COWASJP.COM – KENDURI Rakyat dulu baru kabinet. Kemarin siang, setelah salat Jumat, Anwar Ibrahim menghadiri Kenduri Rakyat di Tambun, satu bagian kota Ipoh, ibu kota negara bagian Perak. Itu sekitar 250 Km di utara Kuala Lumpur.
Setelah Kenduri itu Anwar kembali ke Kuala Lumpur. Rakyat sudah menunggu pengumuman kabinet baru. Mereka sudah tidak sabar. Sudah terlalu lama Malaysia tidak punya kabinet. Yakni sejak kabinet dibubarkan sebelum Pemilu 19 November lalu.
Sejak memenangkan Pemilu itu Anwar memang sudah ditunggu rakyat Tambun. Di daerah pemilihan Tambun inilah Anwar terpilih sebagai anggota DPR. Sebagai orang Kuala Lumpur yang nyaleg di Dapil Tambun, ia harus memenuhi sopan-santun politik itu. Sekalian menemui Sultan Perak: Nazrin Shah.
Lalu melakukan temu sapa di Pasar Tanjung Rambutan. Juga mengunjungi klinik kesehatan Manjoi. Setelah salat Jumat di masjid Muhammad Al Fateh Taman Jati, Anwar menghadiri Kenduri Rakyat di situ.
Tentu Kenduri Rakyat zaman sekarang sudah berbeda.
Sahabat Disway di Malaysia menyebutkan makanan Kenduri Rakyat masa kini sudah datang dari katering. Bukan lagi hasil gotong-royong masyarakat.
Dulu Kenduri Rakyat seperti itu selalu membuat seluruh warga sibuk. Sejak dua hari sebelumnya sudah ramai-ramai kupas bawang. Sehari sebelumnya potong kambing atau sapi.
Kini yang penting sajiannya masih sama: nasi minyak, nasi briani, nasi putih, dan nasi hujan panas (lihat gambar). Dilengkapi dengan acar timun/buah, keropok ikan, dalca kari sayur, sambal ikan asin, dan ulam-ulaman. Makanan utamanya: kambing bakar golek, sate sapi/ayam, kuah sambal kacang, dan ketupat/nasi himpit.
Tentu harus ada penutup: cendol, buah-buahan, bubur kacang hijau dan air batu campur (ABC). Sedang minumnya: air sirap selasih, air sirap limau dan minuman panas berupa teh atau kopi.
Daftar menu seperti itu Anda pun sudah tahu: itu karena makanan untuk Kenduri Rakyat harus terdiri dari tiga makanan utama suku Melayu, Tionghoa dan India.
Di Tambun, Anwar mendapat suara 32.000. Pesaingnya, dari Perikatan Nasional, kalah 6.000 suara: 26.000.
Calon dari Barisan
Nasional dapat 16.000. Calon keempat hanya dapat 656 suara.
Kenduri Rakyat itu memang ramai, tapi pasti kalah ramai dengan apa yang berseliweran di otak Anwar. Ia harus mengumumkan kabinet setelah pulang ke Kuala Lumpur sore kemarin. Ia sudah berjanji kabinetnya nanti ramping sekali. Tidak boleh hidup mewah. Gajinya dipotong. Lebih kecil dari gaji kabinet yang lalu. Juga harus mewakili semua komponen koalisi, termasuk harus mengakomodasikan Serawak dan Sabah.
Anwar sendiri sudah menolak mobil dinas jenis limousine. Bahkan ia juga minta tidak digaji. Anwar harus memikirkan kebutuhan hidup rakyat yang harganya naik. Acara rapat pertamanya usai dilantik sebagai perdana menteri: membahas harga-harga kebutuhan pokok.
Tidak mudah mendapatkan menteri seperti itu. Apalagi salah satu anggota koalisinya adalah Barisan Nasional yang punya citra penuh dengan korupsi.
Yang juga sulit adalah mencari menteri keuangan. Anwar adalah mantan menteri keuangan yang terkenal. Bisa saja ia merangkap menjadi menteri keuangan seperti ketika menjabat wakil perdana menteri di zaman Mahathir Muhammad dulu. Tapi Anwar sudah menegaskan: tidak akan merangkap jabatan menkeu.
Mengangkat kembali Lim Guan Eng? Secara politik tepat: sekalian mengakomodasikan partai Tionghoa, DAP, yang memperoleh kursi lebih banyak dari partai Anwar sendiri: PKR.
