Mengapa Jawa Pos Digugat?

Graha Pena Surabaya. Foto: sewa beli kantor di Jakarta.

COWASJP.COM – Diberitakan oleh ngopibareng.id, Selasa 27 November 2018, bahwa ada seorang mantan karyawan PT Jawa Pos (JP), Didi Mei Kurniawan, melaporkan perusahaan surat kabar itu ke Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur. JP diduga melakukan pelanggaran karena tak dipenuhinya sejumlah kewajiban perusahaan yang diatur dalam aturan ketenagakerjaan.

Didi sudah bekerja di JP selama 22 tahun 8 bulan. Tepatnya sejak Agustus 1995 hingga Mei 2018. Mengapa JP digugat? Mencari jawaban mengapa terjadi gugatan inilah yang menarik dan penting.

Didi memaparkan sejumlah pelanggaran yang telah dilakukan JP. Antara lain: JP tak mengikutkan Program Jaminan Pensiun (PJP) – BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan aturan yang ada. Diduga melakukan penyimpangan dengan membayar iuran lebih kecil dari nilai yang seharusnya dibayarkan untuk program Jaminan Hari Tua (JHT) – BPJS Ketenagakerjaan.

"Jawa Pos membayar iuran program JHT lebih kecil dari yang seharusnya. Seharusnya berdasarkan gaji termasuk tunjangan tetap atau jabatan tiap bulannya, tapi nyatanya tidak," ujar Didi kepada ngopibareng.id.

JP baru mendaftarkan kepesertaan JHT dirinya setelah 10 tahun ia bekerja. Menurutnya hal ini adalah penyimpangan. Pembayaran iuran JHT itu baru dimulai 1 Juli 2005 sampai dengan pensiun tanggal 22 Mei 2018. Padahal dia bekerja di JP sejak Agustus 1995.

Berdasarkan Undang-undang  nomor 24 tahun 2011 tentang JHT dan JP, perusahaan diwajibkan mengikutkan, membayar dan menyetor iuran JHT atau JP sesuai dengan upah terakhir (gaji dan tunjangan tetap) pekerja.

"Jadi saya sudah diikutkan BPJS JHT mulai 2005 tapi tidak diikutkan jaminan pensiun yang harusnya sejak juli 2015," kata Didi.

Juga ada beberapa pelanggaran lainnya.  Kasus Didi menggugat JP sebenarnya bisa diprediksi jauh hari. Mengapa? Yang paling mendasar, tidak ada Serikat Pekerja dalam PT JP. Dulu pernah ada Dewan Karyawan. Tapi kemudian bubar begitu saja.

Karena itu, posisi karyawan JP sangat lemah. Dan, pihak PT JP mempunyai peluang untuk berbuat sesukanya agar meraih keuntungan sebesar-besarnya. Bila perlu hak karyawan dibonzai.

Minimal Harus Ikuti UU No 13 Tahun 2003

Setelah menjadi wartawan Jawa Pos 1983-1986, saya pindah kerja ke PT Petrokimia Gresik. Saya juga pernah bertugas di bidang HRD Petrokimia. Karena itu, saya juga tahulah aturan pesangon karyawan.  

Ketentuan pesangon untuk karyawan yang berhenti memasuki masa pansiun maupun diberhentikan perusahaan, minimal harus mengikuti ketentuan Undang Undang yang berlaku di Indonesia. Yakni Undang Undang nomor 13 tahun 2003.

Saat ini sudah sangat jarang ada kasus perselisihan Hubungan Industrial yang diberitakan Media Cetak. Tapi sekarang dengan maraknya media on-line, berita apa pun bisa tersebar dengan sangat mudah.

Terasa unik juga jika Jawa Pos yang termasuk salah satu media terbesar di Indonesia, tiba tiba digugat karyawannya yang baru pensiun. Padahal Jawa Pos mungkin puluhan kali memberitakan perselisihan hubungan industrial antara karyawan dengan Perusahaan, 

Mestinya Jawa Pos memahami potensi masalah yang muncul dari karyawannya, karena Jawa Pos adalah sebuah perusahaan juga.

graha-pena-sby.jpg

Dalam dunia bisnis, perusahaan apa pun, pasti berusaha untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, dengan melakukan penghematan sehemat-hematnya.  Kalau memungkinkan, perusahaan bisa mendapatkan tenaga kerja yang murah. Bahkan kalau bisa gratis! Tanpa upah!  

