Sampang Paling Rawan, Disusul Bangkalan dalam Pemilu Serempak Rabu Besok

Gogot Cahyo Baskoro, anggota KPU Provinsi Jatim. (FOTO: Abdul Muis)

COWASJP.COM – Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi  Jatim,  Gogot Cahyo Baskoro , 42, mengatakan, dalam Pemilu Pilpres, Pileg dan DPD yang digelar serempak Rabu (17/4) wilayah Jatim, daerah pemilihan Madura dianggap paling rawan. ‘’Kabupaten Sampang paling rawan, menyusul Kabupaten Bangkalan,’’ kata Gogot saat ditemui CowasJP.Com di KPU Provinsi Jatim kemarin (Senin, 15 April 2019).

Guna mengantisipasi hal-hal tidak diinginkan, lanjut Gogot, KPU Provinsi mempercayakan anggota KPU Provinsi Miftahur Rozaq yang juga dari Madura untuk menangani setiap sengketa pengaduan terkait hasil pemilu serentak Rabu besok. 

‘’KPU Provinsi berharap Pemilu di Madura berlangsung aman, lancar dan tertib . Tapi, kalau ada masalah ya.. kami siap menangani,’’ ujar Gogot yang mantan jurnalis Radio Soka Jember 2002-2009 itu.

Seperti diketahui dalam Pilkada Jatim yang digelar 2009 dan 2014 yang melibatkan duel klasik Soekarwo versus Khofifah, KPU Provinsi  Jatim harus menggelar Pemilu Ulang akibat adanya sengketa hasil Pilkada di beberapa kabupaten Madura. Dua duanya Pilkada (2019-2014) akhirnya dimenangkan pasangan Soekarwo –Syaifullah Yusuf. 

‘’Kalau pun nanti terjadi sengketa hasil Pemilu di Madura, tentu KPU siap menggelar pemilihan suara ulang (PSU). Tapi, kami berharap itu tidak akan terjadi,’’ harap Gogot.

Soal keamanan pemilu serempak di Madura itu menjadi tugas aparat keamanan dalam hal ini polisi dibantu TNI. Sementara KPU Provinsi mengantisipasinya dengan menggelar pemilu secara fair, adil hingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. ‘‘Mudah-mudahan pemilu kali ini di Jatim khususnya Madura berjalan lancar dan aman,’’ harapnya.

Orang Gila Nyoblos

Soal kontroversi orang ‘’gila’’ diperkenankan ikut nyoblos  karena rawan disalahgunakan pihak yang curang, Gogot menerangkan, tidak semua bekas orang gila bisa nyoblos. Sebab, syaratnya juga ketat. Salah satunya, ada surat rekomendasi dari dokter merawat yang menyatakan, yang bersangkutan dinyatakan sembuh dan layak ikut nyoblos. ‘‘Soal berapa persen tingkat kesembuhan, hanya dokter yang tahu. Kalau kita orang awam, mana tahu.’’  

Selain itu, pasien gila yang dinyatakan sembuh dan boleh ikut coblosan juga tidak dicampur dengan masyarakat umum saat di TPS. Tapi, tempatnya mungkin disendirikan. Jadi, kalau ada masyarakat takut terganggu saat berkumpul dengan orang ‘’gila’’ yang ikut mencoblos, kata Gogot, hal itu berlebihan. 

Berapa jumlah bekas orang gila yang ikut coblosan di wilayah Jatim? Gogot mengaku tidak tahu persis. Sebab, masing-masing RS Jiwa di Jatim jumlahmya bervariasi. Itu pun tidak semua pasien yang dirawat ikut coblosan. Tergantung tingkat kesembuhan. ‘’Misalnya, RS Menur Surabaya ada 300 pasien. Tapi, berapa yang ikut coblosan tentu dokter yang tahu. Kami hanya menerima semacam surat keterangan  bahwa yang bersangkutan  layak mengikuti coblosan,’’

Isu Caleg Petahana Kapling Kursi Jadi

Tentang beredarnya rumor terjadi pengaplingan kursi jadi dari para caleg tertentu khususnya caleg petahana (incumbent) dan caleg tertentu dari partai besar, Gogot meyakinkan,  itu hanya isu dan hoax. Dari tahun ke tahun dalam pemilu isu itu selalu muncul. Tapi, selama ini sulit dibuktikan. ‘’Kalau kami menanggapi setiap isu yang muncul ya.. kami tidak bekerja. Sibuk dengan isu ini, itu. Tapi, bukan berarti kami mengabaikan setiap informasi yang beredar di masyarakat lo,’’ ingat mantan sekretaris PWI Jember itu.