Tapi Guan Eng kini ketua umum Partai DAP. Apakah masih cukup waktu. Ia juga baru saja meninggalkan konflik berat di Serawak. Saking marahnya rakyat Serawak sampai hampir semua kursi DPR dari Serawak dirampas habis oleh Gerakan Partai Serawak (GPS). Guan Eng memang sudah minta maaf, tapi luka lama bisa memerah kembali kapan saja.
Sebenarnya Guan Eng tidak salah. Ia mengungkapkan fakta. Tapi ucapan itu menyakitkan perasaan. "Serawak masih punya utang 2,5 miliar Ringgit kepada pemerintah pusat," ujar Guan Eng. Itu harus dibayar. Kalau tidak, dana untuk rehabilitasi sekolah-sekolah di Serawak tidak bisa dicairkan.
Guan Eng, menteri keuangan di zaman Mahathir II, punya data semua itu. Bahkan ia masih mengecam kebiasaan boros di Serawak. "Serawak akan bangkrut dalam tiga tahun kalau tetap dikuasai GPS," ujar Guan Eng.
Benar belum tentu bijak. GPS kini justru lebih menguasai Serawak. DAP pun harus bekerja sama dengan GPS di kabinet baru ini. Maka, mungkin Guan Eng tidak akan menjabat menkeu. Ia sudah merasa. "Saya tidak mengharapkan duduk di kabinet. Yang penting bagaimana Malaysia bisa maju. Bisa bicara di panggung dunia lagi," ujar Guan Eng kepada media di sana. "Yang penting jangan ada yang mencuri Malaysia," katanya.
Sedang GPS tegas beriskap: harus dapat jatah 4 menteri. Itu sama dengan jatah GPS saat berkoalisi dengan Perikatan Nasional dan Barisan Nasional sebelum ini.
Tentu sulit bagi Anwar untuk membuat kabinet ramping. Padahal ia ingin seperti di masa awal Malaysia merdeka dulu (1957). Waktu itu anggota kabinetnya ramping sekali: hanya 12 orang. Di pemerintahan berikutnya pun (1963) masih cukup ramping: 14 orang. Belakangan (2021) anggota kabinet itu menjadi 31 orang.
Meski harus mengakomodasikan banyak kepentingan rasanya Anwar tidak akan seperti Rajapaksa di Sri Lanka. Saking maunya merangkul banyak pihak, kabinet terakhir Rajapaksa terdiri dari 82 orang. Itulah kabinet terbesar di dunia, di zaman modern sekarang ini.
Itu mengingatkan kita pada masa akhir pemerintahan Bung Karno. Waktu itu Presiden Soekarno menyusun kabinet 80 orang lebih –sampai disebut sebagai ''Kabinet 100 menteri''.
Ketika menulis naskah ini saya harus sering berhenti: harus melihat perkembangan di Malaysia. Terutama apakah Anwar sudah mengumumkan kabinetnya. Sampai alinea terakhir tadi pun Anwar belum tampil di TV. Maka biarlah Bung Mirza yang menuliskannya pagi ini di komentarnya: siapa jadi menteri apa. (*)
Komentar Pilihan Dahlan Iskan
Edisi 2 Desember 2022: Omnibus Lagi
Thamrin Daffan
dihutan bakau berjalan tertatih tatih mencari ilmu ke pendekar kawakan dimana dikau wahai si rambut putih apakah rambutmu sudah di hitamkan
iwan
Katanya IDI mau menjaga kwalitas, kita sama-sama tau sampai dimana kwalitas itu, kalau tidak tidak ,mana ada 1jt orang berobat ke LN. Di negara tetangga MCU lebih murah dan pelayanan lebih prima, belum lagi yang berobat. Pemerintah harus reformasi total lah.
