Puluhan Orang Terkatung Kepulangan Hajinya

181 WNI Ditahan Aparat Saudi

Sejumlah WNI yang ditahan di penjara imigrasi pihak berwenang Saudi karena hendak berhaji tidak sesuai prosedur. (Foto KJRI Jeddah)

COWASJP.COM – Kejadian memprihatinkan kembali terulang. Di tengah prosesi pelaksanaan haji yang  berjalan lancar, ternyata ada sebanyak 181 Warga Negara Indonesia (WNI) yang ditahan aparat berwenang Arab Saudi. Mereka ditahan sebelum masuk waktu pelaksanaan ibadah haji. Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah kini tengah berkoordinasi dengan instansi terkait di tanah air untuk menindaklajuti kasus ini.

Sebagian besar dari mereka  digrebek di apartemen dan sebagian lagi di sebuah penampungan di Mekkah. Mereka  ditahan di rumah detensi imigrasi (Tarhil) Syimaisi karena kedapatan hendak melaksanakan ibadah haji tanpa berbekal visa haji dan surat izin (tasrekh) berhaji .

Selain jumlah di atas, terdapat puluhan WNI yang terlunta-lunta usai melaksanakan ibadah haji. Karena mereka tidak memiliki tiket pulang. Lainnya terkatung-katung kepulangannya karena diberangkatkan dengan visa kerja dan tidak diuruskan exit permit-nya oleh perusahaan/travel yang memberangkatkan, sehingga mereka tertahan di bandara.

Berdasarkan hasil  berita acara pemeriksaan (BAP) yang dilakukan oleh Tim Pelayanan dan Pelindungan Warga (Yanlin) Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah, sebagian besar dari 181 orang tersebut mengaku tertipu. Tertipu tawaran berhaji oleh seorang oknum dari travel yang juga ikut terjaring dalam operasi tersebut. Oknum tersebut juga dimasukkan ke dalam sel tahanan imigrasi Arab Saudi.

Konsul Jenderal (Konjen) RI Jeddah Mohamad Hery Saripudin menyesalkan berulangnya peristiwa penahanan terhadap WNI karena hendak berhaji di luar prosedur ini. Konjen Hery menegaskan, ibadah haji itu sudah ada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Arab Saudi dan Pemerintah RI. Jadi tidak bisa dilakukan di luar prosedur.

Konjen Hery merinci, musim haji tahun ini, jumlah WNI yang ditahan pihak keamanan Arab Saudi kian meningkat dibanding tahun sebelumnya. Kebanyakan mereka adalah korban penipuan dari oknum yang mengaku menguruskan Haji ONH Plus, tetapi  ternyata visa yang digunakan untuk memberangkatkan mereka bukan visa haji.

“Perkiraan saya masih ada di luar sana orang kita yang masih belum bisa pulang karena terkendala visa,” kata alumni Hubungan Internasional UGM ini. Konjen pun berharap dilakukan penindakan tegas terhadap para pelaku penipuan guna  mencegah terulangnya kembali modus penipuan ini.

Sedangkan untuk calon jamaah haji, Konjen mengimbau agar mereka lebih berhati-hati terhadap pihak-pihak yang menjanjikan dapat memberangkatkan haji dengan cepat. Calon jamaah diminta secara aktif memeriksa izin travel atau perusahaan penyelenggara ibadah haji dengan otoritas terkait di tanah air.

Pelaksana Fungsi Konsuler-1 yang merangkap Koordinator Yanlin KJRI Jeddah, Safaat Ghofur, menyebutkan KJRI hingga saat ini telah memberikan pendampingan terhadap 201  orang WNI. “Sebanyak 195 telah berhasil dipulangkan ke Indonesia. Sisanya hingga saat ini  masih diupayakan agar bisa  segera dipulangkan juga,” terang Safaat.

Safaat menambahkan terdapat lima orang jamaah tertunda pemulangannya karena  tidak memiliki tiket pulang. Mereka korban penipuan oleh oknum travel.

Sementara itu, Staf Teknis/Konsul Imigrasi Ahmad Zaeni yang melakukan BAP terhadap para korban di Tarhil mengungkapkan, para WNI tersebut dijanjikan kemudahan oleh oknum travel. Mereka akan dihubungkan dengan muassasah selaku penyedia paket haji, termasuk tasrekh, tenda Arafah-Mina, katering dan transportasi. "Dari keterangan mereka, biayanya antara 60-200 juta per orang. Penawaran itu menyebar dari orang ke orang," terang Zaeni.

Muchamad Yusuf, Konsul Tenaga Kerja, yang turut terjun ke lapangan, mengidentifikasi berbagai jenis visa yang digunakan oleh para oknum untuk memberangkatkan korban. Disebutkan Yusuf,  para korban kebanyakan diberangkatkan dengan visa kerja musiman (amil musim). Lainnya diberangkatkan dengan visa turis untuk menghadiri event (ziarah fa’aliat), visa kunjungan pribadi (ziarah syakhsiah), visa umrah, dan sisanya berstastus mukim.

“Sesuai ketentuan Pemerintah Arab Saudi, setiap warga negara asing yang masuk dengan visa kerja harus memperoleh exit permit dari penanggung jawab (majikan) yang tertera di visa pekerjanya,” tandas Yusuf. (wan)

Pewarta : Erwan Widyarto
Editor : Erwan Widyarto
Sumber : KJRI Jeddah

Komentar Anda