Benang Kusut Tak Terurai

Foto-Foto: Istimewa

COWASJP.COM – Benang Kusut Tak Terurai. Begitulah kira-kira persoalan yang dihadapi anak bangsa hari-hari ini. Terutama pasca Pilpres dan Pileg 17 April lalu. Dalam rentang waktu yang baru berjalan tiga bulan, kita menghadapi berbagai persoalan yang sulit diatasi. Ibarat benang kusut tak terurai itu. 

Kita bukannya menyelesaikan persoalan demi persoalan itu satu demi satu. Sebaliknya, yang terjadi justru lahirnya persoalan-persoalan baru. Yang pelik dan yang tak kalah pelik dengan yang lainnya. Satu demi satu persoalan demi persoalan itu datang. Sebelum yang pertama terselesaikan, yang berikutnya sudah muncul lagi. 

Dari sejumlah persoalan itu, sebut saja misalnya perpecahan di antara anak bangsa. Dengan terjadinya polarisasi Cebong dan Kampret. Karena itu hari-hari ini, para elit bangsa berusaha keras menyerukan. Di berbagai tempat. Melalui berbagai media. Agar semua pihak melakukan rekonsiliasi. Berdamai satu sama lain. Melupakan pemilahan Kubu 01 – 02. Membuang jauh-jauh istilah Cebong dan Kampret. 

Padahal masalah ini teramat pelik. Bukan sesuatu yang mudah untuk diselesaikan. Ibarat penyakit, lukanya sudah terlalu dalam. Kalau luka, tentu perlu disiram dengan obat merah. Karena memang itu obatnya. Tapi luka yang ini tidak mendapatkan obat yang semestinya. Ia justru disiram dengan cuka. Dengan perasan jeruk nipis. Yang membuat rasa sakit semakin parah. Akibatnya akan berdarah-darah. Bahkan bisa jadi bernanah. 

Dalam hal Pilpres saja, misalnya. Dengan hanya menampilkan dua kubu pasangan calon presiden-wakil presiden, masyarakat jadi terbelah dua. Apalagi pembelahan kedua kubu ini dibumbui oleh banyak hal negatif. Seperti munculnya istilah Cebong dan Kampret. Yang saling menjatuhkan. Saling menghina dan merendahkan. Yang mengakibatkan luka di hati masyarakat semakin dalam. 

Sehingga perpecahan tidak hanya terjadi di tataran berbangsa dan bernegara saja. Tapi bahkan di tataran masyarakat dan keluarga. Antara dua orang yang dulunya bersahabat. Antara ayah dan anak. Suami dan isteri. Paman dan keponakan. Dan lain-lain. Dan lain-lain. Akibat perbedaan pilihan politik. 

Persoalannya, apakah perpecahan itu selesai setelah hari pencoblosan? Ternyata tidak. Ibarat penyakit, ia tidak mendapatkan obat yang semestinya. Yang dapat kita saksikan sekarang, ternyata penyakit itu bertambah parah. Meruyak dan menganga semakin lebar dan dalam. Lihat saja perkembanganya. Perhatikan semua gejalanya. Lalu diagnosa sendiri dengan kaca mata masing-masing. 

Gejala itu dapat dilihat begitu terang benderang. Satu pihak, pendukung Kubu 01. Mereka yakin pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla itu bagus. Pembangunan berjalan seperti diharapkan. Ekonomi meroket luar biasa. Seperti yang mereka dengar dari media-media pendukung pemerintah. Dan dari konco-konco mereka sendiri. 

Sedangkan pendukung Kubu 02 melihat pemerintahan ini bobrok. Pasalnya, hutang negara kian menumpuk. Janji pembukaan lapangan kerja tidak ditepati. Yang terjadi adalah grudugan tenaga kerja Cina. Janji tidak akan menaikkan harga BBM, Tarif Dasar Listrik (TDL), pajak dan lain-lain juga dipungkiri. Ulama dan umat Islam dijahili. Ajaran komunisme, LGBT, Syi’ah dan berbagai ajaran menyimpang lainnya dibiarkan. Pembangunan infrastruktur sama sekali tidak pro-rakyat kecil. Karena semua mahal. Jalan tol mahal. Penyeberangan laut mahal. Tiket pesawat tiba-tiba juga selangit. Begitu banyak cacat celanya untuk disebut satu per satu. 

Tapi persoalan yang lebih serius adalah kecenderungan tidak bersahabatnya rejim ini dengan umat Islam. Mulai dari kasus penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Ketika pemerintah sangat kentara ingin melindungi mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Sementara aspirasi umat Islam terus dihambat. Hampir berbarengan dengan itu, banyak ulama yang dilecehkan. Dianiaya oleh orang-orang yang hanya dianggap “gila”. Wacana tentang penghapusan pelajaran agama Islam di sekolah-sekolah, pelarangan suara azan terutama yang menggunakan speaker dan beberapa isu lainnya terus dikembangkan. 

Akibatnya, perpecahan yang kental dengan persoalan SARA semakin meruyak. Sehingga terjadi pengelompokan umat Islam antara yang pro Jokowi-Kalla dan mereka yang ingin adanya perubahan. Dengan munculnya tagar #ganti presiden. 