Johannes Kitono
Tidak perlu dipermasalahkan siapa yang mengusulkan RUU Omnibus Law tsb. Kalau isinya memang bagus dan bermanfaat bagi rakyat banyak diterima saja. Tentu bukan segelintir rakyat di IDI, yang tega dan dengan kecam pecat DR Terawan. Menjadi seorang dokter itu perlu investasi waktu dan biaya mahal. Apalagi dokter spesialis yang belajar ke LN dengan usaha/ biaya sendiri. Mau ambil spesialis di Indonesia, selain otak pintar, perlu biaya dan harus ada koneksi. Aneh, setelah lulus dan pulang ke Indonesia justru dihalangi oleh senior sendiri. Mereka takut bersaing dan kehilangan piring mangkoknya. Menkes Budi Gunadi Sadikin menyadari masalah ini dan memberi angin segar. Mulai November dokter spesialis LN dihimbau balik Indonesia dengan insentif extra 7 - 24 juta dan boleh praktek didaerah. Seharusnya IDI dipimpin oleh CEO yang tidak berafiliasi dengan bisnis RS dan partai politik. Buktinya Budi Gunadi Sadikin yang Menkes dan non dokter tapi ok. Kalau RUU Omnilaw tsb. ditolak, jangan harap pembangunan Mayo Klinik di Bali akan jadi kenyataan. Nanti Pidato 17 Agustus 2023 Presiden akan mengulang topik yang sama. Setiap tahun pasien Indonesia menghabiskan 150 T ke RS di Timberland, Borneo, Penang dan Bumrungrad. Silahkan tebak ini salah siapa?
Leong putu
Bola di lempar bola disepak / Sarat taktik juga stategi / Gimana kabarnya mbah koplak? / Si Jabrik ke mana dia pergi? / ... #ColekMbah Mars.
Mirza Mirwan
Pagi-pagi badan sudah berpeluh / Gegara mendaki ke Pura Uluwatu / Hati-hati kalau bertemu dengan Ni Luh / Boleh jadi itu istrinya Bung Putu / ..... Pantun maksa.
Mirza Mirwan
Omnibus itu kata yang dipungut mentah-mentahan dari bahasa Latin. Artinya: untuk semua. Jadi istilah Omnibus Law (kenapa bukan omnibus lex, ya!) itu maksudnya satu UU untuk semua. Di negara lain, Omnibus Law biasanya untuk mengamandemen sekaligus beberapa UU dan mengumpulkannya menjadi satu. Di Indonesia sudah ada contohnya, Ômnibus Law Cipta Karya. Tentang Omnibus Law Kesehatan, nantinya juga mengamandemen beberapa UU tentang profesi dokter, perawat, bidan, dan lainnya yang terkait kesehatan. Tetapi, nah ini, baik dari pihak pemerintah d.h.i. menteri kesehatan, maupun dari pihak DPR d.h.i. Wakil Ketua Komisi IX, Charles Honoris, sampai sekarang belum ada draft resmi Omnibus Law Kesehatan itu. Yang ada baru naskah akademis di Balegnas. Dari naskah akademis itu sekiranya oke, barulah disusun draft Omnibus Law Kesehatan yang resmi. Karena saya belum membaca draft yang dimaksud Pak DI, saya tak bisa mengomentarinya. Tetapi saya merasa heran saja, RUU-nya belum ada kok ikatan dokter, dokter gigi, perawat, dan bidan, sudah ramai-ramai protes.
Leong putu
Ke Surabaya naik Helikopter / Ke Tanjung Perak lewat jalan tol / Cita-cita saya ingin jadi dokter / Apalah daya otak isinya urusan "pentol" / ... 365_mantun "Pentol". Coba tebak, apakah "Pentol" itu ?
Jimmy Marta
Masuk tol pake oto/ Siapin uang diluar kantong/ Jika pentol bukan bakso/ Mungkin bang giman yg pembohong.
Fiona Handoko
bung mirza. gaya tulisan bung sdh seperti bpk dahlan. mantap di kalimat terakhir. "senyum xi seperti senyum pak harto dulu"
Jimmy Marta
Diantara pembaca maupun komentator pasti ada yg tahu "uji publik" model begini. Saya gk tahu apa istilah yg tepat untuk gaya sosialisasi spt ini. Tes air?. Cek ombak?... Kalau abah pasti dah tahu sumber RUU ini. Coba cermati, kan gk ada keluar kalimat sakti 'anda sudah tahu'. Itu artinya abah tahu, anda belum tahu...hehe. Bukan nuduh bah, cuma menduga. Sebuah kajian akademis untuk bahan RUU biasanya memang harus ada uji publiknya. Biasanya dibuat semacam forum resmi. Seminar, minta pendapat, forum group discussion atau sejenisnya. Dg mendatangkan ahli dengan peserta dari stakeholder terkait. Perlakuan yg baik terhadap hasil uji publik adalah untuk perbaikan dan penyempurnaan teks dan isi rancangan. Namun yg terbaik adalah melibatkan pihak terkait dalam penyusunannya dari awal. Akan banyak yg protes jk tiba2 disahkan di malam gelap. Akan penuh tanya jika baru berumur 9 bulan mau di revisi.
