Radikal Radikul Kapan Berakhirnya?

COWASJP.COMMESKIPUN persoalan ekonomi dan keadilan hukum oleh sebagian kalangan dipandang sangat mengkhawatirkan, namun perhatian terbesar pemerintah dan sebagian elit politik bangsa sekarang adalah masalah radikalisme. Seolah-olah radikalisme itu akan mampu menghancurkan  bangsa ini dalam sekejap. Seakan-akan radikalisme itu sama dan sebangun dengan terorisme. 

Dan salah satu persoalan paling serius dalam kaitan radikalisme itu saat ini  adalah masalah khilafah. Yang dianggap sebagai salah satu ajaran radikal. Yang selalu saja dipertentangkan dengan Pancasila. Yang dianggap akan mampu meniadakan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Sehingga mulai dari Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin, Menteri Agama Fachrul Razi, Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Menkopolhukam Mahfud MD dan banyak elit bangsa lainnya tak henti bicara radikalisme. 

Yang terbaru, Megawati yang juga Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) bicara tentang hal itu. Saat membuka Workshop Wawasan Kebangsaan untuk PNS Kemensos,  di Gedung Konvensi TMPN Utama Kalibata, Jaksel, Senin (9/12) kemarin. 

Seperti dikutip sejumlah media, dengan bahasanya Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu mengatakan, prihatin dengan adanya aksi-aksi teroris keji. Bahkan lebih miris lagi, katanya, semangat aksi-aksi tersebut kadang ditumbuhkan sejak dini, diturunkan kepada anak-anak pelaku terorisme.

Kesan kita, sejak dilantiknya para menteri Kabinet Indonesia Maju  oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Rabu pagi (23/10), energi bangsa ini terkuras habis hanya untuk membicarakan masalah radikal-radikul. Siang malam. Pagi maupun sore. Seakan tidak ada habisnya pejabat dan elit bangsa  bicara radikalisme. Seakan momok paling menakutkan yang menghantui bangsa ini sekarang adalah radikalisme. 

Karena itu, Wapres KH Ma’ruf Amin begitu getolnya bicara radikalisme. Begitu juga Menteri Agama Fachrul Razi, Menkopolhukam Mahfud MD dan sejumlah elit politik maupun pejabat pemerintah lainnya. 

Kita tidak habis pikir, kok bisa ya, Wapres Ma’ruf Amin sampai mencurigai murid-murid sekolah dasar bahkan PAUD terpapar radikalisme? Karena, katanya, ada bahan pembelajaran yang terpapar unsur radikalisme. Begitu juga Aparatur Sipil Negara (ASN), sehingga melahirkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 11 Menteri tentang penanganan radikalisme pada ASN. 

Nah, kalau anak SD dan PAUD saja dicurigai, apalagi para da’i. Sehingga masjid diinteli polisi. Karena itu, masyarakat bereaksi. Sehingga di media sosial tidak sedikit orang yang menertawakannya. Yang menyebabkan bertebarannya meme-meme lucu tentang polisi masjid. Karena Wapres telah memerintahkan pihak kepolisian memantau kegiatan masjid-masjid. 

Kita juga heran, kenapa mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu sekarang terkesan sangat memusuhi umat Islam? Mereka adalah kelompok mayoritas pemeluk agama di republik ini. Yang dulu begitu bangga Ma’ruf Amin sebagai ketua majelis ulamanya. Kenapa pemeluk agama lain tidak pernah dituduh terpapar radikalisme?

Guna mengambil langkah-langkah penanggulangan radikalisme itu, Wapres bahkan telah mengumpulkan sejumlah menteri terkait. Dalam pertemuan itu, hadir pula Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Suhardi Alius dan Wakapolri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto.

Lalu disepakati beberapa hal. Seperti dikemukakan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang ikut dalam pertemuan itu. Bahwa komando penanggulangan terorisme dan radikalisme kini diambil alih langsung oleh Warpres. Walaupun BNPT tetap menjadi sentral utama dan koordinator harian lembaga pemerintah maupun non pemerintah. 

Harus diakui bahwa suasana jadi gaduh ketika sejumlah pejabat tinggi seperti saling berpacu mengumbar kata soal radikalisme. Apalagi setelah Menag Fachrul Razi menyatakan akan melarang wanita pakai cadar dan pria bercelana cingkrang masuk ke dalam instansi pemerintah. Menanggapi hal itu, banyak yang komentar: Ternyata pak menteri jauh lebih radikal dari mereka yang dituduh radikal.

Ketika Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berkunjung ke kantor Menkopolhukam Mahfud MD 5 Desember lalu, yang dibahas juga masalah radikalisme. Dan Menkopolhukam sempat memberikan sejumlah data tentang paparan radikalisme di kalangan pegawai BUMN. 

Semua ini membingungkan rakyat. Sangat menguras energi anak bangsa ini. Kita jadi bertanya-tanya: Radikal radikul ini kapan berakhirnya? 

