Ketika Emak-Emak Menggugat

(photo/ANTARA FOTO/Rony Muharrman)

COWASJP.COMEMAK-EMAK itu berpikirnya sederhana. Kalau sudah tahu dibohongi, “ogah” berbaikan lagi. Itulah yang terjadi usai Pilpres 2019 lalu. 

Pertama, karena Capres Prabowo Subianto bergabung dengan pemerintahan Jokowi. Yang dulu adalah lawan tarungnya. Kedua, Cawapres Sandiaga Salahudin Uno ternyata juga mengikuti langkah mantan partnernya itu.  

Emak-emak itu marah besar. Sewaktu Pilpres dulu, mereka mati-matian mendukung keduanya. Membuat kesepakatan untuk terus berjuang. Sampai menang. Sampai Allah mengabulkan doa mereka. 

nasmay-sandi-2.jpgDr Hajjah Nurdiati Akma, M.Si Ketua Perkumpulan Ustadzah Peduli Negeri (PUPN). (FOTO: faktakini.net)

Karenanya, ketika Prabowo-Sandi “membelot”, mereka merasa dibohongi. Segala janji yang dulu begitu muluk ternyata dilupakan begitu saja. 

Mereka menyadari, jagoan mereka kalah. Meski demikian, mereka tidak menyerah. Masih berharap akan melakukan perlawanan di hari-hari mendatang. Tentu saja mereka juga berharap, jagoan mereka tetap konsisten dalam garis perjuangan.

Sayangnya semua itu tidak bisa jadi kenyataan. Jagoan yang mereka perjuangkan dengan segala macam pengorbananan ternyata meninggalkan mereka begitu saja. Nyemplung ke kolamnya kubu lawan. Bila salam wala kalam.

Menurut istilah pakar politik dan filsuf Rocky Gerung, pengorbanan emak-emak garis keras itu luar biasa. Mereka menyisihkan seripis dua ripis uang yang tidak lain adalah hak jajan anak-anak mereka. Untuk apa? Untuk menggapai kehidupan politik baru. Yang lebih berkemajuan, menurut akal pikiran mereka.   

"Jadi betul-betul disisihkan dari dompetnya sejumlah uang yang adalah hak anaknya untuk jajan. Demi politik yang baru. Karena itu semua investasi pada Prabowo-Sandi," demikian Rocky Gerung pernah berucap.

Karenanya menarik, ketika beberapa hari lalu beredar undangan webinar terbuka kepada seluruh relawan eks pendukung Prabowo-Sandi. Terutama emak-emak militan yang merasa tertipu atau dibohongi.

Dalam undangan tersebut, Menhan Prabowo dan Memparekraf Sandiaga Uno disebut sebagai orang munafik. Dianggap sebagai pembohong. Ingkar janji dan berkhianat.

Adalah Dr. Hajjah Nurdiati Akma, M.Si. yang mengomandoi gerakan mereka. Ketua Perkumpulan Ustadzah Peduli Negeri (PUPN) ini juga merupakan koordinator mereka dalam aksi-aksi mendukung Prabowo-Sandi. 

Ketika berlangsungnya Pilpres 2019 tahun lalu, Nurdiati bersama emak-emak yang tergabung dalam komunitas pendukung Prabowo-Sandi sering melakukan orasi di depan rumah orang tua Prabowo di Jalan Kartanegara, Jakarta Selatan. Dalam sejumlah aksi unjuk rasa itu, mereka mendesak Prabowo menjadi oposisi pemerintahan Jokowi. Paling tidak selama lima tahun ke depan. 

nasmay-sandi-3.jpgPrabowo Subianto (kiri) dan Sandiaga Salahuddin Uno. (FOTO: suara.com)

"Jangan khianati hati nurani sendiri. Prabowo-Sandi jadilah oposisi," ujar Nurdiati saat berorasi.