gogot1.jpg

Gogot yang pernah menjadi anggota KPU Kabupaten Jember menerangkan, banyak kasus caleg incumbert atau petahana saat pemilu di Kabupaten Jember kalah dengan pendatang baru. Bahkan no urut caleg 1 belum tentu menang. Gogot mencontohkan, Dhofir Farisi suami Yenni Wahid berada di urutan nomor satu caleg Gerindra. Tapi, caleg Gerindra urutan nomor 2 justru yang menang alias caleg jadi karena perolehan suaranya lebih besar. Juga ada caleg nomor urut  1 kalah dengan caleg nomor urut nomor 7 di partai yang sama. ‘’Makanya, caleg pendatang baru jangan berkecil hati. Bertarunglah secara  fight,  sportif, fair dan mentaati aturan yang ada,’’ ingatnya.

Soal kemudian, ada caleg petahana atau incumbent terpilih menjadi caleg jadi jangan lantas dicurigai berlaku curang, membeli suara dan tuduhan miring lainnya tanpa disertai bukti kuat. Mungkin mereka sudah bekerja keras, lebih mengenal konstituennya, lebih berpengalaman, lebih  banyak melakukan sosialisasi dengan dana reses dan lainnya. ‘’Jadi, berpikir positif  tetap harus dikedepankan.’’

Soal adanya caleg memilih ‘’ngebom’’  atau ‘membeli’ oknum anggota KPU guna mendapatkan suara cukup tanpa sibuk berkampanye Gogot mengatakan, itu juga sebatas isu. Dan, kebenarannya sulit dibuktikan. Anggota KPU seperti dirinya juga bekerja berdasarkan aturan yang jelas, profesional dan berintegritas. ‘’Itu modal kami bekerja sebagai anggota KPU.  Melenceng dari itu sanksinya berat. Bisa dipecat.’’

Gogot mencontohkan, Ketua KPU Situbondo dan dan Sekretarisnya dalam Pilkada 2015 silam dipecat karena melakukan pelanggaran berat. Juga beberapa anggota KPU Kabupaten mendapat peringatan keras. ‘’Jadi, kami bekerja tidak main-main. Diawasi  lembaga pengawas dan masyarakat. Insya Allah kami akan bekerja secara fairness,’’ akunya.

Selain itu, sebagai anggota KPU dituntut harus netral. Makanya, dirinya tidak mengenal satu per satu caleg yang maju dalam pemilu Rabu. Dari dapil mana, dapil ini, atau itu. ‘’Kami tidak tahu itu dan tidak perlu memetakannya karena memang bukan tugas anggota KPU,’’ akunya.

Soal kerawanan jumlah hasil penghitungan suara dari lokasi TPS bisa berganti saat dibawa dan sampai ke Kecamatan, lanjut Gogot, memang menjadi perhatian semua pihak. Tapi, untuk bertindak curang tentu tidak mudah. Karena ada petugas, saksi independen, saksi partai dan pengawas bahkan masyarakat bisa ikut mengawasi. ‘’Masak semua petugas,  saksi partai dan lainnya akan diam, membiarkan seseorang mengubah hasil pemilu TPS. Itu tidak mungkin atau kecil kemungkinan terjadi. Mereka pasti mengawalnya,’’ ujarnya.

 Selain itu ada salah satu petugas pemilihan di tingkat RT bisa memfoto hasil rekapituasi hasil surat di lokasi TPS atau C 1 plano langsung di kirim ke Panitia Pemilu Tingkat Kabupaten/Kotamadya. Nanti di situ akan ketahuan kalau ada perubahan hasil pemilihan dari lokasi TPS saat dibawa ke Kecamatan. ‘’Panitia tingkat Kabupaten/Kotamadya bisa melakukan cek silang,’’ ujarnya.

Selain itu, jika ada kecurangan, saksi partai pengawas maupun independen bisa melaporkan mulai ke Bawaslu tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi  sampai pusat, jika ditemukan kecurangan atau pelanggaran. (*)

Pewarta: Bahari/Abdul Muis.

Pewarta :
Editor : Slamet Oerip Prihadi
Sumber :

Komentar Anda