Djoko Tjandra, Riwayatmu Kini (4-Habis)

Seeking Rent, Jadi Korupsi

Foto Ilustrasi: Istimewa

COWASJP.COMDari rentetan pelarian Djoko Tjandra, jelas ia jago lobi. Dalam arti, ‘bermitra’ dengan ‘pihak berwenang’. Sedangkan, rata-rata pengusaha jago lobi. Terus, bagaimana pengusaha menghindari jerat korupsi?

*******************************************

Simaklah teori Anne Osborn Krueger. Menurutnya, semua pemburu rente, pasti pelobi ulung. Lobbying berburu rente, ujung-ujungnya korupsi atau suap.

Anne O. Krueger (pakar ekonomi Bank Dunia), dalam bukunya yang terkenal ‘The Political Economy of the Rent-Seeking Society, mengatakan:

Kemampuan lobbying pengusaha, selalu mengarah ke perburuan rente. Dan, berburu rente mengarah ke korupsi dan penyuapan. Itu satu paket.

Keahlian lobbying juga dimiliki pejabat publik. Jadi, pengusaha dan pejabat sama-sama jago lobi.

Pengusaha atau pejabat publik juga sama-sama berburu rente. Dari lobbying mereka menuju ke korupsi atau penyuapan (Kueger, Anne Osborn, The Political Economy of the Rent-Seeking Society, 1974).

Pertanyaan, apakah pengusaha tak perlu melobi? Lantas, bagaimana bisnis berkembang tanpa lobbying?

Pertanyaan itu mendasari riset Asim Mehmood dan Håkan Bohman dari Umea University, Swedia.

Mehmood dan Bohman melakukan riset hubungan antara lobbying, berburu rente, berdampak korupsi dan suap di Pakistan pada 2014.

Pemilihan lokasi Pakistan, karena tingkat korupsi tinggi (Effects of Rent Seeking and its three forms, Corruption, Bribery and Lobbying, on Entrepreneurship, A Descriptive Study on Pakistan, 2014).

Mereka melakukan serangkaian wawancara terhadap banyak pengusaha. Juga meriset berbagai aturan yang rawan korupsi, seperti perizinan, pengadaan barang dan jasa, dan beberapa kebijakan publik.

Hasilnya, minat berbisnis di Pakistan sejak 1990-an hingga 2014, sangat rendah. Itu tampak dari kuantitas perusahaan baru yang terus menurun.

Disimpulkan, dengan tingkat korupsi yang sangat marak, maka melemahkan semangat entrepreneurship. Generasi muda ogah jadi pengusaha.

Sebab, calon pengusaha melihat begitu banyak ‘jebakan batman’, jika mereka berprofesi sebagai pengusaha. Start, mendirikan perusahaan saja sudah ‘dicegat’ mengurus perizinan yang wajib sogok sana-sini. 

Uang sogok dari calon pengusaha kepada pejabat berwenang (penerbit izin pendirian perusahaan) sudah sangat biasa di Pakistan. Bahkan, sudah jadi budaya. Kalau gak nyogok, malah gak bener.

Akan start berbisnis saja sudah dicegat uang sogok, lantas bagaimana perjalanan selanjutnya? Demikian hasil riset Mehmood dan Bohman.

jago-logi.jpgNajwa Shihab mewawancarai Setyo Novanto di sel lapas Sukamiskin, September 2018. (FOTO: lampung.tribunnews.com)

Sementara, hampir semua pengusaha atau calon pengusaha, pasti jago lobbying. Istilah lobbying di sini diartikan: Pendekatan pengusaha ke pejabat. Juga sebaliknya, pejabat mendekati pengusaha.

Apa yang mereka cari dengan lobbying? Dalam riset Mehmood dan Bohman, jawabnya adalah seeking rent (memburu rente). 

Dalam kamus Bahasa Indonesia, rente berarti bunga (bunga bank). Tapi, kata rente dalam seeking rent berarti berburu keuntungan, dalam konotasi negatif. Kira-kira mirip kata rentenir, juga berkonotasi negatif.

Lantas, apa kaitannya dengan kasus Djoko Tjandra?

Nah, ia ‘kan jago lobi. Ia pengusaha papan atas Indonesia. Pemilik perusahaan properti Grup Mulia, pembangun banyak gedung-gedung mewah di Indonesia.

Diberitakan media massa, ketika Djoko Tjandra membangun Hotel Mulia, Senayan, Jakarta Selatan, 1997, tanah sekitar 4 hektar di hotel itu, awalnya milik Sekretariat Negara.

Itu mempertegas, bahwa ia memang pelobi ulung. Dan, sebagaimana karakter pengusaha, ia berani berspekulasi. 

Buktinya, ia melalui perusahaannya, PT Era Giat Prima, membeli cessie (hak tagih) Bank Bali yang macet Rp 3 triliun pada Januari 1999. 

Piutang macet Bank Bali Rp 3 triliun atas tiga bank (BDNI, BUM dan Bank Tiara) dilelang seharga separonya. Artinya, hak tagih itu dijual Rp 1,5 triliun. Pembeli lelang, adalah perusahaan Djoko Tjandra.

Kasusnya rumit. Intinya, 3 bank yang berutang tersebut colaps. Lantas dirawat BPPN. Bank Indonesia (BI) dan BPPN menalangi sebagian utang, sekitar Rp 940 miliar. Uang BI (negara) inilah jadi dasar hukum pidana korupsi.

Itulah awal kasus Djoko Tjandra. Ia diadili 1999. Tiga kali diadili, tiga kali pula divonis bebas majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Alasan vonis bebas (ketiga-tiganya) sama: Itu perkara perdata. Bukan pidana korupsi.

Keahlian lobbying dan keberanian spekulasi, menggiring Djoko Tjandra dalam perkara hukum yang berproses dalam 21 tahun, sejak 1999. Kasus itu contoh seeking rent.

Kasus ini belit-membelit hukum - politik. Dirut PT Era Giat Prima adalah Setya Novanto saat itu (1999) orang penting Partai Golkar. Kini Setya Novanto terpidana kasus korupsi e-KTP.

Bagaimana kelanjutan kasus Djoko Tjandra, kita tunggu saja sidangnya. (*)

Pewarta :
Editor : Slamet Oerip Prihadi
Sumber :

Komentar Anda