan berlangsung lama. Di bawah pemerintahan Presiden Jokowi, tanda-tanda ke arah pembelengguan kegiatan akademik mulai menyeruak. 

Banyak yang heran, belakangan ini gerakan mahasiswa kok begitu adem ayem. Dalam sejumlah aksi demonstrasi, militansi mahasiswa cenderung mengendor. Apalagi ketika harus berhadapan dengan Brimob. Pasukan keamanan yang bersenjata lengkap dan agresif. Karena itu, rasanya seperti berharap terlalu tinggi. Untuk melihat gerakan mahasiswa seperti 1965 atau 1998. 

Dibandingkan situasi yang dihadapi gerakan mahasiswa di era Orba Soeharto, apakah situasi sekarang tidak kalah rumit? Soeharto dekat dengan Jepang yang membuat Peristiwa Malari meletus. Sekarang Jokowi kurang dekat apa dengan Cina? Soeharto mengimpor mobil, teknologi dan berbagai produk asal Jepang. Jokowi tidak hanya itu. Bahkan Tenaga Kerja Asing (TKA) dari Cina juga dia impor. Sudah tidak sedikit jumlahnya. Ketika anak bangsa menghadapi gelombang PHK. 

Asep-Agus-Handaka.jpgUniversitas Padjadjaran ( Unpad ) mengganti Wakil Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) Dr Asep Agus Handaka Suryana, terkait rekam jejaknya yang pernah menjadi bagian organisasi Hizbut Tahrir Indonesia ( HTI ). (FOTO: makassar.tribunnews.com)

Di era Soeharto, sejumlah konglomerat Cina juga dibina. Diberi fasilitas untuk mengembangkan bisnisnya secara luar biasa. Tapi mereka tidak bisa terlalu bebas. Karena Soeharto menetapkan aturan-aturan tertentu terhadap etnis Tionghoa. Bahkan, satu peristiwa menarik pernah terjadi. Dan ini sudah jadi cerita yang diketahui banyak orang. Ketika Panglima ABRI Jenderal TNI M. Jusuf melihat pengusaha Liem Sioe Liong datang menggunakan celana pendek ke kediaman Soeharto di Jl. Cendana. Jenderal asal Makassar itu tidak hanya menegurnya. Tapi langsung menampar mukanya. 

Sekarang, apakah ada pejabat dalam pemerintahan Jokowi berani seperti itu pada Taipan kelompok 9 Naga? Yang ada justru mereka bertekuk lutut pada para taipan. Pernyataan Ketua MPR Bambang Soesatyo bahwa kelompok konglomerat itu cukup merogoh kocek Rp 1 triliun untuk menguasai partai politik membuktikan bahwa partai-partai saja tidak berkutik. Apalagi para anggota kabinet. Yang gampang saja digusur bila orang-orang super kaya itu tidak suka. 

Keadaan politik dan ekonomi bangsa sekarang sudah begitu parahnya. Tapi gerakan mahasiswa dan kalangan akademisi di kampus-kampus perguruan tinggi tak bisa diharapkan. Semua tiarap. Semua ketakutan. Semua membuktikan bahwa segala kegiatan akademis tidak terbebas dari belenggu penguasa. 

Dr. Asep Agus Handaka Suryana, misalnya. Dia baru saja diangkat sebagai Wakil Dekan Bidang Sumberdaya dan Organisasi Fakultas Ilmu Perikanan dan Kelautan (FPIK), Universitas Padjadjaran. Tapi dua hari kemudian langsung diberhentikan. Alasannya, karena memiliki rekam jejak sebagai pengurus Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Organisasi Islam yang telah dilarang pemerintah. Pertanyaannya, mengapa? Apakah karena rektor takut jabatannya akan digoyang bila Agus tidak dicopot?

Dunia kampus itu semestinya berada dalam ruangan tersendiri. Yang bebas berkreatifitas sesuai dengan kedudukannya sebagai wadah untuk mempersiapkan para intelektual muda yang kreatif. Bukan generasi muda yang hanya dipersiapkan sebagai kuli. 

Tokoh pendidik asal Brazil, Paulo Freire dalam bukunya “Pedagogy of the Oppressed” (Pendidikan Kaum Tertindas) menjelaskan apa yang disebut dunia pendidikan tinggi itu. Dalam buku yang terbit pertama kali dalam bahasa Portugis pada 1968 itu, dia mengatakan: “Education is the practice of freedom, the means by which men and women deal critically and creatively with reality and discover how to participate in the transformation of their world.” (Pendidikan adalah praktek kebebasan, yang dengannya pria dan wanita dapat bertindak kritis dan kreatif dan menemukan cara bagaimana berpartisipasi dalam bertransformasi di dunia mereka). 

Bagaimana dengan dunia pendidikan kita? Semua kita tentu dapat melihat bahwa kegiatan akademik itu dalam kadar tertentu semakin dibelenggu. Seharusnya seluruh civitas akademika menolak situasi dan kondisi ini. (*)

Penulis: Nasmay L. Anas, wartawan senior di Bandung.

Pewarta :
Editor : Slamet Oerip Prihadi
Sumber :

Komentar Anda