"Maka jangan bapak terima rekonsiliasi atau apa pun namanya. Kami tidak rela. Kami merasakan rekonsiliasi ini terminologi kompromi. Sedangkan kami tak bisa kompromi," lanjutnya. 

Bagi mereka tidak ada kamus rekonsiliasi antara Jokowi-Ma’ruf dan Prabowo-Sandi. Jangankan rekonsiliasi secara luas, mereka bahkan menolak adanya sekadar “temu muka” antara Jokowi dan Prabowo. 

Mengapa mereka bisa berprinsip seperti itu? Pertama, menurut Nurdiati, rekonsiliasi akan menghilangkan kasus-kasus janggal yang terjadi selama pemilu. Di antaranya, soal meninggalnya ratusan anggota KPPS saat proses rekapitulasi perolehan suara.

Kedua, kasus meninggalnya sejumlah anggota masyarakat saat kerusuhan 21-22 Mei 2019. Ketika para pengunjuk rasa terlibat bentrok dengan pihak kepolisian. 

BACA JUGA: Sandiku Sayang Tinggal Dikenang

Seperti diketahui, penanganan kasus-kasus itu tidak pernah tuntas sampai sekarang. Apalagi kemudian terjadi lagi kasus-kasus baru yang membuat hati mereka bergetar. Termasuk kasus terbunuhnya enam anggota Lasykar Front Pembela Islam di KM 50 tol Jakarta-Cikampek, Senin 7 Desember 2020 dinihari.

REKONSILIASI?

Tentu saja, dalam segala hal, di balik yang menolak ada pula yang setuju. Begitu juga dengan masuknya Prabowo – Sandi ke dalam pemerintahan Jokowi. Ada yang berpendapat itu positif. Merupakan upaya istana ➡ menciptakan rekonsiliasi politik. Dengan demikian, sebutan Cebong - Kampret sudah saatnya diakhiri. 

Masalahnya, apakah benar demikian? Apakah itu benar-benar bentuk rekonsiliasi yang diinginkan oleh segenap anak bangsa?

Alih-alih membenarkan upaya ini sebagai bagian dari rekonsiliasi versi pemerintah, sejumlah pihak ternyata mentertawakannya. Bahkan ada yang mengkhawatirkannya. Sebab dengan bergabungnya oposisi ke dalam pemerintahan, kontrol sosial terhadap jalannya roda pemerintahan akan sirna. Suara-suara kritis dari oposisi rakyat di luar pemerintahan akan dengan mudah diredam. Pemerintah akan bertindak semau gue. Tidak peduli dengan aspirasi rakyat banyak.  

Bukankah sudah jadi rahasia umum selama ini bahwa mereka yang kritis akan dihadapi dengan dua cara. Yang di mata publik sudah sering terjadi. Pertama, diiming-imingi dengan jabatan atau materi. Pernyataan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo – bahwa pemodal cukup merogoh ongkos Rp 1 Triliun untuk menguasai partai politik di Indonesia – membuktikan hal ini. 

“Semahal-mahalnya Rp 1 Triliun sudah bisa menguasai partai politik. Ini pengalaman. Boleh dibantah atau tidak. Tapi inilah kenyataan sistem yang masih dipertahankan,” ungkapnya dalam suatu kesempatan di Jakarta, Senin (17/2/2020).

Kedua, diintimidasi dan dicari-cari kesalahannya untuk “dikasuskan”. Mata publik sudah sering melihat banyak kasus. Ketika orang-orang kritis di negeri ini dikasuskan. Bahkan beberapa di antaranya divonis penjara. Kecenderungan ini semakin tampak. Terutama sejak munculnya aksi demo berjilid-jilid 212. 

IBe Ha Er Es, misalnya. Seorang tokoh muslim yang sangat kritis. Di samping itu dia pun mampu menggerakkan massa untuk menentang kebijakan pemerintah yang tidak adil. Antara lain, dia dikasuskan dengan video chat mesum yang akhirnya di-SP3. Karena kurang bukti. 