Didasarkan Pada Dugaan

Persoalan radikalisme sejauh ini terkesan berasal dari dugaan-dugaan sementara kalangan. Utamanya dari kalangan pejabat pemerintah. Karena tidak pernah ada data kongkrit dari hasil penelitian, misalnya, yang dapat dijadikan pegangan tentang paparan radikalisme itu. Di kalangan ASN, pegawai BUMN, apalagi pelajar SD dan PAUD. 

Meski demikian, masyarakat terus saja dicekoki dengan dugaan-dugaan itu. Seolah memang ada. Bahkan sangat nyata dan sangat menakutkan. Sehingga langkah-langkah tegas diambil untuk menanggulanginya. Karenanya, bukan mustahil, mereka yang dituduh atau diduga terpapar radikalisme, langsung di-“comot”. Selama ini, upaya penanggulangan terorisme, misalnya, hanya dengan mengandalkan “aksi penumpasan” oleh Densus 88. 

Hemat kita, penanggulangan radikalisme dan terorisme itu mestinya jangan hanya itu. Harusnya ada tindakan yang lebih manusiawi. Bukan hanya dengan penangkapan dan tindakan tembak di tempat. Kenapa tidak dilakukan upaya untuk merangkul mereka yang dianggap terpapar radikalisme? Misalnya, anak-anak atau keluarga para terduga maupun pelaku tindakan terorisme. Kenapa mereka tidak dibina? Dihilangkan traumanya atas perlakuan aparat terhadap orang tua mereka. Dibuatkan cara-cara agar mereka bisa keluar dari kemungkinan terpapar radikalisme.

Sejauh ini, yang tidak dimengerti oleh mereka yang gemar menuduh radikal radikul sekarang ini adalah fakta bahwa seorang anak mencintai sekaligus mengagumi orang tuanya. Walau apa pun status sosial yang disandang si orang tua. 

Kalau orang tuanya dicap radikal, lalu dianiaya, dilakukan tindakan tembak di tempat, maka anaknya akan tumbuh jadi radikal. Bisa jadi karena dendam. Tidak rela orang tuanya diperlakukan secara tidak manusiawi. Karena begitu besarnya kecintaan mereka kepada orang tua. 

Tapi di samping itu, bisa juga karena orang tua bagi anak-anak adalah “role model” yang ingin mereka tiru tindakannya, sikap maupun pandangan hidupnya. 

Karena itu anak PKI bangga jadi anak PKI. Anak orang Masyumi bangga jadi anak Masyumi. Mereka bangga mengenang orang tua mereka yang sudah tiada sebagai pejuang. Sebab itu, pemerintah mestinya mendorong adanya penelitian tentang sikap dan pandangan anak-anak keturunan PKI di tempat-tempat yang dulu jadi basis mereka. Bukankah tidak mustahil anak-anak keturunan PKI juga bisa terpapar radikalisme ajaran komunis. Begitu juga penelitian tentang sikap dan pandangan anak keturunan keluarga Masyumi di tempat-tempat yang dulu jadi basis kekuatannya. 

Untuk sementara, misalnya, cukup dua kelompok itu saja yang diteliti. Agar diketahui sejauh mana radikalisme itu tumbuh dari penghayatan dan pengalaman hidup mereka. Sehingga dapat diambil langkah-langkah yang lebih efektif untuk menanggulanginya. 

Penanganan radikalisme dengan membinasakan  mereka yang dianggap radikal hanya akan melahirkan semakin banyak bibit kaum radikal. Penanggulangan aksi-aksi terorisme melalui metode penumpasan menggunakan senjata akan semakin menumbuhsuburkan bibit-bibit teroris. 

Harusnya mereka dirangkul. Bukan dimusuhi. Memusuhi hanyalah akan melahirkan permusuhan yang semakin besar. Tindakan kekerasan hanyalah akan melahirkan tindakan kekerasan serupa. Persoalan ini tidak ada urusan dengan pengajaran Pancasila. Sama seperti tidak ada urusan dengan pengajaran agama.

Pemerintah melalui BNPT mestinya meneliti bagaimana sikap dan pandangan anak-anak pelaku terorisme. Mereka pasti merasa sebagai korban melawan kezoliman pemerintah. Karena itu mbok ya kebijakan penanganannya diubah. Kalau pemberantasan terorisme dengan menggunakan senjata densus 88, tidak akan ada habisnya. Apalagi bila para keluarga terduga teroris tahu bahwa pasukan Densus 88 yang diterjunkan dalam suatu upaya penumpasan teroris tidak hanya dari kalangan muslim, tapi ada juga yang non-muslim. Karena itu, bahkan anak cucu teroris tanpa diajari apa pun berpotensi jadi teroris.

