Maju ke MK atau Tetap Turun ke Jalan

DESAIN GRAFIS: mojok.co

COWASJP.COM – Setelah aksi demonstrasi yang di beberapa tempat berlangsung rusuh, apakah kaum demonstran dan mereka yang tidak setuju dengan pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja akan maju mengajukan uji materi atau “judicial review” ke Mahkamah Konstitusi (MK) atau tetap turun ke jalan? Yang pasti, undang-undang kontroversial yang sudah disahkan Kamis (05/10) lalu itu akan segera diberlakukan, sesuai ketentuan yang berlaku. 

Tentu saja, ini pertanyaan yang tak mudah untuk dijawab. Karena risikonya hampir pasti sama. Yaitu, tidak akan mampu membatalkan pemberlakuan undang-undang yang sudah ketuk palu itu. Yang sudah di-setting sedemikian rupa oleh pemerintah dan DPR RI. Apalagi kalau benar itu pesanan dari para cukong. Sehingga harus disahkan terburu-buru. Sehingga terkesan kucing-kucingan dari mata publik. Karena disahkan tidak pada jam kerja sebagaimana mestinya. Bahkan diwarnai aksi mematikan mic oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Sehingga suara dari anggota dewan dari fraksi Demokrat yang tidak setuju tidak dapat didengar lagi. 

Kita tak habis pikir, kenapa rencana pengesahan tanggal 8 Oktober dimajukan jadi tanggal 5 Oktober? Dan mengapa final draft-nya sampai sekarang belum dapat diakses publik? Bahkan beberapa anggota dewan yang ikut dalam pengesahan itu mengaku belum memilikinya. Sehingga melahirkan pertanyaan lanjutan: Lalu yang disahkan itu apa, seandainya draft-nya belum dibagikan?

Sungguh menyedihkan bangsa ini. Karena bentrok untuk sesuatu yang tidak jelas ada. Disebabkan pengesahan undang-undang yang oleh penguasa eksekutif dan legislatif tidak dibuka secara transparan. 

Tapi terlepas dari semua itu, hal ini terjadi karena sejak awal sebagian anak bangsa sudah tidak percaya lagi terhadap niat baik pemerintah maupun DPR RI. Terutama setelah dewan perwakilan rakyat membahas sejumlah rancangan undang-undang  kontroversial, yang minim partisipasi publik. 

Seperti diketahui, masyarakat sudah heboh dengan munculnya RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Yang dicurigai akan mengganti Pancasila dengan Trisila dan Ekasila. Begitu juga ketika DPR RI merevisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan mensahkannya 17 September tahun lalu. 

unjukrasaaaa.jpgDemo menolak RUU Cipta Kerja Maret 2020. (FOTO: Lamhot/ detik.com)

Selain itu, regulasi terkait RUU Pertambangan, Mineral dan Batubara (Minerba) juga tidak kalah mengundang kontroversi. Tapi kekuasaan eksekutif dan legislatif lagi-lagi tidak peduli dengan penolakan publik. Karena akhirnya RUU Minerba dipaksakan untuk disahkan menjadi UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba pada 13 Mei 2020. Meskipun ditolak fraksi Demokrat, seluruh fraksi lain di DPR RI menyatakan setuju dengan pengesahan undang-undang ini. 

Dan yang tidak kalah kontroversial adalah pengesahan RUU Mahkamah Konstitusi (MK). Seperti kuur dalam paduan suara, seluruh fraksi DPR RI satu suara menyetujui pengesahan undang-undang ini. Yang terkesan sangat berpeluang untuk menyenangkan para hakim MK. Entah apa maksud dan tujuannya.

Sangat Dipaksakan

Kembali ke soal Omnibus Law Ciptaker. Sangat disayangkan, pengesahan undang-undang yang sejak awal sudah menuai penolakan dan protes publik itu terkesan sangat dipaksakan. Baik pemerintah maupun DPR RI seolah tidak peduli dengan aspirasi rakyatnya. Terutama kaum buruh dan mereka yang merasa akan terdampak oleh pemberlakuan undang-undang yang super kontroversial itu. Yang menimbulkan gelombang demonstrasi dan penolakan dari kaum buruh, mahasiswa dan berbagai kalangan. Baik di ibukota Jakarta maupun berbagai daerah di seluruh Indonesia. Yang di beberapa tempat diwarnai ricuh dan aksi bakar-bakaran. Sehingga mengakibatkan kerugian milyaran rupiah.

