Rancangan Redenominasi Rp 1.000 Jadi Rp 1 Akankah Terwujud?

FOTO: Infografis/Edward Ricardo - cnbcindonesia.com

COWASJP.COM – Pemerintah RI, dalam hal ini Kementerian Keuangan, memutuskan Rancangan Undang-undang Redenominasi untuk masuk ke dalam rencana strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024.

Diberitakan oleh cnbcindonesia.com, 9 Juli 2020, keputusan Menteri Keuangan Sri Mulyani ni kemudian tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 77/PMK.01/2020.

Kalau RUU tersebut kelak ditetapkan sebagai UU, maka uang Rp 20.000 berubah jadi Rp20, Rp 50.000 jadi Rp 50, dan Rp100.000 jadi Rp 100. (Lihat foto)

Mengapa harus dilakukan redenominasi? 

Kemenkeu mencatat setidaknya ada dua alasan mengapa penyederhanaan nilai mata uang rupiah harus dilakukan. 

Pertama, untuk menimbulkan efisiensi berupa percepatan waktu transaksi, berkurangnya risiko human error, dan efisiensi pencantuman harga barang/jasa karena sederhananya jumlah digit rupiah.

menkeu.jpgMenteri Keuangan RI Sri Mulyani. (FOTO: airmagz.com)

Kedua, untuk menyederhanakan sistem transaksi, akuntansi dan pelaporan APBN karena tidak banyaknya atau berkurangnya jumlah digit rupiah.

Pada 2017, adalah pertama kalinya Kementerian Keuangan bersama Bank Indonesia (BI) mengajukan RUU Redenominasi Mata Uang. 

Waktu itu Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama Gubernur Bank Indonesia (periode 2013-2018), Agus DW Martowardojo, mengajukan permohonan langsung RUU Redemoninasi Mata Uang kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta.

Kabarnya, respons Presiden Jokowi kala itu positif. Menyambut baik dan siap untuk dibicarakan oleh para legislator, dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI). Sayangnya, sejak 2018 hingga 2020, RUU Redenominasi tidak masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas).

Pengalaman negara lain menunjukkan keberhasilan redenominasi menuntut: 

1/ Stabilitas makroekonomi. 

2/ Inflasi yang terkendali.

3/ Nilai tukar mata uang, dan kondisi fiskal.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Piter Abdullah, memandang redenominasi rupiah memang dapat meningkatkan martabat rupiah yang sekarang terkesan tidak bernilai dibandingkan mata uang global.

Salah satu persyaratan redenominasi mata uang adalah inflasi yang stabil dan rendah. Menurut Piter, Indonesia sudah memenuhi syarat ini dalam 5 tahun terakhir. Sementara pelaksanaan redenominasi membutuhkan proses yang panjang.

Menurut Piter, apabila pemerintah ingin melakukan redenominasi rupiah, harus mendapatkan kesepakatan terlebih dahulu. Pun untuk bisa sampai redenominasi benar-benar dilaksanakan, akan membutuhkan waktu 4-5 tahun.

"Pembahasannya harus secepatnya dimulai untuk kemudian bisa disepakati dalam bentuk undang-undang. Kalau sudah ada undang-undang, tahapan redenominasi masih panjang. Proses ini akan memakan waktu sekitar 4-5 tahun,” jelas Piter kepada CNBC Indonesia, Selasa (7/7/2020).

REDENOMINASI BUKAN SANERING

Perubahan harga rupiah ini pernah dijelaskan lengkap dalam kajian Bank Indonesia (BI). Redenominasi bukanlah sanering atau pemotongan daya beli masyarakat melalui pemotongan nilai uang.

Redenominasi biasanya dilakukan dalam kondisi ekonomi yang stabil dan menuju ke arah yang lebih sehat. Sedangkan sanering adalah pemotongan uang dalam kondisi perekonomian yang tidak sehat, di mana yang dipotong hanya nilai uangnya.

Dalam redenominasi, baik nilai uang maupun barang, hanya dihilangkan beberapa angka nol-nya saja. Dengan demikian, redenominasi akan menyederhanakan penulisan nilai barang dan jasa yang diikuti pula penyederhanaan penulisan alat pembayaran (uang).

Selanjutnya, hal ini akan menyederhanakan sistem akuntansi dalam sistem pembayaran tanpa menimbulkan dampak negatif bagi perekonomian.

Sebagai informasi, pada 2010, sebenarnya BI sudah pernah merencanakan lima tahapan pelaksanaan redenominasi rupiah. Pada tahap pertama, yaitu pada 2010, BI melakukan studi banding tentang redenominasi di beberapa negara.

Tahap kedua, tepatnya pada 2011-2012 merupakan masa sosialisasi. Tahap ketiga (2013-2015) merupakan masa transisi ketika ada dua kuotasi penyebutan nominal uang.

Kemudian pada tahap keempat atau tepatnya 2016-2018, BI akan memastikan uang lama yang belum dipotong jumlah nolnya akan benar-benar habis dengan batas penarikan pada 2018.