Leong putu
Wkwkwkwk... Draf RUU kok gak ngerti siapa yg mbuat. Itu bagaikan suami jauh di rantau tapi istri di rumah hamil (tiba²)... ....hahaha...
Juve Zhang
Di Tiongkok jadi dokter itu benar benar pengabdian.waktu jadi pelancong backpacker keliling Tiongkok sangat terkesan dengan sederhana nya,mereka , ke RS naik sepeda ontel, pulang sore belanja sayuran ke pasar, lah disana tak ada praktek swasta. Semua dokter hanya tugas di RS. Tak bisa praktek di rumah. Mungkin ini bisa diadopsi oleh RUU yg baru. Semua orang sakit ya ke RS. Atau Puskesmas, bisa di ijinkan puskesmas swasta asal dokter nya cukup memadai. Full waktu dan energi nya buat pelayanan kesehatan di RS. BPJS sudah bagus ,karena hampir semua bisa di bayar oleh BPJS. Yg terbaik memang tak pernah ke RS karena sangat merepotkan. Dokter saja kalau dapat pasien yg "super " parah kondisinya selalu stress. Hidup sehat jangan merepotkan para dokter adalah terbaik.
Agus Suryono
RUU OMNIBUS LAW DARI MANA DATANGNYA.. Memang hampir pasti, bukan Uya Kuya - yang ngedraft UU ini. Kalau dari kemungkinan, dilihat dari sisi yang diuntungkan dan atau dirugikan, pemilik idenya adalah.. 1). Investor rumah sakit besar - mereka diuntungkan, karena jadi lebih mudah merekrut nakes. Khususnya tenaga perawat. Dengan lebih mudah dan murah. 2). Organisasi atau perorangan, yang merasa dirugikan karena adanya IDI. Harapan masyarakat, khususnya harapan saya adalah, kalaupun peranan dan kekuasaan IDI dianggap terlalu kuat, maka perlu dilakukan studi banding, paling tidak ke Singapore.. 1). Bagaimana peranan organisasi profesi di sana, dalam pemeliharaan sikap dan kode etik profesi nakes. Dokter maupun perawat. 2). Idem, bagaimana peranan pemerintah. 3). Siapa penentunya.. Catatan: Biasanya, DPR seneng, jika harus melakukan studi banding. Meski sebenarnya hsl itu bisa ditanyakan ke mbah Google. Tapi kali ini, sebagai rakyat, saya setuju, wakil saya (baca: DPR), berangkat ke Singapore. Dan atau ke negara lain, yang diperlukan.
yea aina
Racun dalam proses pembahasan sebuah RUU: "kepentingan" bisnis tertentu. Sudah jamak diketahui publik negeri ini, tetang sejumlah uang yang bertebaran di seputar gedung kura-kura hijau sana. Mulai dari kardus durian berisi bukan durian, papa minta saham hingga transfer dalam bentuk valas. RUU pendidikan rontok akibat persaingan sengit kepentingan itu, hingga RUU kesehatan dicarikan jalan "memutar" melalui sosialisasi anonymous di medsos pula. Sedikit beda dengan omnibuslaw CILAKA (cipta lapangan kerja, kabarnya...), Relatif mulus di intern para kuasa pembahasnya karena benar-benar mengabaikan aspirasi rakyat/tenaga kerja pada umumnya. Lolosnya omnibuslaw CILAKA, karena aspirasi kepentingan bisnis tertampung dan terfasilitasi, sedangkan kepentingan rakyat/tenaga kerja, anda semua sudah tahu. Investasi yang dijanjikan mister "ai em hepi, plis inpes tu mai kantri" toh cuma cek kosong hingga hari ini. Tambahan sedikit, coba kalau anggota rumah hijau kura-kura berani mempersoalkan subsidi pupuk 33T yang tak pernah dirasakan petani itu. Baru layak disebut perwakilan rakyat.
dabaik kuy
....kemarin kata opung luhut... kalau KA cepat sdh beroperasi... maka KA parhayangan bdg jkt akan di stop... rakyat dipaksa pakai KA yg harganya 3x lebih mahal padahal cuman beda waktu 1 jam saja... itupun KA cepat stasium nya diluar kota...jadi sama aja hehe wah kepentingan rakyat dibawah kepentingan bisnis china.... ini gara2 UU omnibuslaw ...kepentingan rakyat di bawah kepentingan investor ...haha rusak negara
*) Dari komentar pembaca http://disway.id