Tidak hanya itu. Bentrokan antara demonstran dan aparat yang telah menyebabkan ratusan orang terluka tentu merupakan kejadian-kejadian yang menyedihkan bagi seluruh anak bangsa. Aparat kepolisian yang sejatinya adalah pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat ternyata tidak dapat menahan diri untuk tidak melakukan tindakan represif terhadap para buruh maupun mahasiswa demonstran. Yang dipukuli, ditendang bahkan ada yang diinjak-injak. Banyak yang merasa ngeri melihat foto-foto tindak kekerasan itu. Yang tersebar dengan cepat lewat jejaring sosial facebook, instagram, twitter dan whats app perkoncoan. 

Tentu saja kita kasihan melihat para korban yang bertumbangan. Sebagaimana kita mestinya juga kasihan kepada para aparat yang dibawa nasib harus berada di garda terdepan. Berhadapan langsung dengan kaum demonstran, yang sebagian juga terbawa emosi.

Meski demikian, kita mencatat, perlawanan rakyat tidak berhenti. Sehingga di beberapa lokasi kerusuhan membuat pihak keamanan terdesak. Para demonstran melempari aparat yang berlindung di balik tameng dengan batu dan berbagai benda keras lainnya. Tapi di beberapa tempat lain aparat kepolisian berhasil menghalau mereka.  

kobong.jpgHalte Transjakarta di Bundaran HI dibakar saat demo menolak Ombibus Law Cipta Kerja, Kamis 8 Oktober 2020. (FOTO: Antara - Dhemas Reviyanto)

Menurut informasi dari Polri, sampai terjadinya aksi demo rusuh Kamis (08/10) lalu, mereka telah menangkap lebih dari 1.000 demonstran di sejumlah kota. Setidaknya di 18 propinsi di mana terjadi aksi demo penolakan terhadap Omnibus Law.  Mereka ditangkap dengan tuduhan berbuat rusuh.  

Karuan saja, tindakan represif aparat kepolisian itu menuai protes dari sejumlah pihak. Bahkan seluruh penangkapan dan penanganan unjuk rasa oleh kepolisian itu dituding anti-demokrasi dan melanggar berbagai ketentuan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Termasuk hak menyatakan pendapat.

Salah satu yang memprotes tindakan represif itu adalah Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Asfinawati. Dia mengatakan, kepolisian telah melakukan tindakan represif dan menangkap pendemo di 18 provinsi berbeda. Menurut dia, di berbagai kota, mereka membubarkan unjuk rasa menentang UU Cipta Kerja tanpa alasan hukum yang sahih.

"Kalaupun sudah ditangkap, buat apa mereka dipukuli? Itu namanya brutalitas. Bahkan ada yang ditelanjangi," kata Asfinawati dalam jumpa pers virtual.

Solusi Terakhir

Kita tentu saja berharap aksi demonstrasi rusuh Kamis lalu itu cukuplah berakhir sampai di situ. Mestinya sudah dapat ditemukan solusi terakhir untuk menyelesaikan masalah yang pelik ini. 

Tapi jika kita perhatikan situasi yang berkembang, rasanya harapan itu tidak akan mudah terwujud. Karena perlawanan rakyat tampaknya akan terus berlanjut. Sementara Presiden Joko Widodo alias Jokowi sendiri tidak memperlihatkan sikap yang bijak untuk meredam aksi massa ini.  Karena ketika menghadapi aksi penolakan Omnibus Law Ciptaker beberapa hari lalu, Presiden terkesan menghindar. Lebih memilih untuk menengok proyek Lumbung Pangan Nasional alias “food estate” di Kalimantan Tengah dari pada menemui rakyatnya sendiri. Yang ingin melakukan aksi untuk menyampaikan aspirasi mereka di depan istana negara. 