Pada tahun 2019-2020, merupakan tahap kelima sebagai tahap terakhir, keterangan baru dalam uang cetakan baru akan dihilangkan. Masyarakat siap melakukan pembayaran dengan uang yang telah diredenominasi.

SANERING ERA PRESIDEN SOEKARNO

Wacana soal redenominasi atau penyederhanaan nilai nominal rupiah pernah diberitakan Viva.co.id – Jumat 6 Agustus 2010. Redenominasi mengingatkan kembali pada peristiwa sanering atau pemotongan nilai riil uang rupiah (sanering) pada masa pemerintahan Presiden Soekarno pada 1959. 

Kecemasan sempat merebak gara-gara redenominasi dianggap seperti halnya sanering yang menimbulkan kekacauan di masyarakat lantaran duit mereka tiba-tiba tidak ada harganya.

"Nasabah bank dan investor asing sempat panik karena semula dipikir Bank Indonesia akan melakukan sanering," kata Ketua Umum Himpunan Bank-Bank Umum Nasional Swasta (Perbanas), Sigit Pramono, kepada VIVAnews di Jakarta, Kamis, 5 Agustus 2010.

Mereka panik, kata dia, karena trauma peristiwa 50 tahun lalu. "Orang-orang tua kita tentu masih ingat betapa kepanikan muncul karena tiba-tiba kekayaannya menurun akibat kabijakan sanering," kata dia.

Jika mengacu kembali pada masa pemerintah Soekarno, kebijakan sanering dilakukan pada 25 Agustus 1959. Tujuannya, untuk mengendalikan inflasi yang demikian tinggi. Caranya, pada saat itu, nilai uang pecahan Rp 500 dan Rp 1.000 dipotong menjadi Rp 50 dan Rp 100.

Bahkan, bukan cuma sanering yang dilakukan. Namun, pemerintah juga membekukan simpanan giro dan deposito sebesar 90% dari jumlah di atas Rp 25.000. Kemudian diganti menjadi simpanan jangka panjang.

Pada 1958-1959, Indonesia memang tengah menghadapi persoalan inflasi yang tinggi. Bayangkan, pada tahun itu, dengan jumlah uang beredar Rp 29.372 juta, inflasi sudah mencapai 46 persen. 

Pada 1959, jumlah uang beredar melonjak dari Rp 5.517 juta menjadi Rp 34.889 juta. Jumlah uang beredar pada 5 dekade lalu memang tidak seperti sekarang yang mencapai ratusan triliun rupiah.

Secara eksternal, hal tersebut disebabkan oleh resesi di negara-negara industri yang mengakibatkan turunnya permintaan harga bahan mentah. Akibatnya pendapatan hasil ekspor merosot. Secara internal, kondisi ekonomi Indonesia dipengaruhi oleh ketegangan politik dalam negeri yang memuncak pada kurun waktu 1957-1958.

Indonesia juga terlibat dalam konfrontasi dengan Belanda berkaitan dengan masalah Irian Barat sehingga membutuhkan biaya besar. Selain itu, bank-bank juga memberikan kredit dalam jumlah besar kepada perusahaan dan yayasan pemerintah sebesar Rp 5.257 juta. Termasuk tambahan kredit kepada perusahaan asing yang dinasionalisasi. Akibatnya, jumlah uang beredar melonjak sangat tajam.

Ironisnya, lonjakan uang beredar besar-besaran tidak diimbangi dengan persediaan barang, baik produksi dalam negeri maupun impor. Akibatnya harga barang-barang dan biaya hidup melonjak tajam. Jika pada 1958, laju inflasi 46 persen, maka pada 1959 inflasi juga tinggi mencapai 22 persen. 

Pada 1960, inflasi juga tembus 36 persen. Itu tentu berbeda dengan kondisi sekarang, setelah lima tahun di mana inflasi rata-rata di kisaran 5-6 persen per tahun.

Buntut dari berbagai kebijakan ini, bukannya menyelesaikan masalah, tetapi malah memperburuk situasi. Bank-bank mengalami kesulitan likuiditas, yang ditanggapi oleh Bank Indonesia (BI) melalui pemberian kredit likuiditas kepada bank-bank. BI juga menangguhkan kebijakan pembatasan kredit.

Kesulitan likuiditas pada waktu itu membuat bank-bank tidak bisa memberikan kredit kepada perusahaan untuk kegiatan ekspor, impor, produksi, dan distribusi. Akibatnya, berpengaruh pada kenaikan harga barang dan biaya hidup tahun 1959. 

Bahkan, inflasi terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya hingga mencapai puncaknya pada 1966 dengan inflasi sebesar 635,5 persen.

Dalam Buku Sejarah BI djelaskan bahwa tindakan yang dianggap gagal ini ternyata dilakukan pemerintah tanpa berkoordinasi dengan BI. Akibatnya, Gubernur BI pada waktu itu, Mr. Loekman Hakim, mengajukan pengunduran diri kepada Presiden Soekarno. (*)

Pewarta :
Editor : Slamet Oerip Prihadi
Sumber :

Komentar Anda