Dewan Pers Dibentuk Agar Wartawan Tidak Ditangkap Polisi

Dari kiri: Henry Ch Bangun, Maksum, Sukoto, Ainur Rokhim. (FOTO: Makruf)

COWASJP.COM – Dewan Pers dibentuk agar wartawan tidak langsung ditangkap polisi bila terjadi kesalahan pemberitaan. Jadi, bila ada konflik  antara insan pers dengan masyarakat pembaca, semuanya  bisa diselesaikan melalui mediasi Dewan Pers.

"Dijamin tidak dipungut biaya. Dua kali mediasi, kasus selesai,'' kata Henry Ch Bangun, Wakil Ketua Dewan Pers dalam acara Seminar: "Mewujudkan Pers yang Sehat dan Berkelanjutan", Perspektif Dewan Pers yang digelar oleh Serikat Perusahaan Pers (SPS) Jawa Timur di Aula Kantor PWI Jawa Timur, Jl Taman Apsari-15-17, Surabaya, Sabtu (27/7).

Seminar yang dihadiri 105 peserta wakil perusahaan pers ini dibuka oleh Ketua SPS Jawa Timur, Sukoto, dan sambutan Ketua PWI Jawa Timur, Ainur Rokhim. Acara ini kemudian dimoderatori oleh Maksum, mantan Redaktur Opni Jawa Pos. 

Henry Chairudin Bangun menjelaskan, ada syarat bagi  perusahaan pers yang bisa dimediasi oleh Dewan Pers. ''Pertama, perusahaan persnya harus terdaftar atau terverifikasi di Dewan Pers. Kedua, insan pers atau si wartawan itu  harus sudah uji kompetensi dan memiliki sertifikasi pers,'' ujar mantan wartawan senior Kompas dan Warta Kota ini. 

Karena itu, dia mengimbau dan menyarankan agar perusahaan pers segera mendaftarkan perusahannya secara online di Dewan Pers. Nanti akan ada verifikasi administrasi dan faktual. Dan, untuk pemimpin redaksinya harus sudah mengantongi sertifikat UKW tingkat utama. 

"Malahan ke depan, verifikasi akan dilakukan secara online semua,'' katanya.

sukoto1.jpg

Untuk perusahaan pers, harus berbadan hukum yakni berupa PT, memiliki kantor yang beralamat jelas, meskipun kecil,  memiliki reporter karena nanti ada semacam persyaratan struk gaji karyawan. 

Kantor yang jelas, karena kami sering menemui alamat kantornya ternyata bengkel motor. Ini kan salah. "Mengapa alamat jelas, bila nanti ada surat pembaca kan suratnya tidak salah alamat,'' katanya.

Sedangkan, untuk wartawan, harus sudah melakukan UKW (uji kompetensi wartawan) dan memiliki sertifikat UKW. ''Dewan Pers kini tengah mengupayakan ada dana subsidi dari pemerintah untuk wartawan bersertifikat ini,'' kata Henry.

Namun fakta di lapangan, banyak sekali kasus yang ditangani Dewan Pers dengan perusahaan pers belum terdaftar dan  wartawan juga belum bersertifikat. 

Tapi kami tidak mengabaikannya. Kami anggap itu kasus Dewan Pers. Kami selesaikan dulu kasusnya dan baru kami minta terlapor, agar perusahaan pers didaftarkan dan wartawannya untuk UKW,'' ujarnya.

Bila perusahaan pers dan wartawannya mengabaikan itu semua silakan menghadapi permasalahan pemberitaan itu sendiri dengan aparat penegak hukum. ''Karena kini dengan UU  No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) masyarakat dengan mudah memenjarakan insan pers khsusnya di media online,'' ujarnya.

Terkait UKW, ternyata di lapangan juga banyak fakta menarik. Ada yang mengaku wartawan tapi tidak bisa menulis berita. Karena selama ini, dia mengaku mengirim berita melalui telepon. 

Ada juga wartawan berusia 70 tahun, ketika akan diuji, pamit ke kamar kecil tapi tidak kembali-kembali,'' kata Henry tertawa.

Semua yang dilakukan Dewan Pers tersebut kata Henry untuk kebaikan perusahaan pers dan insan pers itu sendiri. Sehingga nantinya tercipta  kebebasan pers yang bertanggung jawab dan bermartabat. Dan, ke depan tidak ada lagi perusahaan pers dan wartawan abal-abal,tegasnya. (*)

Pewarta : Mohammad Makruf
Editor : Slamet Oerip Prihadi
Sumber :

Komentar Anda