Democratic Sporting

Menjadikan Olahraga sebagai Role Model Membangun Bangsa dan Negara

Letjen TNI Purn Marciano Norman (Foto: Istimewa)

COWASJP.COM – Tidak dapat dipungkiri, hingga kini olahraga mampu membangkitkan kesadaran kebangsaan tanpa perlu kampanye dan indoktrinasi. Lihatlah manakala tim nasional (Timnas) sepakbola atau bulutangkis –dua cabang olahraga paling populer di Indonesia- bertanding di kancah dunia. Masyarakat berbondong-bondong menontonnya. Bahkan belakangan muncul “tradisi” nonton bareng (nobar) di berbagai tempat bagi mereka yang tidak dapat menyaksikan langsung dari pinggir lapangan tempat berlangsungnya pertandingan. 

Khalayak ramai seolah tersedot daya magnit dua cabang olahraga tersebut dan berada dalam satu barisan. Mereka rela membeli jersey atau kostum timnas untuk dipakai saat nonton dan penuh semangat meneriakkan: INDONESIA guna menyemangati para atlet timnas yang berlaga. Mereka lebur jadi satu seolah melupakan perbedaan latar belakang suku, agama, ras, antargolongan (SARA), daerah asal, dan afiliasi politik. 

Marciano-Norman.jpg1.jpgMarciano Norman kandidat Ketua Umum KONI Pusat 2019-2023. (FOTO: Badan Intelijen Negara)

Inilah salah satu modal terbesar bangsa saat ini yang semestinya dapat dijadikan rujukan dalam membangun negara-bangsa yang masyarakatnya sangat majemuk ini. Harus diakui, dalam beberapa tahun belakangan ini, masyarakat terbelah ke dalam dua kubu yang seolah ingin saling menafikan keberadaaan kubu lainnya. Hal itu terutama mulai terasa saat digelarnya Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2012 yang kemudian bereskalasi ke Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014, Pilgub DKI Jakarta 2017, dan Pilpres 2019 yang prosesnya tengah bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK). 

Menanti Bukti di Musornas KONI

Musyawarah Olahraga Nasional (Musornas) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) 2019 akan berlangsung 2 Juli ini. Salah satu agenda terpenting Musornas ialah pemilihan Ketua Umum KONI Pusat periode 2019-2023 menggantikan Tono Suratman yang telah dua periode memimpin KONI Pusat. 

marciano.jpgLetjen TNI Purn Marciano Norman memberikan sambutan di Halal bi Halal Cowas JP Jabodetabek.

Dua calon bakal bersaing memperebutkan kursi ketua umum lembaga yang punya tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan pembinaan dan peningkatan prestasi atlet, kinerja wasit, pelatih, dan manajer tim cabang olahraga nasional itu. Kedua kandidat itu ialah Letjen TNI Purn Marciano Norman dan Muddai Madang. Marciano ialah mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) dan mantan Ketua Umum Pengurus Besar Taekwondo Indonesia (PBTI) periode 2011-2015 dan 2015-2019. Pangdam Jaya (29 Juni 2010 – 20 April 2011) itu juga pernah menjadi Ketua Institut Karate-Do Indonesia (Inkai) Kalimantan Barat dan Pembina Persatuan Olahraga Berkuda Indonesia (Pordasi). Adapun Muddai ialah Wakil Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia (KOI). 

Di dunia olahraga, ada dua nilai dasar yang dijunjung tinggi para pelakunya, yakni profesionalisme dan fairness. Olahraga bukan sekadar aktivitas yang mempertontonkan keterampilan melainkan juga aspek etis, yakni fair play. Aneka permainan kotor sangat diharamkan dan jika dilakukan akan menjadi dosa besar dan aib sangat memalukan bagi para pelaku dan para pihak yang terlibat. Itulah mengapa olahraga (sport) memunculkan istilah sportivitas yang merujuk pada dua nilai dasar tersebut. 

Marciano-Norman.jpg2.jpgLetjen TNI Purn Marciano Norman (tengah) hadiri acara Halal bi Halal CowasJP Jabodetabek 19 Juni 2019.

Di era demokrasi yang menjunjung tinggi supremasi hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM), penting kiranya menghadirkan Democratic Sporting. Istilah tersebut konsep yang di dunia kepolisian disebut sebagai Democratic Policing atau Perpolisian Demokratis. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) menjamin kamtibmas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, aparat kepolisian harus memperhatikan prinsip-prinsip HAM dan pelibatan masyarakat madani (civil society). Polisi juga harus transparan dan akuntabel dalam menjalankan tupoksinya itu. 

Gary T. Marx dalam artikelnya “Police and Democracy” (dalam M. Amir & S. Einstein, eds., Policing, Security and Democracy: Theory and Practice, Vol. 2, 2005) menguraikan tiga elemen penting dalam democratic policing. Pertama, bekerja dalam koridor norma dan aturan hukum. Kedua, penghormatan terhadap harkat kemanusiaan dan HAM. Ketiga, akuntabilitas publik. 

Muddai-Madang.jpgKandidat Ketua Umum KONI Pusat lainnya: Muddai Madang. (FOTO: beritasatu.com)

Terkait dengan pemilihan Ketua Umum KONI 2019-2023, pengadopsian praktik democratic sporting sangat relevan karena sejalan dengan prinsip sportivitas yang sangat dijunjung tinggi di dunia olahraga. Hal itu berlaku bukan hanya bagi para atlit melainkan juga para pengurus organisasi olahraga. KONI haruslah dipimpin oleh sosok profesional dan berintegritas, yang menjunjung tinggi prinsip fairness dalam berkompetisi. 

Karena itu, sangat penting bagi para pemangku kepentingan yang punya hak suara mempraktikkan prinsip transpransi dan akuntabilitas dalam proses pemilihan ketua Umum KONI Pusat pekan depan. Jangan ada money politic atau jual beli suara karena hal itu jelas-jelas merusak azas fair play dan melanggar norma hukum. Pemilihan Ketua Umum KONI haruslah dapat dijadikan sebagai role model bagi penyelenggaraan demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sejauh ini, bidang olahraga telah teruji dan terbukti sebagai ajang pemersatu bangsa ini.

Praktik suap-menyuap semacam itu sangat merendahkan martabat kemanusiaan. Praktik kotor semacam itu pulalah yang disinyalir sebagai penyebab olahraga kita terseok-seok di kancah dunia. Padahal, bangsa ini punya berjuta talenta yang siap mengharumkan nama bangsa dan negara di kancah olahraga dunia. Selamat ber-Musornas untuk memilih pemimpin berjiwa patriot dan berintegritas yang mampu mengangkat prestasi olahraga Indonesia di pentas dunia secara terhormat dan bermartabat.(*)

Penulis: Nurcholis MA Basyari, wartawan senior di Jakarta.

Pewarta :
Editor : Slamet Oerip Prihadi
Sumber :

Komentar Anda