Karena itu, perusahaan yang posisinya di atas karyawan, harus menekan pengeluaran. Salah satunya biaya upah/gaji karyawan.  Dengan adanya UU nomor 13 tahun 2003, masalah Hubungan Industrialnya diatur  seadil mungkin.  Ada hak dan kewajiban baik dari posisi Karyawan maupun Perusahaan.

Nah, yang paling krusial ada beberapa pasal yang menjadi tarik menarik dalam hubungan industrial, untuk mendapatkan manfaat adanya UU nomor 13 tersebut, sehingga terjadi perselisihan yang bisa berakhir di pengadilan Hubungan Industrial.

Sumber Perselisihan

Masalah yang selalu diperdebatkan Serikat Buruh/Pekerja adalah masalah upah, outsourcing , pekerja, status pekerjaan, pesangon, kebebasan berserikat, dan mogok. Tapi yang paling utama menjadi perhatian saat melakukan Perjanjian Kerja Bersama ( PKB) antara Serikat Pekerja/Buruh dan pihak Perusahaan adalah masalahg upah, pesangon, berserikat dan kesejahteraan seluruh karyawan.

Yang konyol, jika tidak ada Serikat Pekerja di Perusahaan tersebut, padahal dijamin UU terhadap keberadaan Serikat Pekerja di setiap perusahaan! 

Serikat Pekerja sangat berguna dalam memperjuangkan kesejahteraan bersama pekerja dan pengusaha. Jika tidak ada, maka pekerja berada dalam posisi lemah. Sehingga pengusaha bisa berbuat sesuka hatinya. Pihak pengusaha lebih suka jika Serikat Pekerja tidak ada.

Perusahaan yang baik pasti tidak  ada rasa ketakutan dengan adanya Serikat Kerja. Sebab, masing-masing pihak bisa menyampaikan keinginan dan kemauannya. Pengusaha inginnya apa, pekerja inginnya apa?  Semua dituangkan dalam Perjanjian Kerja Bersama, yang berisi kesepakatan kedua belah pihak.  

Alhasil, jika ada permasalahan hubungan kerja, tidak perlu sampai ke pengadilan. Bisa diselesaikan secara bipatrit tanpa melibatkan pihak lain.

Yang menjadi pertanyaan, apakah Jawa Pos punya Serikat Pekerja? Kalau tidak ada, mengapa???  

Adakah Perjanjian Kerja Bersama? Yang konkret! Kalau tidak ada, mengapa tak ada???

 Inilah yang membuat ruwet jika muncul perselisihan antara pekerja dan perusahaan, yang membuat Jawa Pos digugat mantan karyawannya masalah pesangon.

Seharusnya karyawan Jawa Pos punya serikat karyawan! BUMN dan anak perusahaan pasti punya

Serikat Pekerja. Hal ini untuk menjembatani adanya permasalahan yang tak perlu ribut sampai ke luar.

Yang ujung-ujungnya bisa mempermalukan Perusahaan.  

Jangan-jangan kasus Didi menjadi pemicu munculnya deretan panjang kasus gugatan yang sama dari para mantan karyawan Jawa Pos lainnya.

Belum lagi pihak luar yang melihat permasalahan ini sebagai amunisi untuk menembak balik Jawa Pos.  Semoga perselisihan yang mulai ditabuh oleh salah seorang mantan karyawannya ini memberi pelajaran berharga terhadap semua pihak yang berkepentingan.

Semoga happy ending. Kita ikuti dengan seksama bagaimana perkembangan dan akhir perkara yang menuntut keadilan ini. (*)

*Penulis: Bambang Supriyantoro, mantan wartawan Jawa Pos dan karyawan PT Petrokimia Gresik."

Pewarta : Bambang Supriyantoro
Editor : Slamet Oerip Prihadi
Sumber :

Komentar Anda