Lucunya, kemudian Presiden malah melontarkan pernyataan yang tidak membuat dingin suasana. Menurut dia, aksi demo yang berlangsung rusuh di berbagai tempat itu dipicu oleh berita hoax mengenai Omnibus Law Cipta Kerja. Karena mereka belum membaca secara rinci butir-butir dalam undang-undang itu. Ini cukup aneh sekaligus lucu, karena Presiden tidak menyadari bahwa final draft dari undang-undang itu belum dapat diakses publik. Selanjutnya, Presiden malah menantang orang-orang yang tidak setuju dengan pengesahan undang-undang itu untuk mengajukan uji materi atau “judicial review” ke MK. 

Apakah usulan Presiden itu adalah solusi terbaik? Menurut mantan Koordinator Kontras dan Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar, uji materi ke MK adalah perbuatan sia-sia. Karena para hakim MK adalah orang-orang pilihan Presiden dan DPR RI. 

Apalagi RUU MK yang disetujui seluruh fraksi DPR hari Selasa (01/09) lalu dapat dipandang sebagai sebuah hadiah yang luar biasa menyenangkan buat para hakim MK. Sebuah hadiah yang manis dari pemerintah maupun DPR. Beberapa poin yang diubah dalam UU MK, misalnya, adalah masa jabatan hakim MK. Sebelumnya berlaku selama lima tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Nah, poin itu dalam UU MK yang baru sudah dihapuskan.

Begitu juga soal usia hakim MK. Kalau dulu usia maksimum adalah 65 tahun, sekarang diperpanjang jadi 70 tahun. Kalau dulu usia minimum 47 tahun, menurut ketentuan baru dalam UU MK, usia minimum diganti jadi 60 tahun. Belum lagi kalau melihat bagaimana putusan MK dalam sengketa Pilpres 2019 lalu. Yang membuat kepercayaan publik terhadap MK semakin menipis. 

Kalau begitu, apakah solusinya adalah terus demo, sampai Omnibus Law Ciptakerja itu dibatalkan? Yang jelas, kelompok yang menamakan diri Aliansi Nasional Anti Komunis (ANAK) NKRI menyatakan akan turun ke jalan, Selasa (13/10) besok. Mereka menamakan aksi mereka dengan “Aksi 1310: Aksi Tolak UU Ciptaker Anak NKRI Jabodetabek”. Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi 1310, Damai Hari Lubis membenarkan ANAK NKRI akan menggelar aksi di Istana Negara. Katanya, ribuan massa dari berbagai elemen akan hadir dalam acara tersebut.

Begitu juga Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI). BEM SI anggap Jokowi tak mengakomodir kepentingan rakyat.  "Kami menyayangkan sikap Presiden Republik Indonesia yang memilih pergi pada kegiatan lain, sementara mahasiswa yang merupakan rakyatnya sendiri ingin bertemu di Istana Merdeka," ujar Koordinator Pusat Aliansi BEM SI, Remy Hastian.

Last but not least, sejumlah elemen bangsa seperti GNPF Ulama, PA 212, FPI dan HRS Center juga telah menyatakan sikap menolak pengesahan undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja. Walaupun belum ada kepastian bahwa mereka akan ikut turun ke jalan, namun pernyataan bersama mereka untuk menolak Omnibus Law Cipta Kerja itu patut dijadikan catatan. Bahwa kekuatan mereka juga  patut diperhitungkan. 

Apakah ini yang kita inginkan, sehingga terjadi bentrokan antara aparat dan anak bangsa yang menolak undang-undang kontroversial itu? Kita tentu tidak berharap ini terjadi lagi. Sayangnya pemerintah yang mengambil sikap “wait and see” tampaknya masih mengabaikan kemungkinan-kemungkinan terburuk. 

Bahkan pemerintah mungkin akan melakukan kebijakan “test the water”,  sebagaimana biasa. Bila bentrokan hanya memakan korban tak seberapa, maka pemberlakuan undang-undang ini akan jalan terus. Bila kondisi memburuk dan korbannya banyak, barulah dipikir ulang. Seharusnya baik eksekutif maupun legislatif ingat bahwa tidak ada yang meragukan kekuatan Soeharto di akhir-akhir kekuasaannya. Tapi karena digeruduk terus siang dan malam, hanya butuh waktu 20 hari untuk menumbangkan kekuasaannya yang sudah bercokol 32 tahun. Semoga ini dapat dijadikan pelajaran berharga. (*) 

Penulis adalah wartawan senior di Bandung.

Pewarta :
Editor : Slamet Oerip Prihadi
Sumber :

Komentar Anda