Dia juga dihadapkan pada beberapa kasus yang lain. Sehingga terpaksa “living in exile” di Arab Saudi. Sampai tiga tahun lebih. Untuk kembali pulang ke tanah air pun tidak diberi jalan. Setelah pulang bahkan kini dijebloskan ke dalam penjara.

Begitu juga dengan Ustadz AlfianTanjung, Jonru Ginting dan Ahmad Dani. Mereka ini – dan sejumlah nama lain yang kritis – terpaksa berakhir di balik jeruji besi.  

Bagaimanapun, politik intimidasi bukanlah barang baru. Menurut Kimberley Strassel, penulis buku “Intimidation Game: how the left is silencing free speech” (2017), kelompok rasis di Amerika sudah menggunakan cara-cara intimidasi sejak 1950. Mereka menebarkan ancaman terhadap kelompok kulit hitam. Terutama terhadap gerakan pembela hak-hak sipil kulit hitam.

Dikatakan Strassel, tujuan politik intimidasi adalah: “to make political opponents pay a high price for expressing their opinions”. Membuat kalangan oposisi politik “membayar mahal”  terkait sikap kritis mereka terhadap  rezim penguasa. 

Sejumlah pergumulan politik anak bangsa belakangan ini semakin melahirkan keraguan bahwa kita berada di bawah pemerintahan yang demokratis. Kebijakan politik belah bambu yang terus dipertahankan telah menciptakan kelompok politik “Cebong dan Kampret”. Yang saling serang satu sama lain. Yang entah sampai kapan akan ada solusinya. 

Cebong didukung dan dibela. Buzzer yang merupakan salah satu jenis Cebong diberi bayaran dengan anggaran puluhan milyar rupiah. Begitu juga influencer. Kesalahan mereka tidak pernah diusut. Laporan masyarakat terhadap mereka selalu menguap ditelan waktu. Mereka diberi kebebasan sebebas-bebasnya. Tapi kampret dipaksa “tiarap”. Kalau tidak mau diintimidasi bahkan dibui. 

Masalah Cebong dan Kampret

Keterbelahan masyarakat dalam konsep “Cebong dan Kampret” ini sudah begitu memprihatinkan. Karena ia sudah ada di pusaran akar rumput. Para elite bisa saja berangkulan setelah pemilu usai. Karena satu dan lain hal. Lantaran adanya kepentingan yang mengikat. Ada yang berharap dapat jabatan. Ada pula yang takut diintimidasi. Konsistensi dan persistensi dalam perjuangan bukan prioritas. Sudah masuk hitungan nomor 19.

Tapi bagi rakyat yang merasa dikibuli, semuanya sungguh menyakitkan. Apalagi bila kenyataan ini diperparah lagi oleh kondisi politik dan ekonomi yang semakin semrawut. Di tengah wabah Covid 19 yang tidak sudah-sudah. Di balik ancaman PHK yang menggurita.

Bila kita bicara tentang rekonsiliasi, apakah itu rekonsiliasi? Yang pernah disinggung Ibe Ha Er Es dalam beberapa ceramahnya? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), rekonsiliasi adalah perbuatan memulihkan hubungan persahabatan ke keadaan semula atau perbuatan menyelesaikan perbedaan. 

Dalam konteks perbedaan politik usai Pilkada atau Pilpres, apakah begitu mudahnya melakukan rekonsiliasi? Apakah cukup dengan masuknya Prabowo dan Sandiaga Uno ke dalam jajaran pemerintah?

Rakyat di akar rumput sudah menderita. Terbelah dan terpecah antara satu dengan yang lain. Kehidupan sosial ekonomi semakin sulit. Sehingga banyak yang berpendapat, kondisi ini bisa jadi bom waktu. Tapi persoalannya, siapa yang peduli? (*)

Pewarta : Nasmay L. Anas
Editor : Slamet Oerip Prihadi
Sumber :

Komentar Anda