Kontroversi Hukum Aborsi

Foto-Foto: Istimewa

COWASJP.COM – Indonesia merupakan negara hukum, di mana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindakan pengguguran kandungan yang disengaja digolongkan ke dalam kejahatan terhadap nyawa (Bab XIX pasal 346 s/d 349). 

Namun, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan pada pasal 15 dinyatakan bahwa dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil atau janinnya, dapat dilakukan tindakan medis tertentu.

KUHP Bab XIX Pasal 346 s/d 349 dinyatakan sebagai berikut:
Pasal 346 : “Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Pasal 347 :
(1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 348 :
(1) Barang siapa dengan sengaja menggunakan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal 349 : 
“Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346, ataupun membantu melakukan salah satu kejahatan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencaharian dalam mana kejahatan dilakukan”.

erna163d26.jpg

Dari rumusan pasal-pasal tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa :
1. Seorang wanita hamil yang sengaja melakukan abortus atau ia menyuruh orang lain, diancam hukuman empat tahun penjara.

2. Seseorang yang sengaja melakukan abortus terhadap ibu hamil, dengan tanpa persetujuan ibu hamil tersebut, diancam hukuman penjara 12 tahun, dan jika ibu hamil tersebut mati, diancam 15 tahun penjara.

3. Jika dengan persetujuan ibu hamil, maka diancam hukuman 5,5 tahun penjara dan bila ibu hamilnya mati diancam hukuman 7 tahun penjara.

4. Jika yang melakukan dan atau membantu melakukan abortus tersebut seorang dokter, bidan atau juru obat (tenaga kesehatan), ancaman hukumannya ditambah sepertiganya dan hak untuk berpraktek dapat dicabut.

UU Nomor 23 Tahun 1992 Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
Pada penjelasan UU No.23 Tahun 1992 Pasal 15 dinyatakan sebagai berikut :
Ayat (1) 

“Tindakan medis dalam bentuk pengguguran kandungan dengan alasan apapun, dilarang karena bertentangan dengan norma hukum, norma agama, norma kesusilaan dan norma kesopanan”.

Namun dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu atau janin yang dikandungnya dapat diambil tindakan medis tertentu.

Ayat (2)
Butir a : Indikasi medis adalah suatu kondisi yang benar-benar mengharuskan diambil tindakan medis tertentu, sebab tanpa tindakan medis tertentu itu, ibu hamil dan janinnya terancam bahaya maut.

Butir b : Tenaga kesehatan yang dapat melakukan tindakan medis tertentu adalah tenaga yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukannya. Yaitu seorang dokter ahli kebidanan dan penyakit kandungan.

Butir c : Hak utama untuk memberikan persetujuan ada pada ibu hamil yang bersangkutan, kecuali dalam keadaan tidak sadar atau tidak dapat memberikan persetujuannya, dapat diminta dari suami atau keluarganya.

Butir d : Sarana kesehatan tertentu adalah sarana kesehatan yang memiliki tenaga dan peralatan yang memadai untuk tindakan tersebut dan telah ditunjuk oleh pemerintah.

Ayat (3) :
Dalam Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan dari pasal ini dijabarkan antara lain mengenal keadaan darurat dalam menyelamatkan jiwa ibu hamil atau janinnya, tenaga kesehatan mempunyai keahlian dan kewenangan bentuk persetujuan, sarana kesehatan yang ditunjuk.

Di Indonesia pengguguran terlarang oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 346-349, yang untuk itu juga ditetapkan hukuman yang berat. Hukum Pidana mau melindungi hidup sejak awal. 

Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kesehatan (1992) tampaknya ingin mengatur konflik:
“Dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atau janinnya, dapat dilakukan tindakan medis tertentu.” Aturannya memang tidak jelas, karena menampung banyak pendapat yang berbeda-beda; dan pada umumnya dipertanyakan, adakah hukum aborsi masih efektif membantu orang dalam konflik atau melindungi hidup dalam kandungan.

Aborsi dilegalkan jika sang ibu hamil adalah korban perkosaan. Itupun dengan prasarat tertentu yang berbatas waktu.  Jika proses pemeriksaan dan peradilan cukup panjang dan melampaui waktu, maka abortus tidak lagi dilegalkan. Dan waktu yang diberikan peradilan seringkali sangat singkat dan tidak cukup untuk menyelesaikan suatu perkara, sehingga seringkali aborsi tidak jadi dilakukan.

erna.jpg

Adalah suatu tindakan yang keliru jika kita menilai atau menghujat, dan mengutuk seorang ibu yang berupaya menggugurkan anaknya. Tidak ada orang yang menggugurkan kandungan karena senang membunuh, melainkan karena saat itu dia terjepit dalam konflik yang bagi dia berisiko sangat besar. 

Bila ada orang merasa harus menggugurkan kandungan atau telah melakukannya – karena alasan apa pun – orang itu hendaknya diberi pendampingan manusiawi agar dapat kembali menghargai hidup. Dalam hal ini konseling dari pastoral, tokoh agama, tenaga kesehatan sangatlah penting.

Informasi tentang risiko yang ada, tindakan hukum pemerintah dan hukum agama yang bisa dikenakan dan risiko psikis yang harus diderita harus di-sharekan dengan jelas dan lugas. 

Biasanya orang yang sedang menghadapi masalah berat tak lagi takut akan dosa, maka dari itu pembelajaran agama sejak dini sangatlah diperlukan.

Dokter dan tenaga medis lainnya misalnya bidan atau perawat maternitas juga harus diberi pengawasan rutin bagi mereka yang praktek kesehatannya terindikasi melayani aborsi. Dokter atau bidan/perawat maternitas juga manusia, di saat tertentu materi atau harga diri dan kehormatan membuat mereka gelap mata. 

Tetapi banyak pula dokter yang mematuhi hukum dan sanksi administrasi dari Organisasi Ikatan Dokter Indonesia, sehingga mereka tahu rambu-rambu mana yang harus dan wajib dipatuhi. Sanksi yang berat, baik sanksi hukum, moral maupun sosial dikenakan pada mereka yang melanggar tanpa pandang status. Baik pelaksana tindakan aborsi, membantu pelaksanaan tindakan aborsi, maupun mereka yang meminta aborsi dua duanya kena sangsi yang serupa.(*)

Pewarta :
Editor : Slamet Oerip Prihadi
Sumber :

Komentar Anda