Beda Ajaran dan Mata Pelajaran

Tentunya harus diapresiasi upaya pemerintah dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Pancasila. Di era Orde Baru dulu dilakukan dengan cara menggiatkan Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). Yang dianggap sebagai salah satu metode untuk memahami dan menyadari ideologi bangsa dan negara.

Sekarang pun ada desakan-desakan agar penataran P4 disemarakkan kembali. Agar anak-anak bangsa ini benar-benar memahami dasar ideologi negara. Agar mereka bisa hidup rukun dan damai dalam kebhinekaannya. Dan yang lebih diharapkan, agar penataran itu dapat menjauhkan generasi muda dari radikalisme yang sekarang dipandang sebagai momok paling menakutkan bagi bangsa ini. 

Persoalannya yang perlu diingat, penataran seperti itu selama ini hanya membuat P4 jadi mata pelajaran. Artinya, kalau jadi mata pelajaran, dia akan masuk telinga kiri keluar telinga kanan. Anak-anak yang cerdas dan kuat kemampuan menghafalnya tentu akan mampu menghafal butir-butir pelajaran yang diberikan. Tapi hal itu tidak menjamin dia tidak akan melupakannya dalam jangka waktu tertentu. 

obama.jpgBuku karya Nasmay L. Anas. FOTO: Prestasi Indonesia.

Tapi kalau ajaran, dia lahir dari pengalaman, dari fakta-fakta yang dilihat dari pandangan mata. Dari cerita-cerita yang didengar  telinga. Apalagi bila cerita itu menyangkut kejadian-kejadian yang menyedihkan seluruh anggota keluarga. Terbunuhnya orang yang dicinta, yang jadi tulang punggung keluarga. Cerita-cerita yang bisa jadi dituturkan oleh ibu mereka atau oleh nenek dan kakek mereka.

Semua  itulah yang melahirkan sebuah ajaran. Dalam konteks radikalisme, dia menjadi ajaran radikalisme. Dalam konteks terorisme, dia menjadi ajaran terorisme. Yang lahir dari pengalaman hidup yang getir. Tidak seperti mata pelajaran yang diajarkan oleh orang lain. Karena itu, ajaran tidak mudah dihilangkan. Ia merasuk ke dalam hati sanubari. Menjadi sikap dan pandangan hidup yang sulit diganti. 

Menurut pemahaman Islam, ajaran agama itu asalnya dari Allah Swt. Tuhan sekalian alam. Lalu  penjabarannya diberikan contoh oleh Rasulullah Muhammad Saw. Hal yang sama dilanjutkan oleh para sahabat, para tabi’in, tabi’ tabi’in dan kaum ulama yang datang kemudian. Ia menjadi contoh “way of life” yang diyakini pemeluknya sebagai yang terbaik. 

Semestinya, begitu pula dengan Pancasila yang menjadi dasar dan ideologi negara. Sayangnya, ia lebih dikesankan sebagai mata pelajaran yang mesti dicekoki kepada masyarakat, ketimbang ajaran yang membumi di dalam hati sanubari anak bangsa. Ia tidak dijadikan ajaran yang dapat dilihat oleh masyarakat dari pengalamannya sendiri. Dari contoh yang diberikan orang-orang yang dianggap pemimpin. Dari pelaksanaan butir-butir ajarannya di tengah-tengah masyarakat, yang dapat merasuk ke dalam jiwa. Sehingga ia menjadi pegangan hidup berbangsa dan bernegara. Menjadi pegangan bersama yang sangat berharga. 

Karena itu, benarlah omongan filsuf nyentrik Rocky Gerung belum lama ini bahwa presiden pun tidak faham Pancasila. Karena presiden tidak melahirkan kebijakan pemerintah yang benar-benar merupakan pelaksanaan dari butir-butir Pancasila. Dan benarlah juga omongan Penulis dan Budayawan Sujiwo Tejo belum lama ini bahwa Pancasila itu tidak ada. Karena yang ada itu hanyalah gambar garuda Pancasila dan teks Pancasila. 

"Orang yang bisa mendebat saya adalah orang yang pancasilais, polisi pancasila dan presiden juga nggak ngerti pancasila. Dia hafal tapi nggak paham. Kalau dia paham pasti nggak akan berutang. Kalau paham pasti nggak naikin BPJS. Kalau paham pasti tidak merusak lingkungan," demikian ucapan Rocky Gerung. 

Karena itu, tentu beda apa yang dihafal dengan apa yang difahami dari sebuah penghayatan. Kalau yang dihafal kan cuma teks. Sedangkan yang difahami bisa jadi ajaran yang dapat diimplementasikan di dalam ruang kehidupan.(*)

Penulis: Nasmay L. Anas, wartawan senior dan penulis buku “Obama versus Osama dalam Perang Melawan Teror”, yang sekarang menetap di Bandung.

Pewarta :
Editor : Slamet Oerip Prihadi
Sumber :

Komentar Anda