*

SEDEMIKIAN jauh, apakah pemerintah berhasil mencarikan solusi yang tepat bagi masalah-masalah di atas? Yang pasti, demokrasi yang kita agung-agungkan sebagai pilihan untuk membangunan kehidupan berbangsa dan bernegara sekarang berlangsung sangat liberal. Sangat tidak terarah bagi kepentingan masyarakat luas. Ketidakadilan semakin nyata di banyak tempat. Ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial terus muncul ke permukaan. Orang kaya semakin kaya, sementara yang miskin semakin miskin. Ketimpangan kekayaan antara orang kaya dan miskin di Indonesia termasuk paling buruk di dunia. 

Berdasarkan survei lembaga keuangan Swiss, Credit Suisse, 77 persen dari seluruh aset bangsa ini dikuasai hanya oleh 10 persen orang kaya. Mengerikan.  Bahkan satu persen orang terkaya di Indonesia menguasai 49,3 persen kekayaan nasional. Ini sama dengan separoh kekayaan nasional. Apalagi sudah jadi rahasia umum, dari satu persen orang terkaya itu sedikit sekali pribuminya. 

Padahal kita memiliki pengalaman buruk dengan orang-orang kaya non-pribumi. Yang di saat negara menghadapi krisis, mereka justru ramai-ramai terlibat korupsi yang terkenal dengan Bantuan Liquiditas Bank Indonesia (BLBI). Mereka bahkan membawa kabur uang hasil korupsi itu ke luar negeri. Sebagian bahkan tidak tentu rimbanya sampai sekarang. 

Pembentukan lembaga anti-rasuah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ternyata tidak banyak bisa diharapkan. Masih jauh panggang dari api. Sebab, KPK tidak berhasil menuntaskan kasus-kasus korupsi skala besar. Yang ditangkapi dan ditangani hanya korupsi-korupsi kelas teri. Bahkan di antara kasus yang sudah ditangani dianggap keliru secara keilmuan oleh para pakar hukum dari sejumlah perguruan tinggi terbaik negeri ini. 

Semua itu tidak bisa ditolak melahirkan sikap anti-pati semakin banyak anak bangsa terhadap pemerintahan Jokowi-JK. Karenanya kampanye Jokowi-Amin di banyak tempat selalu ditandai dengan sepi peminat. Walaupun sudah dilakukan pengerahan massa secara luar biasa, yang hadir tetap tidak sebanyak yang diharapkan. 

Sementara itu, kampanye Prabowo-Sandi  di mana pun selalu penuh sesak. Mereka berdatangan dengan kemauan sendiri. Saya lebih suka menyebut mereka yang meramaikan kampanye Prabowo-Sandi ini bukan pendukung Prabowo. Tapi para pendukung perubahan. Pendukung gerakan ganti presiden. 

Karenanya, di mata banyak orang, pemenang sejatinya Pilpres yang lalu adalah Prabowo-Sandi. Meskipun KPU memenangkan Jokowi-Amin. Meskipun gugatan Kubu-02 di Mahkamah Konstitusi (MK) ditolak. Dugaan kecurangan yang dilontarkan Kubu-02 tak pelak meningkatkan semangat perlawanan terhadap kubu Jokowi-Amin. 

Banyak yang beranggapan, meskipun Menang, Jokowi-Amin tidak bisa dilantik. Karena, menurut Pasal 6A ayat (3) UUD 1945, pasangan calon itu bisa dilantik bila mendapatkan suara lebih dari 50 persen dari total jumlah suara pemilu.  Dan dari jumlah itu, sedikitnya dua puluh persen suara juga didapatkan di setiap propinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah propinsi di Indonesia. Hal itu baru-baru ini diungkapkan pakar hukum DR. Otto Hasibuan SH, melalui sebuah tulisannya. 

Karena itu, banyak pendukung Kubu 02 yang tidak setuju rekonsiliasi. Mereka tetap berharap Prabowo-Sandi yang dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Oktober nanti. Apalagi mereka melihat Kubu 01 kebingungan. Karena walaupun menang tapi tidak mendapatkan lejimitasi. Karena itu mereka terus melakukan lobby agar Prabowo mau rekonsiliasi. 

Lucunya, tiba-tiba Prabowo melakukan pertemuan dengan Jokowi di atas gerbong MRT di Jakarta beberapa waktu lalu. Tindakan yang bahkan membuat kubu pendukung Prabowo-Sandi juga terbelah dua lagi. Antara yang setuju dengan adanya pertemuan itu dan yang menganggap hal itu sebagai suatu pengkhianatan. 

Terlepas dari pertarungan politik tingkat elit di Jakarta, rakyat di berbagai daerah juga mengambil sikap. Melihat kecenderungan pemerintahan Jokowi yang pro asing dan aseng, Aceh misalnya mengungkapkan kembali keinginannya untuk melakukan referendum: Tetap jadi bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) atau memisahkan diri seperti Timor Timur. Hal itu sudah beberapa kali diungkapkan mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka Muzakir Manaf. 

Di ujung Timur negeri ini, gejolak serupa juga tidak kunjung reda. Kelompok yang mengatakan sudah memiliki pemerintahan sendiri, bernama Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB), diberitakan sudah berdiri. Presidennya bernama Forkorus Yaboi Sembut. Kepala kepolisiannya Elias Ayakeding. Konon, mereka ini sudah dua kali menyurati Presiden Indonesia. 

Dengan begitu, persoalan demi persoalan yang dihadapi anak bangsa ini sekarang begitu pelik. Ibarat benang kusut yang tak terurai itu. Apakah kita akan dapat bertahan? Wallahu a’lam!

Pewarta :
Editor : Slamet Oerip Prihadi
Sumber :

Komentar Anda