Release Serikat Pekerja Jawa Pos

Petaka Pensiun Dini

Leak Kustiya (paling kiri) Dirut JP Koran) dan Duta Besar Maroko untuk Indonesia Ouadia Benabdellah (tengah) saat berkunjung ke kantor redaksi Jawa Pos, Surabaya, 26 Agustus 2017. (FOTO: jawapos.com)

COWASJP.COM – Ini adalah tulisan untuk Mengiringi Somasi II Union Busting Serikat Pekerja Jawa Pos

Wartawan di Indonesia, kebanyakan dan hampir selalu menerima apapun keputusan para bos mereka, kendati itu menyangkut nasib dan kesejahteraan mereka.

Rusdi Mathari, Karena Jurnalisme Bukan Monopoli Wartawan, 2018

***

Kalimat yang tercantum pada halaman 185 artikel berjudul Mogok Wartawan The Times dan Koran Jakarta itu menjadi realita bagi kami pada pertengahan tahun.  PT Jawa Pos Koran (JPK) menggulirkan program pensiun dini. Tidak ada rujukan regulasi tentang itu. UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 pun tidak mengaturnya. Apalagi, peraturan perusahaan yang kami kenal sebagai PP 2019. 

Program itu ditawarkan kepada karyawan yang berusia 40 tahun. Ditawarkan. Artinya, tawaran itu boleh diambil, boleh tidak. Secara resmi, tawaran itu disampaikan Dirut JPK Leak Kustiyo dalam pidato ulang tahun Jawa Pos yang ke-71 pada 1 Juli 2020. Ada banyak reaksi. Tapi, sebagian besar pengurus dan anggota Serikat Pekerja Jawa Pos (SPJP) tenang-tenang saja. Tidak tergiur.

Mengapa? Sebab, sebelumnya SPJP telah menyikapi wacana tersebut. SPJP menolak program pensiun dini tersebut. Jika memang harus digulirkan, maka SPJP mengajak manajemen berunding untuk melahirkan kesepakatan bersama terkait pensiun dini yang dalam bahasa formalnya adalah pengunduran diri tersebut. Namun, manajemen bergeming. 

Sikap tenang pengurus dan anggota SPJP berubah ketika kemudian manajemen menegaskan bahwa siapapun yang mengambil pensiun dini sebelum 17 Juli, tidak perlu menanggung pajak. Pajak akan ditanggung kantor, sebagaimana yang berlaku selama ini. Namun, mereka yang mengambil pensiun dini pasca tanggal tersebut, harus membayar pajaknya sendiri. 

SK Direksi tentang pesangon yang harus ditanggung karyawan itu baru disosialisasikan pada 26 September 2020. Itupun melalui SK yang difoto dan dikirimkan ke karyawan yang menanyakan tentang aturan tersebut. Tidak disosialisasikan secara terbuka kepada seluruh karyawan. Kendati demikian, tanggal penandatanganan SK tertera 17 Juli 2020. Dalam SK itu juga tertulis bahwa aturan tersebut mulai diberlakukan per 18 Juli 2020.

Tidak terbuka? Ya. Manajemen JPK memang tidak selalu menyampaikan apa yang seharusnya diketahui karyawan melalui mekanisme yang jelas. Dan, manajemen selalu menganggap hal itu sudah biasa. Sudah tradisi. Tidak apa-apa. 

Bahkan, PP 2019 yang diteken sendiri oleh Dirut Leak Kustiyo pada 29 Januari 2019 pun tidak pernah disosialisasikan kepada karyawan. Padahal, dalam pasal 44 poin 2 PP 2019 itu ada tertulis: Peraturan Perusahaan ini akan disosialisasikan oleh perusahaan dan didistribusikan melalui kepada departemen terkait. Ketika SPJP menanyakan keberadaan PP 2019 ke HRD pun, tidak ada jawaban yang memuaskan. Hanya ada salinan fisik yang kemudian SPJP minta. SPJP kemudian berinisiatif menggandakan sendiri PP 2019 untuk disebarluaskan kepada anggota. 

Selain tradisi diam saja, manajemen JPK juga lekat dengan kebijakan like and dislike. Itu menjadi nyata ketika pensiun dini menjadi tawaran yang wajib direspons dengan jawaban iya oleh seluruh karyawan yang berusia 40 tahun ke atas. Dengan pendekatan "kekeluargaan” ala manajemen, seluruh pengurus SPJP disarankan mengambil pensiun dini. Awalnya, memang yang berusia 40 tahun ke atas. Tapi, kemudian mereka yang berusia di bawah 40 tahun pun diminta mengambil. Beberapa, bahkan dipaksa. 

Khusus untuk yang berusia 40 tahun ke bawah, hanya pengurus dan anggota SPJP saja yang mendapatkan tawaran pensiun dini. Itu pun disertai intimidasi. Apabila tidak mengambil pensiun dini, maka manajemen akan mengganjar mereka dengan PHK. Dan, itu terjadi pada dua pengurus  SPJP di Surabaya pada 13 Agustus 2020. Lantas, kejadian yang sama menimpa dua anggota SPJP di Jakarta pada 28 Agustus 2020.

Apakah SPJP tidak protes? Tentu saja SPJP memprotes. Melalui surat bernomor 11/B/SP-JP/VIII/2020 tertanggal 29 Agustus yang dialamatkan ke Disnaker Kota Surabaya, SPJP menolak PHK tersebut. Surat sikap itu sengaja dialamatkan ke Disnaker Kota Surabaya karena saat PHK terjadi di Jakarta, SPJP sedang dalam proses mediasi tripartit dengan manajemen di Disnaker Kota Surabaya. Mediasi lantas melahirkan risalah yang salah satu butirnya adalah penegasan bahwa pensiun dini adalah tawaran dan tidak bisa dipaksakan dengan cara apapun.  

Atas dasar itu, SPJP mendesak manajemen membatalkan PHK. Protes berlanjut dalam perundingan bipartit antara SPJP dan manajemen. Meskipun manajemen tidak pernah mengakui bahwa sasaran program pensiun dini adalah pengurus dan anggota SPJP, tapi faktanya demikian. Ada intimidasi yang kuat kepada pengurus dan anggota SPJP agar mengambil pensiun dini. Dan, itu tidak terjadi pada karyawan lain di luar SPJP.

Terkait pensiun dini yang menurut manajemen adalah bagian dari skema resizing (efisiensi) pun, SPJP selalu mendesak agar ada transparansi. Itu merujuk pada Surat Edaran Kemenaker No. M/3/HK.04/III/2020. Bahwasanya program efisiensi harus dikomunikasikan kepada karyawan dalam hal ini SPJP, sehingga tercapai kesepakatan-kesepakatan yang bisa diterima kedua belah pihak. Namun, yang terjadi adalah efisiensi ala manajemen dengan parameter yang mereka tentukan sendiri dan dipaksakan kepada karyawan. 

Parameter tidak jelas itu juga selalu menyasar pengurus dan anggota SPJP. Itulah yang lantas membuat SPJP melayangkan somasi union terhadap manajemen pada 25 September 2020. (*)

Pewarta: Release SP Jawa Pos.

Pewarta :
Editor : Slamet Oerip Prihadi
Sumber :

Komentar Anda