Perss Relaese

Tindak Tegas Perusahaan Pencemar Limbah B3

Ketika Kapten Inf Jajang Munajat Danramil 02/Curug Kodim 0510 / Tgrs Korem 052/WKr, berkunjung ke lokasi PT Non Ferindo Utama di Kawasan Industri Manis Desa Kadu, Kec. Curug, Kab. Tangerang, Selasa 20/02/2018. (FOTO: ramil02.curugdimk0510)

COWASJP.COM – Pemerintah sejogyanya tak hanya konsen terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla). 
Tapi, juga menangani serius pencemaran lingkungan akibat limbah bahan berbahaya beracun (B3). 

"Karhutla perlu diatasi. Soal limbah B3 juga urgen sekali. Karena terkait dengan kesehatan masyarakat," tegas DR Ajat Sudrajat, pemerhati lingkungan hidup kepada wartawan di Jakarta, kemarin (Sabtu 28 September 2019). 

Menurut Ajat, untuk penanganan soal limbah B3 ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  (LHK) harus melakukan penegakan hukum (Gakkum) bersama aparat Kepolisian. 

"Perusahaan pencemar limbah B3 wajib ditindak tegas," kata pengamat lingkungan hidup dan dosen ilmu kesehatan masyarakat Unmuh Bogor itu. 

Pelanggaran limbah B3 dari aki bekas ini marak terjadi di daerah Tangerang, Bogor dan Cirebon. Pekan lalu, perihal ini dibahas dalam simposium nasional di Universitas Tarumanegara Jakarta. 

DR Kurtubi sangat prihatin adanya perusahaan pengelola aki bekas yang tidak berijin UKL-IPL. 

"Ditjen Gakkum LHK harus tegas menjerat dan menjatuhkan hukuman. Karena ini termasuk pelanggaran tindak pidana," kata ahli mineral yang juga anggota Komisi VII DPR sebagai salah satu narasumber simposium itu. 

Pemerintah telah mengatur Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tapi kenyataannya masih saja ada perusahaan yang dengan sengaja melanggarnya. 

Seperti yang dilakukan PT Non Ferindo Utama (NFU), pabrik timah hitam dari aki bekas. 

Pabrik NFU yang pusatnya di Tangerang itu, Agustus lalu oleh Ditpiter Mabes Polri ditetapkan menjadi tersangka  berdasar LP/A/0680/VIII/2019/Bareskrim. Karena melanggar tindak pidana UU 32/2009. 

Lantaran gudang Cabang NFU di Cirebon tidak memiliki izin UKL-IPL serta Tempat Penampungan Sementara (TPS) limbah B3. 

mirza.jpgDR Kurtubi, anggota Komisi VII DPR RI. (FOTO:  kanalntb.com)

Selain melanggar UU nomor 32/2009, PT NFU juga menyalahi PP nomor 01/2009 serta Kepbapedal nomor 1/Bapedal/09/2015 tentang tata cara dan persyaratan teknis penyimpanan limbah bahan berbahaya beracun (B3).

PT NFU PEMASOK UTAMA

PT NFU adalah pemasok utama timah hitam ke produsen aki di Indonesia selama bertahun-tahun, di antaranya PT GS Battery, PT Century Battery Indonesia, PT Yuasa Battery Indonesia dan PT Trimitra Battery Perkasa.

Untuk diketahui PT. GS Battery dan PT. Century Battery Indonesia adalah perusahaan patungan antara GS Yuasa Corporation Japan dengan PT Astra Internasional Tbk menguasai pasar domestik terbesar di Indonesia.

Selain itu, LSM Gerakan Rakyat Pembela Tanah Air (GERAPANA) Pusat, berharap aparat Polisi, Ditjen Hukum LHK RI untuk melakukan penegakkan hukum terhadap PT NFU karena termasuk kejahatan korporasi yang sangat serius.  

Sebagai produsen aki terbesar, PT Astra International Tbk wajib bertanggung jawab dan ikut melestarikan lingkungan hidup. Dengan jalan menghentikan dan memutus kerjasama dengan PT NFU. 
Sebagai langkah tepat untuk mewujudkan kepedulian Astra International mendukung dan patuh terhadap undang-undang serta peraturan Lingkungan Hidup yang berlaku di Indonesia.

"Bila melanggar izin apalagi UU, harus dijatuhkan hukuman. Tidak boleh dibiarkan,"  ujar Helmi Sutikno Ketua Umum GERAPANA, kepada pers di Jakarta, kemarin sore.

DAMPAK LIMBAH B3

Di samping itu, Helmi berharap Ditjen Gakkum LHK menindak dan mengawasi ilegal semelter (pengumpul dan pengelola) aki bekas. Karena dampak buruk adanya usaha ilegal ini merusak lingkungan hidup masyarakat. 

Di Cinangka, ada kawasan yang jadi tempat semelter ilegal. "Warganya banyak terkena penyakit tremor," tutur Helmi yang juga Waketum DPP Pemuda Panca Marga dan Dosen Sospol di Unmuh Bogor itu. (*)

Pewarta : Ferry Is Mirza
Editor : Slamet Oerip Prihadi
Sumber :

Komentar Anda